Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 2 (2017)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN DIVERSI SISTEM PERADILAN ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 03/Pid.Sus Anak/2014/PN/Gsk. ]]>
<![CDATA[Dwi Wachidiyah Ningsih]]>;
<![CDATA[Moh. Munif Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.897 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.544
<![CDATA[Penerapan unsur-unsur Pasal 80 ayat (3) Undang–Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijadikan dasar hukum atas pertanggung jawaban pembunuhan dalam putusan pengadilan Nomor : 03/Pid.Sus Anak/2014/PN.Gsk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (yuridisNormatif), dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, anak Dian Sasmita Alias Andy Alias Udin telah melakukan pembunuhan berencana yang melanggar peraturan perundang–undangan sebagai berikut, yaitu Melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang–Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peristiwa tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia. Dan Anak dian Sasmita Alias Andy Alias Udin dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Anak DOI: 10.5281/zenodo.1468376]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA INSTANSI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GRESIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus Surat Perjanjian Kontrak Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik) ]]>
<![CDATA[R Hari Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (61.685 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.473
<![CDATA[Artikel ini terkait dengan mekanisme penerimaan pegawai kontrak di Instansi Pemerintahan Kabupaten Gresik, penulis memilih Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagai fokus penelitian pada instansi yang mempekerjakan pegawai kontrak dengan perjanjian melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai tenaga non pegawai negeri sipil pada kegiatan penyedia jasa administrasi kantor. Permasalahan yang dapat dikaji dalam artikel ini antara lain mengenai status hukum perjanjian kontrak tersebut dalam preskriptif hukum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bentuk perlindungan hukum atas terbitnya Undang-Undang tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian antara pihak instansi dengan pihak pekerja batal demi hukum dan tidak punya perlindungan hukum tetap. Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara DOI: 10.5281/zenodo.1468300]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Mochammad Nasichin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (87.535 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.475
<![CDATA[Perkawinan poligami sebagai suatu perbuatan hukum tentunya akan membawa konsekuensi hukum tertentu di antaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila di kemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perceraian ataupun kematian. Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan isteri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri yang pertama, isteri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama dan kedua, sedangkan isteri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama, kedua dan ketiga. Kata kunci : harta bersama, perceraian,poligami, UU No. 1 Tahun 1974. DOI: 10.5281/zenodo.1468347]]>
<![CDATA[MOTIF PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Prihatin Effendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (77.28 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.476
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Adanya penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum di pengadilan dan berbagai media mengenai peran motif pelaku dalam suatu tindakan pembunuhan berencana, masing-masing perbedaan ahli tersebut memiliki dasar yang relevan berdasarkan histologi dan keilmuan. Adanya fakta tersebut menimbulkan keraguan dari berbagai pihak mulai dari orang awam yang mengikuti berita di berbagai media maupun hakim dalam untuk menentukan sikap dalam menjatuhkan pilihan. Disamping itu di berbagai putusan dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana banyak memiliki putusan pidana yang berbeda-beda. Permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah kejelasan bagaimana peran motif dalam tindak pidanan pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP dan sejauh mana motif mempengaruhi putusan pidana hakim. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu suatu riset kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material literatur di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan penafsiran yang terarah berdasarkan logika hukum dan berdasarkan literatur yang ada. Diharapkan perbedaan pendapat yang ada dapat di lakukan konsolidasi sehingga terjadi persamaan presepsi yang pada akhirnya dapat di jadikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kata Kunci     :  Motif, Pembunuhan, Pidana DOI: 10.5281/zenodo.1468354]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Mashudi Mashudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.926 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.543
<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi khususnya internet akan semakin memperbesar kemungkinan timbulnya peristiwa-peristiwa yang merugikan konsumen; misalnya melalui metode pemasarn yang dikenal dengan istilah distance selling, mail order marketing dan e-marketing.Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen sangat bermanfaat bagi konsumen sebagai pihak yang sering dirugikan oleh produsen. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan: (1) untuk mengetahui aspek hukum perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan (2) untuk memahami dari bentuk upaya penyelesaian terkait dengan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Undang-UndangPerlindungan Konsumen dibentuk dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan oleh UUPK dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai  dengan peraturan yang berlaku.Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan konsumen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen ada dua cara, yaitu pembinaan dan pengawasan. Kata kunci :   aspek hukum, perlindungan konsumen, pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999.DOI: 10.5281/zenodo.1468366]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Suhartanto Suhartanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (70.96 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.477
<![CDATA[Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum Potensi kejahatan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan internet lebih sering dikarenakan akibat kurangnya sikap bijaksana atau sikap kehati-hatian dalam penggunannya. Kejahatan di dunia maya diistilahkan sebagai cybercrime yang telah muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media internet.Namun, salah satu kasus atau kejahatan cyber yang sangat marak terjadi di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Hal ini telah diatur kedalam Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik turut membawa polemik, yakni kebebasan berpendapat sebagai hak-hak dari Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal jauh sebelumnya pemrintah telah menetapkan prinsip dasar berpendapat dimana prinsip tersebut memuat hak dan pengecualian (kewajiban) agar dapat memiliki rasa pertanggungjawabannya. Meskipun masyarakat awam telah menilai bahwa UU ITE telah membatasi kebebasan berpendapat, namun hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar jika melihat dari prinsip dasar kebebasan berpendapat tersebut. Kata Kunci:Cybercrime, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berpendapat, HAM, UU ITE. DOI: 10.5281/zenodo.1468360]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK PADA INSTANSI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GRESIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus Surat Perjanjian Kontrak Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik) ]]>
<![CDATA[Purwanto, R Hari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.473
<![CDATA[Artikel ini terkait dengan mekanisme penerimaan pegawai kontrak di Instansi Pemerintahan Kabupaten Gresik, penulis memilih Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagai fokus penelitian pada instansi yang mempekerjakan pegawai kontrak dengan perjanjian melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai tenaga non pegawai negeri sipil pada kegiatan penyedia jasa administrasi kantor. Permasalahan yang dapat dikaji dalam artikel ini antara lain mengenai status hukum perjanjian kontrak tersebut dalam preskriptif hukum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bentuk perlindungan hukum atas terbitnya Undang-Undang tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian antara pihak instansi dengan pihak pekerja batal demi hukum dan tidak punya perlindungan hukum tetap. Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara DOI: 10.5281/zenodo.1468300]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Nasichin, Mochammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.475
<![CDATA[Perkawinan poligami sebagai suatu perbuatan hukum tentunya akan membawa konsekuensi hukum tertentu di antaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila di kemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perceraian ataupun kematian. Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan isteri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri yang pertama, isteri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama dan kedua, sedangkan isteri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama, kedua dan ketiga. Kata kunci : harta bersama, perceraian,poligami, UU No. 1 Tahun 1974. DOI: 10.5281/zenodo.1468347]]>
<![CDATA[MOTIF PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Effendi, Prihatin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.476
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Adanya penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum di pengadilan dan berbagai media mengenai peran motif pelaku dalam suatu tindakan pembunuhan berencana, masing-masing perbedaan ahli tersebut memiliki dasar yang relevan berdasarkan histologi dan keilmuan. Adanya fakta tersebut menimbulkan keraguan dari berbagai pihak mulai dari orang awam yang mengikuti berita di berbagai media maupun hakim dalam untuk menentukan sikap dalam menjatuhkan pilihan. Disamping itu di berbagai putusan dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana banyak memiliki putusan pidana yang berbeda-beda. Permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah kejelasan bagaimana peran motif dalam tindak pidanan pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP dan sejauh mana motif mempengaruhi putusan pidana hakim. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu suatu riset kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material literatur di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan penafsiran yang terarah berdasarkan logika hukum dan berdasarkan literatur yang ada. Diharapkan perbedaan pendapat yang ada dapat di lakukan konsolidasi sehingga terjadi persamaan presepsi yang pada akhirnya dapat di jadikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kata Kunci     :  Motif, Pembunuhan, Pidana DOI: 10.5281/zenodo.1468354]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Suhartanto, Suhartanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.477
<![CDATA[Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum Potensi kejahatan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan internet lebih sering dikarenakan akibat kurangnya sikap bijaksana atau sikap kehati-hatian dalam penggunannya. Kejahatan di dunia maya diistilahkan sebagai cybercrime yang telah muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media internet.Namun, salah satu kasus atau kejahatan cyber yang sangat marak terjadi di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Hal ini telah diatur kedalam Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik turut membawa polemik, yakni kebebasan berpendapat sebagai hak-hak dari Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal jauh sebelumnya pemrintah telah menetapkan prinsip dasar berpendapat dimana prinsip tersebut memuat hak dan pengecualian (kewajiban) agar dapat memiliki rasa pertanggungjawabannya. Meskipun masyarakat awam telah menilai bahwa UU ITE telah membatasi kebebasan berpendapat, namun hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar jika melihat dari prinsip dasar kebebasan berpendapat tersebut. Kata Kunci:Cybercrime, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berpendapat, HAM, UU ITE. DOI: 10.5281/zenodo.1468360]]>
