cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafiz Muchti Kurniawan
Contact Email
Hafiz Muchti Kurniawan
Phone
-
Journal Mail Official
lppm.unaja@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JURNAL YURIDIS UNAJA
Published by Universitas Adiwangsa Jambi
ISSN : 26223473     EISSN : 26223473     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL YURIDIS UNAJA merupakan Jurnal yang dikelola Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa jambi yang mengkaji bidang Hukum dan Humaniora, jurnal ini dibentuk sebagai wadah bagi dosen dan peneliti hukum untuk menuangkan hasil penelitiannya baik secara konseptual maupun secara teknis. JURNAL YURIDIS UNAJA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Bulan Desember dan pertama kali terbit pada bulan Mei 2018.
Arjuna Subject : -
Articles 182 Documents
 15   16   17   18   19 
Implementasi Kepemimpinan Visioner Kepala Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muaro Jambi Alfaresi, Muhammad Bima
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/6yb9rb79

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan visioner yang dijalankan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner di desa tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat peran utama, yaitu sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Kepala desa menunjukkan komitmen kuat dalam mengarahkan upaya pencapaian visi dan misi desa, membangun kolaborasi dengan lingkungan internal maupun eksternal, serta menegakkan disiplin dan peningkatan mutu kerja. Selain itu, kepala desa berperan sebagai komunikator yang memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Lebih lanjut, peran sebagai pelatih diwujudkan melalui upaya menggerakkan partisipasi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan visi desa dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia demi kemajuan desa di masa mendatang.
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 Hadi Hendri
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/62ddqc39

Abstract

Perlindungan hukum dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah tersebut di Indonesia. Abstrak ini bertujuan untuk menyelidiki secara lebih mendalam tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang ini menetapkan berbagai kewajiban bagi pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Namun, meskipun Undang-Undang tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah penegakan hukum yang sering kali tidak efektif. Kurangnya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi hambatan dalam upaya menjaga kesejahteraan pekerja. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman pekerja terkait hak-hak mereka terkait keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi masalah yang perlu ditangani. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peran perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, serta merangsang diskusi dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2015 TERHADAP PENGAWASAN PERDAGANGAN DI KOTA JAMBI Ahmad Fauzan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/k229v502

Abstract

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang ada dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisisien dalam pencapain tujuan yang diharapkan. Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Tujuan penelitian ini untuk membahas tetang sistem pengawasan perdagangan di Kota Jambi dan Penerapan yang dilakukan pemerintah Kota Jambi terhadap pengawasan perdagangan menurut peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi pustaka, yang merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data atau informasi melalui dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, buku, jurnal maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung berjalannya proses penulisan.
Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia Novia Sartika
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit dan menganalisis usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun. Permasalahannya bagaimana pengaturan SK Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan serta bagaimana usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet dengan jaminan SK Pensiun. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder mengenai SK Pensiun sebagai bahan untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pengaturan SK Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah SK Pensiun tidak dapat dijadikan jaminan kredit karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai menyatakan bahwa hak atas pensiun-pensiun tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh digadaikan, perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan SK Pensiun tidaklah memiliki kekuatan hukum. Kedua yaitu usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun yaitu dengan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank yaitu, restrukturisasi kredit antara lain penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit hingga pengurangan tunggakan pokok kredit.
Lambang Lalu Lintas (Kajian Ontologis, Epistimologi,Dan Aksiologi) Angga Warda Prasakti; Gatot Hadi Waluyo; Yundi Fitrah
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.968

Abstract

Penggunaan rambu atau lambang lalu lintas menjadi aturan wajib yang perlu dipahami dan ditaati oleh setiap Masyarakat,baik itu Masyarakat Indonesia maupun dunia, tetapi tidak semua Masyarakat mampu memahami setiap makna dan maksud yang terkandung di dalam rambu lalu lintas, maka perlu pengkajian lebih tentang penafsiran arti pada rambu lalu lintas, cara yang digunakan untuk mengkaji hal tersebut adalah dengan pemahaman secara ontologi yang bertujuan melihat keberadaan rambu lalu lintas, epistimologi mengkaji cara pengaplikasian rambu lalintas dan yang terakhir menggunakan kajian aksiologi yang melihat nilai dan manfaat rambu lalu lintas. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi Pustaka. Penelitian ini mengungkapkan arti dari setiap rambu lalu lintas, manfaat dan nilai yang bisa diberikan kepada Masyarakat. Aspek tersebut dikaji melalui perspektif ontologi yang memahami bahwa rambu lalu lintas tersebut berbeda dengan rambu atau norma yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, epistimologi memahami cara pembuatan rambu lalu lintas serta cara penggunaanya di lapangan dan aksiologi memahami manfaat yang diberikaan oleh rambu lalu lintas, baik itu manfaat kenyamanan maupun keamanan yang diberikan oleh rambu lalu lintas tersebut.
Upaya Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kota Jambi Muhammad Gema Utama; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.969

Abstract

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 kuhp. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian ialah faktor lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, serta faktor persepsi terhadap keterampilan.Sedangkan pada upaya yang dilakukan polda jambi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, dan upaya represif dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil yang didapatkan diharapkan agar aparat kepolisian khususnya Polda Jambi untuk dapat meningkatkan keamanan salah satunya dengan melakukan patroli minimal 2x24 jam serta melengkapi sarana dana prasarana dalam melakukan tugas rutinitasnya.
Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pemasaran Digital Produk Umkm Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Meline Gerarita Sitompul; Mutmainna
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.970

Abstract

Dalam menjalankan usaha, salah satu yang juga perlu diperhatikan adalah hukum dalam berbisnis. Pemasaran digital melalui media sosial dan e-commerce saat ini merupakan cara yang efektif dan relatif murah untuk mempromosikan bisnis UMKM. Keberadaan teknologi sebagai pendukung perekonomian selain memberikan dampak yang positif memungkinkan pula menimbulkan potensi pelanggaran terkait regulasi perdagangan Pelaku UMKM mendapatkan kemudahan namun bukan berarti bebas dari aturan hukum. Dengan berkembangnya teknologi dan model bisnis, pemerintah Indonesia pun turut mengeluarkan peraturan yang mengatur pemasaran produk UMKM khususnya melalui media sosial dan e-commerce, yaknik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku UMKM perlu dengan cermat memahami UU ITE untuk memastikan operasional, pemasaran, dan transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis bentuk pemasaran digital produk UMKM di Kabuoaten Pangkajene Kepulauan, dan mengkaji implementasi UU ITE sebagai aspek hukum pada penerapan pemasaran digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan model triangulasi, yang menggabungkan metode wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pemasaran digital memperluas pangsa pasar pelaku UMKM, meningkatkan awareness bagi konsumen karena pelaku UMKM rutin memperbarui informasi mengenai produk, serta meningkatkan penjualan karena beberapa UMKM juga berkolaborasi dengan beberapa marketplace. Kemudian bagi pelaku UMKM di daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang kategorinya makanan dan minuman menyatakan bahwa penggunaan whatsapp masih menjadi platform yang paling di memudahkan konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejauh ini belum sepenuhnya memadai untuk mendukung UMKM. Diantaranya karena tingginya biaya kepatuhan, aturan yang masih belum spesifik, dan penguatan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Rio Armanda Agustian; Reko Dwi Salfutra; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.972

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Apolonius Salem, Robin
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v7i1.1085

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukan adanya rumusan tidak jelas dan kotradiksi antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127. Terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam praktek peradilan pidana dari aparat penegak hukum, mengaitkannya (termasuk/include/juncto) antara delik pidana “pengguna” narkotika dalam pasal 127 dengan delik pidana “pengedar” pasal 111, 112 atau pasal 114. Dalam contoh kasus dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana. Namun dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas putusan hakim disebabkan kesalahan penafsiran antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 akibat dari norma yang tidak jelas dan kontradiktif.
Hubungan Kewarganegaraan dan Negara Dalam Prespektif Urgensi Kewargangeraan Wahyuningrum, Kartika
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v7i1.1086

Abstract

Citizenship is every person who according to citizenship law is a citizen. To understand the issue of citizenship, both apatride and bipatride, it is also necessary to study the two principles of citizenship, namely the principles of jus soli and jus sangui-nus. The problem of this research is. What is the relationship between citizenship and the state? This is because with a good understanding of citizenship, the life of the nation and state will become peaceful and clear. And we as citizens who are responsible for society, nation and state, we should try to improve its practice. the noble principles and values of the nation, especially understanding that humans basically have the same dignity and worth as creatures created by God, in order to create justice in the life of the nation.

Page 17 of 19 | Total Record : 182

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA More Issue