Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
36 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 2 (2022)"
:
36 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA (ANTARA JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS) ]]>
<![CDATA[Yuhanidz Zahriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui tentang putusan lingkungan pengadilan agama antara judex facti dan judex juris terkait putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019. Metode penelitiandalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Serta pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Yaitu terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Judex juris ialah haim agung yang bertugas mengoreksi atau meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam penerapan hokum oleh judex facti. Yang bisa dilakukan oleh hakim tingkat pertama maupun oleh hakim tingkat banding. Hakim agung tidak bertugas melakukan koreksian dalam menemukan fakta hokum. Kenapa? Karena sudah ada yang oleh undang-undang diberi tugas mengoreksi fakta-fakta hukum ini yaitu hakim tingkat banding. Jadi tugas hakim Agung tingkat kasasi adalah mengoreksi apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hokum oleh juris facti. Kalau ada maka Hakim Agung akan meluruskan atau akan membetulkannya. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019, Mahkamah Agung membatalkan putusan judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Tinggi Agama Tinggi Pontianak, alasan hukum Mahkamah Agung pada putusan perkara nomor: 300K/Ag/2019 dalam membatalkan judex factie, yaitu karena alasan-alasan judex factie Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menerapkan hukum karena bukan kewenangannya mengadili perkara tersebut.]]>
<![CDATA[FENOMENA HUBUNGAN SEX PHONE AKIBAT WESTERNISASI: KAJIAN FATWA MUI TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI ]]>
<![CDATA[Yana Desca Ramadani]]>;
<![CDATA[Winda Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sex Phone terjadi karena masuknya westernisasi dan pemikiran manusia yang semakin luas dan terbuka. Sex phone ini dapat mengarah pada perzinahan jika dilakukan diluar ikatan pernikahan. Maka untuk mencegah maraknya perzinahan dikeluarkan aturan yaitu Fatwa Mui nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Didapatkan permasalahan yang dirumuskan yaitu Bagaimana peran Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dalam membantu mengurangi dan mencegah terjadinya hubungan sex phone di masyarakat serta Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi terhadap fenomena hubungan sex phone yang terjadi di masyarakat. Rumusan masalah tersebut bertujuan untuk membuka pemikiran masyarakat terkait dengan aturan dan pencegahan sex phone Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan pengumpulan data dari studi literatur diberbagai media sehingga data yang didapatkan sebagai bahan untuk dikaji dapat terukur dan terarah secara jelas.]]>
<![CDATA[CORAK DAN MEREK BATIK TULIS TALUNOMBO WONOSOBO (Suatu Perlindungan Hukum berdasarkan UU HAK CIPTA) ]]>
<![CDATA[Emy Handayani]]>;
<![CDATA[Suparno Suparno]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak Cipta atau karya cipta melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Cipta untuk melindungi produk batik tulis Talunombo Wonosobo agar tidak terjadi pelanggaran atas hak cipta tersebut. Konsep hak cipta mewadahi perlindungan hukum terhadap batik dilihat dari estetisnya. Melalui perlindungan hak cipta, Batik Tulis Talunombo Wonosobo diharapkan dapat menghasilkan kreasi budaya batik tulis dalam ekspresi budaya tradisional/flokfore yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yakni UU Nomer 19 Tahun 2002. Pendekatan yang digunakan pendekatan komparatif antropologi hukum yang mengacu pada peraturan perundangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat yakni dalam melindungi plagiarisme motif batik tulis dalam produksi batik tulis Talunombo Wonosobo berdasarkan UU Hak Cipta Nomer 19 Tahun 2002. Saran yang digunakan hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melindungi produk batik tulis Talunombo dan dapat bersinergi untuk mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas produk batik tulis Talunombo sebagai upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat Talunombo Wonosobo. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melindungi secara hukum terhadap ciptaan motif batik tulis Talunombo dengan cara menciptakan kemandirian wilayah yang berbasis pada pengangkatan citra dan potensi dalam pengembangan batik tulis Talunombo sebagai produk batik tulis unggulan Wonosobo yang mendapat pengakuan masyarakat setempat, nasional dan internasional.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERITA DALAM JARINGAN (DARING) TERHADAP PENGUMPUL (AGGREGATOR) BERITA ]]>
<![CDATA[Usman Usman]]>;
<![CDATA[Rumainur Rumainur]]>;
<![CDATA[Agus Bambang Nugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemajaun teknologi telah menggeser kebiasaan masyarakat global, termasuk cara masyarakat mengakses sebuah informasi berita yang kini dengan mudah dapat dilakukan kapanpun secara daring. Hal ini membuat banyak pers memuat hasil jurnalistiknya kedalam media digital yang siapapun bisa mengakses, membaca, bahkan mengcopynya, termasuk yang dilakukan oleh Aggregator berita. Kini aggregator berita lebih diminati oleh pembaca lantaran adanya penyederhanaan informasi yang disajikan, singkat dan hanya pada poin-poin pentingnya saja. Jenis, kategori hingga cakupan berita dapat disesuaikan (sort) dan dibatasi (filter) sesuai keinginan. Hal ini membuat konten aggregator berita lebih digemari masyarakat dibandingkan portal berita yang dibuat langsung oleh para pers, sehingga aggregator berita dianggap telah melanggar hak cipta. Penelitian tentang perlindungan hak cipta berita terhadap pengumpul berita atau anggregator berita ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni pendekatan terhadap perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah library research, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum sebagai bahan primer. Adapun hasil dari penelitian ini adalah aggregator berita telah melanggar hak cipta yang diatur oleh UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, meski aggregator berita telah mencantumkan sumber berita dalam konten yang ia kutip, akan tetapi keuntungan ekonomi dari hasil publikasi berita oleh aggregator berita, telah melanggar hak ekonomi dari pencipta berita itu sendiri. Sehingga aggregator berita daring dalam praktiknya adalah melanggar hukum. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak agar tidak terjadi kerugian akibat dari kemajuan teknologi, khususnya dalam proses publikasi berita oleh aplikasi pengumpul berita (aggregator) yang kian marak.]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN PAKSA ANAK DI BAWAH UMUR STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIKIH ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus Bambang Nugraha]]>;
<![CDATA[Erik Safari]]>;
<![CDATA[Abdul Wahhab]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat dan mitsaq qalizha yang terjalin dari kedua mempelai sebagai wujud menjalankan perintah Allah dan beribadah kepadaNya. Pernikahan ditujukan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan untuk merealisasikan tujuan tersebut maka hendaknya pernikahan dibangun di atas dasar keridaan dari kedua belah pihak, yaitu pihak calon mempelai pria dan pihak calon mempelai wanita. Dari sini kemudian timbul pertanyaan, apakah perkawinan paksa yang dilakukan oleh para ayah atau wali kepada anak laki-laki maupun perempuan mereka dapat menafikan sisi keridaan sehingga hilanglah tujuan dari pernikahan tersebut. Lalu bagaimana pandangan para ulama, baik dulu maupun sekarang, dalam menyikapi hal ini. Dan bagaimana pula hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dalam memandang hal ini. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan melalui buku, literatur, serta berbagai macam catatan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa di sana terdapat pendapat-pendapat ulama yang sejalan dengan undang-undang positif di Indonesia dimana dalam pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, dan ini merupakan sanggahan banyak pihak bahwa pernikahan sepenuhnya merupakan hak orang tua, sehingga anak seolah tidak memiliki hak pilih.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN BPHTB TERHADAP HARGA JUAL TANAH DI KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[Arum Sri Peni]]>;
<![CDATA[Miftakhul Huda]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti problematika yang terjadi atas pemungutan pajak BPHTB terhadap harga jual tanah di Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan analisa deskriptif analitis. Problematika pemungutan pajak BPHTB di Kabupaten Gresik terjadi terhadap objek tanah yang berlokasi di Desa Betoyokauman, Kec. Manyar, Kab. Gresik. Wajib pajak (pembeli) merasa keberatan atas nilai BPHTB yang diperoleh dari perhitungan nilai transaksi yang dilakukan oleh DPPKAD Gresik. Pemungutan pajak BPHTB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019. Adanya proses validasi berdampak pada berubahnya nilai BPHTB terhadap objek tanah di Desa Betoyokauman, Kec. Manyar, Kab. Gresik. Sehingga terdapat kontradiksi dalam sistem pemungutan pajak BPHTB, yang mulanya didasarkan atas sistem self assessment, menjadi sistem official assessment. Dampak lainnya timbul pada terhambatnya sertifikasi tanah dikarenakan wajib pajak (objek tanah Desa Betoyokauman, Gresik) keberatan untuk membayar besarnya nominal pajak BPHTB yang ditentukan dari proses validasi lapangan oleh DPPKAD Gresik.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1117/PID.SUS/2019/PN. JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Dharma Hartandi]]>;
<![CDATA[Hendra W Prabandani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran, salah satu jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, yaitu yang seringkali terjadi dilingkungan suatu instansi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu jabatan dan memiliki intelektual tinggi, memiliki gelar sarjana dan memiliki kekuasaan dalam jabatannya, yang mencari kesempatan untuk berbuat tidak jujur demi menguntungkan diri sendiri, seperti yang yang dilakukan oleh terdakwa Rohmad, SE bin Karsono, atas perbuatannya sebagaimana putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Adapun Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan dalam Jabatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Pst, dan Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan suatu pengkajian bersumber pada peraturan perundang undangan, putusan, buku-buku, jurnal ilmiah dan juga dokumen lainnya yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. Simpulan pada penelitian ini adalah bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pasal 374 KUHP, Kemudian dalam pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst terdiri atas pertimbangan secara yuridis dan filosofis.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2020/PN. JBG. ]]>
<![CDATA[Gloria Oktaviani Simatupang]]>;
<![CDATA[Tantri Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam dan tidak hanya terjadi di kota kota besar saja, tetapi juga terjadi dilingkup kabupaten seperti kasus yang terjadi di kabupaten Jombang ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG, bahwa anak didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan. Adapun Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder. Simpulan pada penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak tidak dapat diselesaikan secara diversi namun diselesaikan melalui persidangan, sehingga sanksi hukuman terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap anak dengan menerapkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pertimbangan Hakim dalam putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg adalah dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.]]>
<![CDATA[STRATEGI DAN MANAGEMENT PEMERINTAH DAERAH FREIES ERMESSEN DALAM KONSEP NEGARA SEJAHTERA ]]>
<![CDATA[Asri Agustiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada dua asas mengenai kebijakan administrasi yang didasarkan pada hukum dan kebijakan administrasi yang tidak didasarkan pada hukum (deviasi terhadap hukum) sebagai upaya membuat konsep negara kesejahteraan. Metode yang digunakan tentu saja jenis peniltian logis yang berinduk pada penelitian normatif, yaitu yang berpusat pada Peraturan-perundang-undangan. Hasil penemuan menunjukan bahwa strategi dan menagemen pemerintah daerah kaitannya dengan freies ermessen dengan asas legalitas yaitu legitimasi yang terletak pada asas legalitas menjadi dasar atas tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan hak rakyat. Namun pejabat pemerintah cenderung menggunakan freies ermessen sebagai jalan pintas dikarenakan tanpa melalui lembaga parlemen, terlebih freies ermessen memberi kekuasaan pada tindakan diskresi pejabat pemerintah. Meskipun freies ermessen memiliki legitimasi berdasarkan Undang-Undang tetapi juga perlu untuk meninjau cara pengujiannya dari kewenangan bebas saat menerbitkan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan yang berkaitan. Maka dari itu diharapkan Tindakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan UMKM sehingga menuju Negara Sejatera.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HUKUM INVESTASI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILLEGAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suvinah Suvinah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saat ini masyarakat sering diramaikan dengan berita mengenai “investasi illegal. Otoritsi Jasa Keuangan atau OJK mencatat total kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia yaitu mencapai Rp. 117,41 Triliun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021. Kasus investasi yang ditemukan rata-rata bukan terkait sektor jasa keuangan, tapi kebanyakan berupa kasus penipulan multilevel marketing (MLM), crypto currency, dan kasus-kasus investasi ilegal yang berupa kegiatan yang tidak memiliki izin atau punya izin tapi kegiatannya tidak sesuai dengan izin tersebut. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan terkait investasi ilegal?, 2) Bagaimana upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi ilegal?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.Kesimpulan Penulis adalah Pengaturan hukum investasi terdapat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pengaturan hukum investasi secara khusus, terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan selanjutnya penegakan hukum yang dilakukan yaitu melalui pencabutan izin usaha dan melalui tindakan represifr]]>
