cover
Contact Name
POLITICO
Contact Email
politico.jurnal@unmuhjember.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ria.angin@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
POLITICO
ISSN : 18296696     EISSN : 25494716     DOI : -
POLITICO merupakan media publikasi ilmiah bagi para dosen dan mahasiswa melalui penelitian dan artikel tulisan karangan ilmiah tentang hasil penelitian, survei dan telaah pustaka yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu politik.
Arjuna Subject : -
Articles 141 Documents
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI DAN ASPIRASI POLITIK DI TINGKAT PEMERINTAHAN DESA (THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN PARTICIPATION AND POLITICAL ASPIRATION IN THE VILLAGE GOVERNMENT LEVEL) Wicaksono, Itok
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.312 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i2.1001

Abstract

The results of the research indicate that community participation in the election of village heads in the three villages studied is always higher than the participation of the community in the other elections held in the village. The main reason for this is the familiar local figure and there is no denying the involvement of other parties who are often referred to as bebotoh in the Village Head Election. The results of this study also indicate that there is a large mass-based political party in each village (research location) but does not participate in the process of influencing influence on the title of Village Head Election. The political party is the National Awakening Party, almost never participating in the battle of Village Head Election in the village of Sruni, Kawang Rejo Village or in Selodakon Village.Keywords: Political Parties, Political Participation, Political Aspirations and Village Governance
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI BONDOWOSO) Kuzairi, Untung; Yuswadi, Hary; Budiharjo, Agus; Patriadi, Himawan Bayu
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.275 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i2.881

Abstract

Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara permasalahan mutu pelayanan kesehatan, ditemukan fakta lapangan di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun 2016 bahwa pencapaian indikator SPM RS masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan rumah sakit Tipe B dan standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan SPM RS di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber-sumber, disposisi (sikap) dan ego sektoral. Dari sekian faktor yang ada, faktor yang paling banyak peranannya dalam menghambat implementasi di rumah sakit ini yaitu ego sektoral pada pelayanan medis. Ego sektoral terbentuk dari pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) medis. Ego sektoral tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan beberapa hal meliputi gaya kepemimpinan yang mendukung dan penerapan prinsip transparansi, peran inidividu dengan membangun komunikasi intepersonal dan menerapakan manajemen pengelolaan konflik, serta nilai dan sikap dengan menerapkan budaya organisasi yang mendukung dan menumbuhkan motivasi individu untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SPM. Ego sektoral pelayanan kesehatan mengacu pada adanya rasa yang berlebihan dari suatu hubungan kerja di pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal inilah yang kemudian menyebabkan implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso tidak berjalan dengan baik.Kata kunci: Rumah Sakit, SPM, Implementasi, Ego Sektoral
HUBUNGAN KOMUNIKASI MASSA PEMERINTAHAN MELALUI RADIO DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN DESA (Studi Radio Desa di Desa Sempu Kecamatan Sempu Banyuwangi) Syahputra, Rofy Meida; Kholifah, Emy
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.567 KB) | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1368

Abstract

Abstrak:Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan kajian, dapat disimpulkan bahwa Radio Desa yang ada di Desa Sempu memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa, hal tersebut disebabkan oleh karena radio desa dipersepsikan positif, baik secara informasikan yang diberikan oleh Radio Desa dan acara yang disuguhkan oleh radio desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak pada partisipasi masyarakat desa, sehingga Radio Desa sudah memerankan diri sebagai komunikasi massa, hal tersebut terbukti dari 7 varibel pertanyaan, dan 7 pertanyaan terkait dengan partisipasi masyarakat desa. selanjutnya berdasarkan mayoritas jawaban responden terhadap semua pertanyaan memberikan penjelasan bahwa keberadaan Radio Desa memiliki dampak atau hubungan signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Sempu.Kata kunci: Komunikasi Massa, Radio Desa, dan Partisipasi Masyarakat  Abstract:Based on the results of data analysis and discussion of the study, it can be concluded that the existing Village Radio in Sempu Village has a relationship to the participation of the community in village activities, it is caused by the village radio perceived positively, both informed given by Village Radio and the event presented by village radio in accordance with the needs of the community and have an impact on the participation of village communities, so that Radio Desa has acted as mass communication, as evidenced by 7 questions variables, and 7 questions related to the participation of village communities. then based on the majority of respondents answers to all questions provide an explanation that the existence of Radio Desa has a significant impact or relationship on increasing community participation in the Village Sempu.Keywords: Mass Communication, Village Radio, and Community Participation
PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS KESEHATAN Sama’i, Sama’i; Yuswadi, Hary; Toha, Akhmad; Sutomo, Sutomo
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.901 KB) | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1650

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan.Adanya fenomena peserta BPJS Kesehatan tidak dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.Permasalahannya adalah bagaimana pelayanan kesehatan RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik purposive, kemudian data dianalisis dan diuji keabsahannya.Hasil penelitian menunjukkan pelayanan kesehatan RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas kepesertaannya.Namun peserta BPJS Kesehatan tidak dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan karena peserta BPJS Kesehatan menjadi peserta pada saat sudah masuk rumah sakit, sehingga kepesertaannya masih belum berlakuatau masih dalam masa tunggu atau waiting periode.Kata Kunci: Pelayanan kesehatan, Jaminan kesehatan, Kepesertaan BPJS Kesehatan.ABSTRACTThe purpose of the study was to explain the health services provided by RSD dr. Soebandi to BPJS Health participants related to the utilization of health facilities. The existence of BPJS Health participant phenomenon can not utilize health service facility. The problem is how RSD health service dr. Soebandi to BPJS Health participants in utilizing health service facilities. The research method used is qualitative research, with purposive technique, then the data is analyzed and tested its validity. The results showed that RSD health service dr. Soebandi to BPJS Health participants in utilizing health service facilities in accordance with the membership class. However, BPJS Health participants can not utilize health service facilities because BPJS Health participants become participants when they are hospitalized, so the membership is still not valid or still in waiting period or waiting period.Keywords: Health services, Health insurance, BPJS Health Membership.
PENGARUH INTERAKSI PEMERINTAH, BURUH DAN PELAKU USAHA TERHADAP PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (STUDY KASUS DI KABUPATEN JEMBER) Kholifah, Emy; Sadiah, Nor Eviatul
POLITICO Vol 18, No 2 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.974 KB) | DOI: 10.32528/politico.v18i2.1656

Abstract

ABSTRAKInteraksi adalah salah satu syarat untuk terjadinya aktivitas antara individu yang satu dengan individu yang lain individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Upah adalah penghargaan atas hasil kerja pekerja suatu perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam hal pengupahan perlu adanya suatu aturan yang jelas dan proses yang jelas sebelum upah itu ditetapkan. Dengan adanya uraian tersebut maka penulis ingin meneliti proses yang terjadi sebelum upah tersebut di tetapkan dengan judul: Pengaruh Interaksi Pemerintah, Buruh dan Pelaku Usaha Terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan antara lain: mengetahui bagaimana pengaruh interaksi pemerintah, buruh dan pelaku usaha terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten. Teori yang dipergunakan adalah teori interaksi sosial, jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan lokasi penelitian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, pengumpulan data menggunakan metode kuisoner dan wawancara. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: adanya pengaruh interaksi pemerintah, buruh dan pelaku usaha pada penetapan upah minimum kabupaten sehingga pada proses penetapan upah minimum kabupaten terjalin kejasama atau interaksi yang baik antara tiga unsur tersebut. Sehingga penetapan upah minimum kabupaten berjalan dengan baik setiap tahunya meskipun ada masalah – masalah yang timbul. Akan tetapi pemerintah mampu menyelesaikan masalah yang timbul sehingga setiap tahunnya dapan menetapkan upah minimum kabupaten.Kata Kunci: Interaksi Pemerintah, Buruh dan Pelaku Usaha, Penetapan Upah Minimum Kabupaten ABSTRACTInteraction is one of the requirements for the occurrence of activities - anatara activities inidividu one with other individuals or individuals with the group. Wages are a reward for the work that workers do for a company where they work. In the case of wages there needs to be a clear rule and a clear process before the wages are fixed. With the description, the authors want to examine more deeply about the process that occurred before the wage is set and pour it further in the form of a thesis entitled: Influence Interaction Government, Labor and Business Actors to the determination of District Minimum Wage in Jember District. This study aims are: To know how the influence of government interaction, laborers and business actors to the determination of District Minimum Wage. The theory used is the theory of social interaction, the type of research using quantitative descriptive method with the location of research Department of Manpower Jember district, data collection using questionnaire and interview methods. From the research result show that: the influence of interaction of government, laborer and business actor in determination of minimum wage determination of kabuptaen so that in process of determination of minimum wage of district is established cooperation or good interaction between three element. So the determination of the district minimum wage goes well every year despite the problems that arise. However, the government is able to resolve the problems that arise so that each year it can set the district minimum wage.Keywords: Government Interaction, Labor and Business Actors, Determination of Regency Minimum Wage
PERAN JEMBER FASHION CARANAVAL (JFC) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN JEMBER (SEKTOR PARIWISATA 2011-2015) Angin, Ria; Balafif, Berry
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.509 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i1.736

Abstract

Pengembangan kepariwisataan di Indonesia saat ini sudah banyak mengalami kemajuan. Tidak hanya di daerah – daerah kota besar tetapi juga pengembangan kepariwisataan sudah masuk ke daerah – daerah kabupaten yang ada di indonesia. Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia dipastikan memiliki banyak laut yang tersebar diseluruh Nusantara,dari Sabang sampai Marauke.Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember awalnya dikenal sebagai Kabupaten dengan penghasil sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Jember juga memiliki kekayaan alam yang dijadikan tempat wisata oleh pemerintah setempat seperti, Watu Ulo, Pantai Papuma, Agro Gunung Gumitir, Rembangan dan lain sebagainya. Pemanfaatan kekayaan wisata alam tersebut sesungguhnya mampu untuk mendatangkan wisatawan agar berkunjung ke Kabupaten Jember, tetapi jika kita hanya berdiam diri didalam sektor pariwisata alam, tentunya terdapat wisata alam yang lebih baik dari Jember seperti Bali, Banyuwangi, dan kota – kota lainnya. Saat ini Jember memiliki satu produk wisata berbasis ekonomi kreatif yang sudah mendunia, Jember Fashion Carnaval. JFC merupakan salah satu produk lokal Jember (wisata budaya ekonomi kreatif) yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat yang juga termasuk naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. JFC merupakan perpaduan antara produk fashion dan karnaval pertama di Indonesia, tak heran banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang berkunjung setiap tahunnya ke Jember, sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daeah kabupaten Jember. Selain itu JFC juga mampu menaikkan jumlah setoran pajak hotel dan pajak restoran, sebab para pengunjung wisatawan lokal maupum mancanegara akan menginap di hotel – hotel yang ada di Jember serta akan melakukan wisata kuliner mencicipi segala panganan khas yang ada di Kabupaten Jember. JFC juga memiliki tujuan agar mampu meningkatkan perekonomian rakyat kabupaten Jember dan mengangkat nama Jember ditingkat dunia. Kata kunci: Peran, Jember Fashion Carnaval, Pendapatan Asli Daerah.
KEBIJAKAN PENINGKATAN PROFESIONALISME DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS V SD NEGERI ROWOSARI 03 KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER Tohadi, Tohadi
POLITICO Vol 17, No 1 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.125 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i1.741

Abstract

Peningkatan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Media Gambar pada Siswa Kelas V SD Negeri Rowosari 03 Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Rowosari 03 Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun Ajaran 2016/2017, dikarenakan adanya permasalahan yaitu hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada pokok bahasan Ciri ciri Mahluk Hidup  masih rendah. Melalui media gambar permasalahan ini dicoba untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar tentang ciri  ciri mahluk hidup melalui penggunaan media gambar pada siswa kelas V SD Negeri Rowosari 03 Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun Ajaran 2016/2017. Prosedur penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus langkah-langkah dalam setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing) dan refleksi (reflecting). Pada tahap observasi observer dan peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran melalui penggunaan media gambar pada pelajaran IPA. Hasil belajar siswa pada tes akhir presentasi siswa tuntas belajar pada kondisi awal 55,18%  menjadi 68,18% pada siklus I dan meningkat menjadi 86,36%  pada siklus II. Nilai rata-rata juga mengalami peningkatan dari 57,50 pada kondisi awal menjadi 64,09 pada siklus I dan pada siklus II 70,00.Kata kunci: Media gambar, ciri ciri mahluk hidup, hasil belajar.
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENANGGULANGGI ANAK JALANAN. (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER). Nusanto, Baktiawan; Toni, Toni
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.532 KB) | DOI: 10.32528/politico.v16i2.746

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Masalah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember. dan untuk menganalisis penerapan Peran Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember (PERDA ) No 8 Tahun 2015. Tipe penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Diskriptif dengan metode pendektan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan nantinya. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yakni mencakup:Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan studi Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Tentang Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan ANJAL/Anak Jalanan,berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember NO 8 Tahun 2015 Sudah meulai mendpat titik terang khusunya dalam pembinaan ANJAL/Anak Jalanan. Kesimpulan yang kedua, perlindungan ANJAL/ Anak Jalanan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, (Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002). Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.Kata kunci: Upaya, Anak Jalanan
PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER (HANDLING PROGRAMS OF HOMELESS AND BEGGAR) IN JEMBER DISTRICT) Nusanto, Baktiawan
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.991 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i2.1002

Abstract

number of homeless and beggars in Jember District tend to increase from year to year. In addition to the lack of social service in the implementation of homeless and begging programs, the increasing number of homeless and beggars is also caused by the increasing number of poverty in Jember regency. Until 2015 the number of homeless and beggars in Jember Regency reached 801 people.In the effort to handle the problem of homeless and beggars, the Jember District Social Service has implemented various programs including: (1) Social education in homeless place and beggars are located; (2) Family empowerment, basic needs fulfillment, health and education services, employment and family income; (3) Establish postal service posts and beggars to provide consultation, data collection, networking, referrals for homeless and beggars to be followed up by the rehabilitation process; (4) Conducting Raids in places where homeless and beggars are often located. The raids were conducted after social counseling was initiated to recruit homeless and beggars who were temporarily housed in a shelter barracks before being sent to social rehabilitation centers; (5) Optimizing UPTD functions Liposos and NGOs dealing with homeless and beggars; (6) Cooperation with the business world in order to employ the homeless and beggars.Keywords: Handling Program, Homeless and Beggar
PERSEPSI PENYANDANG DIFABEL A (TUNA NETRA) TERHADAP PENTINGNYA PELATIHAN PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN BANYUWANGI Adawiyah, Putri Robiatul
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.965 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i2.882

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah persepsi Penyandang Difabel A (Tuna Netra) terhadap pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula di Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa para penyandang Difabel A (Tuna Netra) sangat membutuhkan diadakan pelatihan Pemilih Pemula di Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan nantinya akan diadakan Pelatihan Pemilih Pemula yang diperuntukkan khusus bagi penyandang Difabel A (Tuna Netra) usia pemilih yang masih belum pernah mengikuti pemilhan umum mereka dapat memahami proses pemilihan eksekutif dan legislatif, dan kedepannya turut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih dan dipilih,  serta mengenal para calon eksekutif dan legislatif yang akan mereka pilih beserta visi misi dan program kerjanya.Kata Kunci: Persepsi, Pelatihan Pemilih Pemula

Page 4 of 15 | Total Record : 141