Garuda - Garba Rujukan Digital

PRODUKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA-DESA PESISIR KABUPATEN KUBU RAYA Denie Amiruddin; Nina Niken Lestari
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikah hak otonomi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul sesuai dengan adat istiadat dan tradisi desa yang bersangkutan. Sebagai pemerintah desa, salah satu wewenang kepala desa adalah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa (Pasal 26 ayat (3) huruf b UU Desa). Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.Bersandar dari apa yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang: Bagaimana peraturan desa itu dibentuk, apakah sudah memenuhi asas formal dan asas material hukum? Seberapa banyak peraturan desa itu dibentuk dalam satu tahun? Dan peraturan dalam bidang-bidang apa saja yang diatur? Dan bagaimana proses pembentukan peraturan desa yang telah dilakukan?Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis), hal ini disebabkan karena objek penelitian ini merupakan kajian hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari aparat perangkat pemerintahan desa dengan cara wawancara (deep interview), observasi, kuesioner, dan lain-lain. Tujuan kajian hukum empiris ini nanti adalah deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif, dengan bentuk analisis kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka).Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikah hak otonomi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul sesuai dengan adat istiadat dan tradisi desa yang bersangkutan. Sebagai pemerintah desa, salah satu wewenang kepala desa adalah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa (Pasal 26 ayat (3) huruf b UU Desa). Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.Bersandar dari apa yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang: Bagaimana peraturan desa itu dibentuk, apakah sudah memenuhi asas formal dan asas material hukum? Seberapa banyak peraturan desa itu dibentuk dalam satu tahun? Dan peraturan dalam bidang-bidang apa saja yang diatur? Dan bagaimana proses pembentukan peraturan desa yang telah dilakukan?Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis), hal ini disebabkan karena objek penelitian ini merupakan kajian hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari aparat perangkat pemerintahan desa dengan cara wawancara (deep interview), observasi, kuesioner, dan lain-lain. Tujuan kajian hukum empiris ini nanti adalah deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif, dengan bentuk analisis kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka).

TANGGUNG JAWAB MANTAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA TERHADAP KERAHASIAN AKTA Hatta Isnaini Wahyu Utomo; Imam Safi'i
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Witness Notary deed are the witnesses who participated in the making of the deed (instrument), Task instrumentarir witness is his signature, bear witness of the truth of the deed and the fulfillment of the formalities required by the Act. In the manufacture of authentic deed Notary often use employees to witness the deed given witness notary deed should have been known, especially to do with confidence. Generally occurs when there are people who have become former employees, or did not work in places where he used to work would have thought that any liability related to previous work has been completed because there is no relationship of interdependence in such work. This resulted confidentiality deed known by former employees who witnessed the deed leaked to unauthorized parties. Until now Notary Public Functional Position (Undang-Undang Jabatan Notaris) has not been set on the responsibility of the witness and former employee of the notary deed as witnesses deed

KONTROL PEMERINTAH TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Ihwanul Muttaqin
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Government control against corruption eradication in Indonesia is a form of overall supervision by the government of corruptors who want to undermine the country's finances, and can be as an effort to eradicate corruption in Indonesia to its roots. This study analyzes government control in the fight against corruption. This research is a normative legal research using a statutory approach and conceptual approach. The results showed that corruption should be classified as a crime whose eradication must be carried out extraordinarily. The function of government control in eradicating corruption is very much expected in the eradication of corruption in Indonesia, which is already rampant, namely the formation of the Corruption Eradication Commission (KPK).

PENEGAKAN HUKUM OLEH KOMISI PERLINDUNGAN PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITENGAH WABAH COVID-19 Gebrina Ayu Nastiti
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

The objective of the research is to explore the functions and roles of KPPU (Business Competition Supervisory Commission) in eradicating various monopolistic practices and unfair business competition which occurred in covid-19 case. Since this case has become a global pandemic, some people or business people whom aware about this pandemic deliberately hoard masks, hand sanitizers and resell them in unimaginable high prices, whereas, these two items are urgently needed only for those whose infected Covid-19. There is also information that some hospitals offer a package of rapid test for the public in expensive prices, which limits the ability of the community to testify themselves whether to isolate independently at home or do the hospital treatment. Law Number 5 Year 1999 concerning monopolistic practices and unfair business competition is used in discussing this research. In this research, it is known that KPPU has not been able to carry out an investigation unless, information and evidence from the parties who feel disadvantaged by the existence of monopoly and unfair business competition were provided. In addition, if however fraud has been detected, the sentence which will be faced by monopolists or unfair business actors is mere an administrative sentence

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTAR ONLINE SHOP DALAM KONDISI COVID-19 TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PRESIDEN Meria Agustina
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

In this digital era full of advancement in technology, who is not familiar with the term of online shopping. Nearly the majority of society has taken advantage of today's technological sophistication. The need for online shopping is accommodated by the large numbers of e-commerce sites that have sprung up. Especially since there is a pandemic spread of 2019 Corona Virus Disease or better known as Covid-19. The spread of Covid-19 in Indonesia is also increasing every day, up till now, suspected cases of Covid-19 have been found in 18 provinces. The impact of the panic in the community can be seen through the price of health products such as hand sanitizers which rose unnaturally in online shops. Considering this, there is a lot of competition happens between online shop businesses. Therefore, the writer is interested in analyzing the business competition related to online shops which will affect the stability of the economy in Indonesia, especially, with the consideration of the effects of Social Distancing policy applied by the Government.

URGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA) Anshari Anshari; M Fajrin
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Diskursus tentang hukuman mati selalu menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai kalangan masyarakat. Adanya permintaan untuk menerapkan hukuman atau sanksi pidana mati dalam beberapa penanganan kasus seperti Tindak Pidana Korupsi, illegal logging, serta kasus-kasus narkotika dan psiktropika, terus bergulir. Di samping itu dalam Rancangan (RUU) KUHP yang terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas hukuman ini masih dipergunakan. Pidana mati merupakan pidana yang banyak menimbulkan pertentangan pendapat, baik pro maupun kontra. Dewasa ini ada negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya dan melaksanakannya, tetapi ada negara yang sama sekali menghapuskannya dari undang-undangnya, dan ada negara yang di dalam undang-undangnya masih menyebut adanya pidana tersebut, akan tetapi secara de facto tidak pernah melaksanakan.Dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, terdapat beberapa ketentuan tentang kejahatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman mati atau pidana mati. Tak terkecuali di luar kodifikasi, atau kualifikasi tindak pidana khusus seperti tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika; kejahatan terhadap kemanusiaan; tindak pidana terorisme; dan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi berkembang sangat pesat, korupsi meluas ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Fakta dengan meningkatnya kasus-kasus Korupsi pejabat negara seakan membangun paradigma lama masyarakat bahwa korupsi tidak akan pernah selesai di Negara ini. Wacana permintaan masyarakat agar pemerintah menerapkan pidana mati terhadap koruptor kembali mencuat, namun tentang sanksi pidana mati tetap menjadi kontroversial atas pelaksanaannya.Ancaman hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hingga hari ini tidak seorangpun warga negara Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dikenakan hukuman mati yang sudah diatur tersebut. Di sisi lain, angka korupsi di Negara ini semakin meningkat, meresahkan dan membuat semakin terpuruknya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian ini, agar diketahui efektivitas dan fungsi, serta dapat mengukur tafsiran dan/atau rumusan yang tegas dalam kebijakan formulasi hukum pidana (penal policy) terhadap ancaman hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi.

MODEL PERSUASIF EDUKATIF BAGI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 Ika Dewi Sartika Saimima; Noviansyah ,
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Issu tentang pembebasan narapidana menimbulkan keresahan di masyarakat. Berita yang beredar dan tidak proposional mengakibatkan masyarakat melakukan penolakan pembebasan narapidana. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar terkait pembebasan para narapidana tersebut. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas mengakibatkan program asimilasi dan integrasi harus segera dilaksanakan agar penyebaran virus covid-19 dapat dihindari. Pembebasan narapidana merupakan program asimilasi dan intergrasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan ketentuan Kementerian Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Pendekatan analisis konsep hukum dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta hukum untuk menentukan model yang dapat digunakan bagi masyarakat dalam menghadapi pembebasan narapidana. Mendapat labelisasi sebagai narapidana, anak tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Saat menjalani program asimilasi dan integrasi, masyarakat diminta untuk mendukung narapidana anak. Dukungan tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak meskipun dia seorang narapidana. Penelitian ini menawarkan model persuasif edukatif dengan cara memberdayakan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat dilibatkan dalam program asimilasi dan integrasi melalui model persuasif edukatif yang dilakukan dengan cara melibatkan BAPAS, keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga maupun Ketua Rukun Warga.Kata kunci: Asimilasi, Integrasi, Narapidana Anak.

Perlindungan Hukum Nasabah Bank Mandiri Atas Perubahan Saldo Pada Rekening Nasabah Akibat Kesalahan Sistem Teknologi Informasi Rahmadi Indra Tektona; Fona Kartika Listiyapuji
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

The progress and development of technology, telecommunications, multimedia and information technology or commonly referred to as telematics can ultimately change the organizational structure, social relations, and society. Consumers can also be parties who place funds and / or utilize services available at Financial Services Institutions. Related to this, consumers who use financial services institutions include customers in banks, investors in the capital market, participants in pension funds, and others. As in the opinion of Muhamad Djumhana, the public can trust the bank if the bank has guaranteed the confidentiality of the customer's data. Every bank has an information technology system, without exception Bank Mandiri. The information technology system of each bank has a very important role. If something goes wrong even though it's a small thing it has a huge impact on the system at the bank that is running. As explained in the online media Kontan.co.id. On July 20, 2019. Related to this, customers were worried about the balance in their account, which greatly affected the customer and the customer felt disadvantaged. Related to this there is a need for legal protection for the loss-making customer, in which the customer as a consumer has the rights to the goods and / or services obtained.

Peran Perangkat Desa Dalam Optimalisasi Potensi Lokal di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Hadis Turmudi; Mursid Mursid
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2308

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan saat ini tumbuh dan berkembang, yang ditandai dengan semakin berkurangnya desa miskin dan tertinggal. Hal tersebut tidak lepas dari adanya peran perangkat desa dalam memaksimalkan setiap potensi lokal yang ada di wilayah perdesaan. Desa-desa yang ada di Indonesia dengan segenap karakteristik dan keanekaragamannya memiliki potensi lokal bagi pembangunan desa untuk dapat di optimalkan. Hadirnya UU No 6 Th 2014 tentang desa membawa dampak yang sangat positif, terlebih dengan adanya pasal yang mengatur perihal perangkat desa. Tugas, sarat pengangkatan, larangan dan kewajiban perangkat desa di atur secara khusus pada bagian ke lima pasal 48 s.d 53 peraturan perundangan ini. Obyek penelitian di fokuskan terhadap perangkat desa di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Sedangkan tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisa peran perangkat desa dalam mengoptimalkan potensi lokal yang ada di desa tersebut, dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif – nondoktrinal. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan bahwa perangkat desa di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali mampu berperan dalam mengoptimalkan segenap potensi lokal yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena adanya dorongan dan motivasi yang kuat dari Kepala Desa sebagai Pimpinan di desa tersebut.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH BERAKHIR JABATANNYA Gembongseto Hendro Soedagoeng; Hazilina Hazilina
Res Judicata Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2446

ABSTRACTNotary as a public official of the State who is given the authority by law to make authentic deeds and other powers with the limitation that the deed made is not excluded from making it to other officials who are determined by law the notary's responsibility for the deeds that have been drawn up before him and / or by a Notary while carrying out his duties as a Notary, is until the end of his life or death, thus Article 65 of Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary this must be read as such because there is no further explanation in the explanation of Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of the Notary PublicThis is important because if the time limit for the said responsibility is not set, it is possible that at old age the Notary will still be asked for information regarding the deeds that have been made while the person concerned is carrying out his duties as a state general official.Arrangements regarding expiry must be taken into consideration to determine the expiry limit of the Notary's responsibility for the deed drawn up before him.Keywords: Notary, Deed, Responsibility ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya dengan batasan bahwa akta yang dibuat tersebut tidak dikecualikan pembuatannya kepada pejabat lain yang ditentukan oleh undang- undang tanggungjawab Notaris terhadap akta-akta yang telah dibuat dihadapannya dan/atau oleh Notaris selama menjalankan tugas menjadi Notaris, adalah sampai akhir hayat atau meninggal dunia, dengan demikian Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini harus dibaca demikian karena tidak ada penjelasan lebih lanjut didalam Penjelasan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut.Hal ini penting karena apabila tidak ditetapkan batas waktu tanggungjawab tersebut, maka tidak menutup kemungkinan diusia tua rentapun Notaris masih akan dimintai keterangan tentang akta-akta yang telah dibuat selama yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum negara.Pengaturan tentang kadaluwarsa harus dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan batas berakhirnya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya.Kata Kunci: Notaris; Akta; Tanggung jawab

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Res Judicata

Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Res Judicata

Contact Email jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Res Judicata

Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA