cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 11 No 3 (2022)" : 36 Documents clear
Peran Widyaiswara Dalam Memberikan Motivasi Pembelajaran Agenda I (Sikap Prilaku Bela Negara) Bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Financia Emilia Watungadha
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM Daerah, salah satunya adalah Pelatihan Dasar CPNS Pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun mewujudkan PNS yang profesional dan berkarakter khususnya CPNS Provinsi Papua. Pembelajaran pada agenda I tentang Sikap Perilaku Bela Negara merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap Perilaku CPNS Provinsi Papua yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Adapun Tujuan Penulisan untuk membahas Peran Widyaiswara dalam memotivasi pembelajaran pada Pelatihan Dasar CPNS khususnya pada Agenda I Sikap Perilaku Bela Negara di BPSDM Provinsi Papua sehingga melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter dan Manfaat Pembelajaran Agenda I bagi Latsar CPNS Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Simpulan peranannya tersebut dalam memberikan motivasi pembelajaran peserta latsar CPNS akan dapat memperoleh hasil yang diharapkan yaitu peserta latsar CPNS akan mampu menjadi aparatur yang profesional dan berkarakter didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di instansinya masing masing.
Prpoblematika Hukum Keluarga Islam: Perkawinan Beda Agama Adji Pratama Putra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktanya dalam kehidupan bermasyarakat bahwa perkawinan merupakan hal penting untuk mengikat dua insan yang ingin hidup bersama. Pada perkembangannya perkawinan bukan didasarkan pada agama maupun komitmen dalam menjalin hubungan, akan tetapi sering kali perkawinan hanya untuk memenuhi hasrat seseorang untuk hidup bersama dalam satu rumah tanpa ada agama yang melatarbelakangi perkawinan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kasus-kasus perkawinan beda agama, perkawinan sesama jenis, perkawinan sedarah dan lain sebagainya. Suatu perkawinan tentunya selalu menghasilkan akibat hukum baik orang yang melakukan perkawinan dan keturunannya kelak tidak terkecuali perkawinan beda agama. Tentunya perkawinan beda agama lebih rentan degan akibat hukum yang akan diterima. Kemungkinan masalah-masalah baru akan selalu ada mengingat perbedaan pendapat dan cara mengajarkan mengenai ketuhanan kepada anak-anak para pelaku perkawinan beda agama akan berbeda pula yang akhirnya mencetuskan suatu problematika dalam keluarga.
Perlindungan Hukum Korban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Tindak Pidana Tenaga Kesehatan di Indonesia Lovianna Boru Nadapdap; Abdurrakhman Alhakim
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 sudah sekian lama menggerogoti bangsa Indonesia. Sudah banyak korban yang berjatuhan, tak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan juga keluarga mereka. Di balik semua drama kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi di Indonesia pada masa saat ini, banyak oknum nakes yang bertindak tidak baik dan juga tidak terpuji. Banyak oknum yang justru memanfaatkan kesempatan yang ada. Mereka juga tidak gentar dengan adanya aturan yang ada. Karena ini merupakan kasus baru yang terjadi di Indonesia, maka mereka menganggap tidak adanya aturan yang akan menjerat hal tersebut. Tujuan dalam penelitian yaitu sebagai upaya dalam mengetahui perlindungan hukum bagi korban vaksin kosong Covid-19,
Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kejahatan Pelanggaran Data Di Indonesia Edi Saputra Hasibuan; Lia Salsiah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan oleh negara saat ini tidak hanya dilakukan secara fisik melalui kegiatan yang terjadi di lapangan, namun sudah harus lebih ditingkatkan, mengingat pelanggaran dan tindakan yang melawan hukum kini sudah berkembang pada suatu ruang yang disebut sebagai cyber space, dengan mengincar informasi mengenai data, kita dihantui dengan kejahatan yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Sekarang ini pelanggaran terhadap keamanan data pribadi sudah menduduki tahap yang jauh berkembang, contohnya saja serangan dalam bentuk Malware atau Phising (pengelabuhan) aksi dari pelanggaran ini cenderung menyerang pertahanan dari perbankan dan situs dari pemerintahan, motif dari perbuatan pada peretas itu biasanya didasari oleh 2 hal yaitu ekonomi dan kepuasan juga unjuk gigi, selain itu dapat berupa teguran terhadap kinerja pemerintah, misalnya kasus menjelang pemilihan suara untuk pemilihan presiden baru Indonesia pada tahun 2019 lalu, situs dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak menerima serangan dari para peretas hebat maupun amatir. Berdasarkan hal ini kemudian membuat penulis tertarik untuk menyoroti mengenai betapa pentingnya undang-undang khusus mengenai perlindungan data.
Hukum Adat Kekerabatan Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Aca Surya Putra Zai
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan studi pustaka terhadap hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum adat kekerabatan di indonesia dalam perspektif hukum keluarga islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian teknik kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat kekerabatan sebelumnya tentang pertalian darah, berdasarkan pertalian darah (sekuturanan), pertalian perkawinan dan pertalian adat. Dengan adanya perbedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta kewajiban dalam kemasyarakatan hukum adatnya. Pertalian darah meliputi anak, orang tua, kerabat, Pertalian perkawinan meliputi suami dan istri. Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama membahas tentang hubungan hukum antara "anak angkat", termasuk juga anak tiri, anak asuh atau anak akuan.
Standar Mutu dan Keamanan Peredaran Vaksin Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Kartina Pakpahan; Widi Stefani; Yosi Bastian; Inez Gildas
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar Mutu dan Keamanan Peredaran Vaksin Covid-19 sangat penting. Berbagai strategi dan pengembangan vaksin Covid-19 telah dilakukan untuk pengendalian pandemi Covid-19. Berbagai vaksin telah menjalani uji klinis dengan hasil yang menjanjikan di berbagai negara. Efektifitas dan keamanan jangka pendek dan jangka panjang dari vaksin menjadi perhatian utama dalam uji klinis di strategi dan pengembangan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui standar mutu dan keamanan vaksinasi covid-19 sebelum di edarkan dan diberikan kepada masyarakat, serta permasalahan penanganan covid-19 dan juga cara penanggulangan peredaran vaksin covid-19 yang tidak sesuai dengan standar dan mutu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah dan pendekatan perundang-undangan. Pemberian dan peredaran vaksin Covid-19 ini harus sesuai dengan standar mutu WHO dan dapat dipastikan keamanan, khasiat, dan mutu oleh BPOM terhadap seluruh obat yang diedarkan di wilayah Indonesia. Kelemahan dari pengaturan tindak pidana penanganan Covid-19 di Indonesia masih perlu perbaikan karena tidak menimbulkan efek jera kepada warga negara. Penanggulangan kejahatan vaksinasi yang tidak sesuai dengan standar mutu dilakukan dengan cara Penal dan Non Penal.
Peradilan Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan Klen Putri Wara; I Gusti Agung Ngurah Agung; Anggawira Anggawira
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi e-court adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi pemanggilanya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Penerapan aplikasi e-court merupakan sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik. Sistem e-court merupakan bentuk perubahan administrasi perkara yang lebih transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Mahkamah Agung Indonesia sendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah mulai menggunakan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan. Hal ini selaras dengan visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Penerapan e-Court ini sendiri merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya besar Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Hal tersebut merupakan upaya mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparatur pengadilan. Dalam rangka memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Mahkamah Agung mengembangkan sistem peradilan elektronik dengan aplikasi e-Court melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Aplikasi e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi dunia peradilan di Indonesia, sebagaimana sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan pesat karena adanya perkembangan teknologi informasi ini. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat Mahkamah Agung.
Analisis Hukum Perpajakan dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghindaran Pajak Octavianus Stevie Lianto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan nasional terbesar saat ini. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak menemui banyak kendala, salah satunya adalah penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perpajakan dan hukum pidana terhadap tindak pidana penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library research) Hasil dari penelitian ini adalah Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatanhambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Dalam bukubuku perpajakan Indonesia, Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai aktivitas yang sah (seperti meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan), sedangkan penghindaran pajak (tax fraud) didefinisikan sebagai aktivitas ilegal (seperti memanipulasi pembukuan untuk mengurangi beban pajak). Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghindaran Pajak terdapat pada; UU Nomor 28 Tahun 2007, UU Nomor 36 Tahun 2008, PP Nomor 80 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010 , Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 , Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013.
National Media Narrative Analysis In Reporting Related To The Discourse On Amendment Of The 1945 Constitution In Political Dynamics In Indonesia Muhammad Irwanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The emergence of issues and discourses on the Amendment of the 1945 Constitution, related to the recent extension of the President's term of office, has attracted serious attention from various elements of society in Indonesia, both for and against the discourses and opinions that have developed. This research is a qualitative research, by conducting an assessment of the models and narratives used by the national media in Indonesia, be it print media, electronic media, or television media. There are three discussions that are the focus of this research, namely the study and analysis of narratives in the national media coverage related to the extension of the presidential term, legal and political studies, to the implications in social dynamics on the issue of extending the presidential term. This research finds that national media narratives, such as the electronic media Tempo, Detik, Kompas, Tribune, JawaPos, have provided a description of information that is quite proportional in presenting various related sources that can interfere with concentration on more pressing problems in Indonesia today. . In the legal and political aspects, the Amendment certainly requires significant support from the DPR, the responses of several main parties that supported and supported President Joko widodo in the 2019 Presidential election, such as the Indonesian Democratic Party and the Indonesian Solidarity Party, showed that they did not provide an encouraging response for the support group. additional term of office of the President, although the response may change from time to time. In the social aspect of society, the issue of extending the term of the President, received a sufficient response in raising political tensions. Several important issues, such as the government's failure to stem the price of palm oil and the plan to increase the price of Pertamax fuel, are considered amid the issue of extending the term of office of the President.
Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Muhamad Apri Aji; Vidi Galenso Syarief
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Ada orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik (belediging) beragam wujudnya antara lain menista, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana peraturan mengenai tindak pidana pencemaran dalam perspektif hukum? Dan Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 672/Pid.B/2020/PN Bdg?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencemaran nama baik pada prinsipnya diatur dalam Bab XVI KUHP, yaitu tentang Penghinaan. Perbuatan yang masuk kategori pencemaran nama baik diterangkan di dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Macam-macam bentuk pencemaran baik yaitu: Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP), Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

Page 1 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue