Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.636
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Faktor Exacta Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Barometer Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Poros Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik (JURRITEK) Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora International Journal of Law and Society Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
Subekti Subekti
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS GETARAN TAPERED ROLLER BEARING PADA TURBINE PROPELLER SEBELUM DAN SESUDAH PELUMASAN (OLI & GREASE) DENGAN METODE BUMP TEST Muhammad Ikhsan; Subekti Subekti
BAROMETER Vol 5 No 2 (2020): Barometer
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35261/barometer.v5i2.3764

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada Tappered Roller Bearing Turbine Propeller yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik getaran yang dimiliki oleh tappered roller bearing tersebut sebelum dan sesudah pelumasan (oli & grease). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran Bump Test pada tiga posisi pengukuran yaitu sumbu X, Y dan Z. Alat ukur yang digunakan adalah FFT Analyzer (Ono SOKKI) dan data dianalisis menggunakan perangkat lunak MATLAB. Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa frekuensi pribadi yang muncul lebih dari satu posisi pengukuran dengan rentang frekuensi yang digunakan 1 – 100 Hz. Hal ini menunjukkan adanya modus getar global. Frekuensi pribadi yang selalu muncul pada setiap posisi pengukuran baik sebelum dan sesudah pelumasan (oli & grease) adalah 4, 12, 20, 28, 36, 44, dan 52 Hz. Frekuensi yang hanya muncul satu kali pada posisi pengukuran menunjukkan modus getar lokal. Berdasarkan hasil pengukuran juga didapatkan bahwa jumlah frekuensi pribadi yang paling banyak muncul baik sebelum dan sesudah pelumasan (oli & grease) yaitu pada posisi pengukuran sumbu Y dan yang paling sedikit muncul yaitu posisi pengukuran sumbu X.
Pengembangan Alat Deteksi Dini Asap Dan Kebocoran Gas Pada Tabung Lpg, Pencegah Kebakaran Skala Rumah Tangga Agung Wahyudi Biantoro; Rini Anggraini; Subekti Subekti
Faktor Exacta Vol 13, No 2 (2020)
Publisher : LPPM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/faktorexacta.v13i2.6587

Abstract

Saat penggunaan bahan bakar gas dinilai lebih efisien daripada bahan bakar dari fosil.  Namun, demikian, penggunaan bahan bakar gas dapat berdampak negatif terhadap keselamatan manusia bahkan menimbulkan kerugian yang cukup besar apabila tidak digunakan dengan hati-hati, terutama bila tidak diketahui telah terjadi adanya asap dan kebocoran dari tabung dan menyebabkan kebakaran, khususnya pada skala industri kecil dan skala rumah tangga.  Bila anggota rumah tangga tidak ada di ruangan tersebut maka sulit untuk mendeteksi kebocoran gas yang ada di dapur.  Gas  BBG terkenal dengan sifatnya yang mudah terbakar sehingga kebocoran peralatan BBG beresiko tinggi terhadap kebakaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang pembuatan dan alat pendeteksi asap dan gas untuk mendeteksi kebocoran gas pada skala rumah tangga.  Metode yang digunakan adalah pembuatan alat sistem pendeteksi asap dan kebocoran gas otomatis, dengan menggunakan mikrokontroller, Arduino Uno. Perlunya dibuatkan sistem yang mendukung mekanisme monitoring real time dan dapat memberikan peringatan dan notifikasi berbasis media suara (alarm) dan lampu led.  Kesimpulan adalah bahwa alat pendeteksi kebocoran gas ini  dapat bekerja dengan baik, ini ditunjukkan dengan berfungsinya alat saat diberikan percobaan asap dalam berbagai konsentrasi dan jarak. Buzzer berbunyi, lampu LED hijau menyala dan menampilkan data grafik pada android. Selanjutnya sensor akan mendeteksi adanya asap dan apabila di sekitar ruang misalnya ruangan dapur terdapat kandungan asap.  Konsentrasi dimulai dari 0 ppm, lalu pada konsentrasi 600 ppm yang kemudian meningkat menjadi 650, 700 dan 900 ppm.  Pada konsentrasi asap 600 ppm alat berfungsi dengan baik, dengan aktifnya alarm buzzer dan lampu led.   Alat deteksi Asap ini dapat juga digunakan untuk deteksi gas seperti gas Butane dan dapat ditaruh di ruangan yang rawan kebakaran misalnya ruangan dapur, sedangkan layar led dapat ditaruh di lokasi di ruang yang sering dilalui oleh anggota rumah tangga.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SECARA “WIN-WIN SOLUTION” KASUS RESIKO ATAU KEKELIRUAN MEDIS (MEDICAL MALPRACTICE) Sulistyanta Sulistyanta; Riska Andi Fitriono; Hartiwiningsih Hartiwiningsih; R Ginting; Winarno Budyatmojo; Subekti Subekti; Budi Setyanto; Dian Esti Pratiwi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.459

Abstract

Pemahamam malparaktek medis harus di dasarkan pada asas praduga tak bersalah, bahwa kecil kemungkinan dokter dengan sengaja menimbulkan korban dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sifat hubungan kontrak ini bila dihubungkan masalah malpraktik medis menjadi persoalan rumit. Sehingga penyelesaian yang lebih berkeadilan, berimbang dan bermartabat perlu dipikirkan. Tawaran alternatif penyelesaian kasus malpraktik medis dengan menerapkan restorative justice didasarkan pada asumsi bahwa penafsiran malpraktik medis secara substansif masih multitafsir dan relative. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa tidak puas, termasuk tahapan penyelesaian persoalan yang ada. Alternatif penyelesaian restoratif justice berbasis pada kesepakatan, kepercayaan dan keterbukaan, tanpa paksaan kedua belah pihak dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berkeadilan dan bermartabat. Alternatif penyelesian ini didasarkan pada keseimbangan antara tugas professional tenaga medis dan perhatian terhadap korban (pasien). Suatu konstruksi penegakan hukum non litigasi yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Terdapat kelebihan dan kekuarangan dalam penerapan restoratif justice. Kelebihannya dapat dilakukan secara cepat, biaya murah, menghemat waktu dan tenaga. Urgensi penelitian ini antara lain (1) mengatasi persoalan malpraktik yang selama ini telah menimbulkan korban namun penyelesaiannya kurang memuaskan, (2). mencari keseimbangan antara pelayanan kesehatan dan pengguna kesehatan dengan merekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Metode dengan melakukan identifkasi dan menganalisis dan mengevaluasi kasus malpraktik medis dan kasus yang diduga malpraktik yang telah membawa korban dan penyelesaian (hukum) dilakukan. Alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan ini selain berkontribusi pada tataran teoretik dalam pengembangan teori penyelesaian dan penegakan hukum di bidang medis yang berkeadilan, transparan, dan jujur, diharapkan juga dapat menjadi model ideal bagi penegakan hukum malpraktik medik di Indonesia.
PENYELESAIAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Subekti Subekti; Dudik Djaja Sidarta
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1127

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan HAM berat yang terjadi di masa demokrasi otoriter akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia . Kedua undang-undang tersebut menganut asas retroaktif. Mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 telah terjadi empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 perubahan sesuai dengan Pasal 28I tidak menganut asas retroaktif, artinya konstitusi ini melarang hukum berlaku surut. Kebijakan pemerintah ini menjadi persoalan, karena telah terjadi kontradiktif sehingga menimbulkan masalah yaitu bagaimana kebijakan pemerintah yang kontradiktif ini dalam menyelesaiakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu?Tujuan penelitian ini adalah menjawab dan menganalisis kebijakan pemerintah yang kontradiktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang yang terjadi di masa lalu, diselesaikan oleh undang-undang HAM yang baru ditinjau dari aspek kemanusian dan hukum. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan humaniora, memberikan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan.            Dalam menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder untuk menjawab permasalahan di atas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatankonseptual (conceptual approach), pendekatanperaturanperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan kebijakan yang kontradiktif, dimana asas retroaktif diterapkan, dibentuk pengadilan HAM ad Hoc tetapi aturan hukum yang diterapkan atau sanksi yang dijatuhkan menggunakan aturan KUHP yang merupakan pelanggaran HAM biasa/umum (ordinary crime). Kata Kunci : Pelanggaran HAM Berat, Kebijakan, Kejahatan Kemanusiaan
REDESIGN CUTTING MACHINEMELALUI METODE PENDEKATAN DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSEMBLY (DFMA) Pramudya Budi Kurniawan; Subekti Subekti
POROS Vol. 17 No. 2 (2021): Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Poros
Publisher : Program Studi Teknik Mesin Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/poros.v17i2.20018

Abstract

The muffler has a function to reduce loud and noisy sounds that come out of the exhaust gas manifold of motorized vehicles. One of the main components of the muffler part is the body inner. In producing the body inner, special machine tools are needed to assist the production process, such as cutting machines. The assembly and manufacturing processes have an important role in the development of the cutting machine products made in this research. This study aims to design a special cutting machine that can cut iron plate with the type of material SUS409L measuring 341 x 328.5 x 1, and the machine must be able to synchronize with the running press work. Product development is carried out using the Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) concept. The DFMA concept is related to the number of components, and assembly time. This research is expected to produce a cutting machine design that is in accordance with its function and considers aspects of manufacturing and assembly ease. The results of the design of the new cutting machine (HC21) product, the design efficiency value is 6.99% with a total of 23 components. While the Old Cutting Machine design (K56A) is 6.08% with 32 components. The results of this new design can reduce 9 components and increase assembly efficiency by 0.91%.
Identifikasi Fenotip Generasi Induk (G0) dan Generasi Pertama (G1) Pola Perkawinan Assortative terhadap Hasil Produksi Pada Ayam Kokok Balenggek Chania Chania; Rusfidra Rusfidra; Subekti Subekti
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 23, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3173

Abstract

AKB is a native chicken from West Sumatra. The Minang people reportedly call it Balenggek chicken which has a cascading rhythmic crowing sound. AKB comes from crosses of the Red Junglefowl (Gallus gallus) with local chickens. AKB is a source of wealth for local livestock in Indonesia that needs to be protected and preserved . This research consisted of two stages. The first stage of the research aimed to identify the qualitative and quantitative characteristics and the second stage of the research aimed to determine the first generation phenotype (G1) resulting from the Assortative mating pattern on production in IMR. This second stage of research used 8 male AKBs. and 48 females that are sexually mature. Based on the results of the identification of qualitative and quantitative characteristics research, it shows that the qualitative characteristics of male AKB based on feather pattern are dominated by columbian type, striated feather pattern, silver and gold flickering feathers, yellow/white shank color, single type comb shape, yellow/white beak color . Based on the pattern of feathers, the female AKB is dominated by the columbian type, striated feather pattern, golden feather flickering, yellow/white shank color, single comb type and yellow/white beak color. The coefficient of diversity of high quantitative traits in male AKB is neck diameter (22.22%), comb height (18.45%) and for females is comb height (29.60%) and body weight (18.77%) . Based on the results of the second phase of the study, the average weight of DOC IMR was 24.31 grams. Mating based on the similarity of fur color, produces offspring with the same fur color as their parents. P1, P2, P3, P4 relatively the same growth pattern.
Tanggung Jawab Notaris atas Penyerahan Sertipikat Tanah Tanpa Kata Sepakat para Pihak Maygi Angga Siswantoro; Sri Astutik; Subekti Subekti
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 1 No. 3 (2024): Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v1i3.339

Abstract

In various business relationships, activities in banking, land, social activities, etc., the need for written evidence in the form of authentic deeds is increasing in line with the growing demand for legal certainty in various economic and social relationships, both at the national, regional and regional levels. and globally. Through an authentic deed that clearly determines rights and obligations, guarantees legal certainty, and at the same time it is hoped that disputes can be avoided. Even though these disputes cannot be avoided, in the process of resolving disputes, authentic deeds which are the strongest and most complete written evidence make a real contribution to resolving cases cheaply and quickly. The objectives to be achieved in the research are:To find out the qualifications of unlawful acts for the actions of a Notary who has handed over a land certificate for the object of sale and purchase without the agreement of the parties. And to find out that the Notary who submitted the Deed of Sale and Purchase without an agreement violated the notary's oath of office.Notaries have an obligation to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguard the interests of parties involved in carrying out legal actions. In accordance with the provisions of Article 85 UUJN, the sanctions that can be imposed on a Notary are verbal warning, written warning, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal. Committing other acts which are generally referred to as violations of the Notary's Code of Ethics
Legal Responsibility for Type C Mining Activities : a Study in Gondang District, Mojokerto, Indonesia Mustiko Romadhoni Putro Widodo; Dudik Djaja Sidarta; Subekti Subekti
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 1 No. 3 (2024): Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v1i3.341

Abstract

mining activities are an important sector in the extractive industry which has the potential to make a significant economic contribution. However, in Gondang sub-district, Mojokerto Regency, East Java, C excavation mining activities also face challenges in terms of legal accountability. This research aims to analyze legal aspects related to the accountability of C excavation mining business actors in the area. The research methods used are literature studies and interviews with related parties, such as local government, business actors and the community. The research results show that there are a number of legal problems related to licensing, implementation of activities, and environmental impacts. Business actors often ignore legal obligations related to business permits, environmental protection and corporate social responsibility. The monitoring and law enforcement system at the local level also still experiences obstacles which result in a lack of effective sanctions for violations. Recommendations from this research include increasing coordination between relevant parties, implementing stricter environmental audits, and stricter law enforcement to ensure compliance with applicable regulations. With these steps, it is hoped that excavation C mining activities in Gondang District can take place sustainably and provide optimal benefits without harming the environment and society.
Imposition Of Criminal Sanctions In The Case Of The Crime Of Child Abuse By A Mother Suffering From Baby Blues Syndrome: Study Decision Number 296/Pid.B/2018/Pn.Kwg Amalia Kemala Dewi; Subekti Subekti; Riska Andi Fitriono
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i2.19

Abstract

The writing of this article aims to analyze postpartum mental health disorders can be categorized as psychiatric disorders for reasons of criminal expungement and analyze the imposition of criminal sanctions in the criminal act of child abuse by mothers who suffer from baby blues syndrome in the Karawang District Court Decision Number 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. The type of research used is normative with a statutory approach and a case approach. Based on the results of research conducted by the author, it is obtained that postpartum mental health disorders can basically be used as an excuse for criminal erasure in accordance with the severity experienced. The imposition of imprisonment by the judge in the case of child abuse by a mother with mental health disorder in the verdict was not appropriate because the judge did not pay attention and consider the condition of the perpetrator of the crime who suffered from mental health disorders of a fairly severe type and level.
Kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pengawas Eksternal Berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto Hanim Faizah; Subekti Subekti; Ernu Widodo
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Maret: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i1.1338

Abstract

This thesis discusses the authority of Non-Governmental Organizations (NGOs) as external supervisors in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Mlirip Village, Jetis District, Mojokerto Regency. The purpose of this study is to analyze the extent of the role of NGOs in supervising the management of village budgets, as well as to evaluate the effectiveness and obstacles faced by NGOs in carrying out their supervisory functions. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving interviews, observations, and document analysis related to village budget management in Mlirip Village. The results of the study indicate that NGOs have the authority to supervise the planning, implementation, and accountability of the APBDes through various supervisory mechanisms, such as social audits, counseling, and advocacy. However, in practice, NGOs face various obstacles, including lack of community participation, limited resources, and bureaucratic obstacles. Nevertheless, the role of NGOs as external supervisors remains important to encourage transparency and accountability in village budget management, as well as to ensure that the village budget is used in accordance with the needs and objectives that have been set. This study is expected to contribute to the development of more effective village budget supervision mechanisms in the future. Keywords: , , ,,.
Co-Authors Agung Wahyudi Biantoro Amalia Kemala Dewi Bambang Adhi Priyambodho Budi Setyanto Chania Chania Dewandha Mas Agatya Dian Esti Pratiwi Dimas Purnayoga Rakayoni Dudik Djaja Sidarta Dudik Djaja Sidarta Edwin Hendrik Ernu Widodo Faizah, Hanim Firyaal Nabila Hartiwiningsih Hartiwiningsih M. Syahrul Borman Maygi Angga Siswantoro Muhammad Ikhsan Mustiko Romadhoni Putro Widodo Naufalin Salma Allyanisa Ngakan Putu Purnaditya Pramudya Budi Kurniawan R Ginting Restu Wigati, Restu Revinta Irma Kartikasari Rini Anggraini Riska Andi Fitriono Rusfidra rusfidra Sholichudin Sholichudin Sri Astutik Sulistyanta Sulistyanta Winarno Budyatmojo