Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
28 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 2 (2019)"
:
28 Documents
clear
<![CDATA[PERKAWINAN LARI (PAKONDANG) YANG DI LAKUKAN ADAT SUMBA BARAT DI TINJAU UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Arkisman Arkisman]]>;
<![CDATA[Marthen Jou Iki]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.343 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.958
<![CDATA[Perkawinan lari (Pakondang) yang terjadi di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawin lari tidak tidak memberitahukan kepada orang tua tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan, merupakan pasangan yang tidak di restui hubungannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat? (2) bagaimana akibat hukum perkawinan lari di Sumba barat berdasarkan Udang-Undang No.1 Tahun 1974?. Penelitian ini adalah penelitan normative dengan data primer yang di kumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder di kaji berdasarkan Undang-Undang. Tenik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian di temukan bahwa Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupaten Sumba Barat propinsi Nusa Tenggara Timur dengan melakukan dekontruksi. Kata Kunci :Perkawinan Adat, Pakondang, Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan]]>
<![CDATA[TANGGUNGGUGAT KERUGIAN NASABAH ASURANSI TERHADAP KASUS GAGAL BAYAR PRODUK ASURANSI UNIT LINK ]]>
<![CDATA[Lorina Lorina]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.598 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.963
<![CDATA[Humans in any part of the world are approached at any time by disaster or risks that come and go, this needs to be addressed by the parties so that the funds that have been allocated for the needs that have been determined are not lost. With the growing needs of society and the efforts of insurance companies to increase revenue, the type of insurance has also increased. Unit link itself indeed combines insurance with investment. Many people are also interested in this insurance product. insurance companies, which sell very large unit-linked products, also have a large risk with many facts about the failure of insurance companies to pay to policyholders. Based on the explanation above, it attracts the attention of the author to examine how the liability of the customer's losses caused by the failure of insurance company payments on unit-linked products, because basically insurance is to protect the policyholder from possible risks but on the other hand with the investment value of the policy can it has been eroded because investment does not always bring benefits, especially in policies whose investments are invested in highly volatile stock mutual fund products. This research uses normative legal research methods, it is hoped that the public can be educated from this research to be more careful and separate insurance and investment. Obligations and rights of policyholders must be fulfilled first, and if the world economic conditions are not good, better investment in unit link products is withdrawn first considering the shaking of the world economy can reduce the benefits of policyholders.Keyword: Insurance, Unit Link, Risk, Investment ABSTRAKManusia dibelahan dunia manapun setiap saat dihampiri oleh musibah maupun risiko yang datang silih berganti, hal ini perlu ditanggulangi oleh para pihak sehingga dana yang telah dialokasikan untuk kebutuhan yang sudah ditetapkan tidak hilang. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarkat dan upaya perusahaan perasuransian untuk meningkatkan pendapatan maka jenis asuransi pun bertambah. Unit link sendiri memang menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Masyarakat pun banyak yang tertarik dengan produk asuransi ini. perusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpan risiko yang besar dengan banyaknya fakta kasus gagal bayar perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Berdasarkan penjabaran diatas menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimanakah tanggunggugat kerugian nasabah yang diakibatkan oleh kegagalan pembayaran perusahaan asuransi pada produk Unit link, karena pada dasarnya asuransi adalah untuk melindungi pemilik polis dari risiko yang mungkin diterima tapi di lain sisi dengan adanya investasi nilai dari polis tersebut bisa saja tergerus karena investasi tidak selalu membawa keuntungan terutama pada polis yang investasinya ditanamkan di dalam produk reksadana saham yang sangat volatile. Penelitian ini ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, diharapkan masyarakat pun bisa teredukasi dari penelitian ini untuk lebih berhati-hati dan memisahkan antara asuransi dan investasi. Kewajiban dan hak dari pemilik polis harus dipenuhi terlebih dahulu, serta bila kondisi perekonomian dunia sedang kurang baik lebih baik investasi pada produk unit link ini ditarik terlebih dahulu mengingat goyanagan pada perekonomian dunia bisa mengurangi keuntungan pemilik polis.Kata Kunci: Asuransi, Unit Link, Risiko, Investasi]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Prihatin Effendi]]>;
<![CDATA[Dwi Wachidiyah Ningsih]]>;
<![CDATA[Hesti Aprilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (481.713 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.954
<![CDATA[           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam putusan PengadilanNegeri Gresik Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Kata kunci :Anak bermasalah hukum; Narkotika.ABSTRACT This study aims to find out the application of the provisions of the material criminal law against the criminal act of trafficking in class I narcotics in the Decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN. perpetrators of criminal acts of trafficking in class I narcotics in the decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk.The results of the study indicate that (1) The application of the provisions of the material criminal law to the case of decision Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk should be in accordance with the demands of the Public Prosecutor. Because in the statement the defendant stated in the trial said that there was a sale and purchase transaction carried out by the defendant with someone he did not know. (2) Judges' Legal Considerations in imposing criminal sanctions for verdicts Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk based on the consideration of the Public Prosecutor and Judges, the sanctions imposed should not only be 4 (four) years and a fine of Rp.800,000. 000, - (eight hundred million rupiah) subsidies 4 (four) months in prison, if applying the article that becomes the legal basis in the demands of the Public Prosecutor, namely Article 114 paragraph (1) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo. 1st Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.Keywords: Legal troubled children, Narcotics.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI JAMINAN TAMBAHAN PADA PERJANJIAN KREDIT SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI AGUNAN BANK ]]>
<![CDATA[R Hari Purwanto]]>;
<![CDATA[Rizky Dwi Noviyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.384 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.959
<![CDATA[Kegiatan usaha bank terus mengalami perubahan dan peningkatan. permasalahan yang semakin meningkat menimbulkan tantangan dan resiko yang dihadapi juga semakin besar. Dalam hal ini bank dituntut untuk menyalurkan kredit, salah satunya agunan berupa Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara. Guna menunjang pemberian kredit dibutuhkan jaminan tambahan berupa kendaraan bermotor sangat berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak kreditur. Bank pada dasarnya menerima jaminan mempunyai kriteria yaitu dapat dengan mudah dieksekusi dan dapat diikat perjanjian. Akan tetapi, dalam perjanjian kredit perlu diperhatikan perlindungan hukum yang diterima oleh kreditur apabila debitur wanpretasi yaitu dengan mecoverkan asuransi milik pegawai tersebut karena asuransi bertanggungjawab sebagai pengalihan resiko kerugian yang dialami kreditur. Mekanisme eksekusi dalam perjanjian kredit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dalam menjalankan eksekusi bank dapat melibatkan pihak yang berwenang agar pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan prosedur.Kata kunci : Eksekusi; Perjanjian Kredit; Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara The bank's business activities continue to experience changes and improvements. ever increasing problems pose challenges and the risks faced are also getting bigger. In this case the bank is to channel credit, one of which is collateral in the form of a State Civil Apparatus Decree. Additional guarantees are needed in the form of highly functioning motorized vehicles to provide protection and legal certainty for the parties. The bank basically accepts the guarantee of having criteria namely that it can agreement. However, in the credit agreement, it is necessary to pay attention to the legal protection received by the creditor if the debtor is interpreted, owned by the employee because insurance is responsible for transferring the risk of loss experienced by the creditor. The mechanism of execution in the credit agreement is contained in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the Regulation of the Chief of the National Police Number 8 of 2011 in carrying out bank executions which can involve the authorities so that the execution runs in accordance with the procedure.Keywords: Execution; Credit Agreement; Decree of State Civil Apparatus;]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Effendi, Prihatin]]>;
<![CDATA[Ningsih, Dwi Wachidiyah]]>;
<![CDATA[Aprilia, Hesti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.954
<![CDATA[           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam putusan PengadilanNegeri Gresik Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Kata kunci :Anak bermasalah hukum; Narkotika.ABSTRACT This study aims to find out the application of the provisions of the material criminal law against the criminal act of trafficking in class I narcotics in the Decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN. perpetrators of criminal acts of trafficking in class I narcotics in the decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk.The results of the study indicate that (1) The application of the provisions of the material criminal law to the case of decision Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk should be in accordance with the demands of the Public Prosecutor. Because in the statement the defendant stated in the trial said that there was a sale and purchase transaction carried out by the defendant with someone he did not know. (2) Judges' Legal Considerations in imposing criminal sanctions for verdicts Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk based on the consideration of the Public Prosecutor and Judges, the sanctions imposed should not only be 4 (four) years and a fine of Rp.800,000. 000, - (eight hundred million rupiah) subsidies 4 (four) months in prison, if applying the article that becomes the legal basis in the demands of the Public Prosecutor, namely Article 114 paragraph (1) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo. 1st Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.Keywords: Legal troubled children, Narcotics.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KERJA ANTARA ATLET SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB SEPAKBOLA ]]>
<![CDATA[Janika, Yola Zulva]]>;
<![CDATA[Mashudi, Mashudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.955
<![CDATA[Dalam klausul kontrak pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus dan tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atlet sepakbola profesional mempunyai hukum yang khusus yaitu Lex sportiva.Kontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan Lex Specialis dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan FIFA penyelesaian sengketa yang terjadi antara atlet sepakbola profesional dengan klub dapat di selesaikan melalui Arbitrase yang telah disediakan oleh induk organisasi sepakbola tersebut. Kata kunci : Hukum Olahraga (Lex Sportiva); Ketenagakerjaan; Mekanisme Penyelesaian Sengketa; Perjanjian. ABSTRACTA number of legal experts argued that the Act No. 13 year 2003 about the Employment contract applicable to professionalhu athletes because of the professional athlete is the workers/labourers and applies the provisions of the Act such. However, in the professional soccer player contract clause with the football club to explicitly specify that the special nature of player contracts and are not subject to law No. 13 Year 2003 about the employment and soccer athletes professionals have special laws i.e. Lex sportiva. Professional soccer player employment contract subject to the provisions of Act No. 3 Year 2005 about National Sport System. Act No. 3 of the year 2005 of the national Sport System is Lex Specialists of law No. 13 Year 2003 concerning Employment. In terms of the FIFA dispute that took place between professional athletes with the Club can resolve through arbitration that has been provided by the parent organization of the football.Keywords : Sports Law( Lex Sportiva); Employment; The Dispute Settlement Mechanism; Contract.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Kuswandi, Kuswandi]]>;
<![CDATA[Nasichin, Mohammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.956
<![CDATA[Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan small claimcourt merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Kata kunci : Gugatan Sederhana; Pembuktian; Sengketa. ABSTRACTCivil procedure law is a formal law that functions to enforce, maintain and guarantee compliance with material civil law. One of theprinciples in civil procedural law in Indonesia is one that is simple, fast and low cost. So far, this principle has not been implementedeffectively because in practice civil dispute resolution always takes a long time and costs a lot. In 2015 new ideas emerged to simplify theprocess of settling civil cases. The Supreme Court issued a regulation to fill the legal vacuum in the form of Supreme Court RegulationNumber 2 of 2015 concerning Procedures and Procedures for Settling Simple Lawsuit. A simple claim settlement process or commonlyreferred to as a small claim court is a procedure for examining the trial of a civil suit with a maximum value of material claim of Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) which is settled by a simple verification procedure. Key words : Simple Suit, Proof, Dispute]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH KEJAKSAAN AGUNG (DEPONERING) ]]>
<![CDATA[Marom, Mohammad Nailul]]>;
<![CDATA[Suyanto, Suyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.957
<![CDATA[Deponering adalah pelaksanaan azas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Deponering diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas dari batasan-batasan dari kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas. Hasil analisa kepentingan umum sebagaimana di tentukan Pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Namun kepentingan umum tersebut tidak menjelaskan secara limitatif bagimana rumusan atau difinisi serta batasan dari kepentingan umum tersebut, hal ini berimplikasi terhadap penggunaan deponering oleh Jaksa Agung yaitu menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam antara lembaga negara, kemudian status tersangka bagi pihak yang di deponering menjadi tidak jelas apakah masi berstatus tersangka atau status tersangka seketika hilang jika dikeluarkan deponeringKata kunci : Asas Oportunitas; Deponering; Kepentingan Umum.ABSTRACT Deponering is the implementation of the principle of opportunity which is the assistance of the case for the sake of the public interest. Deponering is regulated in law no 16 of 2004 on the Attorney Office, but in the regulation there is a blurring of norms where there is no clear boundary restriction of the interest of the Nation. The state and the public. Result of the analiysis the general interest as defined in Article 35(c) of the public Prosecution Law makes it clear that the public interest is in the interest of the nation and the state and / or the interest of the wider community, but the general interest arragment does not define limitatively how the formulation or difinition and limitations of the public interest has implications for deponering’s use by the Prosecutor-General, causing misinterpretations by the Prosecutor-General and varying interpretations between state institutions, and the suspect’s status for the underwritten party becomes unclear whether or not the suspect’s status or suspect status is lost when deponering.Keywords : Principality of Opportunity; Deponering; Pubic Interest.DOI 10.5281/zenodo.3631094  ]]>
<![CDATA[PERKAWINAN LARI (PAKONDANG) YANG DI LAKUKAN ADAT SUMBA BARAT DI TINJAU UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Arkisman, Arkisman]]>;
<![CDATA[Iki, Marthen Jou]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.958
<![CDATA[Perkawinan lari (Pakondang) yang terjadi di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawin lari tidak tidak memberitahukan kepada orang tua tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan, merupakan pasangan yang tidak di restui hubungannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat? (2) bagaimana akibat hukum perkawinan lari di Sumba barat berdasarkan Udang-Undang No.1 Tahun 1974?. Penelitian ini adalah penelitan normative dengan data primer yang di kumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder di kaji berdasarkan Undang-Undang. Tenik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian di temukan bahwa Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupaten Sumba Barat propinsi Nusa Tenggara Timur dengan melakukan dekontruksi. Kata Kunci :Perkawinan Adat, Pakondang, Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan]]>
<![CDATA[EKSEKUSI JAMINAN TAMBAHAN PADA PERJANJIAN KREDIT SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI AGUNAN BANK ]]>
<![CDATA[Purwanto, R Hari]]>;
<![CDATA[Noviyanti, Rizky Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.959
<![CDATA[Kegiatan usaha bank terus mengalami perubahan dan peningkatan. permasalahan yang semakin meningkat menimbulkan tantangan dan resiko yang dihadapi juga semakin besar. Dalam hal ini bank dituntut untuk menyalurkan kredit, salah satunya agunan berupa Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara. Guna menunjang pemberian kredit dibutuhkan jaminan tambahan berupa kendaraan bermotor sangat berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak kreditur. Bank pada dasarnya menerima jaminan mempunyai kriteria yaitu dapat dengan mudah dieksekusi dan dapat diikat perjanjian. Akan tetapi, dalam perjanjian kredit perlu diperhatikan perlindungan hukum yang diterima oleh kreditur apabila debitur wanpretasi yaitu dengan mecoverkan asuransi milik pegawai tersebut karena asuransi bertanggungjawab sebagai pengalihan resiko kerugian yang dialami kreditur. Mekanisme eksekusi dalam perjanjian kredit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dalam menjalankan eksekusi bank dapat melibatkan pihak yang berwenang agar pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan prosedur.Kata kunci : Eksekusi; Perjanjian Kredit; Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara The bank's business activities continue to experience changes and improvements. ever increasing problems pose challenges and the risks faced are also getting bigger. In this case the bank is to channel credit, one of which is collateral in the form of a State Civil Apparatus Decree. Additional guarantees are needed in the form of highly functioning motorized vehicles to provide protection and legal certainty for the parties. The bank basically accepts the guarantee of having criteria namely that it can agreement. However, in the credit agreement, it is necessary to pay attention to the legal protection received by the creditor if the debtor is interpreted, owned by the employee because insurance is responsible for transferring the risk of loss experienced by the creditor. The mechanism of execution in the credit agreement is contained in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the Regulation of the Chief of the National Police Number 8 of 2011 in carrying out bank executions which can involve the authorities so that the execution runs in accordance with the procedure.Keywords: Execution; Credit Agreement; Decree of State Civil Apparatus;]]>
