Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Res Judicata

RJ
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak

ISSN : 26221888 EISSN : 26211602 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).

Arjuna Subject : -

Articles 62 Documents

1 2 3 4 5

Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Anshari Anshari
Res Judicata Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA M Fajrin; Anshari ,
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Corporate Sosial Responbility (CSR) merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan pengelola sumber daya alam.Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam diberikan kewenangan melalui peraturan perundangan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di wilayah yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai pengelola Sumber Daya Alam, Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan secara langsung tanpa melalui mekanisme atau persetujuan penyelenggaraan dari pemerintah daerah.Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Kalimantan Barat memmiliki sejumlah lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan perkebunan. Adanya investasi perusahaan dalam bidang perkebunan memberikan banyak dampak kepada masyarakat. Dampak dari pembangunan perkebunan tersebut tidak hanya kepada pemasukan/pendapatan bagi pemerintah saja. Dampak secara fisik dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang mendiami sekitar lokasi perusahaan perkebunan.Dengan adanya kewajiban melaksanakan kegiataan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Kubu Raya juga memikul tanggung jawab tersebut. Sehingga besar harapan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lakukan secara konsisten dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM Iskandar Laka
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

The definition of property in marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage is abbreviated (Law No. 1 Year 1974) in Article 35 states that the property obtained in marriage becomes a joint asset, while the subordinate assets of each husband or wife and property acquired by each husband or wife as a gift or inheritance under their respective supervision insofar as the parties do not determine otherwise. According to Article 37 of Law Number 1 Year 1974 concerning abbreviated marriage (Law No. 1 Year 1974), it is explained that: "If marriage breaks out due to divorce, joint assets are regulated according to their respective laws, while for legal matters this marriage property often gets less attention in a marriage. The law of marital property has only recently received attention after a dispute between husband and wife who have broken up in marriage, so that in order to solve the problem of the marriage property an institution which is in it is needed to solve the problem, namely the Religious Court.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia) Anggie Rizqita Herda Putri; Ridwan Arifin
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Maraknya kasus perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia bukan hanya menyasar pada umur dan gender tertentu, namun juga hampir semua umur baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan beberapa kasus perdagangan orang sudah terorganisir dan menjadi kejahatan yang melintasi batas negara. Hukum pidana dan aturan hukum terkait perdagangan manusia baik secara nasional maupun internasional telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, namun demikian, fakta di lapangan membuktikan bahwa aturan hukum tersebut belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Bahkan, aturan-aturan tersebut hanya fokus kepada pemidanaan pelaku namun mengesampingkan sisi hak-hak dan perlindungan korban. Padahal, dalam setiap kejahatan yang terjadi, selalu ada dua pihak, pelaku dan korban. Perlindungan korban dianggap penting dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Tulisan ini menganalisis bagaimana perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia baik dari segi aturan hukum nasional maupun internasional. The rise of cases of human trafficking in Indonesia not only targets certain age and gender, but also almost all ages, both men and women. Even some cases of trafficking in persons have been organized and become crimes that cross national borders. Criminal law and the legal rules relating to human trafficking both nationally and internationally have been in force and have binding legal powers, however, the facts in the field prove that the rule of law is not enough to provide a deterrent effect for the perpetrators. In fact, these rules only focus on the conviction of the perpetrator but override the side of the rights and protection of the victim. In fact, in every crime that occurs, there are always two parties, the perpetrator and the victim. Protection of victims is considered important in fulfilling human rights. This paper analyzes how to protect victims in the case of trafficking in Indonesia both in terms of national and international legal rules.

Efektivitas Penggunaan Video sebagai Media Pembelajaran pada Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Mata Kuliah Hukum Acara Perdata) Tri Atika Febriany; Heru Yudi Kurniawan
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Hukum Acara merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung kemahiran calon sarjana hukum dalam tata cara beracara. Sebagai mata kuliah pembuka yang kemudian akan dilanjutkan dengan Praktek Latihan Kemahiran Hukum atau PLKH mahasiswa dapat memahami bagaimana teori serta praktik beracara. Timbul suatu persoalan yang mana dalam suatu teori beracara yang panjang tetapi tidak dapat memiliki suatu visualisasi yang baik. Untuk itu dirasa perlu memberikan gambaran bagaimana jalannya persidangan, dengan pemberian media berlajar dalam bentuk Video. Melakukan perekaman pada jalannya persidangan diperbolehkan sebagaimana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Sesungguhnya memperoleh Video Persidangan tidaklah sukar di zaman sekarang, kemudahan akses internet dan media sosial “youtube” telah memberikan akses secara gratis, akan tetapi hal ini tidak akan menambah khazanah keotentikan hak cipta, serta tidak dapat memberikan kesempatan calon sarjana hukum UM Pontianak menambah dan mengasah kemampuan kemahiran dibidang beracara dimuka pengadilan.

EKSISTENSI PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA ADAT DI BALI Mita Dwijayanti
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Customary disputes are part of customary conflicts, whether the subjects are individuals or groups of people as a community, known as indigenous peoples in the form of traditional banjars. Based on article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) that the Indonesian nation is a rule of law, the consequence of a rule of law in Indonesia is that everything must be regulated in law. The enactment of written law in Indonesia causes the recognition of the rights of indigenous peoples in Indonesia to be recognized in writing in the Constitution, namely Article 18 B of the 1945 Constitution. If referring to article 18B paragraph (2) which formulates "the State recognizes and respects traditional law units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia, which are regulated by Law then basically customary law community unit is a legal subject that can carry out legal actions. The ability to carry out legal actions by indigenous peoples has an impact on the legal consequences.

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATAS KETENTUAN HONORARIUM AKTA NOTARIS Imam Suko Prayitno
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

The increasing number of Notaries in Indonesia has resulted in violations of the honorarium provisions for Notary services that have been determined in the Notary Position Act (UUJN and Notary Ethics Code. The author in this study wants to examine and analyze further ratios regarding regulation of honorarium provisions Notary and legal consequences for Notaries for violating honorarium provisions in making deeds. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a statute approach and conceptual approach The results of the study showed that the ratio of the regulation regarding the Notary honorarium as regulated in UUJN and the Notary Code of Ethics was to avoid unfair competition among Notaries. Violations committed by Notaries relating to honorariums. The arium making of the deed can result in a Notary being sanctioned based on the Notary Code of Ethics and based on UUJN in the form of verbal reprimand, written warning and temporary dismissal.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS JAMINAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS HAK PENGELOLAAN Rangga Dwi Prasetya; Hatta Isnaini Wahyu Utomo
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Management Rights Title is the right to control over the land from the state authority delegated to the holder partial implementation. Land with Management Rights Title may be granted to another party one through Building Rights Title. The whole provisions governing Building Rights Title generally applies to Building Rights Title on the land Management Right Title. No Regulation Legislation that specifically regulates the building standing on the Management Rights raises the issue of how if Building Rights Title will serve as collateral and then how protection for creditors at the time of going to execute if the party becomes the debtor defaults.

AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN Rezky Muharjo; Habib Adjie
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Problems that often occur in making contracts are the presence of one party who is in a strong economic position and seeks to gain dominance over the other party resulting in misuse of the situation (misbruik van omstandigheden) which is one example found in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3182 K / PDT / 2010. The author in this study wants to examine and analyze further the legal basis of abuse of circumstances in the law of engagement in Indonesia and the ratio decidendi of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3182 K / PDT / 2010. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is done using the law approach, conceptual approach and case approach. The results of the study indicate that the teachings of misuse of the state (misbruand van omstandigheden) in Indonesia cannot be found in the Law, but have been accepted in jurisprudence as a fourth form of disability. On the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3182 K / PDT / 2010 there are two elements of misuse of the situation as a basis for judges, namely strong parties can impose their will on weak parties, so that weak parties follow the terms of the contracts submitted to them and power it is used to impose the will so that it brings benefits to it so that it is contrary to fair rules.

PERGESERAN KONSEP NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Rifqi Ridlo Phahlevy; Maghfiroh .
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

The regulation of narcotics in Indonesia began in the New Order era with the enactment of Law No. 22/1997 concerning Narcotics. However, in the reform era, there were revisions to the narcotics law with the enactment of the new narcotics law, which was Law No. 35/2009 concerning narcotics. This study applies a normative method based on the statutory approach and conceptual approach. This study aims to understand the shift in the concept of narcotics in Indonesia after the enactment of law 35/2009 and the concept of narcotics in Islamic law. After the enactment of law No. 35/2009 concerning narcotics, there was a shift in the concept of narcotics, which are substantial and essential in the form of changes and additions to the law No 35/2009 concerning narcotics. The amendment is related to several definitions that exist in the narcotics law, along with the addition of existing definitions in general provisions such as the definition of narcotics precursors and the definition of narcotics abuse. The concept of narcotics in Indonesia has an essential closeness to the concept of narcotics in Islamic law because narcotics and chemistry have similarities in terms of illat (legal reasons).Keywords: Narcotics, Shariah Perspectives, Shifting concepts.

Page 2 of 7 | Total Record : 62

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Res Judicata

Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Res Judicata

Contact Email jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Res Judicata

Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA