cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2021)" : 6 Documents clear
Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Syahan Nur Muhammad Haiba; Sofia Annisa; Riska Andi Fitriono
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3150

Abstract

Salah satu permasalahan yang masih tetap eksis sampai sekarang ialah kejahatan maritim. Kejahatan maritim merupakan kejahatan yang terjadi di perairan khususnya di laut. Kejahatan maritim dapat berupa pembajakan laut, penyelundupan, tindak pidana pelayaran, tindak pidana pencemaran laut, dan masih banyak lagi. Faktanya, di Indonesia masih banyak terjadi kejahatan maritim, hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah perairan yang ada di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dijelaskan berbagai macam kejahatan maritim, alasan terjadinya kejahatan maritim, serta upaya pencegahannya dalam aspek kriminologi. Kejahatan maritim harus segera ditangani sehingga tidak ada yang dirugikan baik negara maupun lingkungan. Kriminologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan tindakan kriminal, oleh karena itu kriminologi dan kejahatan maritim mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyebab adanya kejahatan di laut dapat dijelaskan melalui teori kriminologi yaitu, teori positive, teori kritis, dan teori klasik.
REFORMULASI REKRUTMEN PENYELIDIK DAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF INDEPENDENSI Ndaru Satrio; Sintong Arion Hutapea
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3203

Abstract

Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan indikasi awal bahwa salah satu Nilai Cita Hukum Pancasila yaitu independensi dari KPK mulai dipertanyakan. Kekhawatiran bahwa independensi akan luntur dengan seiring masuknya unsur lain di luar KPK tentunya bukan alasan yang mengada-ada. Rekrutmen penyelidik dan penyidik KPK yang berasal dari luar institusi KPK secara prinsip menimbulkan problematika. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Problematikanya, antara lain: (1) Penyelidik dan penyidik yang diambilkan dari instansi di luar KPK terebut menyimpangi harapan dan cita-cita awal pembentukan KPK, yaitu independen dan terlepas dari kepentingan manapun, (2) Penyelidik dan penyidik yang diambilkan dari instansi di luar KPK akan mempersulit pembentukan sebuah budaya hukum yang baru di lingkungan KPK, (3) Penyelidik dan penyidik yang diambilkan dari instansi di luar KPK memunculkan kekhawatiran bocornya rahasia KPK dalam berbagai perkara yang mungkin mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pejabat-pejabat dari institusi penyelidik dan penyidik yang sebelumnya. Mengubah redaksi yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPKMenjadi sebuah keharusan. Penyelidik dan Penyidik KPK wajib dari internal KPK itu sendiri yang merupakan hasil dari rekrutmen secara independen yang dilakukan oleh KPK.
POLITIK HUKUM PERUBAHAN AKTA OTENTIK DENGAN DIPARAF ATAU DIBERI TANDA PENGESAHAN LAIN HANA DJAJA WALUJA; J. ANDY HARTANTO; HERLIN DJAJA WALUJA
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3016

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menambah ilmu dalam bidang Kenotariatan, dan untuk mengetahui bahwa Politik Hukum Perubahan Akta Otentik dengan Diparaf atau diberi tanda Pengesahan lain dapat mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penelitian ini menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu : statute approach dan conceptual approach. Hasilnya adalah perlunya memperjelas dan dipertegas aturan Pasal 48 UUJN, sebab apabila tidak diperjelas dan dipertegas maka dapat menimbulkan politik hukum antara Notaris dengan para pihak (penghadap), dan saksi.
JUAL-BELI SATWA BURUNG DILINDUNGI NEGARA: TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Muhammad Hajir Susanto; Pribadi Nur Angga; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3102

Abstract

Maraknya perdagangan satwa burung yang dilindungi negara menjadikan jumlah spesies tersebut semakin sedikit dan cenderung punah. Kepunahan suatu spesies akan berdampak terhadap ekosistem yang lainnya. Salah satu penyebab banyaknya praktik jual-beli satwa burung dilindungi adalah rendahnya proses penegakan hukum, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Artikel ini bertujuan untuk membahas tinjauan hukum perjanjian terhadap jual-beli burung yang dilindungi negara dan mengulas mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normative (normative legal research) dengan menelusuri studi pustaka (literatur research) yang relevan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli satwa burung yang dilindungi negara bertentangan dengan hukum perjanjian, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Terutama syarat objektif berupa objek perjanjian termasuk yang dilarang untuk diperdagangkan, dan tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal karena jual-beli satwa yang dilindungi negara masuk kategori tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelaku perdagangan satwa burung dilindungi dapat dilakukan penegakan hukum menggunakan sanksi pidana dengan dipidana denda minimal 100-500 juta dan penjara 1-5 tahun, atau melalui gugatan perdata dengan minta kompensasi ganti rugi.
ANALISIS YURIDIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN: PENYIMPANGAN DANA BANSOS DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Nunik Nurhayati; DEVA ANGGER RAKASIWI; FADHLIYAH TIA NUR; SANTIKA ANJASWATI
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3111

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang berupaya untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya. Kurun waktu ini, Indonesia sedang dilanda pendemic Covid-19 yang membuat sendi-sendi negara mengalami kelumpuhan, contohnya masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi perwujudan negara kesejahteraan dan pengaturan penyaluran bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan fakta atau kenyataan. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh banyak masyarakat yang berakibat pendapatan menurun dan berpotensi menimbulkan kekacauan, membuat kebijakan Pemerintah disorot publik dalam penanganan masalah tersebut. Indonesia sebagai penganut konsep negara kesejahteraan, dituntut untuk mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat misalnya dengan program bantuan sosial (bansos) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Pemerintah dengan kewenangannya mewujudkan negara kesejahteraan yang menjamin hak masyarakat, berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat ditengah pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, proses pendistribusian bansos yang dilakukan pemerintah mengalami berbagai kendala atau permasalahan. Mulai dari bansos salah sasaran, warga terdampak pandemi Covid-19 belum semua terdata, serta terdapat kasus korupsi dana bansos oleh beberapa oknum.
Analisis Yuridis Terhadap Rencana Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Sebagai Langkah Preventif Menekan Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pontianak Heru Yudi Kurniawan; Tri Atika Febriany
Res Judicata Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i2.3762

Abstract

ABSTRACT The purpose of this research is to find out whether the utilization of land that is indicated neglected if it is utilized can be a preventive measure to suppress the increasing area of land fires in the city of Pontianak. This study uses a normative research method, by conducting a study of Government Regulation No. 11/2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land. To support this research, direct monitoring was also carried out at the locations where land fires had occurred in the city of Pontianak. From the activities that have been carried out, the application of land use indicates that neglect has not fully occurred considering that there are still many lands that have not been utilized, either as locations for planting or used for other uses, such as residential development. In order for synergy in preventing forest and land fires in the city of Pontianak, there needs to be synergy between the government, universities and the community so that the use of abandoned land / non-productive land can have an impact on improving the economy of the people of Pontianak city so that it has an impact on Regional Original Income (PAD) in Pontianak CityKeywords: Indicated Derelict Land, forest fires, Pontianak City. ABSTRAKTujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pemanfaatan tanah yang terindikasi terlantar apabila dimanfaatkan dapat menjadi Langkah pencegahan untuk menekan bertambahnya luas area kebakaran lahan di kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, dengan melakukan kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Untuk mendukung penelitian ini dilakukan pula pemantauan langsung pada lokasi-lokasi bekas terjadinya kebakaran lahan di kota Pontianak. Dari kegiatan yang telah dilakukan penerapan penggunaan tanah terindikasi terlantar belum sepenuhnya terjadi mengingat masih banyak lahan-lahan yang belum digunakan sebagai lokasi bercocok tanam maupun dipakai pada peruntukan lainnya seperti pembangunan pemukiman penduduk. Agar terjadinya sinergisitas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kota Pontianak, perlu adanya sinergisitas antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat agar pemanfatan tanah terindikasi terlantar / lahan non produktif dapat memberikan dampak bagi peningkatan perekonomian masyarkat kota pontianak sehingga berdampak pada Pedapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.Kata Kunci: Tanah Terindikasi Terlantar, Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla, Kota Pontianak

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue