Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 1 (2020)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: ANTARA BENTUK, PENYEBAB DAN SOLUS ]]>
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Adhi Putra Satria]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i1.1016
<![CDATA[AbstrakArtikel ini merupakan artikel konseptual yang akan membahas mengenai bentuk, penyebab dan solusi atas permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia, saat ini, masih banyak peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan/tidak harmonis, dari sekian banyak faktor yang mengakibatkan banyaknya peraturan yang tidak harmonis sebagaimana dimaksud, faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah faktor dari banyaknya regulasi/peraturan yang dibuat, sehingga wacana tentang penyederhanaan undang-undang melalui omnibuslaw perlu direalisasikan, guna meminimalisir terjadinya over regulasi yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HAK WARIS ATAS PERGANTIAN JENIS KELAMIN ]]>
<![CDATA[R. Hari Purwanto]]>;
<![CDATA[Eddy Herwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i1.1121
<![CDATA[Operasi perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin yang dilakukan orang-orang yang mempunyai kelainan pada alat kelaminnya, atau mempunyai kelamin ganda atau dapat disebut Khuntsa, maka berdasarkan hukum Islam dan penetapan Fatwa MUI Musyawarah Nasional II Tahun 1980 dan Fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/2010 Tentang pergantian dan Penyempurnaan Kelamin dan Keputusan Muktamar Nahdatul Ulama ke-26 di Semarang pada tanggal 10-16 Rajab 1399/5-11 Juni 1979 M, Memutuskan Hukumnya boleh, Ketentuan tersebut merupakan Tafsiran Hadist Nabi Muhammad S.A.W. (HR.Ahmad), sedangkan seseorang yang normal kelaminnya dilarang melakukan pergantian jenis kelamin karena menentang kodrat Allah S.W.T yang telah menentukan atas dirinya. Disisi lain akibat dari pergantian jenis kelamin nanti akan berpengaruh pula terhadap ; hak kewarisannya.Kata Kunci : Hak Waris  Operation of repairs or refinements of sex carried out by people who have abnormalities in their black instruments or have multiple genitals or can be called khuntsa, then based on islamic law and the determination of fatwa MUI National conference II year 1980 and fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/2010 concering the replacement and refinement of genitals and the ulema in semarang on 10-16 rajab 1399/5-11 june 1979, deciding that the law is permissible, the provision is an interpretation of the hadith of the prophet Muhammad (HR.Ahmad), while someone whose normal sex is forbidden to change sex because it opposes the nature of Allah S.W.T who has determined on him. Other positions resulting from the change of sex will also affect the ; right to inheritance. Keywords : Inheritance rights]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Dwi Wachidiyah Ningsih]]>;
<![CDATA[Andi Adikitia Ulfa]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i1.1122
<![CDATA[Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan semua orang. Dikehendaki suatu hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang sesuai dan selaras dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana perusakan yang diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Pada penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan, hakim menjatuhkan pidana berorientasi pada kebenaran, keadilan dan tata nilai yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dalam penerapan penjatuhan tindak pidana, keyakinan hakim tidak hanya semata-mata berdasarkan keyakinan hati nurani sendiri dengan memetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun, seharusnya hakim memutuskan seseorang bersalah berdasarkan atas pembuktian dan fakta yang terungkap dalam proses persidangan serta kesimpulan yang berlandaskan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Perusakan, Keyakinan Hakim]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG ]]>
<![CDATA[Suyanto suyanto]]>;
<![CDATA[M. Widad Kamil]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i1.1125
<![CDATA[ “Pertanggung jawaban pidana pelaku usaha jasa pengiriman barang.â€Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normative, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan historis (Historical Approach). Rumusan masalah dalam peneliatian ini adalah :Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Pemgiriman Barang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?Pertanggungjawaban Pihak Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen yang dirugikan ?Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai ketidakjujuran pihak pengguna jasa pengiriman dapat diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kata Kunci           : Tindak pidana perlindungan konsumen]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KARTEL TIKET PESAWAT MASKAPAI DOMESTIK PENERBANGAN PT. GARUDA INDONESIA DENGAN LION GROUP ]]>
<![CDATA[Eka Putri Fauzia Ikromi]]>;
<![CDATA[Sri Maharani M.T.V.M.]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i1.1126
<![CDATA[ABSTRACT In order to create conducive stability and business competition in Indonesia, Law Number 5 Year 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition is the main condition to be considered in Indonesia. In its enforcement, the Government established the KPPU institution as a supervisor of the actions of business actors which are often violated to increase profits for personal interests, one of which is price conspiracy or so-called cartels. The majority who do this come from business people who control the Indonesian market economy. The aviation business sector in Indonesia is currently receiving the spotlight from KPPU for an indication of a flight ticket cartel which is the two major domestic airlines in Indonesia, namely PT. Garuda Indonesia and Lion Group. Even if there is no written agreement, the cartel can be charged to business actors who in practice carry out prohibited acts and can harm other airlines. The actions of the airline PT. Garuda Indonesia and Lion Group are reviewed legally based on existing business competition regulations in Indonesia and are examined according to the procedures set out in Perkom Number 1 of 2019. This review aims to assess the alleged flight ticket cartel by both domestic airlines, whether it has violated it or not.Keyword : KPPU, Cartel and Law Number 5 Year 1999Â ABSTRAKUntuk menciptakan stabilitas yang kondusif dan persaingan bisnis di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah syarat utama yang harus dipertimbangkan di Indonesia. Dalam penegakannya, Pemerintah membentuk lembaga KPPU sebagai pengawas tindakan pelaku usaha yang kerap dilanggar untuk menambah keuntungan demi kepentingan pribadi, salah satunya adalah konspirasi harga atau yang disebut kartel. Mayoritas yang melakukan ini berasal dari pelaku bisnis yang mengendalikan ekonomi pasar Indonesia. Sektor bisnis penerbangan di Indonesia saat ini menerima sorotan dari KPPU untuk indikasi kartel tiket penerbangan yang merupakan dua maskapai domestik utama di Indonesia, yaitu PT. Garuda Indonesia dan Lion Group. Bahkan jika tidak ada perjanjian tertulis, kartel dapat dibebankan kepada pelaku bisnis yang dalam praktiknya melakukan tindakan yang dilarang dan dapat membahayakan maskapai lain. Tindakan maskapai PT. Garuda Indonesia dan Lion Group ditinjau secara legal berdasarkan peraturan persaingan bisnis yang ada di Indonesia dan diperiksa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perkom Nomor 1 tahun 2019. Tinjauan ini bertujuan untuk menilai dugaan kartel tiket penerbangan oleh kedua maskapai domestik, apakah memiliki melanggar atau tidak.Kata kunci: KPPU, Kartel, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Subekti Subekti]]>;
<![CDATA[Dudik Djaja Sidarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i1.1127
<![CDATA[Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan HAM berat yang terjadi di masa demokrasi otoriter akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia . Kedua undang-undang tersebut menganut asas retroaktif. Mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 telah terjadi empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 perubahan sesuai dengan Pasal 28I tidak menganut asas retroaktif, artinya konstitusi ini melarang hukum berlaku surut. Kebijakan pemerintah ini menjadi persoalan, karena telah terjadi kontradiktif sehingga menimbulkan masalah yaitu bagaimana kebijakan pemerintah yang kontradiktif ini dalam menyelesaiakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu?Tujuan penelitian ini adalah menjawab dan menganalisis kebijakan pemerintah yang kontradiktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang yang terjadi di masa lalu, diselesaikan oleh undang-undang HAM yang baru ditinjau dari aspek kemanusian dan hukum. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan humaniora, memberikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan.           Dalam menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder untuk menjawab permasalahan di atas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatankonseptual (conceptual approach), pendekatanperaturanperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan kebijakan yang kontradiktif, dimana asas retroaktif diterapkan, dibentuk pengadilan HAM ad Hoc tetapi aturan hukum yang diterapkan atau sanksi yang dijatuhkan menggunakan aturan KUHP yang merupakan pelanggaran HAM biasa/umum (ordinary crime). Kata Kunci : Pelanggaran HAM Berat, Kebijakan, Kejahatan Kemanusiaan]]>
<![CDATA[SEKTOR PERBANKAN di COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ashinta Sekar Bidari]]>;
<![CDATA[Frans Simangunsong]]>;
<![CDATA[Karmina Siska]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i1.1129
<![CDATA[ABSTRAKPandemi Covid-19 membuat pemerintah membuat kebijakan semi-lockdown, dimana adalam kebijakan ini semua aktivitas akan dilakukan dari rumah, misalnya belajar dari rumah, bekerja, beribadah dan sebagainya akan dilakukan dari rumah. Guna dari kebijakan ini adalah agar masyarakat dapat menerapkan social distancing. Namun kebijakan lockdown ini bertentangan dengan industri tertentu yang tidak dapat melakukan pekerjaan dari rumah, seperti ojek online dan pedagang kaki lima, dimana para industri tersebut tidak bisa mendapatkan pemasukan jika hanya berdiam dirumah . Hal itu akan mempengaruhi ekonomi masyarakat dan menimbulkan masalah bagi debitur yang telah melakukan peminjaman dalam perbankan. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah membuat stimulasi dalam bidang perbankan bagi masyarakat debitur yang terdampak Covid-19. Sejauh ini, kinerja perbankan dapat dikategorikan masih dalam keadaan baik dan masih terjaga meskipun sedang terjadi wabah Covid-19 ini. Namun jika dalam waktu yang panjang wabah ini belum juga terselesaikan, maka keadaan kinerja ekonomi perbankan kemungkinan akan mengalami penurunan atau memburuk. Karena keadaan kinerja perbankan untuk beberapa bulan bahkan beberapa tahun kedepan akan sangat bergantung kepada bagaimana penanganan Covid-19 dimasa sekarang. Kata kunci : Covid-19, Kebijakan Pemerintah, Kinerja Perbankan]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERJANJIAN DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Arkisman Arkisman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i1.1138
<![CDATA[Pada akhir-akhir ini memang banyak dimanfaatkan oleh kalangan pedagang/pengusaha kendaraan bermotor sebagai upaya untuk memperlancar pendistribusian barang-barang dagangannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Praktek semacam ini ternyata membawa keuntungan baik produsen maupun konsumen. Bagi masyarakat konsumen, disamping dapat memperoleh barang dagangan dengan mudah, juga pembayarannya cukup sederhana, sedangkan bagi pihak produsen akan memperoleh keuntungan berupa kelancaran pemasaran barang-barangnya. Dalam praktek, jual beli kendaraan bermotor secara kredit melalui dealer biasanya sudah dituangkan dalam dokumen perjanjian (menggunakan perjanjian standard). Serta untuk keperluan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Untuk perjanjian standard ini, Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya yang berjudul pembentukan hukum nasional dan permasalahannya adalah bagaimana kekuatan hukum perjanjian yang menggunakan klausula eksonorasi dapat diseimbangkan dengan perlindungan konsumen.Dalam rumusan perjanjian standard ialah "suatu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir." Istilah perjanjian baku yang disebut oleh Mariam Darus Badrulzaman tersebut untuk menamakan apa yang disebut dengan Standard Contract yang dipakai diluar Indonesia. Metode pendekatan, yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif (yuridis normatif), artinya “sebagai usaha mendekatkan masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang normatif.†Dalam kaitan penulisan ini pendekatan masalahnya yaitu dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. ketentuan hukum mengenai perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengaruh klausula eksenorasi dalam pelaksanaan jual beli secara kredit dengan konsumen. Klausula Eksonerasi (Exemption Clause) adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada dua pihak, akan tetapi dibebankan hanya kepada pembeli secara kredit saja. Dengan adanya perjanjian kredit maka hal tersebut identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata. Yang berhubungan dengan konsumen pada UU Perlindungan Konsumen yang memakai istilah “pemakai†yang dapat menimbulkan kesan bahwa barang dan/atau jasa yang sudah dibeli dari pelaku usaha tersebut belum menjadi miliknya pribadi. Kata Kunci: Aspek Hukum, Perjanjian, Klausula Eksonerasi, konsumen]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERDAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH INDUSTRI ]]>
<![CDATA[ZAINAL ABIDIN]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i1.1162
<![CDATA[Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD 1945) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945 tersebut. Bahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 telah diamanatkan bahwa “Bumi, air, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan   untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyatâ€. Guna mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dan salah satu produk hukum yang sangat penting adalah Undang-undang Nomor   32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat mengenai  perlindungan  terhadap  masyarakat  untuk  terhindar  dari  kualitas  lingkungan yang tidak baik dan termasuk sengketa lingkungan hidup. Akan tetapi dalam pelaksanaanya penegakan lingkungan hidup masih terkendala oleh beberapa faktor maka dari itu perlu sosialisasi yang masif serta di buatkan aturan pelaksanaan sebagai penunjang UUPLH agar perlindungan terhadap masarakat terhadap pencemaran lingkungan dapat terwujut. Kata Kunci: Perlindungan masyarakat, Lingkungan Hidup. The right to a good and healthy environment as regulated in Article 28 (h) of the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has legal implications so that the state always provides environmental quality in accordance with the basic norms of the 1945 Constitution. Even in Article 33 of the 1945 Constitution it is mandated that "the earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people". In order to realize the protection of the environment, the government issued various legal policies related to environmental issues and one of the most important legal products is Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The UUPPLH has provided a very strong legal basis regarding the protection of the community to avoid bad environmental quality and includes environmental disputes. However, the implementation of environmental enforcement is still constrained by several factors, therefore a massive socialization is needed and rules of implementation are made to support the UUPLH so that the protection of the community against environmental pollution can be threatened. Keywords: Community Protection, Environment.]]>
<![CDATA[DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: ANTARA BENTUK, PENYEBAB DAN SOLUS ]]>
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Satria, Adhi Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i1.1016
<![CDATA[AbstrakArtikel ini merupakan artikel konseptual yang akan membahas mengenai bentuk, penyebab dan solusi atas permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia, saat ini, masih banyak peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan/tidak harmonis, dari sekian banyak faktor yang mengakibatkan banyaknya peraturan yang tidak harmonis sebagaimana dimaksud, faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah faktor dari banyaknya regulasi/peraturan yang dibuat, sehingga wacana tentang penyederhanaan undang-undang melalui omnibuslaw perlu direalisasikan, guna meminimalisir terjadinya over regulasi yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia.]]>
