Garuda - Garba Rujukan Digital

PERALIHAN HAK ATAS SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK EKS TRANSMIGRASI YANG DILAKUKAN DENGAN JUAL BELI BAWAH TANGAN ( STUDI KASUS PARA PETANI SAWIT DI KABUPATEN KAMPAR ) Sulasningsih Sulasningsih
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak Berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Transmigrasi disebutkan bahwa Hak milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindah-tangankan kecuali : Transmigran meninggal dunia, telah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun, dan Transmigran Pegawai Negeri yang dialih tugaskan. Apabila ketentuan ini dilanggar maka para transmigran diancam dengan pencabutan haknya itu kembali. Namun dalam prakteknya banyak diantara mereka yang meninggalkan daerah tujuan untuk kembali ke daerah asal sementara belum cukup waktu 20 tahun untuk batas diperbolehkannya melakukan peralihan hak atas tanah pertanian/perkebunan mereka. Untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah tersebut akhirnya dilakukan secara jual beli dibawah tangan. Permasalahan akan timbul pada saat akan mendaftarkan balik nama sertipikat kepemilikan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat atau ketika si pembeli ingin menjadikan sertipikat kepemilikan tanah tersebut sebagai jaminan hutangnya. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh dari masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat dari peralihan hak atas sertipikat tanah yang dilakukan dengan jual beli bawah tangan tersebut di antaranya adalah sertipikat hak atas tanah tidak dapat diproses balik nama pada kantor pertanahan, sertipikat hak atas tanah tidak dapat dijadikan jaminan kredit/pinjaman pada bank atau lembaga-lembaga pembiayaan dan banyaknya muncul kuasa-kuasa palsu dan kuasa mutlak sebagai akibat dari pihak penjual/pemilik awal sertipikat tidak diketahui lagi keberadaannya yang mana kuasa-kuasa tersebut tidak dapat digunakan dikemudian hari dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan berusaha mencari tahu tentang keberadaan pihak penjual agar dapat dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika Pihak penjual tidak dapat hadir dapat membuat Akta Kuasa Untuk Menjual dihadapan Notaris ditempat mereka berada. Jika penjual telah meninggal dunia maka para ahli waris penjual dapat bertindak dan menandatangani akta jual beli sebagai pihak penjual dengan terlebih dahulu dilakukan proses turun waris atas sertipikat di Kantor Pertanahan. Namun jika penjual sudah tidak diketahui keberadaannya lagi maka dapat dilakukan balik nama berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan apabila akan dijadikan jaminan kredit/pinjaman maka sertipikat tersebut harus di proses balik nama dengan cara sebagaimana tersebut diatas atau dapat menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Kata kunci : Peralihan Hak, Tanah Hak Milik Eks Transmigrasi, Bawah Tangan Abstract Based on Article 32 of Government Regulation Number 2 of 1999 concerning the implementation of Transmigration, it is stated that land ownership rights for transmigrants are in principle not transferable except: Transmigrant dies, has rights for at least 20 (twenty) years, and Transmigrant Employees The transferred country is assigned. If this provision is violated, the transmigrants are threatened with revocation of their rights. But in practice many of those who leave the destination to return to their original areas while not enough time for 20 years to limit are permitted to make the transfer of rights to their agricultural / plantation land. To carry out the transfer of land rights, it was finally carried out by buying and selling under the hands. Problems will arise when registering the name of the land ownership certificate at the local Land Office or when the buyer wants to make the certificate of ownership of the land as collateral for his debt. The method used to answer this problem is the empirical legal research method which is a legal research that obtains data from primary data or data obtained from the public. From the results of the study it can be concluded that the consequences of the transfer of rights to land certificates carried out by buying and selling under the hands are among others certificates of land rights that cannot be returned to the land office, certificates of land rights cannot be guaranteed as loans / loans to banks or financing institutions and the number of false powers and absolute power as a result of the seller / initial owner of the certificate is no longer known where those powers cannot be used in the future and cannot be used as the basis of ownership. Whereas efforts that can be done to overcome these problems are by trying to find out about the existence of the seller so that the signing of the Sale and Purchase Act can be made before the Land Deed Maker Officer. If the seller cannot attend can make the Deed of Power to Sell before the Notary in their place. If the seller has passed away, the heirs of the seller can act and sign the deed of sale and purchase as the seller with the first process of inheritance being carried out for the certificate at the Land Office. However, if the seller is no longer known, then the name can be made based on the court's determination. Whereas if it will be used as collateral for credit / loan, the certificate must be processed by the name as above or can use the Power of Attorney to Charge Mortgage (SKMHT) made by and before the Notary.

UPAH PROSES PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-IX/2011â€ (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 157 K/PDT.SUS-PHI/2018) Melinda, Nora
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2020: Edisi Khusus Februari 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.632 KB)

Abstrak Merujuk pada pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dalam Perkara Nomor 157 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang memutus upah proses paling banyak 6 (enam) bulan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah berkiblat kepada Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Akibat hukum pelaksanaan upah proses pasca putusan Mahkamah Kontistusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dirasakan tidak adil bagi pengusaha. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 itu memastikan tambahan beban keuangan bagi perusahaan terutama bila melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyimpang dengan hukum. Bila dalam praktik peradilan terdapat sikap yang berbeda dari para hakim dalam memutus upah proses, kini perbedaan itu telah berakhir apabila semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, putusan itu akan menjadi landasan hakim untuk seragam menghukum pengusaha membayar upah proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Upah Proses, Mahkamah Konstritusi, Uang Pesangon Abstract: Referring to the legal considerations of the Supreme Court Judge at the Cassation Level after the Constitutional Court Decision Number 37 / PUU-IX / 2011 in Case Number 157 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 dated March 14, 2018 which decided the process fee at most 6 (six) months in accordance with the Supreme Court Jurisprudence of the Republic of Indonesia is oriented to Kepmenaker Number 150 of 2000 concerning the Termination of Employment Termination and Determination of Severance Pay, Tenure Award and Compensation in the Company. The legal consequences of the implementation of process wages after the decision of the Constitutional Court Number 37 / PUU-IX / 2011 are felt to be unfair to employers. Decision of the Constitutional Court Number 37 / PUU-IX / 2011 dated September 19, 2011 ensures an additional financial burden for companies, especially when terminating work relationships (PHK) that deviates from the law. If in judicial practice there is a different attitude from the judges in deciding the process fee, now the difference has ended if all parties respect the decision of the Constitutional Court Number 37 / PUU-IX / 2011 dated September 19, 2011, that decision will become the basis for judges to uniformly punish The employer pays the wages the Termination of Employment (PHK) process until the decision has final legal force.

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN CALON JEMAAH PANITIA PENYELENGGARA IBADAH UMROH Engrina Fauzi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak Penelitian ini membahas konsep Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Calon Jemaah Panitia penyelenggara Ibadah Umroh dalam rangka perlindungan hukum terhadap calon jamaah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode konseptual dengan menganalisis permenag No. 8 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum, Diharapkan dengan riset ini ditemukan solusi baru dan saran berupa model kebijakan pemerintah yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Kesimpulan dan Saran dari Hasil Penelitian ini adalah, Pertama, Langkah Kemenag dalam meningkatkan pengawasan travel umrah melalui revisi Peraturan Menteri Agama dan sistem Informasi Online, sudah sangat bagus namun ada beberapa hal yang msih perlu jadi perhatian dan perlu dibuatkan dan cover dalam regulasi yang sudah ada yakni dengan perlunya melakukan audit keuangan terhadap PPIU guna menjamin pengelolaan keuangan dijalankan sesuai standar yang berlaku, sehingga menutup peluang terjadinya Kecurangan (Fraud). Kedua, Audit Keuangan yang dilakukan seharusnya adalah pengawasan yang dilakukan secara preventif bukan represif seteleh muncul laporan kecurangan atau timbulnya korban. Hal ini dirasa perlu dilakukan karena usaha yang dijalankan oleh PPIU adalah usaha yang hampir sama dengan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Ketiga, Kemenag perlu bekerjasama dengan lembaga lain seperti YLKI (yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah dengan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh kementrian agama terhadap panitia penyelenggara ibadah umroh diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi calon jemaah sehingga tidak menimbulkan kerugian pada konsumen atau calon jamaah khususnya dikota padang sumatera barat. Selain itu aspek hukum bersifat legal substancediatas menjadi rekomendasi untuk kebijaka pengawasan pemerintah sehingga ditemukan konsep perlindungan hukum terhadap calon jemaah Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada panitia penyelenggara ibadah umroh di indonesia, sehingga perlindungan terhadap masyarakat akan terwujud. Kata Kunci : PPIU, Perlindungan Hukum, Umroh, Calon Jamaah Abstract This study discusses the concept of Legal Protection for Prospective Consumers of the Pilgrimage Committee organizing Umrah Prayers in the context of legal protection against prospective pilgrims. This study uses a normative juridical approach, with the conceptual method by analyzing Permenag No. 8 of 2018. This study uses secondary data in the form of legal material, it is hoped that with this research new solutions and suggestions will be found in the form of effective government policy models in providing legal protection to consumers. Conclusions and Suggestions from the Results of this Research are, First, the Ministry of Religion's Steps in increasing Umrah travel supervision through the revision of the Minister of Religion Regulation and Online Information system, is very good but there are some things that still need attention and need to be made and covered in existing regulations namely the need to conduct financial audits of PPIU to ensure financial management is carried out according to standards applicable, thus closing the opportunity for fraud (Fraud). Second, the Financial Audit that should be carried out should be supervision that is carried out preventively rather than repressively after reports of fraud or casualties occur. This is considered necessary because the business carried out by PPIU is a business that is almost the same as financial institutions that collect funds from the public. Third, the Ministry of Religion needs to collaborate with other institutions such as YLKI (Indonesian Consumers Foundation) and OJK (Financial Services Authority) in terms of overseeing financial management. The final result of this research is the supervision and control carried out by the ministry of religion on the organizing committee of the pilgrimage is expected to provide legal protection and legal certainty for prospective pilgrims so as not to cause harm to consumers or prospective worshipers, especially in the city of Padang, West Sumatra. In addition, legal aspects are legal substancediatas become recommendations for government oversight policies so that the concept of legal protection for prospective pilgrims organizers will be found so that people get legal certainty and foster public confidence in the organizers of the pilgrimage in Indonesia, so that protection for the community will be realized.

REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MUSI BANYUASIN Masri, Masri
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2020: Edisi Khusus Februari 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.636 KB)

Abstrak: Bahwa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di Polres Sekayu adalah dengan penetapan strategi demand reduction and supply reduction, sebagai suatu kebijakan prevensi umum. Dalam upaya untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkotika, Kepolisian Polresta sekayu melakukan upaya preemtif dan prefentif yaitu sebagai berikut: 1. Preemtif, Melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah, masjid, gereja, organisasi masyarakat dan lingkungan masyarakat RT/RW. Dalam hal ini memberikan pengarahan, penjelasan, bahaya dan dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut. 2. Preventif, Melakukan kegiatan-kegiatan razia ditempat hiburan (diskotik), koskosan, asrama, sambil melakukan sosialisasi keterkaitan dengan narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Terdapat 3 (tiga) hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi bagi pelaku penyalah gunaan Narkotika di Musi Banyuasin, yaitu: Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi; Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika; Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dan klinik-klinik yang ditunjuk oleh aparat penegak hukum yang berwenang serta dapat juga dialihkan ke Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang adalah merupakan tempat penitipan untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Ke dua tempat ini bukanlah tempat khusus untuk menangani masalah rehabilitasi bagi pengguna narkotika, akan tetapi hanya memperbantukan saja. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Narkotika, Rehabilitasi. Abstract: That the strategy of law enforcement against the abuse and illicit trafficking of narcotics and psychotropic substances at the Sekayu Regional Police Station is by establishing a demand reduction and supply reduction strategy, as a general policy of prevention. In an effort to reduce the number of victims of narcotics abuse, the Polresta Police Sekayu make pre-emptive and pre-incentive efforts as follows: 1. Pre-emptive, Conduct coaching and counseling activities in schools, mosques, churches, community organizations and RT / RW communities. In this case provide direction, explanation, danger and adverse effects resulting from the abuse of narcotics. 2. Preventive, conducting raids in entertainment places (discotheques), coscosses, dormitories, while conducting socialization related to narcotics and narcotics abuse. There are 3 (three) obstacles in implementing Rehabilitation for narcotics abusers in Musi Banyuasin, namely: There is no specific place for addicts or victims of narcotics abusers to carry out rehabilitation; The problem of rehabilitation costs for convicted drug abuse cases; There is no rehabilitation institution appointed by the Government. Sekayu Regional General Hospital and clinics appointed by the law enforcement authorities and can also be transferred to the Muhammad Hoesin Hospital in Palembang are places of care for rehabilitation of narcotics abuse offenders. These two places are not special places to deal with rehabilitation issues for narcotics users, but only to help.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SUATU PERJANJIAN OLEH PARA PIHAK YANG MENGAKIBATKAN WANPRESTASI (PUTUSAN NO.336/PDT/2014/PT.MDN) Atika Octavia Sirait; Nova Sherly; Tiopan Aritonang; Robby Sianturi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak Pasal 1338 BW menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.Namun pada kasus dalam putusan ini, Terlawan I tidak beriktikad baik dalam perjanjian.Terlawan melakukan wanprestasi terhadap Pelawan dengan meminjamkan uang dan tidak dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati.Beberapa bulan kemudian, Terlawan I hendak membayar hutangnya dengan memberikan 2 cek kosong sebagai pemenuhan janji atas kesepakatan dan ternyata tidak dapat dicairkan/ditolak oleh pihak bank. Tujuan penelitian ini yaitu, (a) agar mengetahui perjanjian yang dibuat oleh Pelawan dan Terlawan I sudah sah atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku; (b) agar mengetahui akibat hukum dari wanprestasi terhadap keabsahan perjanjian antara Pelawan dan Terlawan I; (c) agar mengetahui balik nama atas akta jual-beli pada kasus tersebut sudah sah atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil daripada penelitian ini menunjukan bahwa (a) perjanjian yang dibuat oleh Pelawan dan Terlawan I telah memenuhi syarat sah perjanjian tetapi Terlawan 1 melakukan wanprestasi; (b) akibat hukum yang seharusnya di terima Terlawan sesuai dengan Pasal 1243 BW adalah diwajibkan membayar ganti rugi yang diderita oleh Terlawan; (c) balik nama sertifikat seharusnya tidaklah sah dikarenakan pembatalan perikatan atas wanprestasi yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap Pelawan. Kata kunci: Keabsahan, Perjanjian, Wanprestasi Abstract Article 1338 BW states that agreements must be carried out in good faith. But in the case of this decision, the Defendant I did not have a good intention in the agreement. Opponents defaulted on the Opponents by lending money and not returning it according to the agreed time. A few months later, Defendant I wanted to pay off his debt by giving 2 blank checks as a fulfillment of the promise of the agreement and it turned out that it could not be disbursed / rejected by the bank. The purpose of this study is, (a) to find out that the agreement made by the Opponents and the Defendant I is legal or not in accordance with applicable laws; (b) in order to know the legal consequences of breach of the validity of the agreement between the Opponent and the Defendant I; (c) in order to find out the name of the deed of sale and purchase in that case is legal or not in accordance with the applicable law. The method used in this study is a normative juridical method. The results of this study indicate that (a) the agreement made by the Opponents and the Defendant I has fulfilled the legal requirements of the agreement but the Defendant 1 has defaulted; (b) the legal consequences that should be received by the Defendant in accordance with Article 1243 BW are obliged to pay compensation suffered by the Defendant; (c) turning the name of the certificate should not be valid because of the cancellation of the agreement on the default made by the Defendant I against the Opponent.

PERAN INSFEKTORAT DALAM PENGAWASAN INTERNAL PADA PEMERINTAH DAERAH Bambang Sugianto; Fatria Khairo; Zakaria Abbas
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak Tidak tercapainya tujuan pembangunan dan terjadinya penyimpangan terhadap tata kelolah pemerintahan yang dilakukan oleh Aparatur Negara menimbul kerugian negara yang disebabkan lemah sistem pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang resmi yang dilakukan oleh Lembaga Otonomi yang kuat, Sehingga kegiatan pemerintah daerah dapat tercapai dan tidak adanya penyimpangan. Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode normatifmenganalisis masalah pengawasan dan kelemahan serta hambatannya dari sisi aturan dan norma perundang-undang, serta buku yang berhubungan dengan pengawasan daerah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat selaku Lembaga pengawas dan pencegahan internal terhadap pelaksanann dan tata kelolah pemerintah tidak mempunyai kekuatan yang kuat, walaupun hasil temuan dalam pengawasan itu terbukti adanya penyimpangan. Ini disebabkan Lembaga Pengawasan Daerah tidak mampu dan Independen dan selalu dibawah tekanan Kepala Daerah. Oleh kerana kedepan harus ada regulasi pemerintah pusat dimana kedudukan Inspektorat Daerah kedudukannya satu tingkat diatas yang dia awasi. Kata kunci: Pengawasan Internal Abstrack The failure to achieve development goals and the occurrence of deviations from government carried out by the State Apparatus have incurred state losses caused by weak supervision and prevention systems. Therefore an official oversight is conducted by a strong Autonomous Agency, so that local government activities can be achieved and there are no deviations. The writing in this paper uses a normative method to analyze the problems of supervision and weaknesses and their constraints in terms of rules and norms of legislation, as well as books relating to regional supervision. The supervision carried out by the Inspectorate as the internal supervisory and prevention agency for the implementation and governance of the government does not have a strong power, although the findings in the supervision are proven to be irregularities. This is because Regional Oversight Institutions are incapable and independent and are always under the pressure of the Regional Head. Therefore, in the future there must be a central government regulation where the position of the Regional Inspectorate is one level above which he oversees.

OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAPANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN Hermanto, Hermanto
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2020: Edisi Khusus Februari 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.274 KB)

Abstrak: Penegakan Hukum Kasus Korupsi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : DAK-33/24/9/2015 atas nama terdakwa BK dan AM dan surat dakwaan Nomor: DA:-30/24/06/2016 atas nama terdakwa UA, JI, PH, DI, DFA dan IP selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam perkara ini para terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK masing-masing sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016. Kemudian di lakukan perpanjangan penahanan masing-masing tanggal 16 Mei 2016 s/d 24 Juni 2016, kemudian oleh penuntut umum para terdakwa di tahan di Rutan Kelas 1 Palembang masing-masing sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberanasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Korupsi menghambat pembangunan, maka penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diambil hukuman maksimal. Korupsi di nilai dari sudut manapun ialah tetap suatu pelangaran mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelengara Negara, maka upaya preventif merupakan upaya yang efektif untuk diterapkan. Kata Kunci : DPRD, Korupsi, Musi Banyuasin Abstract: Law Enforcement of Corruption Cases by Members of the Regional Representative Council (DPRD) of Musi Banyuasin Regency. Based on the Indictment of Public Prosecutor's Corruption Eradication Commission (KPK) Number: DAK-33/24/9/2015 on behalf of defendants BK and AM and indictment Number: DA: -30/24/06/2016 on behalf of defendants UA, JI , PH, DI, DFA and IP as civil servants or state administrators, namely as Members of the Musi Banyuasin District Parliament. In this case the defendants have been detained in East Jakarta Class 1 Detention Center Detention Center of the KPK, respectively from April 26, 2016 to May 15, 2016. Then, the detention extension was extended on May 16, 2016 through June 24, 2016, then by the public prosecutors the defendants were detained in the Palembang Class 1 Detention Center each from June 15, 2016 to July 4, 2016. The acts of the defendants as regulated and threatened with criminal penalties in Article 12 Letter a of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Acts as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law number 31 of 1999 concerning eradication of corruption in Jo Article 55 Paragraph (1) of the 1st KUHP jo Article 64 paragraph ( 1) Criminal Code. Corruption hinders development, so the application of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes must be taken as a maximum sentence. Corruption from any point of view is still a violation resulting in a lack of public confidence in the administration of the State, so preventive measures are effective efforts to be implemented.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK LOKAL TENUN SONGKET PALEMBANG Yurnida, Lily; Riviyusnita, Rianda; Utoyo, Marsudi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Edisi Khusus Februari 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak Hak-hakekonomiseringkali disinonimkandenganhak-hakeksploitasi,hak inidisebabkanolehkarenahakciptamemberikanjangkawaktutertentuuntukmengeksploitasimanfaatekonomi karya ciptakepadapencipta.Kegiataneksploltasidapat berupakegiatanpelaku(performer)dimanaseorangpenyanyimelantunkansebuahlagu(ciptaan)musikyangdirekamdalamcompactdiscataukasetolehproducerrekamanuntukdijualsecaraumumkepadaparakonsumen. Di era masyarakat moderen, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni danbudaya diakomodasi melalui pemberian hak eksklusifBagipara inventornya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Padadasarnya konsep HaKI sendiri merupakan bentuk penemuan-penemuan (inventions) maupun hasil karya cipta dan seni (art and literary work), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial. Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Karya, Produk Lokal. Abstract Economic rights are often synonymous with exploitation rights, this right is because the copyright gives a certain period of time to exploit the economic benefits of the copyrighted work to the creator. Explolation activities can be in the form of performers' activities in which a singer chants a song (a creation) of music recorded on a compact disc or cassette by recording producers to be sold publicly to consumers. In the era of modern society, respect for the results of knowledge, arts and culture is accommodated through granting exclusive rights to its inventors as Intellectual Property Rights (IPR). Basically the concept of IPR itself is a form of inventions and inventions and art (art and literary work), especially when the results of creativity are used for commercial purposes.

PERBANDINGAN KONSEP PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN Luil Maknun; Febrina Hertika Rani
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Kebiasaan pola penyelesaian sengketa di Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan. Setiap ada sengketa, pengadilanlah yang menentukan bagaimana keputusan atau penetapannya. Hal ini memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena semua sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Indonesia menyiapkan Hukum Acara dengan sangat ketat bahkan hukum formil itu dimasukkan ke dalam hukum publik. Di samping itu juga dalam bidang hukum acara Perdata disebutkan hakim atau pengadilan harus bersikap pasif, hanya menunggu keluhan dan tuntutan pihak yang berkepentingan sebab tanpa tuntutan, pengadilan tidak dapat berbuat apapun. Disebutkan pula hakim cukup menemukan kebenaran formal saja. Akan tetapi akhir-akhir ini telah muncul pola penyelesaian, melalui tawar menawar penyelesaian, yang kadang kala telah dirancang sebelum mereka bersengketa, yang disebut mediasi. Cara seperti ini pula dapat mengurangi beban pengadilan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

MAKNA KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL PASAL 23 E UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Laurensius Arliman S
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

State finance is only interpreted narrowly, which is limited to the State Revenue and Expenditure Budget. Article 23 E of the 1945 Constitution states that in order to examine the management and responsibility of state finance, a free and independent Supreme Audit Agency (BPKP) is held. Based on the provisions of Article 6 of Law 17/2003, the President as the Head of Government holds the power of managing state finances as part of the next governmental power: authorized by the Minister of Finance, as fiscal manager and Government Representative in the ownership of separated state assets; authorized to the minister / head of the institution as the Budget User / Property User the state ministry / institution he leads; submitted to the governor / regent / mayor as head of regional government to manage regional finance and represent the regional government in the ownership of separated regional assets; and not including the authority in the monetary sector, which includes among other things issuing and circulating money, which is regulated by law. As the holder of the power of state financial management, the government has a supervisory agency / agency / unit within the government that has the duty and function of conducting supervision which is often known as the Government Internal Supervisory Apparatus consisting of the Financial and Development Supervisory Agency and Inspectorate General.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Firman Freaddy Busroh

Contact Email
firmanbusroh@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota palembang,

Sumatera selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Firman Freaddy Busroh

Contact Email firmanbusroh@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnallexlibrum@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota palembang, Sumatera selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Firman Freaddy Busroh

Contact Email
firmanbusroh@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota palembang,

Sumatera selatan

INDONESIA