cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafiz Muchti Kurniawan
Contact Email
Hafiz Muchti Kurniawan
Phone
-
Journal Mail Official
lppm.unaja@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JURNAL YURIDIS UNAJA
Published by Universitas Adiwangsa Jambi
ISSN : 26223473     EISSN : 26223473     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL YURIDIS UNAJA merupakan Jurnal yang dikelola Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa jambi yang mengkaji bidang Hukum dan Humaniora, jurnal ini dibentuk sebagai wadah bagi dosen dan peneliti hukum untuk menuangkan hasil penelitiannya baik secara konseptual maupun secara teknis. JURNAL YURIDIS UNAJA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Bulan Desember dan pertama kali terbit pada bulan Mei 2018.
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 7   8   9   10   11 
Problematika Hukum Pengaturan Hak Ulayat Di Indonesia Reko Dwi Salfutra; Rio Armanda Agustian; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.796

Abstract

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung dan penopang utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, termasuk tanah hak ulayat. Penegasan terhadap pengakuan tanah hak ulayat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan tidak diatur secara implisit dalam satu peraturan, oleh karenanya pengaturan hak ulayat seringkali membawa permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pengautran hak ulayat terdapat pada berbagai berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini secara hukum membawa implikasi jika hak ulayat tidak hanya mendapat pengakuan secara hukum, namun juga terdapat pengingkaran terhadap hak ulayat itu sendiri.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Reko Dwi Salfutra; Rio Armanda Agustian; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.797

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik
Kepastian Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Tanpa Kehadiran Notaris Muhajirin
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.799

Abstract

Salah satu kewajiban notaris adalah menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, namun, padakenyataannya hal mana tidak dilakukan di hadapan notaris yang akan berakibat timbulnya akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum ketidak hadiran notaris dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat akta di mana dalam penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan notaris. Kemudian akta tersebut masih dapat dikatakan sebagai akta otentik, sepanjang tidak ada pihak yang mengklaim, sehingga hal tersebut membutuhkan tindakan hukum tertentu untuk menjustufikasi, dan untuk membuktikannya denngan cara mengambil gambar dari pelaksanaan pembuatan aktamelalui foto atau rekaman video. Kedua, perlindungan hukum terhadap para pihak akibat dari perbuatan melangar hukum yang dilakukan oleh notaris yaitu notaris harus mengganti biaya ganti rugi terhadap pihak yang menderita kerugian tersebut. Kesimpulan menunjukkan bahwa Notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Saran hendaknya notaris dalam melaksanakan kewenangannya wajib mematuhi seluruh prosedur dan tata cara yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Kamisuka Eskabe
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.805

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui kekuatan Surat Kuasa Membebankan Fidusia di bawah tangan sebagai dasarpembuatan akta fidusia dapat dilakukan dan mengetahui akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh kreditor, apabila pada saat pembebanan/pembuatan akta fidusianya di dasari dengan SKMF di bawah tangan Metode Penelitian Hukum Normatif dalam bentuk studi pustaka sebagai bahan penelitian tambahan, sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.Bahan hukum yang telah terkumpulkan tersebut terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan penguraian proporsi-proporsi hukum dan non hukum yang dijumpai, diinterpretasikan untuk selanjutnya disistematisasi, dievaluasi serta diberikan argumentasi untuk mendapat kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyatakan penggunaan SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia tidak dapat dibenarkan menurut hukum jaminan nasional. Walapun UUJF tidak mengaturnya, hal ini bukan berarti penggunaan SKMF di bawah tangan dapat dibenarkan. Secara sistemik hukum jaminan telah meletakan fidusia sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan yang menganut asas tertutup dan memaksa (dwingendrecht). Dengan digunakannya suatu kuasa dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka keabsahan terhadap akibat yang diperoleh dari pembebanan/pembuatan akta fidusia tersebut, akan bergantung (dependent) pada keabsahan kuasanya. Sehingga apabila kreditor membebani/membuat akta fidusia melalui SKMF di bawah tangan, maka akan membawa konsekuensi dapat tidak diperolehnya hak-hak istimewa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh undang- undang kepada kreditor pemegang sertifikat fidusia.
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 Elia Tri Utari
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i1.807

Abstract

Dalam keadaan pandemi Covid-19 ini memberikan dampak besar bagi Indonesia, tantangan yang terus-menerus terjadi atas bermutasinya virus hingga begitu banyak varian yang muncul dengan efek kematian yang sangat tinggi, pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang Pemasyarakatan. Memahami situasi saat ini dimana Lapas dan Rutan mengalami overcrowded yaitu akibat dari kepadatan narapidana/tahanan pada Lapas/Rutan dari jumlah kapasitas yang seharusnya. Dengan Permenkumham No. 24/2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 32/2020. Tujuan dari Penelitian ini membahas dan menganalisis tentang pembaharuan kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana selama pandemi Covid-19 dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskripitf. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian library research dan teknik analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif. Pembaharuan terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 45. Dengan kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapinda dan anak hendaknya terus dilanjutkan jika pandemi Covid-19 masih mewabah dalam jangka waktu yang lama mengingat Permenkumham No. 24/2021 memperbaharui pemberian asimilasinya bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan anak yang ½ masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
Konstruksi Klausul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Di Bidang Sumber Daya Alam Nayu Triska Wulan Dari; Eka Martyani
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.809

Abstract

Article 74 of the Company Law requires companies that carry out business activities in the field of and/or related to natural resources to carry out Environmental Social Responsibility, in which these obligations are budgeted and calculated as Company costs by taking into account propriety and fairness. Which budgeting is carried out based on the company's work plan which is reported in the annual report at the General Meeting of Shareholders, furthermore, Article 1 paragraph (3) UUPT states TJSL is a commitment from the company to participate in a sustainable economic development that is useful for improving the quality of life and a beneficial environment for all stakeholders. As with this commitment, the company should have the desire to include one of the clauses regarding TJSL, one of which is in the deed of amendment to the company's articles of association, even though Article 15 of the Company Law does not regulate the existence of a component of environmental social responsibility. The legal issue in this paper is a conflict of norms in the Company Law which states an obligation and is in the form of a commitment, but does not become a component in the company's articles of association. The problem studied is why it is important for the TJSL clause to be included in the deed, and how the construction of the clause is, with the aim of knowing the importance and form of the calculus if included in the deed of amendment to the company's budget. This type of research leads to normative juridical, using statutory approaches, conceptual approaches through primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study with the inclusion of the TJSL clause can provide legal certainty in carrying out obligations, as a reminder (alarm) for the company, and the creation of legal order, the TJSL clause is either incorporated in the profit earning article or in a separate article on the deed of amendment to the articles of association either through the Partij deed (the parties) or Relaas deed (meeting minutes)
PRINSIP KEHATI-HATIAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Novia Sartika; Yetniwati; Muskibah
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip kehati-hatian dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia antara debitur dengan kreditur. Permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian terhadap proses pemberian kredit dalam perspektif peraturan perundang-undang di Indonesia, serta bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia antara debitur dengan kreditur. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder mengenai prinsip kehati-hatian sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah pengaturan prinsip kehati-hatian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam hal kredit bermasalah para pihak dapat menyelesaikan dengan cara penyelamatan kredit yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali, apabila tidak mencapai suatu kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan dengan mediasi perbankan maupun di pengadilan dan kantor pelayanan kekayaan negara dan dengan cara lelang.
IMPLEMENTASI ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL Emir Adzan Syazali; Juanda
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.816

Abstract

Perusahaan membutuhkan dana sebagai modal dalam rangka untuk menjalankan usahanya. sebuah perusahaan dapat diperoleh dari berbagai hal, salah satunya adalah modal atau dana dari pemilik perusahaan itu sendiri. Sedangkan cara lain dapat dilakukan melalui transaksi jual beli saham atau penyertaan modal pada perusahaan. untuk membiayai kelangsungan perusahaan itu sendiri, misalnya dengan melakukan pembelian aktiva tetap, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi, atau modal dimanfaatkan sebagai piutang dagang dan persedian kas. Seperti apa mekenisme perjanjian jual beli saham di pasar modal dan perdagangan tanpa warkat dalam memenuhi syarat perjanjian, tujuannya analsis hubungan jual beli saham Buku III BW dan hubungan perjanjian jual beli kaitan dengan scriptlees trading. Metode Yuridis Normatif pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teoriteori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan,hasilnya transaksi jual beli saham di pasar modal menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 dilakukan dengan cara maya bukan secara konvensioal atau secara nyata dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi Sistem scriptless trading (perdagangan tanpa warkat) di pasar modal memenuhi syarat sah perjanjian, sistem tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian namun mekanisme transaksi jual beli tidak secara menurut KUHPerdata namun adanya peraturan perundang-undangan yang lain seperti asas lex specialis de rogat lex generalis
PENERAPAN ASAS PIDANA ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAKAN MALADMINISTRASI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DITINJA DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Erry Fajri; Nashriana; Iza Rumesten
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasca adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan kekeliruan dalam penerapan tindakan maladministrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, di satu sisi menganggap bahwa hukum administrasilah yang tepat digunakan karena merupakan suatu perbuatan administrasi, di sisi yang lain menganggap bahwa hukum pidanalah yang tepat digunakan karena perbuatan maladministrasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga sanksi pidana adalah sarana yang tepat diberikan. Sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut: apa batasan-batasan dari tindakan maladministrasi yang menimbulkan kerugian negara, dan apakah penerapan Asas pidana Ultimum Remedium terhadap tindakan maladministrasi yang menimbulkan kerugian negara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis empiris. Batasan-batasan dari tindakan maladministrasi yang menimbulkan kerugian negara adalah sifat perbuatan hukum maladministrasi tersebut, antara perbuatan maladministrasi yang disengaja atau tidak disengaja, penerapan asas pidana Ultimum Remedium dalam hal kaitannya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang adanya keharmonisan dan tidak bertentangan antara norma hukum satu dengan norma hukum lainnya secara horizontal.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESAWAT ASING DAN PESAWAT DOMESTIC YANG MELEWATI WILAYAH TERLARANG DAN WILAYAH TERBATAS DI INDONESIA Kartika Sasi
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v1i1.820

Abstract

kedaulatan atas wilyah, yang mana terdapat kawasan udara terlarang (prohibited area) dan kawasan udara terbatas (restricted areal).Kawasan-kawasan terlarang tersebut adalah kawasan yang tidak boleh pesawat asing maupun pesawat domestic untuk terbang atau berlalu lintas daiatas kawan tersebut. Tetapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat asing maupun pesawat Negara republic Indonesia melewati wilayah terlarang atau wilayah terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach).1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Wilayah Terlarang Dan Wilayah Terbatas Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional 2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pesawat Asing dan Pesawat Domestic yang Melewati Wilayah Terlarang dan wilayah Terbatas di Indonesia pesawat yang melakukan pelanggaran denagn memalui wilayah terlarang dan terbatas maka akan dikenakan sanksi berdasarkan UU penerbangan Pasal 401 yairtu berupa pidan penajarah dan pidana denda.

Page 9 of 17 | Total Record : 163

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA More Issue