cover
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
Search results for , issue "Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha" : 22 Documents clear
KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Elly Kristiani Purwendah; Agoes Djatmiko; Elisabeth Pudyastiwi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24754

Abstract

Kebijakan sistem ekonomi politik ini jika tidak berhati hati dalam penerapannya (anthroposentrisme) dapat bertentangan dengan konsep ekologi sosial yang tengah berkembang di Indonesia melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Konsep yang dianut dalam sistem ekonomi politik terkait dengan keadilan lingkungan pasca amandemen UUD 45 mulai bergeser dalam era globalisasisehingga mulai merespon modernisasi ekologi. Hal ini tentu saja diharapkan akan berpengaruh pada keadilan ganti kerugian pencemaran minyak oleh kecelakaan kapal tanker di Indonesia. Kebijakan sistem ekonomi politik ini jika tidak berhati hati dalam penerapannya (masih berciri anthroposentrisme) dapat bertentangan dengan konsep ekologi sosial yang tengah berkembang di Indonesia melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ciri sistem sosialisme dalam sistem ekonomi politik terkait dengan keadilan lingkungan pasca amandemen UUD 45 mulai bergeser dalam era globalisasisehingga mulai merespon modernisasi ekologi. Namun karena terbentur konsep sosialisme yang bersentral pada peran dan dominasi negara, maka sistem keadilan ekologi dalam konteks sistem hukum Indonesia bernuansa Keadilan ekologi sosial. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada keadilan ganti kerugian pencemaran minyak oleh kecelakaan kapal tanker di Indonesia. 
PERUBAHAN SIKAP SOSIAL ANAK JALANAN PADA PKBM HIMMATA DI PLUMPANG JAKARTA UTARA Irfan Nursandi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24755

Abstract

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiperiubahan sikapsosialanak jalanan di PKBM HIMMATA,mengetahuifaktor dari perubahan sikap yang dialami anak jalanan di PKBM HIMMATA,mengetahuipendekatan pembinaan terhadap anak jalanan di PKBM HIMMATA.Metode   penelitian  yang   digunakan   yaitu   studi   kualitatif,  dimana  peneliti melakukaneksplorasisecaramendalamterhadap perubahan sikap sosial anak jalanan  pada PKBM HIMMATA.Pengumpulandata yangdigunakanadalahwawancara,observasi,danstudikepustakaan.Penelitian inidilakukan sejak bulan Maret 2019 sampai dengan November 2019.Hasilpenelitianini menunjukanbahwa (1) Perubahan sikap sosial anak jalanan pada PKBM HIMMATA sudahdapatdikatakancukupbaik,namun terdapat beberapayang masih perlu diperhatikanyaitu kurangnya disiplin dalam mengerjakan tugas, kepercayaan diri yang masih kurang,kurangpeduliterhadap lingkungan sekitar serta terdapat yang masih belum mengenali tanggung jawabnya. (2) Adanya faktor yang mempengaruhi dalam perubahan sikap sosial, yaitu faktor dalam diri anak dan faktor dari luar diri anak.(3) Pendekatan dalam pembinaan anak jalanan yang dilakukan PKBM HIMMATA terdiri dari Temu Bareng Seniman Jalanan (TERMINAL), Strategi Pemetaan Minat dan Bakat (SIPEMIKAT) yang di dalamnya terdapat kegiatan non akademik seperti,  organisasi yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan peserta didik yaitu BEST, berikutnya kegiatan yang bergerak untuk mengasah kemampuan kesenian yaitu Sanggar HIMMATA, dan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan siswa yaitu Life Skill. Kegiatan Akademik, berjenis sekolah kejar paket A, B, dan C. Kegiatan Religi seperti, Tadarus Al-Qur’an, hafalan Al-Qur’an, malam bina iman dan taqwa, serta Kultum.
NILAI-NILAI PANCASILA YANG TERKANDUNG DALAM KEBUDAYAAN UPACARA LARUNG SESAJI DI TELAGA SARANGAN KABUPATEN MAGETAN Juliansyah Dwi Ananda Putra
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24757

Abstract

Upacara Larung Sesaji atau kini terkenal dengan nama Gebyar Labuhan Sarangan adalah salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat di sekitar Telaga Sarangan Kabupaten Magetan. Kebudayaan tersebut dilaksanakan pada tiap hari Jumat Pon  Bulan Ruwah.Tradisi ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan YME atas berkat alam yang telah diberikan dan sebagai media tolak bala terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena Upacara Larung Sesaji sendiri memiliki 4 hari dalam rangkaian acara yang dibagi menjadi 2 hari oleh penduduk sekitar (bersifat sakral) dan 2 hari oleh pemerintah (bersifat hiburan). Selain itu didapati nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tiap proses pelaksanaan Upacara Larung Sesaji
ANALISIS WACANA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ZONASI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM MAKARIM SEBAGAI SOLUSI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Agil Nanggala
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24758

Abstract

Pemerataan pendidikan merupakan upaya memperbaiki mutu pendidikan, guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, berkarakter, dan unggul. Solusi alternatif dalam mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia adalah penerapan sistem zonasi, sebagai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Ada pun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hambatan dalam pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia, adalah, sarana dan prasarana yang tidak merata, ketidakjelasan informasi, masih terdapatnya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu. Nadiem Makarim mengeluarkan pembaharuan untuk sistem zonasi, yaitu menambah kuota jalur prestasi menjadi 30%, mengurangi kuota jalur zonasi minimal 70%. Sebagai upaya memotivasi peserta didik agar lebih berprestasi. 
PERANAN TEKNOLOGI DAN MEDIA PEMBELAJARAN BAGI SISWA SEKOLAH DASAR DI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Heri Hidayat; Heny Mulyani; Sri Devi Nurhasanah; Wilma Khairunnisa; Zakitush Sholihah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24759

Abstract

Perkembangan pendidikan saat ini sangatlah cepat khususnya perkembangan pendidikan digital di indonesia. Teknologi digital bisa digunakan sebagai alat bantu siswa dalam proses belajar mengajar di kelas, dengan adanya teknologi tersebut kita bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cepat, seperti mencari bahan ajar. Dalam proses pembelajarannya pengajar bisa menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media – media seperti proyektor, audio visual, pengembangan game education, hal itu dilakukan agar dapat mempermudah para siswa dalam menyerap atau menerima suatu materi yang disampaikan oleh guru dan proses pembelajarannya lebih efektif. Itulah pentingnya teknologi digital yang digunakan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena pendidikan tersebut memiliki tujuan tertentu, seperti menanamkan nilai – nilai ideologi pancasila.
KAPASITAS HUKUM INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENANGANAN MASALAH PERUBAHAN IKLIM GLOBAL Natalia Yeti Puspita
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24760

Abstract

Climate change is a serious problem that threatens humanity in the world, and this can be categorized as a non-traditional security problem known as human security. Climate change in the world is marked by the increase in the temperature of the earth's air and rising sea levels due to the melting of ice in the polar regions. This condition will cause disasters both natural disasters such as drought and forest fires, as well as non-natural disasters such as conflicts and epidemics, which will ultimately threaten world peace and security. In January 2019, Indonesia was officially elected as a non-permanent member of the UN Security Council. The election of Indonesia is evidence of the confidence of the international community in Indonesia's diplomatic capabilities. Indonesia will carry out its role as a non-permanent member of the UN Security Council for two years, from 1 January 2019 to 31 December 2020. With its position as a non-permanent member of the UN Security Council, Indonesia is expected to be actively involved in efforts to tackle climate change. Based on this, in this paper, the author will raise the topic of "The Legal Capacity of Indonesia as a Non-Permanent Member of the UN Security Council in Handling Global Climate Change Issues”.
EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PENANGANAN KASUS KDRT OLEH P2TP2A KOTA BANDA ACEH (STUDI DI KECAMATAN KUTA ALAM, KOTA BANDA ACEH) Yusdar Yusdar; Amirullah Amirullah; Ruslan Ruslan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24761

Abstract

Penelitian ini membahas  tentang:Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh. Latar belakang adalah daerah dengan tingkat kasus KDRT paling banyak di kota Banda Aceh, bahkan hingga tahun 2017 kasus KDRTdi Kecamatan Kuta Alam telah mencapai 23 kasus. Penelitian ini secara khusus 1) Proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam 2) Dampak positif pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban kasus KDRT di Kuta Alam 3) Kendala yang di hadapi oleh P2TP2A dalam penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam. Penelitian tersebut yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik pengumpulan data munggunakan wawancara sementara teknik analisis data ialah teknik kualitatif. Bertempatan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), yang berlokasi Nyak Adam Kamil II Desa Merduati, Koetaradja Banda Aceh dengan subjek penlitian adalah 11 orang. Hasil penelitian ialah (1) Proses pendampingan oleh P2TP2A mengatasi kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam bermula adanya laporan dari korban,selanjutnya pihak P2TP2A membantu pendampingan khusus kepada korban. (2) Pendampingan P2TP2A Korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam telah memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A korban dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya hanya para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan anak dan keluarganya. Dampak positif lainnya ialah menurunnya jumlah KDRT di Kecamatan Kuta Alam.(3) Kendala P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam adalah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi dikarenakan takut terhadap tersangka sehingga menjalankan proses penanganan yang memakan waktu yang lama. Kendala juga bersumber dari korban kasus KDRT juga kurang berbagi pengalaman yang dihadapi pada kehidupan sehari hari. 
TINJAUAN LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN SISWA SMA SE-KOTA BANDA ACEH Rusli Yusuf; Sanusi Sanusi; Razali Razali; Maimun Maimun; Irwan Putra; Iwan Fajri
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24762

Abstract

Era informasi identik dengan literasi untuk mengasah kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan beraktualisasi.Literasi budaya dan kewarganegaraan amat pentinguntuk membantu siswa SMA untuk memahami budaya dan menghargai perbedaan ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini termasukpenelitian kualitatif, perumusan dan menentukan subjek penelitianmengunakan teknikPurposive samplingdan snowball samplinguntuk mendapatkan informan yang jelas dan berkualitas. Subjek penelitian ini berjumlah sebanyak20 orang informan, terdiri dari guru dan siswa.Hasil penelitian program literasi khususnya literasi budaya dan kewargaan di Sekolah Menegah Atas di Kota Banda Aceh belum memaksimalkan karena: pertama, guru tidak memahami subtansi dan konten literasi budaya dan kewargaan; kedua, guru menganggap bahwa literasi budaya dan kewargaan tidak terlalu penting; ketiga siswa tidak memahami budaya dan kewargaan di lingkungan mereka; siswa tidak memiliki kepekaan, toleransi, kolaborasi dll. Program membentuk kecakapan literasi budaya dan kewargaan perlu di kembangkan secara terencana, terukur dan berkelanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Aniek Periani; Wahyu Hariadi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25427

Abstract

Human rights are basic rights that humans have from the time they were born or when they began to interact with society. This right cannot be taken by anyone, even the state has the responsibility to protect the rights possessed by each individual, regardless of whether he is an individual belonging to the ethnic majority or ethnic minority. Regarding ethnic minorities, there is already protection for ethnic minorities regarding their rights which under international law are generally regulated in international instruments, Rohingyas in Myanmar are ethnic minorities who experience many violations such as the termination of citizenship, restriction of freedom of confession religion, oppression of children and women. Some instruments that regulate violations experienced by the Rohingya ethnic group are the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration on the Rights of Population which includes Minority Groups Based on Citizenship. 
PERNYATAAN MEMILIH TERHADAP KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN Muzayanah Muzayanah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25428

Abstract

Perkawinan campuran atau  beda kewarganegaraan, antara perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki yang berkewarganegaraan asing, apabila dalam perkawinan tersebut membuahkan anak, maka secara formal, kedudukan anak yang lahir tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yakni   asas Ius Soli dan Ius Sanguinis, anak tersebut memperoleh dua kewarganegaraan/Kewarganegaraan GandaTerbatas. Status kewarganegaraan  ganda terbatas ini hanya dapat dimiliki hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka anak tersebut diberi kesempatan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkannya. Rentang waktu untuk dapat memilih atau menyatakan kewarganegaraannya adalah 3(tiga) tahun, hingga anak tersebut berusia 21 Tahun. Setelah anak tersebut berumur 21 tahun, maka harus memilih salah satu kewarganegaraannya dan harus menyampaikan pernyataan pilihannya tersebut. Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan  dapat disampaikan kepada  : a) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau  b) Kepala Kantor Imigrasi; atau c) Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. Bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah dicabut affidafit-nya dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (library Research) dengan metode pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi anak yang berkewarganegaraan  ganda terbatas, telah diberi kemudahan untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan yang diinginkannya dengan menyatakan memilih kewarganegaraan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.AH.10.01 tahun 2011 tentang Tatacara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Page 1 of 3 | Total Record : 22


Filter by Year

2020 2020


Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 1, No 3 (2013): September Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue