Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns) Rusli, Tami; Nurina Seftiniara, Intan; Rohim, Arif Maulana
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.14167

Jenis kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns) serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns). ). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengenal orang atau individu secara langsung dan melihat mereka saat mereka mengungkapkan pendapat dan menarik kesimpulan. Faktor penyebab terdakwa melakukan percobaan pencurian adalah karena adanya faktor kesempatan dimana pada pukul 03.00 WIB adalah saat yang hening dimana orang pada umumnya sedang tertidur sehingga terdakwa dapat melancarkan aksinya dalam melakukan pencurian akan berhasil. Namun aksi tersebut gagal dikarenakan pemilik rumah terbangun. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns) Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana diketahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah benar dan jelas terhadap tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dimana secara sah bahwa pelaku dinyatakan bersalah sudah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam dalam melakukan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa hal-hal berupa alat bukti berupa pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan dan hasil pengakuan saksi, oleh karena hal tersebut terdakwa dijatuhkan pidana tiga tahun penjara. Kata kunci : pertimbangan hakim, percobaan, peencurian, keadaan memberatkan

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAI SENJATA API BESERTA AMUNISINYA (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met) Sutrisno, A. Rahman; Hakim, Lukmanul; Ansori
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.14193

Salah satu jenis tindak pidana dalam kehidupan masyarakat adalah penguasaan dan kepemilikan senjata api secara ilegal adalah Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Contohnya adalah dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met, dengan terdakwa HK. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met (2) Bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu pelaku dalam melakukan tindak pidana membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya bermaksud menjadikan senjata api tersebut sebagai alat untuk menjaga dirinya. Faktor eksternal, yaitu adanya pengaruh lingkungan pergaulan di sekitar tempat tinggal pelaku yang rawan tindakan kriminalitas dan adanya pihak-pihak yang memproduksi dan menjual senjata api secara ilegal kepada masyarakat. Pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met adalah secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Secara filosofis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana selama 6 (enam) bulan sebagai bentuk pembinaan kepada pelaku. Secara sosiologis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap terdakwa. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Senjata Api, Amunisi

FENOMENA CHILDFREE DI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nurhaliza; Anjlan Berutu, Annisyah; M. Dai Darmawan, Syafiq Aljani Siagian, Tri Narti Pasaribu, Rahmad Efendi Rangkuti
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.14207

Penelitian ini membahas mengenai fenomena Childfree dalam perspektif Islam. Childfree ialah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Childfree merupakan sebuah pilihan hidup di mana orang atau pasangan menikah tidak memiliki anak. Bebas anak tidak hanya berarti seseorang tidak memiliki anak atau keturunan kandung, tetapi juga berarti bebas untuk hidup tanpa anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif, Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dimana peneliti mengkaji semua sumber melalu jurnal dan buku-buku yang memiliki terkaitan dengan judul yg sedang diteliti. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Dengan pendekatan normatif al-Qur’an dan Sunnah dapat diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga childfree tidak termasuk pada kategori perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Kendati demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang childfree, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, Dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas. Kata kunci: Childfree, Hukum Islam, Anak

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM Faizul Akmal Siregar
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.14214

Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh negara yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggarnya dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Terkait dengan fungsi khusus dan fungsi umum hukum pidana, maka dalam KUHP ada pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda dan jiwa yang berfungsi untuk menjaga harta benda dan nyawa manusia dengan memberikan sanksi yang berat. Pencurian dengan kekerasan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tertulis di dalam KUHP juga merupakan salah satu bentuk kejahatan di dalam hukum pidana Islam yang dikenal dengan istilah al-hirabah yang merupakan salah satu bagian dari tindak pidana hudud. Menurut Syamsuddin al-Ramli bahwa tindak pidana hirabah adalah sekelompok orang keluar untuk mengambil harta atau membunuh, atau menakuti-nakuti yang disertai dengan kekerasan dan pemaksaan dengan senjata, serta jauh dari pertolongan orang lain.

PERLINNDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA Moh. Nurul Jadid; Tomy Michael
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.14234

Penelitian ini di maksudkan untuk mengkaji perlindunngan hukum bagi pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa. Dan bagaimana pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum. kekerasan merupakan perbuatan yang menyalahi hukum sehingga dari suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang maka tentu tindakan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain. kekerasan merupakan tindakan agresif yang bisa dilakukan oleh siapapun, Misalnya tindakan pemukulan, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit kesemuanya itu merupakan jenis-jenis kekerasan. Dalam situasi tertentu kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, seperti tindakan pembelaan terpaksa (noodweer). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa suatu tindakan pembelaan terpaksa (noodweer) tidak dapat di jatuhi hukuman sesuai dengan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Kata kunci : kekerasan; pembelaan terpaksa; perlindungan hukum.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGUASA DI ERA DIGITAL Filda Evangelista Nababan; Polin Prodigy Sirait; Michael Rio Hamonangan Manalu
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17255

Indonesia adalah negara demokrasi yang juga menganut ideologi negara kesejahteraan. Ideologi ini berdampak pada cara negara beroperasi, yang menjadi semakin penting dan berkembang. Semakin meluasnya pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah ternyata telah menimbulkan beberapa kemunduran bagi masyarakat luas, khususnya di bidang hukum publik. Penelitian ini bermaksud untuk dapat memahami bagaimana pengertian kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, serta bagaimana proses penyelesaiannya di dunia digital seperti sekarang ini. Secara khusus, penelitian ini akan melihat bagaimana konsep yang berhubungan satu sama lain. Karena semakin banyak orang yang menyadari kesulitan hukum di negara ini sebagai akibat dari globalisasi digital. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif analitis. Selain itu, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari data guna mengetahui bagaimana perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau pemerintah. Temuan penyelidikan menunjukkan bahwa pihak berwenang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan ilegal yang mereka lakukan karena tindakan ini terkait langsung dengan pelanggaran hukum dan melibatkan semacam tindakan melebihi atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan secara terang terangan, dan atau secara terselubung, yang dimana tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat pada aspek berbagai pihak dan juga Pemerintah itu sendiri. Kata Kunci : PMHP, Hukum, Negara, Masyarakat

PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE Bertha Maulidina; Silvia Ratna Anzani; Vianna Novita Kristya
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17256

Penegakan hukum dalam PTUN ialah proses atau usaha untuk memberlakukan, menjalankan, dan menegakkan hukum mengenai hal yang berkenaan dengan tata usaha negara atau pemerintahan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebagian pelaksana pemimpin kehakiman bagi warga masyarakat yang hendak mendapatkan keadilan kepada Negara Sengketa administrasi. PTUN bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Jenis metode penelitian yang kita gunakan ialah penelitian hukum normatif, penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan referensi hukum tertulis merupakan definisi hukum normatif, kemudian sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Kami mendapatkan hasil bahwa dalam menjalankan perannya, PTUN dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga konsistensi kebijakan. Dengan demikian, PTUN dapat menjadi salah satu upaya penting dalam membangun good governance di Indonesia. Dengan kata lain, PTUN memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem tata usaha negara. Dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya, PTUN dapat menjadi wahana bagi warga negara untuk melindungi hak-hak mereka dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat PTUN sebagai institusi yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci : PTUN, Penegakan, Hukum Administrasi Negara, Good Governance

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DAERAH PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI NO. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI) Erika Evania Sihaloho; Mujiati Nuur Istiqomah; Yolanda Adelia
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pertambangan adalah separuh atau keseluruhan proses tindakan yang berbentuk pengelolaan penelitian, dalam usaha mineral atau batubara yang didalamnya terdapat eksplorasi, konstruksi, studi kelayakan, penyelidikan umum, penambangan, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian dan kegiatan setelah pertambangan. Kegiatan/usaha pertambangan menimbulkan efek positif dan negatif. Akan tetapi, efek negatif akan lebih banyak dirasakan apabila dalam pelaksanaanya tidak terdapat sinergi yang baik antara penanggung jawab kegiatan/usaha pertambangan dengan pemerintah. Selain itu, kegiatan/usaha pertambangan dapat dilakukan jika telah mendapatkan berbagai perizinan dari pemerintah. Apabila tidak, hal ini jelas menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan. Pertambangan dapat menyebabkan kualitas lingkungan hidup menjadi turun sebab reklamasi lahan atau penutupan bekas galian tidak dilakukan. Pengelolaan yang tidak baik oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab juga dapat mengakibatkan berbagai pelanggaran terhadap lingkungan diantaranya adalah menyebabkan terjadinya banjir dan sumber mata air menjadi tercemar. Dengan demikian, pemerintah wajib melaksanakan fungsinya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang pertambangan sebagai bukti instansi atau penegak hukum efektif dalam melakukan kewajiban pengawasan dan perizinan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan bidup pada daerah pertambangan. Kata Kunci: Penegakan Sanksi Administrasi, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelanggaran, Pertambangan Mineral dan Batubara

EVALUASI KEBIJAKAN DINAS KOPERASI TERHADAP UMKM DI KABUPATEN SEMARANG: TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Heri Hakim; Muh Huda Ramadan
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menyoroti peran sentral Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada tantangan akses, partisipasi, dan perlindungan. Dinas Koperasi memiliki peran krusial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung UMKM, dan evaluasi kebijakan Dinas Koperasi terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan melibatkan peneliti dalam pengamatan langsung di lapangan. Program-program Diskop UMKM Kabupaten Semarang, seperti Pendidikan dan Latihan Perkoprasian, Pemberdayaan UMKM, Pengembangan UMKM, Perencanaan dan Pembangunan Industri, Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dijalankan untuk memenuhi prinsip-prinsip HAN. Meskipun Diskop UMKM memiliki peran penting, keterbatasan dalam membuat kebijakan di tingkat dinas perlu diatasi. Evaluasi program-program ini diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip HAN, terutama dalam aspek akses, partisipasi, dan perlindungan UMKM. Evaluasi ini mencerminkan komitmen Dinas Koperasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan menekankan hubungan positif antara partisipasi dan keterlibatan pemilik UMKM dengan implementasi kebijakan oleh Dinas Koperasi. Enam rekomendasi utama yang dihasilkan dari evaluasi ini melibatkan pengoptimalan aspek HAN dalam program, penguatan peran Diskop UMKM, optimalkan program pemberdayaan, peningkatan proaktif dalam pemantauan dan pelaporan, pengembangan pendidikan dan informasi, serta evaluasi terus-menerus untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Kata kunci: Dinas Koprasi, UMKM, Prinsip-Prinsip HAN.

ANALISIS DAMPAK PENETAPAN KUOTA PPPK GURU DI KOTA SEMARANG YANG TERBATAS TERHADAP BANYAKNYA PENDAFTAR Widya Dwi Wahyuningtyas; Sofia Ayut Lutfiana
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17260

Penetapan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja guru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah mengatur penyusunan kebutuhan jabatan PPPK. Proses pengadaan mempertimbangkan prioritas pendaftar dan melibatkan beberapa tahapan. Keterbatasan kuota PPPK mengakibatkan persaingan yang sangat ketat. Untuk mengatasimya, diperlukan peningkatan kuota, efisiensi seleksi, dan alternatif bagi calon guru. Tahapan ini diharapkan dapat mengurangi dampak keterbatasan kuota pada jumlah pendaftar PPPK guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, dimana menjawab berbagai persoalan hukum, melalui pendekatan teoretik dan metodologis interdisiplin, utamanya tentang ilmu sosial-humaniora. Subyek penelitian ini peserta seleksi PPPK dan juga pemerintah. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perlu adanya evaluasi dari pemerintah mengenai proses penetapan kuota bagi seleksi PPPK guru. Hasil dari penelitian ini adalah adanya keterbatasan kuota PPPK Guru yang berdampak pada para pendaftar. Penelitian ini memberikan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari keterbatasan kuota PPPK guru. Kata kunci : PPPK, Kuota terbatas, Dampak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA