Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang bertujuan sebagai sarana media akademik membahas permasalahan ilmu hukum. Berisikan tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku dan gagasan pemikiran. Redaksi mengundang para dosen, ahli, mahasiswa, praktisi dan masyarakat yang berminat untuk menuangkan hasil pemikirannya kedalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Juni dan Desember.
Articles
216 Documents
<![CDATA[PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA YANG BEBAS DARI KORUPSI ]]>
<![CDATA[Muryanto, Muryanto]]>;
<![CDATA[Utoyo, Marsudi]]>;
<![CDATA[Busroh, Firman Freaddy]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Edisi Khusus Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.346 KB)
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.156
<![CDATA[Abstrak Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhanhak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembangmengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkanperan Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkankesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhanwilayah-wilayah strategis. Pemangkasan anggaran untuk semua kementerian dan lembaga negara, namun khusus pos anggaran dana desa tidak ada pengurangan.Ini menunjukkan konsistensi komitmen pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di pedesaan dan pembangunan daerah tertinggal. Mengingat dana desa saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.Terhadap pengelolaan dana desa, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapapun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kelemahan utama pengawasan penggunaan dana desa sejatinya berpangkal pada kondisi sosiologis di pedesaan yang masih feodalistik. Lembaga apapun yang ada di pedesaan, akan cenderung melemah ataupun mudah diperlemah oleh kultur feodalistik yang ada sehingga terjadi korupsi. Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Korupsi, Tanggung Jawab Abstract The granting of Village Fund Allocation is a form of fulfilling the village's right to carry out its autonomy so that it grows and develops following the growth of the village itself based on diversity, participation, original autonomy, democratization, community empowerment and increasing the role of the Village Government in providing services and improving the welfare of the community and spurring acceleration development and growth of strategic areas. Budget cuts for all ministries and state institutions, but specifically for village budget funds there is no reduction. This shows the consistency of the government's commitment in poverty alleviation programs in rural areas and the development of disadvantaged areas. Considering that the current village budget allocation is focused on the development of village infrastructure and community empowerment. Regarding the management of village funds, what is feared by many parties is their use which has the potential to be corrupted. Whether intentionally or unintentionally (due to a lack of understanding of how to use and administrative reporting) by village officials and anyone related to the use of village funds. The main weakness of the supervision of the use of village funds actually stems from the sociological conditions in the countryside which are still feudalistic. Any institution in the countryside will tend to weaken or be easily weakened by existing feudalistic culture, resulting in corruption.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN ]]>
<![CDATA[Christiana Sri Murni]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (707.747 KB)
|
DOI: 10.46839/lljih.v6i2.177
<![CDATA[Abstrak Pasal 20ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, yang menyatakan: "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya orang itu. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.Lebih lanjut Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarakan perubahan. Permasalahannya bagaimanakah pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Caranya adalah Penerima warisan mengajukan permohonan kepadaKantorPertanahan dengan melengkapi persyaratan materiil sebagai ahli waris, memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah yang menjadi objek pewarisan dan syarat formil adalah adanya surat keterangan kematian pemegang hak atas tanah (pewaris) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan surat keterangan sebagai ahli waris yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, “untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pedaftaran”. Selanjutnya berdasarkan permohonan penerima warisanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan melakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat hak atas tanah dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris selanjutnya sertifikat hak atas tanah diserahkan kepada pemohon pendaftaran tanah. Kata kunci :Pendaftaran, Hak Milik Atas Tanah, Pewarisan Abstract Article 20 paragraph (2) of Laws Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles states: "Property rights can be transferred and transferred to other parties." If the person who has rights to the land dies, then it is obligatory to the person who receives the land as an inheritance to ask for registration of the transfer of rights within 6 months after the death of the person. The registration of the transfer of rights due to inheritance is required in order to provide legal protection to the heirs and to order the land registration procedure. Article 36 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration states that the maintenance of land registration data is carried out if there is a change in the physical data or juridical data of the registered land registration object, the relevant right holder must register the changes. The question is how the registration transfer of ownership rights to land due to inheritance is conducted. The way the registration is conducted beginsby the submission of the applicationby the inheritance recipient to the Land Office by means of completing the material requirements as heirs, followed by the fulfillment of the requirements as the subject of land rights that are the object of inheritance, and the formal requirement is the existence of a certificate of death of the land rights holder; a certificatee as an heir issued by the competent authority. Article 61 paragraph (3) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, "for registration of transfer of rights due to inheritance submitted within 6 (six) months from the date of death of the testator, no registration fee is collected". Furthermore, based on the recipient's inheritance request, the Head of the Regency / City Land Office, whose working area covers the location of the land concerned, changes the name of the holder of land rights in the name of the heir to the name of the heir, then the land title.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA ENDORSE JUDI DAN KOSMETIK ILLEGAL MELALUI INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Jesslyn Jesslyn]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (549.062 KB)
|
DOI: 10.46839/lljih.v6i2.161
<![CDATA[Perjudian merupakan kejahatan yang sulit diberantas hingga tuntas dan dapat merusak mentalitas masyarakat. Perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat merugikan konsumen. Endorse melalui Instagram dijadikan salah satu sarana untuk mempromosikan judi dan kosmetik illegal. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pemilik akun Instagram yang mempromosikan (endorse) judi dan kosmetik illegal melalui Instagram berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kosmetik ilegal berdasarkan UU No.8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian adalah perlu adanya partisipasi masyarakat dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan menyertakan hasil cetak (print out) informasi elektronik yang dapat diduga sebagai tindak pidana.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN OUTSOURCING TENAGA KERJA KEAMANAN ]]>
<![CDATA[Rabik, Rabik]]>;
<![CDATA[Fikri, Herman]]>;
<![CDATA[Utoyo, Marsudi]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Edisi Khusus Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.665 KB)
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.158
<![CDATA[Abstrak Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai sasaran perusahaan. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan cara perjanjian kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu atau disebut juga dengan outsourcing/alih daya. Berkenaan dengan hal itu maka norma hukum telah memberikan pedoman sebagai dasar hukum dari tenaga kerja outsourcing/alih daya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101). Kata Kunci : Alih daya, Tenaga Kerja, Tanggung Jawa Hukum Abstract One of the efforts made is to employ workers as minimum as possible to be able to make a maximum contribution in accordance with company targets. The work is carried out by means of a work contract agreement with a certain period of time or also called outsourcing / outsourcing. In this regard, the legal norms have provided guidance as the legal basis for outsourcing / outsourcing labor, as regulated in Labor Law No. 13 of 2003 (Articles 64, 65 and 66) and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No . Kep.101 / Men / VI / 2004 of 2004 concerning Procedures for Licensing of Employer / Labor Service Provider Companies (Kepmen 101).]]>
<![CDATA[TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Sultoni Fikri]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v6i2.149
<![CDATA[Kesehatan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia. Penegasan Pasal 28H UUD NRI 1945 mengakui bahwa kesehatan adalah sebagai hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Konsekuensi yuridis atas ketentuan tersebut maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak kesehatan kepada masyarakat. Dari permasalahan maka apakah pemerintah dapat diguggat apabila gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan dan bagaimana prosedur untuk menggugat. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan perundang–undangan dan Pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis dikemukanan yaitu, pertama, UU Kesehatan, UU SJSN dan UU BPJS merupakan instrumen pemerintah untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak atas kesehatan. Tetapi dalam pelaksanaanya terdapat tindakan diskriminatif dan belum meratanya program pemerintah. Dengan kata lain pemerintah gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Atas dasar tersebut pemerintah dapat digugat secara perdata dan secara administrasi. Kedua, dalam penyelengaaraan pelayanan kesehatan lahir gugatan berkaitan dengan Onrechtmatige Overheidsdaaad (OOD) atau Besckikingapabila terjadi kerugian yang diderita oleh masyarakat berkaitan dengan hak kesehatanya. Terhadap OOD dapat diajukan ke Pengadilan umum, apabila berkaitan dengan Besckiking dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pengaduan kepada Ombudsman.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Darmawan, Darmawan]]>;
<![CDATA[Busroh, Firman Freaddy]]>;
<![CDATA[Utoyo, Marsudi]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Edisi Khusus Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.145 KB)
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.153
<![CDATA[Abstrak Pembuktian merupakan salah satu proses yang sangat esensial dalam upaya penemuan kebenaran materiil suatu perkara pidana, sehingga dalam proses pembuktian perkara di pengadilan diperlukan alat bukti dan barang bukti yang benar-benar dapat membuat terang suatu tindak pidana yang disangkakannya. Untuk menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya, maka masalah pembuktian menduduki tempat yang sangat penting. Kata Kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Pidana. Abstract Proof is one of the processes that is essential in the effort to find the material truth of a criminal case, so that in the process of proving a case in a court, evidence and evidence that really can make the light of a crime that is suspected. To find material truth, that is, the truth as complete as possible from an event so that it will make light of what crime happened and who did it, then the issue of proof occupies a very important place.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN KURIR NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Junaidi, Redho]]>;
<![CDATA[Utoyo, Marsudi]]>;
<![CDATA[Riviyusnita, Rianda]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Edisi Khusus Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.383 KB)
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.159
<![CDATA[Abstrak Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Kata Kunci : Narkotika, Kepolisian, kejahatan Abstract Narcotics and psychotropic drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services, and scientific development, and on the other hand can cause very detrimental dependence if used without control, strict and careful supervision. Narcotics substances which were originally shown for medicinal purposes, but with the development of science and technology, types of narcotics can be processed so much and their functions can also be misused. The impact of narcotics abuse is that it can have an impact on users themselves and on society at large. For individuals will have a detrimental impact on health both spiritual and physical health. As for the community will impact moral decline and increased crime.]]>
<![CDATA[PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF GREEN CONSTITUTION ]]>
<![CDATA[Zainul Arifin]]>;
<![CDATA[Yunial Laily Mutiari]]>;
<![CDATA[Irsan Irsan]]>;
<![CDATA[Muhammad Syahri Ramadhan]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (735.951 KB)
|
DOI: 10.46839/lljih.v6i2.186
<![CDATA[Abstrak Aparat desa sebagai salah satu unsur aktor desa memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Salah satu masalah utama terkait dengan peran aparat desa adalah, antara lain, masalah penyelesaian masalah lingkungan di wilayah desa sangat penting. Aparat desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa, tentu saja memahami kondisi aspek ekonomi, sosial, politik dan geografis wilayah desa. Penyelesaian perselisihan lingkungan sebenarnya merupakan bagian dari implementasi konsep konstitusi hijau dalam konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Konsep konstitusi hijau itu sendiri adalah kebijakan hukum dari negara dalam mengekspresikan gagasan perlindungan lingkungan ke dalam undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat desa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau dan bagaimana keleluasaan pejabat desa dalam menyelesaikan masalah sengketa lingkungan dalam litigasi dan non-litigasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut penelitian kepustakaan. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dengan disajikan secara deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pejabat desa dari kepala desa kepada stafnya dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar masyarakat desa, harus memprioritaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan mengenai hak asasi manusia untuk lingkungan yang baik dan sehat atau yang biasa dikenal ( konstitusi hijau). Dalam aspek non-litigasi peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini ada perselisihan di masyarakat dan perusahaan terkait dengan perselisihan lingkungan. Dalam aspek litigasi, setidaknya ada tiga bidang hukum yang selalu terjadi dalam praktik perselisihan tentang lingkungan, yaitu penyelesaian melalui hukum perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Keyword : Perangkat Desa; Sengketa Lingkungan; Konstitusi Hijau Abstract The village apparatus as one of the elements of village actors has its own important role in developing the progress of the nation through the village. One of the main problems related to the role of village officials is, among other things, the issue of resolving environmental problems in the village area is very important. Village officials who are representatives of the village community, of course understand the conditions of the economic, social, political and geographical aspects of the village area. The resolution of environmental disputes is actually part of the implementation of the concept of green constitution in the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 (hereinafter abbreviated as the 1945 Constitution). The concept of green constitution itself is a legal policy from the state in expressing the idea of environmental protection into legislation. The formulation of the problem in this study is how the role of village officials in solving environmental disputes in the perspective of green constitution and how the discretion of village officials in resolving environmental dispute issues in litigation and non-litigation. The nature of this research is normative legal research or it can be called library research. This type of legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The analysis of the research was conducted qualitatively by being presented descriptively. The conclusions in this study are that village officials from the village head to his staff in making policies related to the environment around the village community, must prioritize the principles of sustainable development and provisions regarding human rights to a good and healthy environment or commonly known (green constitution). In the non-litigation aspect the role and function of the Village Head as a mediator in this case there is a dispute in the community and the company related to environmental disputes. In the aspect of litigation, there are at least three legal fields which always occur in the practice of disputes regarding the environment, namely settlement through civil law, State Administrative Law and Criminal Law.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA ]]>
<![CDATA[Al Rasyid, A. Gamal]]>;
<![CDATA[Utoyo, Marsudi]]>;
<![CDATA[Busroh, Firman Freaddy]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Edisi Khusus Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.674 KB)
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.154
<![CDATA[Abstrak Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai transnational crime. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Kata Kunci : Kejahatan, Narkoba, Pemberantasan Abstract The eradication of narcotics crime involves all nations in the world, but in fact the level of narcotics illicit trafficking is increasingly high and rampant. Some indications show that narcotics crime is extraordinary crime. The understanding is as a crime that has a very large and multi-dimensional impact on social, cultural, economic and political as well as the enormity of the negative impact caused by this crime. For that extraordinary punishment is needed for a type of crime that is extraordinary today that has occurred in all the nations in this world as transnational crime. Narcotics crime has been transnational in nature which is carried out with a modus operandi and sophisticated technology. Law enforcement officers are expected to be able to prevent and overcome these crimes in order to improve the morality and quality of human resources in Indonesia, especially for the next generation of the nation.]]>
<![CDATA[PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Sutanto, Sutanto]]>;
<![CDATA[Utoyo, Marsudi]]>;
<![CDATA[Fikri, Herman]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Edisi Khusus Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.309 KB)
|
DOI: 10.46839/lljih.v0i0.160
<![CDATA[Abstrak Korupsi bukanlah hal yang asing lagi dinegeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolongextraordinarycrime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara. Ada beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana korupsi, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persejutuan pemakaian barang bukti oleh peminjam. Persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya di persulit, sebab pihak yang berwenang sangat selektif terhadap setiap pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti. Dasar pertimbangannya adalah dalam penyeleksian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti Kata Kunci : Barang Bukti, Korupsi, Pinjam Pakai Abstract Corruption is no stranger to this country. Corruption in Indonesia has even been classified as extraordinarycrime or extraordinary crime because it has damaged, not only the State's finances and the country's economic potential, but also has broken through the socio-cultural, moral, political, and national security law pillars. Evidence seized in a criminal case is only used in the context of evidence before a court hearing. That is, confiscation is only temporary. There are several stages in the process of lending use of evidence as a result of a criminal act of corruption, from the process of requesting a loan to use to the requirement for use of evidence by the borrower. Approval of loan applications is basically difficult, because the authorities are very selective of each applicant who will submit a loan to use evidence. The basic consideration is in the selection of applications for borrowing for evidence]]>
