cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
 2   3   4   5   6 
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/HUM/2018 MENGENAI LARANGAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI BAKAL CALON LEGISLATIF Listijowati Listijowati
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2367

Abstract

The promulgation of the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 has caused controversy because it is deemed not to comply with the existence of the Constitutional Court Decision Number 42/PUU-VIII/2015 which revokes the prohibition for former convicts of corruption, narcotics, and pedophilia to become legislative candidates. Against the enactment of this regulation, a judicial review was submitted and in the Supreme Court Decision No: 46P/HUM/2018 the panel of judges stated that Article 4 paragraph (3) contradicts a higher regulation and does not have binding legal force and does not apply generally. This study analyzes the position of former corruption convicts as legislative candidates and the decision ratio of the Supreme Court No: 46/P/HUM/2018. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the study show that former corruption convicts should not be legislative candidates. Regulations on limiting the political rights of a citizen must be contained in law, not regulated in statutory regulations under law.
PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA Fransiska Novita Eleanora; Clara Ignatia Tobing
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2178

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap perempuan di Indonesia beserta pelaksanaannya baik dalam bidang sosial budaya, juga lingkungan, hukum, dalam perkawinan dan kekeluargaan dalam bidang politik, dan terpenuhinya akan hak-haknya dan tidak adanya tindakan diskriminasi ataupun adanya kesetaraan gender sehingga seringkali perempuan mengalami tindakan kekerasan baik itu secara fisik, juga psikis, seksual dan ekonomi atau penelantaran dari rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana mengkaji dari teori-teori, asas-asas, serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasilnya adalah pelaksanaan akan perlindungan perempuan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemenuhan akan keberadaan hak perempuan dan masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.
ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM KASUS KREDIT MACET TERHADAP ADANYA KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI INDONESIA Kurniadi Prasetyo
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2368

Abstract

The corona virus outbreak caused the government to issue a Large-Scale Social Restriction policy (PSBB). The policy affects changes in circumstances including changes in economic conditions due to the number of bad credit problems. The application of the sic stanntibus stew principle should be the solution of the problem. This study analyzes the regulation of the principle of sic stantibus stew in Indonesia and the application of the sic stantibus stew principle in the case of bad credit to the PSBB policy in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The results showed that the Rebus sic stantibus principle can be applied by renegotiating the problem of bad credit based on the principle of freedom of contract. Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code is a legal basis for applying the sic stantibus stew principle.
PERKAWINAN SIRI BAGI KEDUDUKAN ISTRI (PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN andang sari
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2112

Abstract

Nikah siri sama dengan nikah di bawah tangan yaitu suatu pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri ini hanya sah secara agama saja selama dilakukan di bawah tangan, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Nikah siri artinya nikah sembunyi-sembunyi atau nikah diam-diam, hal tersebut berarti pula kembali melihat pada asas hukum Islam bahwa perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan diketahui oleh pegawai pencatat nikah.Isu atau fenomena yang terjadi saat ini bahwa pernikahan siri sudah menggejala sejak lama dan prosesnya mudah, banyak perempuan diajak untuk nikah siri dengan iming-iming di beri uang, dibelikan rumah padahal faktanya tidak demikian yang pada akhirnya merugikan perempuan itu karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan menghindari zinah tanpa sepengetahuan keluarga kedua belah pihak.
PEMANFAATAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) UNTUK MEMBANTU PROSES PENELITIAN INDETIFIKASI LOKASI TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH TERLANTAR Heru Yudi Kurniawan; Tri Atika Febriany
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2598

Abstract

Persoalan tanah terlantar bukanlah menjadi hal baru di Indonesia, sudah banyak aturan terdahulu yang dapat dijadikan dasar pelarangan bagi seseorang atau badan hukum untuk tidak memanfaatkan lahan / tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukan hak yang diberikan oleh negara. Tanah – tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar dapat ditemukan dengan ciri-ciri fisik lokasi tanah tidak dirawat, ditumbuhi dengan tanaman liar dan tidak jarang menjadi lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran data penelitian tentang lokasi tanah terindikasi terlantar saat ini dapat memanfaatkan pesawat tanpa awak (drone) karna dapat menghasilkan gambar yang baik serta efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Melihat kejadian sebenarnya yang dialami dilokasi penelitian secara realtime.  Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pesawat tanpa awak (drone) dapat menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat proses pengumpulan data, efisiensi waktu serta anggaran
ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS NON AHLI ATAS TERJADINYA MALPRAKTIK DALAM OPERASI BESAR (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pdt.G/2015) Yuan Okta Prestiana
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2248

Abstract

Malpractice cases have always been the most frequently encountered problems in health law and health services. Malpractice occurs due to violations of rules by medical personnel. One form of violation that occurred was the implementation of large operations by non-skilled medical personnel. This legal research analyzes the forms of accountability of non-skilled medical personnel in the event of malpractice in major operations. The method used in this study is normative legal research using the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results showed that the accountability of medical personnel who were not a team of experts when carrying out major operations included civil liability and criminal liability.
Legal Effectivity: Transisi Electronic Commerce Pada Era Pandemi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Maghfira Nur Khaliza Fauzi; Daffa Ladro Kusworo
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2709

Abstract

In the era of the Covid-19 pandemic, electronic commerce (e-commerce) helped increase economic activity in Indonesia. In conducting trade activities, e-commerce encourages a transition because it is considered more effective than conventional commerce (c-commerce) during the transition period. The increase in e-commerce users requires legal protection for consumers which requires business actors to have integrity by following business licensing regulations and standardizing services as appropriate.This research uses normative legal research methods using a statutory approach and literature study. The results of this study indicate that after the enactment of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, the mandate of Article 66 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, legally normative these regulations are considered effective in the use of e-commerce to increase legal effectiveness against applicable statutory provisions. Keywords: Transition, Government Regulation, Effectivity, E-Commerce.
KONSTRUKSI KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 Raju Moh Hazmi
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2687

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 memicu keterbelahan paradigma berhukum di Indonesia. Diskursus filosofi antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam realitas hukum Indonesia mencerminkan kuatnya gejala positivisme hukum dalam putusan MA dan menyebabkan hilangnya rasa keadilan dan harapan masyarakat untuk memperoleh rekam jejak caleg yang bersih dan berintegritas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-filosofis. Pendekatan melalui teori keadilan John Stuart Mill dan John Rawls akan digunakan untuk melihat konsepsi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan. Konstruksi keadilan dalam putusan menerapkan konsep keadilan sebagai kesetaraan (justice as fairness) terlihat dari pertimbangan hakim yang lebih menekankan kepada kebebasan individual (hak politik, dipilih dan memilih) sebagai bentuk dari upaya untuk menegaskan hak-hak libertarian atau hak natural yang tidak dapat dinegasi oleh kebebasan orang lain. Sedangkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum lebih menitikberatkan paradigma positivistik dalam berhukum. Tiga nilai hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan) mempunyai posisi yang sama penting dalam kerangka sistem hukum negara.
Arti Penting Apostile Certified bagi Pengesahan Dokumen Asing Monica Agustina Gloria
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2795

Abstract

ABSTRAKIndonesia telah mengaksesi Konvensi Apostille dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021, atas tindakan tersebut maka Indonesia tunduk terhadap segala aturan dalam Konvensi Apostille. Salah satunya yaitu tentang legalisasi dokumen asing. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak Lembaga pemerintahan seperti Kementrian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri, kemudian diubah dengan menggunakan Apostille Certificated. Saat ini Pemerintah Indonesia belum menentukan “otoritas berwenang” yang akan menjalankan berkenaan dengan proses Apostille Certificated. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penggunaan Apostille Certificated bagi dokumen publik yang sesuai dengan Konvensi Apostille yang berlaku di Indonesia, dan membandingkan penggunaan Apostille Certificated di negara lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dengan menyertakan beberapa contoh dari negara lain yang sesuai dengan pembahasan. Apostille Certificated senyatanya memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia, untuk mendorong minat investasi internasional serta mempermudah setiap individu di negara anggota konvensi, terutama yang memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara.
EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (TELAAH YURIDIS EMPIRIK TERHADAP KASUS DELINKUENSI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK) Anshari Anshari; Nina Niken Lestari; Anisa Agustina
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2501

Abstract

Delinkuensi atau kenakalan dari kelompok anak dan remaja kian marak dan berkembang, dengan berbagai jenis perilaku menyimpang yang dilakukan. Anak yang berkonflik hukum (Juvenile Deliquency) biasanya masih duduk di bangku tingkat sekolah ataupun sudah mulai mencari pekerjaan. Sedangkan sekolah atau lembaga pendidikan merupakan ujung tombak penyelesaian konflik anak tanpa kekerasan, atau lingkungan pembentuk budaya dan moralitas. Di sisi lain, pengangguran dan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan keahlian merupakan masalah lain dari kelompok remaja dan kelompok dewasa-muda. Perilaku menyimpang (pelanggaran aturan hukum pidana) adalah antara lain karena tidak terpenuhinya “rising expectations” mereka yang timbul karena meningkatnya perkembangan ekonomi. Penerapan aturan-hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dikenal adanya konsep Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan tujuan dari Diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Semua proses Diversi tersebut dilakukan dengan melakukan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun, keberhasilan dan kegagalan proses diversi dapat dilihat dari proses dan hasil musyawarah yang dilakukan, begitupula hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (pidana). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, disertai dengan kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan diversi dan keadilan restoratif. Maka dari itu urgensi dari penelitian ini, pentingnya untuk mengetahui  “Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak)”.

Page 4 of 7 | Total Record : 62

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue