Articles
141 Documents
Peran Kepemimpinan Sebagai Pendorong Prestasi Kerja Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang
Mudhofar, Muhammad;
Gumanti, Tatang
POLITICO Vol 18, No 2 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (599.371 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v18i2.1658
ABSTRACT The success of the organization in realizing the desired goals and the ability to fulfill its social rights and responsibilities is closely related to the managerial ability of a leader. Organizational goals are easier to achieve if the leader in carrying out his duties and functions goes well. Effective leadership is very necessary in the organization, including the ability to move and influence the behavior of individuals and groups within the organization. A good leadership style is expected to encourage more competitive organizations including the ability to empower all the potential that exists in the organization to improve employeesâ work  achievement, performance allowance and work motivation. This research was carried out on employees in the Ministry of Religion Affair (MRA) in the district of Lumajang with the aim to test and analyze the influence of leadership as a driver of employee employeesâ work  achievement and increase performance allowance and work motivation. The results of hypothesis testing with Structural Equation Modeling (SEM) analysis tools show that effective leadership will be a direct driving factor in employeesâ work  achievement and indirectly affect the increase in performance allowance and work motivation.Keywords: leadership, performance allowance, motivation, employeesâ work  achievement.
KONTRIBUSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH
Said, Umar
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (519.535 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v17i1.738
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberpihakan pemerintah. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah deskriptif. Tipe kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah tipe kajian deskriptif. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa: 1). Tingginya antusiasme siswa untuk bersekolah di SMK, juga tidak dibarengi dengan kesiapan sebagian besar SMK di Kabupaten Situbondon untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang handal dan kompeten, sehingga hal tersebut pada akhirnya berdampak kurang optimalnya tujuan peningkatan sumber daya peserta didik. 2). Keberpihakan pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan SMK masih belum optimal, hal tersebut terlihat dari tidak adanya kebijakan makro berupa Peraturan Daerah (Perda) dalam pengelolaan dan pengembangan SMK. Sedangkan kebijakan secara mikro yang dilakukan oleh dinas terkait, masih belum optimal dan profesional dalam implementasinya, hal tersebut terlihat dari belum mampunya dinas pendidikan melakukan inovasi dalam pembinaan terhadap SMK.Kata Kunci: Sekolah, Pemerintah dan Sumber Daya Manusia.
PENGARUH KOMPETENSI DENGAN KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER
Siswanto, Edhi;
Zakaria, Oktavian Agyl
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (68.682 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.743
Manusia merupakan peran utama dari setiap kegiatan. Tanpa adanya manusia, semua sarana dan prasarana tidak dapat berjalan dengan maksimal demi mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia yang memadai dalam mendorong kinerja pegawai. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak faktor yang berkaitan dengan kinerja seorang pegawai, salah satunya adalah faktor kompetensi. Dalam hal ini, seorang pegawai harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang terbaik dalam dirinya. Seorang pegawai akan berkembang dan mampu bertahan dalam lingkungan persaingan yang kompetitif apabila didukung oleh pegawai-pegawai yang berkompeten dibidangnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensi dengan Kinerja Pegawai Kantor Desa Sukorambi Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengukuran data berupa statistik objektif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor desa sukorambi yang berjumlah 23orang. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik total sampling dimana jumlah sample yang digunakan sama dengan populasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor desa sukorambi kabupaten jember. Uji secara regresi menunjukkan bahwa indicator konsep diri memberikan pengaruh paling dominan, sedangkan indicator pengetahuan memberi pengaruh paling kecil. Kata kunci: Kompetensi, Kinerja Pegawai
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
Haerah, Kahar;
Wahyudi, Farisa
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.19 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.748
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi di daerah kabupaten jember. Berdasarkan hasil penelitian, efektifitas pemungutan pajak  hiburan yang terjadi di Jember di tahun 2015 mengalami peningkatan selama satu tahun tersebut tercatat bahwa lebih banyak pajak yang efektif dari pada yang tidak efektif. Dan dapat dilihat dari bukti daftar target dan realisasi selama satu tahun tersebut disitu tercatat bahwa targetnya yaitu sekitar Rp.1.050.600.000,00 juta dan realisasi. Sampai dengan akhir bulan yaitu sekitar Rp 1.111.566.807,00 juta. Pajak hiburan selama satu tahun tersebut dan efektif sanagtlah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang berada di Jember karena bias membantu pembiyaan terhadap pembangunan yang belum terealisasi. Adapun faktor-faktor yang mendukung terhadap pemungutan pajak hiburan tersebut yaitu: kesadaran wajib pajak yang meningkat, keterbukaan omset penerimaan, pemilik hiburan gambang ditemui. Kata kunci: Efektifitas, Pemungutan Pajak Hiburan
KUALITAS PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN JEMBER (Studi Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari)
Kholifah, Emy;
Hafifi, Ahmad
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (680.238 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v17i2.1004
Berdasarkan observasi oleh penulis, menemukan fakta bahwa dalam pengelolaan dan pelayanan oleh PDAM Kabupaten Jember menemukan beberapa persoalan, pelayanan, yang dianggap oleh para pelanggan masih belum optimal maka oleh karena it penulis mengambil topik kajian tentang kualitas pelayanan di PDAM jember, studi kasus Di Kelurahan Sumbersari. Metode yang digunakan dalam kajian pustaka ini adalah diskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa: 1). Keandalan (reliability) PDAM Kabupaten Jember tidak signifikan bagi kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Jember. 2). Daya tanggap (responsiveness) PDAM Kabupaten Jember tidak signifikan bagi kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Jember. 3). Jaminan (assurance) PDAM Kabupaten Jember tidak signifikan bagi kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Jember, dan 4). Emphaty (kepedulian) PDAM Kabupaten Jember tidak signifikan bagi kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Jember. Kata kunci: Kualitas dan Pelayanan
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER
Haerah, Kahar
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (803.413 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v17i2.979
From the results of research conducted shows that the small tax revenue from the tax sector of hotels and restaurants caused by several factors including: still lack of counseling or socialization to the taxpayers; lack of taxpayer awareness; lack of administrative efficiency and high cost of collection.To improve the local tax revenues, especially from the hotel and restaurant tax sector, the choice of strategy that can be done by Jembber regency government are: (a) to optimize Hotel Tax and Restaurant Tax Intensification and Taxation Program; (b) performing hotel taxpayer checks and restaurant taxes effectively; (c) maximizing the utilization of the network of tax information service system; (d) increasing extension to taxpayers; (e) increasing the taxpayer's human resources and the local tax apparatus; (f) improve administrative efficiency and reduce collection costs; (g) enhance cooperation with businesses and communities by preparing all the facilities of hotels and restaurants more attractive; (h) grow regional economy, increase foreign exchange, and provide job opportunities that can improve the welfare of the wider community; (i) enhance cooperation and coordination with hotel and restaurant entrepreneurs and other concerned parties to co-manage and maintain security and order; (j) improve coordination Among all tax apparatus; (k) the application of online taxes; and (l) to intensively socialize hotel tax and restaurant tax policies.Keywords: Strategy, Local Original Income, Hotel and Restaurant Tax
MEKANISME PENYALURAN TENAGA KERJA DI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONDOWOSO
Ansori, Abu Ayub;
Angin, Ria
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.286 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v18i1.1376
Abstrak           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran tenaga kerja Di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, mekanisme penyaluran tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas PM, PTSP dan Naker Kabupaten Bondowoso masih menghadapi kelemahan.Kelemahan tersebut seperti pelayanan pembuatan kartu tanda pencari kerja masih manual, penyebarluasan informasi kepada masyarakat belum terselenggara dengan baik, pelatihan kerja belum cukup optimal.Kelemahan-kelemahan inilah yang menyebabkan proses penyaluran terhadap tenaga kerja menjadi terhambat dan tenaga kerja tidak dapat tersalurkan seluruhnya. Kata kunci: mekanisme penyaluran tenaga kerja  AbstractThis study aims to determine the mechanism of employment in the Department of Investment, Service Integrated One Door and Labor Bondowoso Regency. Based on the results of research in the field, the mechanism of labor disbursement conducted by the Office of PM, PTSP and Naker Bondowoso still faced weaknesses. The weaknesses such as the service of making job seeker registration card is still manual, dissemination of information to the community has not been held properly, It is these weaknesses that cause the process of disbursement of labor to be inhibited and the labor can not be channeled entirely.Keywords: mechanism, distribution of labor
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015
Basuki, Andik;
Sasongko, Sasongko;
Sunarko, Bagus Sigit
POLITICO Vol 18, No 2 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (134.432 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v18i2.1654
AbstractImplementation of ADD policies, by making development programs, and community empowerment integrated with the APBDes program. The ADD program planning is carried out in a participatory manner along with the APBDes planning by involving the community through the musrenbangdes. Even reporting on the use of ADD funds is done simultaneously with the APBDes reporting. Meanwhile, this study found that the success of implementing ADD policies is determined by the content and context of the policies and implementers who implement the ADD program. In addition, the success of policy implementation also looks at the impact on the community as a policy target group.Key words: Implementation of ADD policy
INOVASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUWANGI
Adawiyah, Putri Robiatul
POLITICO Vol 18, No 2 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.566 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v18i2.1659
Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui inovasi dan pelayanan apa saja yang ada di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, serta mengetahui bagaimana proses pelayanan publik terkait waktu, persyaratan, prosedur dan biaya. Mengetahui  keunggulan dan inovasi dari Mall Pelayanan Publik, mencari perbedaan metode pelayanan satu atap dan satu pintu dengan pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.Kata Kunci: Inovasi, Mall Pelayanan Publik.                                                                                      Abstract This research was purposed to find out what innovations and services are available at Banyuwangi Public Service Mall, as well as how public service processes are related to time, requirements, procedures and costs. Knowing the advantages and innovations of the Public Service Mall, looking for one-stop and one-door service information with services available at Banyuwangi Regency Public Service Mall.Keywords: Innovation, Public Service Mall.
KONFLIK DALAM PENERTIBAN ASET MILIK PT. KERETA API JEMBER (Studi Deskriptif Relokasi Masyarakat di Sekitar Stasiun Jember Tahun 2014)
Siswanto, Edhi;
Putra, Moch Rizky Deria
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (684.627 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v17i1.739
Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial. Sehingga konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu. Salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan hingga saling menjatuhkan. Sejak tahun 2008, PT. KAI mulai melakukan penertiban rumah dinas yang berjumlah sekitar 16.494 di Jawan dan Sumatra. Penertiban ini mengalami kendala bahkan menimbulkan kericuhan disejumlah tempat. Mulai dari perubahan bentuk usaha perkeretaapian masing meninggalkan sejumlah masalah, terkait dengan asset tetap berupa tanah dan rumah di atasnya, yang masih belum jelas status hukumnya. Permasalahan hukum tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan antara PT. KAI (Persero) dan penghuninya, yang intinya terletak pada belum jelasnya status hukum atas asset tetap berupa tanah dan rumah di atasnya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui kebijakan pemerintah terkait dengan konflik relokasi masyarakat di area rel kereta api dan mengetahui dampak atas kebijakan bagi masyarakat di area rel kereta api. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dan observasi secara langsung ke lokasi penelitian.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan konflik relokasi masyarakat di area rel kereta api yaitu memberikan kompensasi maupun lahan pengganti dari rumah dinas ataupun aset negara berupa tanah. Tetapi kebijakan pemerintah tersebut juga memiliki dampak bagi masyarakat di area rel kereta api yaitu kurangnya kejelasan tempat tinggal dan kurangnya biaya ganti rugi. Kata Kunci : Konflik Penertiban, Aset, PT. Kereta Api.