cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Sapta
Contact Email
saptaandy@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppm_stmik@royal.ac.id
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH
Published by Smart Education
ISSN : 26154307     EISSN : 26153262     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Journal of Science and Social Research is accepts research works from academicians in their respective expertise of studies. Journal of Science and Social Research is platform to disclose the research abilities and promote quality and excellence of young researchers and experienced thoughts towards Change for Development. The journal releases on February and July.
Arjuna Subject : -
Articles 1,452 Documents
 22   23   24   25   26 
HAK TERSANGKA DALAM MEMINTA BUKTI OTOPSI (VISUM ET REPERTUM ) TERHADAP KORBAN PEMBUNUHAN Shalsabila Putri Maharani; Fachrunnisa Windi Marpaung; Fauziah Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1190

Abstract

Abstract: Proof is very important in revealing a truth in a criminal court. Proof is the main stage in determining the criminal trial process considering that at this stage of proof it will be determined whether or not a defendant has committed a criminal act as charged by the public prosecutor. In order to find and collect evidence in criminal cases, the police are tasked with investigating the accused in this case for ongoing criminal acts, to find out the rights of suspects in obtaining autopsy evidence for murder victims. Qualitative research which has a realistic descriptive nature, the writer can understand and see a view and put ideas around what happened in fact and empirically. In the case of a suspect being accused of committing a murder, the suspect can collect as much evidence as possible to prove his innocence. As explained in Article 133 of the Criminal Procedure Code, Visum et Repertum is included in the category of expert testimony. The suspect also has the right to know what the visum et repertum contents of the victim is and the suspect also has the right to have any information related to the legal issues that have befallen him. The suspect can ask the investigator/police for the contents of the post mortem.Keywords:The rights of the suspect;visum et repertum;crime of murder Abstrak: Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkapkan suatu kebenaran di dalam pengadilan pidana. Pembuktian merupakan tahap utama dalam menentukan proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti kasus tindak pidana Kepolisian bertugas menyelidiki terdakwa dalam kasus tersebut atas tindak pidana yang berlangsung, untuk menemukan hak-hak tersangka dalam mendapatkan bukti otopsi terhadap korban pembunuhan. Penelitian kualitatif dimana memiliki sifat deskriftif yang realistis, penulis dapat memahami dan melihat sebuah pandangan serta menuangkan ide ide dikeliling yang terjadi secara fakta dan empiris. Dalam hal tersangka secara tertuduh melakukan pembunuhan, tersangka dapat mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 133 KUHAP, Visum et Repertum termasuk kedalam kategori keterangan para ahli. Tersangka juga mempunyai hak untuk mengetahui apa isi visum et repertum korban dan tersangka juga mempunyai hak dalam setiap informasi yang berkaitan dengan permaalahan hukum yang menimpanya. Tersangka dapat meminta isi visum terebut kepada pihak penyidik / polisi.Kata kunci: Hak-hak tersangka;Visum Et Repertum;Tindak Pidana Pembunuhan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP MEDAN SELATAN Daniel Jahibul Syalom Lumban Gaol
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1166

Abstract

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah demi mendukung pembangunan daerah tersebut adalah melalui pemungutan pajak yang dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Masalah yang muncul dalam implementasinya di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di SAMSAT Medan Selatan adalah realisasi PAD dari kebijakan pemutihan ini tahun 2020 belum tercapai optimal dari target yang ditetapkan. Sehingga peneliti ingin melihat kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemutihan agar tujuan peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor tercapai. Untuk mengecek keabsahan data dilakukan teknik triangulasi sumber dan teknik yakni membandingkan dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja UPT SAMSAT Kantor Medan Selatan dalam menegakkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dianalisis dengan menggunakan model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn, yang memperhitungkan enam variabel yang terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Terlepas dari kemajuan, masih ada tantangan untuk memberlakukan kebijakan. Kegiatan yang perlu dilakukan agar berfungsi ini termasuk kurangnya loket dan jangkauan di area sosialisasi.
PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 Ibnu Qudama; Zainuddin Hasibuan; Fauziah Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1182

Abstract

Abstract: The development of society and the increasingly complex relations that exist between them, in the social and economic fields, need to be followed by the issuance of various legal regulations in order to maintain order in these relations. The complexity of the applicable legal rules makes these rules not easily understood by the public so that a code of ethics is needed to keep advocates serving the interests of society and the trust that has been given by society. Advocates must protect all things that are known or obtained from their clients because of their work ties, unless otherwise stipulated by law; Advocates are prohibited from holding other positions that are contrary to the requirements of their obligations and the degree of their work. This study aims to find out how the form of supervision from an advocate organization regarding the implementation of the obligation to provide legal services to clients by advocates and how good faith in Article 16 of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. The research method used in this paper is a research method that is carried out using a normative juridical approach, where data collection is carried out using the Library Research method. The obligation of an advocate in carrying out his work obligations is prohibited but the treatment of consumers stems from gender, religion, politics, generation, ethnicity, or social and customary backgrounds. Advocates cannot be identified with their clients in defending consumer problems by the rightful parties and or or citizens.Keywords: advoca; client; responsibility; UUD Abstrak: Perkembangan masyarakat yang cukup pesat dan makin kompleksnya relasi relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi perlu diikuti dengan keluarnya berbagai aturan hukum guna untuk menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat sehingga kode etik di perlukan untuk menjaga agar advokat mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Advokat harus melindungi seluruh suatu yang dikenal ataupun didapat dari Kliennya sebab ikatan pekerjaannya, melainkan didetetapkan lain oleh Hukum; Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain yang berlawanan dengan kebutuhan kewajiban serta derajat pekerjaannya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi advokat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian jasa hukum terhadap klien oleh advokat dan bagaimana itikad baik dalam Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode Library Research. Kewajiban advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan perlakuan kepada konsumen bersumber pada gender, agama, politik, generasi, suku bangsa, ataupun kerangka balik sosial serta adat. Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya dalam membela masalah konsumen oleh pihak yang berhak ataupun warga.Kata kunci: advokat; klien; tanggung jawab; UUD
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG Dara Aisyah; Marissa Claudia Pangaribuan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1180

Abstract

Abstract: The Deli Tua traditional market relocation policy is a policy based on Deli Serdang Regency Regent Regulation No. 688 of 2012 concerning Management of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. The purpose of the Deli Tua market relocation is for spatial planning and building a new market building that can provide a sense of comfort and security for traders and buyers. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation related to the implementation of the Deli Tua traditional market relocation policy, Deli Serdang Regency. The results showed that the implementation of the Deli Tua Market relocation policy experienced problems due to the refusal by traders. Therefore, the researcher analyzes the implementation of the Deli Tua Market relocation policy using the Van Meter and Van Horn implementation model which includes standard and objectives, resources, communication among implementers, attitude of implementers and social, economic and political conditions. The researcher found that the obstacles occurred in human resources who lacked knowledge about market relocation, then there was no socialization to traders so that traders were not involved in the construction of new market.Keywords: policy implementation; relocation; traditional market Abstrak: Kebijakan relokasi pasar tradisional Deli Tua merupakan kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 688 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tujuan relokasi pasar Deli Tua adalah untuk penataan ruang dan pembangunan pasar yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pembeli. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menemukan kendalan terjadi pada SDM yang kurang memiliki pengetahuan tentang relokasi pasar, kemudian tidak adanya sosialisasi kepada pedagang sehingga pedagang tidak dilibatkan dalam pembangunan pasar baru. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi pasar tradisional Deli Tua menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.Kata kunci: implementasi kebijakan; relokasi; pasar tradisional
ANALISIS BAHASA GERAK DALAM DEBAT CALON GUBERNUR (STUDI SEMANTIK BAHASA INDONESIA) Sinur Hutagaol
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek komunikasi nonverbal wildly gesture pada Calon Gubernur Sumatera Utara 2013 2018. Komunikasi nonverbal dalam data menyampaikan emosi, perasaan, dan pesan masyarakat melalui tindakan ekspresif. Dengan menganalisis komunikasi nonverbal, masyarakat dapat memahami komunikasi nonverbal atau gerak tubuh dalam komunikasi sehari-hari dan memudahkan masyarakat untuk memahami pesan yang disampaikan terutama di depan publik dan membantu pembicara menyampaikan ide atau pendapat kepada khalayak. Penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian adalah debat publik di TV One Channel Calon Gubernur Sumatera Utara 2013 2018, dan sumber data adalah www.youtube.com. Data penelitian adalah lima calon gubernur pada pemilihan umum 2013 dalam waktu 240 menit. Gesture expression, ditemukan dalam pidato kelima kandidat dengan jumlah gesture terbanyak yang dilakukan oleh Ketua Harahap. Hasil penelitian adalah Ketua Harahap 21 gerak, Effendi Simbolon 18 gerak, Gus Irawan Pasaribu 16 gerak, Gatot Pujo Nugroho 12 Amri Tambunan hanya tiga gerak.
THE EFFECTS OF METACOGNITIVE ONLINE READING STRATEGIES ON MOTIVATION TO LEARN ENGLISH OF FKIP SAINT THOMAS UNIVERSITY IN THE ACADEMIC YEAR 2022/2023 Fiber Yun Almanda Ginting
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1167

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi strategi yang efektif untuk mengajar bahasa Inggris sebagai kemampuan membaca bahasa asing. Penekanan utama adalah pada penggunaan strategi metakognitif untuk merefleksikan proses mental yang terjadi sebelum dan sesudah proses membaca dengan menggunakan teks online digital. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa semester satu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Saint Thomas Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dalam dua tahap. Langkah pertama adalah mengidentifikasi setiap potongan data sesuai dengan jenis yang terdapat dalam domain kognitif. Langkah kedua adalah hasil analisis domain kognitif yang ditinjau berdasarkan strategi metakognitif meliputi proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Pembelajaran ini dilakukan berdasarkan beberapa proses kognitif, seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Penelitian ini menyarankan bahwa siswa harus memiliki pengalaman untuk mengaktifkan dan membangun sumber yang kaya dan relevan untuk menemukan jawaban bacaan dengan menggunakan membaca online metakognitif untuk terlibat dalam kegiatan pencarian informasi untuk membangun pembelajaran mandiri dan meningkatkan tingkat membaca dalam teks online.
KAPASITAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PENGENDALIAN SARANA DAN PRASARANA BUS TRANS METRO DELI DI KOTA MEDAN Muhammad Rifadh; R Sally Marissa Sihombing
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1187

Abstract

Transportasi adalah kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap transportasi berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan fasilitas yang memadai kepada penumpang agar mereka puas terhadap jasa yang mereka rasakan dan mereka mau menjadi pelanggan. Salah satu angkutan umum yang ada di Kota Medan adalah Bus Trans Metro Deli Medan dengan sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kapasitas Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengendalian sarana dan prasarana Bus Trans Metro Deli di Kota Medan terkait dengan Anggota Staff, Infrastruktur, Teknologi, Sumber Daya Keuangan, Kepemimpinan Strategis, Manajemen Proses dan Program, dan Hubungan dan Jaringan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan dan informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Kabid Tekhsapra Angkutan Darat, Kasi Perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana, Supir Bus Trans Metro Deli, dan Masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengendalian sarana dan prasarana Bus Trans Metro Deli di Kota Medan memiliki 5 rute dengan jumlah 72 bus serta 214 halte. Dalam perencanaan Bus Trans Metro Deli menetapkan 8 rute, namun yang terealisasi hanya 5 rute sehingga menyebabkan kemacetan di kawasan lapangan merdeka. Dari 214 halte, hanya 29 halte yang dibuat secara permanen sedangkan sisanya masih mengunakan halte yang banyak mengalami kerusakan. Karena berbagai masalah tersebut, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana transportasi kota yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk untuk melakukan perjalanan dengan kondisi aman, nyaman, dan lancar serta ekonomis. Salah satu kapasitas Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengendalian sarana dan prasarana Bus Trans Metro Deli di Kota Medan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi darat di Kota Medan perlu dilakukan suatu analisis mengenai sarana dan prasarana Bus Trans Metro Deli Medan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
PENERAPAN PASAL 31 KUHAP TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DI INDONESIA ( STUDI KASUS PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP NIKITA MIRZANI ) Dini Aulia; Hazlya Marlyn; Fauziah Lubis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1170

Abstract

Abstract: The implementation of the suspension of detention has been regulated in article 31 of the Criminal Procedure Code. Suspension of detention is not only given in mild cases but can be given in severe cases. Suspension of detention as a right of the suspect must get more attention from the right of the assignment is more than based on objectives that can be done based on the subjective. The objector must be protected by the Detention Suspension because not only the image of the investigator is at stake but the image of the police force as law enforcement will also be in the spotlight. The assessment of deferral assistance does not only look at the interests of the Criminal Procedure Code but must also take into account the interests of court suspects. Therefore the suspension of detention is not a tool used by suspects to be used temporarily in the education process. From this study it was found that the requirements and the procedures that must be fulfilled by the applicant in order to be suspended and detained are detention must be determined by the police agency detaining and the basis for consideration for investigatorsto suspend detention on bail is Pasal 31 paragraph (1) of Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP).Keywords: suspension of detentio; imprisonment; pasal 31 KUHAP Abstrak: Pelaksanaan penangguhan penahanan telah diatur dalam pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan tidak hanya diberikan pada kasus yang ringan tetapi dapat diberikan pada kasus yang berat. Penundaan penahanan sebagai hak tersangka harus mendapat perhatian lebih dari hak penugasan lebih dari sekedar berdasarkan tujuan yang dapat dilakukan berdasarkan subjektif. Pihak yang keberatan harus dilindungi dengan Penangguhan Penahanan karena bukan hanya citra penyidik yang dipertaruhkan tetapi citra kepolisian sebagai penegak hukum juga akan menjadi sorotan. Penilaian penangguhan bantuan tidak hanya melihat kepentingan KUHAP tetapi juga harus memperhatikan kepentingan tersangka pengadilan. Oleh karena itu penangguhan penahanan bukanlah alat yang digunakan tersangka untuk sementara waktu dalam proses pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative atau kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat ditangguhkan dan ditahan adalah penahanan harus ditetapkan oleh instansi kepolisian yang melakukan penahanan dan dasar pertimbangan penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan adalah Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata kunci: penangguhan penahanan; pidana penjara; pasal 31 KUHAP
THE EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING METHOD IN THE IMPLEMENTATION OF 2013 CURRICULUM AT VOCATIONAL HIGH SCHOOL Widya Astriyanda; M. Raihan Afrizal; Margaret Stevani
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1138

Abstract

This study aimed to describe the initial conditions of learning in the application of the 2013 Curriculum and learning conditions after implementing problem-based learning. This research was part of the development of a problem-based learning model in implementing the 2013 curriculum. The sample in this study was 19 teachers who applied problem-based learning in implementing the 2013 curriculum at Vocational High School I Nur Hasanah, North Sumatra. Data was collected using a questionnaire technique through focused group discussion. Data analysis was carried out descriptively. The results of the first year's research showed that: (1) Problem-based learning had the potential to be applied in the implementation of the 2013 Curriculum in Vocational High Schools. Teacher readiness in implementing the 2013 Curriculum was included in the high category with an average price of 96.73 and an achievement score of 82%. The suitability of learning implementation in the application of the 2013 Curriculum was included in the high category with an average of 152.26 and an achievement score of 78%. Most of the teachers stated that problem-based learning was appropriate to be applied in every subject in the implementation of the 2013 Curriculum; (2) Problem-based learning was proven to be able to increase student competency in terms of abilities and attitudes.
POLA KOMUNIKASI RELAWAN DIGITAL PADA AKUN TWITTER DAN INSTAGRAM SEKOLAH RELAWAN TERHADAP MANAJEMEN BENCANA DI INDONESIA Rizky Fauziah; Iskandar Zulkamain
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1171

Abstract

Relawan digital yang membuat mudah dalam penyebaran informasi meski tidak secara bertemu satu sama lain adalah keinginan untuk melaksanakan dan meningkatkan pengetahuan teknis terutama penggunaan ICT (Information Communication Technology). Media sosial tentu saja memaparkan kesempatan untuk menyesuaikan cara berkomunikasi. Komunikasi organisasi mempunyai pola atau aliran komunikasi yang berbeda-beda yaitu circles (pola lingkaran), wheels (roda), Y, chains (rantai), dan all channels atau bintang (semua aliran). Relawan digital pada akun media sosial terbanyak saat ini di Indonesia untuk penyebaran beragam informasi terkait dengan pelaksanaan penanganan bencana setiap harinya yaitu akun @sekolahrelawan. Sekolah relawan membuat program yang menarik dan mengangkat realitas sosial yang terdiri dari penduduk sekitar. Kontribusi akun media sosial pada manajemen bencana dari @sekolahrelawan menjadi media komunikasi secara otomatis. Manajemen bencan alam adalah upaya yang karakter formal mengikuti ketentuan yang berlaku, terdri dari empat tahap yaitu mitigasi (mitigation), persiapan (preparedness), respon (response), dan pemulihan (recovery). Bencana alam di Indonesia tentu tidak dapat untuk dihindari namun sejauh ini dapat dikendalikan melalui keberadaan para relawan.

Page 24 of 146 | Total Record : 1452

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): February 2026 Vol 8, No 4 (2025): November 2025 Vol 8, No 3 (2025): August 2025 Vol 8, No 2 (2025): May 2025 Vol 8, No 1 (2025): February 2025 Vol 7, No 4 (2024): November 2024 Vol 7, No 3 (2024): August 2024 Vol 7, No 2 (2024): May 2024 Vol 7, No 1 (2024): February 2024 Vol 6, No 3 (2023): October 2023 Vol 6, No 2 (2023): June 2023 Vol 6, No 1 (2023): February 2023 Vol 5, No 3 (2022): October 2022 Vol 5, No 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 1 (2022): February 2022 Vol 4, No 3 (2021): October 2021 Vol 4, No 2 (2021): June 2021 Vol 4, No 1 (2021): February 2021 Vol 3, No 2 (2020): August 2020 Vol 3, No 1 (2020): February 2020 Vol 2, No 2 (2019): August 2019 Vol 2, No 1 (2019): February 2019 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 More Issue