cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 32   33   34   35   36 
Implikasi Hukum Pernikahan Digital: Analisis Status Hukum dan Keabsahan Pernikahan Online di Indonesia Savandha, Septien Dwi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk institusi perkawinan. Fenomena pernikahan digital semakin berkembang, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memaksa banyak pasangan untuk mengadakan pernikahan secara online. Namun, di Indonesia, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur keabsahan dan pendaftaran hukum pernikahan digital, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang memilih jalur ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan keabsahan perkawinan digital di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yurid-normatif, melibatkan wawancara dengan pejabat dari Dinas Agama (KUA), petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta pasangan yang telah menikah secara digital. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui kuesioner dan observasi praktik pernikahan digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan digital dapat dianggap sah secara agama jika memenuhi pilar dan persyaratan perkawinan, namun menghadapi kendala dalam aspek pencatatan administrasi. Mayoritas pasangan yang menikah secara digital mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta nikah karena tidak ada peraturan yang mengatur mekanisme pendaftaran nikah online. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pembaruan peraturan hukum perkawinan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memilih pernikahan digital. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan regulasi perkawinan digital yang lebih adaptif melalui revisi undang-undang perkawinan dan administrasi kependudukan, serta pedoman dari lembaga keagamaan untuk memastikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah secara digital.
Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Informal di Era Digital: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Administrasi Negara Suliyono, Aris
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telah melahirkan bentuk hubungan kerja baru yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja informal berbasis platform. Di Indonesia, pekerja digital seperti pengemudi transportasi daring, kurir logistik, dan pekerja lepas berbasis aplikasi berkembang pesat, namun perlindungan hukumnya masih lemah. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum tenaga kerja informal digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiolegal, melalui analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dengan manajemen platform digital, kuesioner terhadap 150 pekerja, dan observasi lapangan di beberapa kota besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pekerja digital tidak memiliki akses perlindungan sosial memadai, dengan 65% tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan 68% memperoleh penghasilan di bawah UMP. Platform digital cenderung menempatkan pekerja sebagai mitra independen, namun tetap melakukan kontrol signifikan melalui algoritma, sehingga menimbulkan grey area hukum. Peran pemerintah sebagai pelindung melalui instrumen hukum administrasi juga masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara untuk memastikan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi tenaga kerja informal digital di era transformasi digital.
Implementasi Prinsip Due Process dalam Prosedur Pembatalan Sertifikat Tanah oleh Mahkamah Agung Tjandrawinata, Raymond R
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip due process dalam prosedur pembatalan sertifikat tanah oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa sengketa pertanahan masih mendominasi perkara hukum di Indonesia, sementara sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan sering kali dibatalkan dengan alasan cacat administratif maupun perbuatan melawan hukum. Persoalan muncul karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme pembatalan sertifikat tanah oleh Mahkamah Agung, sehingga praktiknya kerap menimbulkan inkonsistensi putusan, lemahnya transparansi, dan potensi pengabaian prinsip due process. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan hakim, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), akademisi hukum, serta praktisi hukum berlisensi, disertai analisis terhadap sepuluh putusan Mahkamah Agung periode 2015–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek due process yang relatif terpenuhi adalah pemberitahuan kepada para pihak (notice) dan penyajian pertimbangan hukum rasional (reasoned judgment). Namun, hak untuk didengar (hearing), konsistensi putusan, dan transparansi persidangan masih belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip due process dalam pembatalan sertifikat tanah. Diperlukan regulasi dan pedoman teknis yang lebih jelas serta peningkatan koordinasi antara Mahkamah Agung dan BPN agar pembatalan sertifikat tanah dapat menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat.
Penerapan Pendekatan Antropologi Hukum pada Konflik Adat dan Status Hak Tanah Komunal di Indonesia Hermawan, Dwi Bambang
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik adat dan status hak tanah komunal merupakan persoalan agraria yang terus berulang di Indonesia. Tanah bagi masyarakat adat tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang melekat erat pada identitas komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan antropologi hukum dalam memahami konflik tanah komunal serta merumuskan alternatif penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus pada tiga lokasi utama: Papua, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, kuesioner, observasi partisipan, serta studi dokumentasi hukum dan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah komunal pada dasarnya bersumber dari ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum positif. Hukum adat tetap hidup dan memiliki legitimasi tinggi di tingkat komunitas, sementara hukum negara cenderung menekankan aspek administratif dan sertifikasi. Temuan ini diperkuat oleh hasil kuesioner yang menunjukkan tingginya tingkat kesepakatan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum positif merupakan solusi ideal. Pendekatan antropologi hukum terbukti mampu menjembatani kesenjangan tersebut dengan menempatkan tanah sebagai entitas multidimensi. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan agraria di Indonesia hanya dapat dicapai melalui harmonisasi hukum negara dengan hukum adat.
Tantangan dan Solusi Hukum Islam dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB): Studi Struktural dan Konseptual Haryono, Haryono
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan solusi hukum Islam dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Indonesia melalui pendekatan struktural dan konseptual. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, memadukan wawancara mendalam dengan pihak manajemen, karyawan berlisensi, dan regulator, kuesioner terhadap anggota serikat pekerja, serta observasi langsung terhadap proses perundingan PKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar pekerja masih lemah sehingga klausul-klausul PKB cenderung lebih berpihak kepada kepentingan manajemen, khususnya pada aspek upah, jam kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Mayoritas pekerja menilai PKB yang ada belum mencerminkan asas keadilan dan kerelaan bersama sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Integrasi prinsip maqasid al-syari‘ah—meliputi perlindungan jiwa, harta, dan martabat manusia—dipandang penting untuk memperkuat legitimasi PKB sekaligus menghadirkan keadilan substantif. Secara konseptual, penelitian ini menawarkan solusi berupa rekonstruksi mekanisme perundingan PKB yang lebih partisipatif, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan studi hukum Islam di bidang ketenagakerjaan, serta implikasi praktis bagi serikat pekerja, manajemen, dan regulator dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional Putri Pramesti, Ginna Novarianti Dwi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip due process dalam prosedur pembatalan sertifikat tanah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya jumlah sengketa pertanahan di Indonesia serta inkonsistensi penerapan prinsip keadilan prosedural dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris, melalui studi dokumen, wawancara mendalam dengan hakim, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), advokat, akademisi, serta masyarakat pencari keadilan, ditambah kuesioner dan observasi persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, prinsip due process sudah tercermin dalam hukum acara perdata, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan yang ditemukan meliputi keterlambatan pemberitahuan, keterbatasan akses bagi pihak yang lemah, ketidakkonsistenan yurisprudensi, serta kesenjangan antara putusan pengadilan dengan implementasi administratif di BPN. Analisis kuesioner memperlihatkan mayoritas responden menilai penerapan due process belum konsisten. Hasil observasi persidangan juga mengonfirmasi adanya ketidakseimbangan kesempatan pembelaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perbaikan diperlukan melalui konsistensi putusan Mahkamah Agung, harmonisasi regulasi, transparansi peradilan, serta peningkatan akses bantuan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
Analysis of the Influence of the Hybrid Work System on Employee Productivity and Job Satisfaction at KOMPAS Gramedia in the Journalists and Editors Division Farida, Ida
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the influence of the hybrid work system on the productivity and job satisfaction of journalists and editors at KOMPAS Gramedia. The background of the research departs from the post-pandemic global phenomenon that has shifted traditional work patterns to flexible models, as well as specific problems in the media industry that face deadline pressure, intensive coordination needs, and the risk of blurring working hours. The research method uses a quantitative approach with qualitative support. Data was collected through questionnaires of 100 respondents and interviews with a number of editors and journalists. The independent variable is hybrid work, while the dependent variable includes productivity and job satisfaction. The analysis was carried out by multiple linear regression and thematic analysis on interview data.The results of the study show that hybrid work has a significant positive effect on productivity and job satisfaction. Average productivity scores are higher than job satisfaction, indicating that location flexibility can improve performance, but job satisfaction is still constrained by digital coordination and flexible working hours. These findings show that the success of the implementation of hybrid work is not only determined by flexibility, but also by organizational policies that govern coordination and work-balance.
The Effect Of Administrative Sanctions Enforcement On The Level Of Corporate Compliance In Waste Management In The West Java Industrial Estate Haryono, Haryono
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effect of the enforcement of administrative sanctions on the level of company compliance in waste management in the West Java Industrial Estate. The problem of industrial waste management is still an important issue, considering that many companies have not fully complied with the provisions of environmental law. Administrative sanctions, which include written reprimands, government coercion, license freezes, and license revocation, are expected to be effective instruments to improve compliance. However, its effectiveness is still often questioned in practice. This study uses a quantitative approach with a cross-sectional design. Data was collected through questionnaires and interviews with 40 companies in the Bekasi, Karawang, and Cikarang industrial estates. The analysis was performed using descriptive statistics, Pearson correlation tests, and simple linear regression with the help of SPSS software. The results showed a positive relationship between the implementation of administrative sanctions and the level of compliance, but the relationship was not statistically significant. This indicates that administrative sanctions alone are not strong enough to encourage company compliance in waste management. Other factors, such as internal company commitments, economic incentives, and public oversight, are more dominant in influencing compliance. This study concludes that a combination of legal instruments, incentives, and community participation is needed to make environmental law enforcement more effective and able to support sustainable development in Indonesia.
Legal Responsibility And Environmental Impact Of Pollution By Pt Soedali Sejahtera In Pasuruan Regency, East Java Suliyono, Aris
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effect of the enforcement of administrative sanctions on the level of company This study discusses the legal responsibility and environmental impact of pollution carried out by PT Soedali Sejahtera, a textile company in Pasuruan Regency, East Java. This study is motivated by the fact that there are increasing cases of pollution in the textile industry in Indonesia which causes ecological, social, and economic losses. The research was conducted with a qualitative approach through the analysis of legal documents, community interviews, field observations, and laboratory tests on water quality. The analyzed parameters included BOD, COD, TSS, pH, and ammonia at three flow points (upstream, middle, downstream) in two different seasons. The results of the study showed a significant degradation of water quality, characterized by an increase in BOD and COD to exceed quality standards, a decrease in pH towards acidity, and an increase in ammonia levels that are potentially toxic to aquatic life. The socio-economic impact can be seen in declining agricultural productivity, increasing household clean water costs, and reduced consumer confidence in local products. From the legal aspect, the Surabaya District Court declared PT Soedali Sejahtera guilty and imposed damages of IDR 48.03 billion by applying the principle of strict liability and the principle of in dubio pro natura. This research emphasizes the importance of synergy between law enforcement, environmentally friendly technology, and community participation to realize ecological justice.
Legal Protection for Patients in Cases of Negligence of Health Workers: A Study on Private Hospitals in Indonesia Hermawan, Dwi Bambang
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cases of negligence of health workers in private hospitals raise serious problems related to legal protection for patients. This study aims to analyze the forms of legal protection available, the obstacles faced by patients, and alternative solutions in cases of medical negligence in Indonesian private hospitals. A qualitative approach with a case study design was used through in-depth interviews, observations, and document analysis at two private hospitals in West Java. The results of the study show that normative legal protection has been regulated in the 2023 Health Law and the Hospital Law, but its implementation is still weak. Informed consent is more practiced as an administrative formality, patient complaint units are less effective, and mediation mechanisms are rarely used. The main obstacles include low legal literacy of patients, the dominance of health workers in power relations, and the economic interests of private hospitals. This study emphasizes the need to improve patient legal literacy, legal-medical communication training for health workers, and optimize non-litigation mechanisms as a form of real protection. The implications of this study emphasize the importance of the active role of hospitals and the government in ensuring that patients' rights are protected, so that the social functions of hospitals can run in balance with business orientation.

Page 34 of 65 | Total Record : 649

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue