Articles
3,645 Documents
<![CDATA[MANAJEMEN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI TANA TORAJA ]]>
<![CDATA[Endah Mawarny]]>;
<![CDATA[Ma’fiyah Ma’fiyah]]>;
<![CDATA[Yunus Yunus]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2296
<![CDATA[Penelitian ini menggambarkan posisi guru pendidikan agama Islam di masyarakat minoritas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan pedagogis. Sumber data untuk penelitian ini adalah dari hasil wawancara, yang diwawancarai adalah ketua dewan, kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terkait literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Melalui perencanaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan pelaksanaan menurut rencana kepala sekolah dapat dilihat pada aspek-aspek berikut: 1)Persepsi keberhasilan dapat dilihat dari praktek atau pelaksanaan rencana kepala sekolah terkait dengan pendidikan agama, tidak ada larangan siswa muslim untuk berdoa, bahkan beberapa sekolah menyelenggarakan upacara keagamaan. 2). Kesuksesan sosial dilihat dari faktor-faktor yang ditemukan di lapangan yaitu hubungan guru-murid yang terkesan akrab tanpa membedakan satu sama lain. Strategi sekolah untuk memberikan pemahaman keagamaan kepada siswa muslim selain pendidikan sekolah adalah dengan mengadakan pertemuan keluarga untuk menjalin kontak dengan tokoh lintas agama, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan dan melalui pendekatan sosial dan budaya serta mengelola satuan pendidikan untuk menerima semua siswa yang ingin untuk bersekolah di Toraja Utara tanpa persyaratan khusus dan memberikan layanan kepada siswa tanpa memandang suku dan agama.]]>
<![CDATA[ERRORS ANALYSIS IN THE STUDENTS’ PROCEDURE TEXT ]]>
<![CDATA[Akmal Akmal]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Sirait]]>;
<![CDATA[Suparmadi Suparmadi]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2297
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada studi linguistik dengan menganalisis kesalahan kemampuan siswa dalam menulis komposisi prosedur bahasa Inggris. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan berdasarkan objeknya seperti orang atau benda secara lebih rinci. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan lebih mendalam dalam menjawab permasalahan pembelajaran dengan mewawancarai siswa. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Royal University di Kisaran. Objek penelitiannya adalah teks prosedur siswa yang dibuat ketika mereka diberi tugas. Kesalahannya tidak terlalu banyak, namun hanya sedikit kesalahan dalam penulisan atau posisi. Kesalahan yang terjadi dalam penulisan bahasa inggris dikarenakan siswa tidak mempunyai tata bahasa dasar bahasa inggris pada saat duduk di bangku SMP dan SMA sehingga mereka menulis teks prosedur berbasis internet google untuk mentranslate dari bahasa indonesia ke bahasa inggris sehingga diksinya kata-kata yang tidak sesuai dengan teks.  ]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP HASIL BELAJAR PAI ]]>
<![CDATA[Subhan Fadli]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2298
<![CDATA[Penelitian ini mengambarkan media sosial terhadap prestasi belajar pendidikan agama islam Penelitian ini menggunakan penelitian ex-post facto artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian atau fakta yang dipersoalkan telah berlangsung sebelumnya tanpa ada perlakuan dari peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis metode, yaitu: Angket, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perkembangan penggunaan media sosial pada siswa Kelas IX SMPN Malangke. Perkembangan penggunaan media sosial dikalangan siswa digunakan untuk mencari teman terbaru dan sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan teman lainnya yang jaraknya jauh. Namun demikian sangat mempengaruhi pembelajaran di kelas. 2) Hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas IX SMP Negeri Malangke . Hasil belajar PAI di kelas IX sangat menurun prestasinya dikarenakan nampak negatif media sosial sehingga berpengaruh terhadap nilai-nilai belajar PAI. 3) Penggunaan media pada siswa Kelas IX SMP Negeri Malangke ? mempunyai pengaruh yang negatif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan analisis statistik dengan uji t. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai thitung > ttabel ( 7,942 > 2,042 ) maka H0 ditolak, artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara manajemen sekolah terhadap kedisiplinan siswa. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial pengaruh yang negatif terhadap hasil belajar siswa kelas IX SMP Negeri Malangke.]]>
<![CDATA[PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Luqman Hakim]]>;
<![CDATA[Gregorius N. Masdjojo]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2299
<![CDATA[Perubahan paradigma Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) menjadi institusi penghasil pendapatan menjadikan perubahan tata kelola. SMK yang dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai kini bergeser karena hasil proses pendidikannya mampu dihargai dan diperhitungkan sebagai penambah pendapatan sekolah. Usulan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK dirasa kurang tepat dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih banyak guru akan lebih terbebani untuk proses pengelolaannya. Usaha Mandiri (USMAN) SMK merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengedepankan fleksibilitas BLUD tetapi dengan administrasi yang lebih sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SDM terhadap pengelolaan keuangan USMAN. Penelitian ini merupakan korelasional dengan tujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Dari seluruh total pupulasi sebanyak 420 orang, terkumpul 320 sampel dengan rincian 72 Kepala Sekolah, 121 Koordinator USMAN, 127 Bendahara USMAN. Hasil penelitian membuktikan bahwa SDM, merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan USMAN. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut harus selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan supaya pengelolaan keuangan USMAN lebih baik.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM EKONOMI DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PEMBAHARUAN TERBARU TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>;
<![CDATA[Erwin Syahputra]]>;
<![CDATA[Ari Dermawan]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2300
<![CDATA[Regulasi Informasi Transaksi Elektronik di Indonesia berkedudukan hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi secara digitalisasi beregak mendukung perekonomian suatu negara. Untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dilakukan 3 (tiga) perubahan pada UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana  pentingnya UU informasi transaksi elektronik di Indonesia, dan bagaiman pembaharuan terbaru UU informasi transaksi elektronik di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta hukum yang berlaku. Hasil penelitian menemukan bahwa negara telah turut peran aktif dalam ekonomi sehingga dilakukan pembaharuan  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 menjadi pondasi peran aktif kedudukan hukum bisnis di Indonesia terkait pentingnya UU ITE di Indonesia. Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan yaitu menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikâ€, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; dan menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Yusuf Hanafi Pasaribu]]>;
<![CDATA[Zetria Erma]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2301
<![CDATA[Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan pengasuh, orang tua, pasangan. Pokok permasalahannya yaitu, pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga Tindak kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi, faktor sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan secara langsung mempengaruhi individu dalam masyarakat dan keluarga, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa hukuman kurungan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam bahwa Undang-Undang tersebut menjadi landasan utama dalam pemberian hukuman bagi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN SERTIFIKASI WAKAF: TANTANGAN DAN PROSPEK PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ismayanti Ismayanti]]>;
<![CDATA[Muh. Noval Waliyuddinsyah]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2302
<![CDATA[Sertifikasi wakaf sangat penting untuk dilakukan, karena melihat potensi yang besar pada pengelolaanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan prospek pengembangan wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dengan data sekunder. Hasil kajian ini untuk tantangan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, birokrasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya. Kemudian prospek sertifikasi wakaf yaitu peningkatan sosialisasi, simplikasi prosedur, penguatan kapasitas institusi dan kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga Masyarakat. ]]>
<![CDATA[DRAMATURGI: PERJALANAN KEHIDUPAN IBU DARI SEORANG ANAK DISABILLITAS CEREBRAL PALLSY ]]>
<![CDATA[Khoirin Zunia Maryanti]]>;
<![CDATA[Ramadhanita Mustika Sari]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2303
<![CDATA[Hak asasi manusia adalah milik semua orang yang ada di negara ini, termasuk didalam nya adalah anak dengan disabilitas. Berbagai hak ini di peroleh secara otomatis sejak dilahirkan biarpun terlahir sebagai anak disabilitas. Terdapat 5 jenis disabilitas sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang penyandang disabilitas, salah satunya adalah penyandang disabilitas Cerebral Pallsy. Dalam perjalanannya merawat anak dengan Cerebral Pallsy tidaklah mudah, hal ini dirasakan oleh salah seorang ibu yang memiliki anak disablitas tersebut. Hal ini coba penulis lihat keseharian nya dengan menggunakan teori dramaturgi yang kemudian terlihat front stage dan juga back stage dari proses kehidupan ibu dengan anak disabilitas Cerebral Pallsy.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ASET TANAH VIRTUAL DALAM METAVERSE PERSPEKTIF KONTRUK HUKUM MUAMALAT ]]>
<![CDATA[Susi Rukmini]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2304
<![CDATA[Metaverse adalah eksistensi virtual yang secara eksplisit dirancang menyerupai dunia nyata dengan memanfaatkan internet. Di dalam metaverse, tanah virtual adalah jenis properti yang pemiliknya memiliki wewenang dan hak untuk mengelolanya. Di dunia nyata, tanah biasanya berbentuk fisik dan memiliki lokasi geografis tertentu. Namun, tanah virtual di metaverse tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki fungsi yang sebanding. Nilai hak kepemilikan dan nilai ekonomi fundamental dipertaruhkan, karena tanah virtual tidak memiliki bentuk fisik, yang merupakan indikasi aset tak berwujud. Sangat penting untuk melakukan pembahasan yang lebih menyeluruh terhadap status aset tanah virtual dalam konteks kontruk hukum muamalat mengingat ini merupakan konsep baru. Pendekatan yuridis normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Aset tanah virtual dalam metaverse ditetapkan sebagai aset tidak berwujud dan dapat diklasifikasikan sebagai harta yang sah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa konsep properti terbatas pada dzat fisik. Akibatnya, aset tanah virtual tidak dianggap sebagai harta yang sah, terlepas dari kegunaannya. Pada saat yang sama, aset tanah virtual diklasifikasikan sebagai properti dan kepemilikannya dianggap sah sesuai dengan konsep properti sebagaimana didefinisikan oleh jumhur ulama (Imam Hanbali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki).]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 74/ PID.SUS-TPK/2022/PN.BNA) ]]>
<![CDATA[Delfiandi Delfiandi]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>;
<![CDATA[Wessy Trisna]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Smart Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2305
<![CDATA[Abstract: Restoring state financial losses due to corruption is a reform step that needs to be implemented. The research formulation of this thesis is the concept of recovering state financial losses in cases of criminal acts of corruption based on the anti-corruption legal regime in Indonesia; whether the return of state financial losses in the criminal act of corruption in misappropriation of village funds by the Village Head can be considered as a reason to remove the corruption crime if it is carried out before the investigation; and what is the analysis of the judge's considerations and decisions that sentenced the accused Village Head even though he had recovered state financial losses in the Banda Aceh District Court decision Number 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA. This type of research is normative legal research, descriptive in nature. The approaches used are the statutory approach and the case approach. The data used is secondary data, which was collected using library study data collection tools, using document study techniques. Methods of qualitative data analysis and deductive conclusion drawing. The research results concluded that the concept of returning state financial losses in the anti-corruption legal regime in Indonesia is an effort to uphold justice. Keywords: Corruption, Recovery Of State Financial Losses, Village Funds Abstrak: Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi merupakan langkah reformasi perlu diberlakukan. Rumusan penelitian tesis ini yaitu bagaimana konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan rezim hukum anti korupsi di Indonesia; apakah pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi penyelewenangan dana desa oleh Kepala Desa dapat dianggap sebagai alasan untuk menghapus pidana korupsi jika dilakukan sebelum penyidikan; dan bagaimana analisis pertimbangan dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Kepala Desa meskipun telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan alat pengumpulan data studi pustaka, dengan teknik studi dokumen. Metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam rezim hukum anti korupsi di Indonesia merupakan upaya untuk menegakkan keadilan Kata kunci: Dana Desa, Korupsi, Pengembaian Kerugian Negara ]]>
