Garuda - Garba Rujukan Digital

OPTIMALISASI KOGNITIF ANAK PRASEKOLAH (Efektivitas Permainan Scramble di TK Pelita Harapan, Sulawesi Selatan) Nurmelinia Kasim; Asmah; Nilam Pahrisa
TUNAS CENDEKIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Cendekia
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALOPO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/tunascendekia.v6i2.5493

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana peningkatan perkembangan kognitif anak di TK Pelita Harapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan dua siklus yaitu Siklus I yang terdiri dari 4 kali pertemuan dan Siklus II yang terdiri dari 4 kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok A TK Pelita Harapan, yang berjumlah 12 orang anak, yang terdiri dari 8 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Metode pemecahan masalah yang digunakan yaitu dengan menerapkan proses belajar mengajar dengan menggunakan media Scramble untuk meningkatkan perkembangan kognitif belajar anak yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keberhasilan penelitian ini ditentukan dengan skor hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan hasil belajar anak. Skor pada kondisi awal atau pra tindakan sebesar 35% dari semua indikator dan belum memenuhi kategori baik. Siklus I dengan rata-rata skor observasi sebesar 53% dari semua jumlah indikator dan belum memenuhi kategori baik. Siklus II dengan rata-rata skor 85% secara keseluruhan dari semua jumlah indikator dan mencapai kategori baik. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas (PTK) ini berhasil sehingga peneliti merekomendasikan pembelajaran menggunakan Scramble dapat meningkatkan perkembangan kognitif belajar anak di TK Pelita Harapan.

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PRODUK ASE LAPANG: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF Gazali, Indrahayu M. Umar; Asmah; Muhiddin, Nurmiati; Khaerulnisa; Amanda, Dara
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1494

Produk yang terdaftar dalam Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Kurangnya perlindungan optimal terhadap suatu produk menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan dan segera diselesaikan, karena Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi terkait Indikasi Geografis. Salah satu produk pertanian yang potensial mendapat Indikasi Geografis adalah Ase Lapang yang merupakan produk pertanian dari daerah kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ase Lapang ini memiliki karakteristik karena mempunyai aroma harum dan rasanya yang enak/pulen. Meskipun Indonesia kaya akan produk potensi indikasi geografis dan memiliki peraturan perundang-undangannya, namun hanya sedikit yang didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Ase Lapang dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis, sebagaimana unsur-unsur indikasi geografi yang diatur dalam ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi geografis yaitu terdapat tanda yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang akan dimohonkan pendaftarannya; dan terdapat karakteristik dan kualitas yang diakibatkan karena adanya faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor tersebut. Untuk memperoleh perlindungan Ase Lapang sebagai produk potensi Indikasi Geografis maka perlu dilakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dengan memenuhi persyaratan dan pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila Ase Lapang terdaftar dalam Indikasi Geografis, maka akan memperoleh berbagai manfaat perlindungan hukum indikasi geografis.

Indonesia and South Korea Business Competition Laws in The Investment Sector Asmah; Pasanda, Danil
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2442

Business activities carried out by business actors in the investment sector can have a competitive effect that can affect the economy, especially in Indonesia and South Korea. The concept of economy in Indonesia by advancing the idea of democracy with various policies and regulations issued by the government, such as policies in the field of business competition. The Indonesian government issued Law No. 5 of 1999 prohibiting unfair business practices and competition to promote the people's welfare, create fair competition and facilitate investors in doing business. That thing is based on the principle of justice in business. However, on the side, On the other hand, South Korea has the Regulation and Fair Trade Act that provides fair business and investment opportunities. This study uses a normative juridical research method using secondary data, which will then be analyzed using qualitative methods with deductive conclusions. This study concludes that the comparison of business competition law between Indonesia and South Korea implements a legal system of justice and investment opportunities with no restrictions. Both countries, with their legal and government systems, have specific policies and rules, so there are differences: Indonesia with civil law, and South Korea with civil law Inquisitorial. In regulating business competition and investment, Indonesia prioritizes foreign investors' rules and investment periods, while South Korea focuses more on income for the country's prosperity

Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beasiswa Bidikmisi Menggunakan Teorema Bayes Qolbiah Fitri; Muhammad Sya’bani; Asmah; Gusmana, Roman
Journal of Big Data Analytic and Artificial Intelligence Vol 5 No 1 (2019): JBIDAI Juni 2019
Publisher : STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bidikmisi Tuition Fee Assistance Program is an education fee assistance program for prospective students who are economically disadvantaged and have good academic potential. STMIK PPKIA is one of the universities that also organizes the bidikmisi scholarship program. In the selection process, STMIK PPKIA still uses manual calculations with Microsoft Excel without using methods and applications. For this reason, a system is needed that can help the bidikmisi scholarship selection process at STMIK PPKIA by designing a decision support system to help rank the eligibility of prospective bidikmisi scholarship recipients. This decision support system uses Bayes' Theorem, by taking a sample of bidikmisi applicant data in 2016. In Bayes' Theorem, each probability of being accepted and the probability of not being accepted are calculated which are interrelated. Based on the results of the Analysis using Bayes' Theorem, out of 25 applicants, students who are eligible for the bidikmisi scholarship are 60% = 15 students and the number of students who are not eligible for the bidikmisi scholarship is 40% = 10 students.

The Communal Dimension of Intellectual Property Rights: An Integrative Legal Perspective on the Future of Geographical Indications: Dimensi Komunal Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Hukum Integratif Terkait Masa Depan Indikasi Geografis Rompegading, Melantik; Asmah
Rechtsidee Vol. 10 No. 2 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v11i0.844

This study aims to analyze the communal dimensions of geographical indication intellectual property rights with an integrative legal perspective. This research is a normative legal research. The results of the study confirm that the character of geographic indication rights which have a communal basis is actually relevant to the legal character of the Indonesian people who view intellectual property as joint property and can be used jointly. Therefore, the character of geographical indication rights that have a communal basis in the future can be regulated through legal instruments regarding Traditional Cultural Expressions which also contain provisions regarding geographic indication rights. This actually requires the role of the state as a trigger for the birth of a conducive economic climate by optimizing intellectual property in the form of geographical indications. Future arrangements for geographic indication rights in an integrative legal perspective can be carried out by optimizing the role of the government (bureaucracy) as a social changer. The role of the bureaucracy is based on laws and policies made by the central government and local governments. It is necessary to provide incentives for communities or legal entities that have an orientation to optimize geographic indications. The existence of incentives from the government should also be optimized in the realm of local government so that people are motivated to optimize geographical indications which can be used as a means to improve the economic level of the community.

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PRODUK ASE LAPANG: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF Gazali, Indrahayu M. Umar; Asmah; Muhiddin, Nurmiati; Khaerulnisa; Amanda, Dara
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1494

Produk yang terdaftar dalam Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Kurangnya perlindungan optimal terhadap suatu produk menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan dan segera diselesaikan, karena Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi terkait Indikasi Geografis. Salah satu produk pertanian yang potensial mendapat Indikasi Geografis adalah Ase Lapang yang merupakan produk pertanian dari daerah kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ase Lapang ini memiliki karakteristik karena mempunyai aroma harum dan rasanya yang enak/pulen. Meskipun Indonesia kaya akan produk potensi indikasi geografis dan memiliki peraturan perundang-undangannya, namun hanya sedikit yang didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Ase Lapang dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis, sebagaimana unsur-unsur indikasi geografi yang diatur dalam ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi geografis yaitu terdapat tanda yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang akan dimohonkan pendaftarannya; dan terdapat karakteristik dan kualitas yang diakibatkan karena adanya faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor tersebut. Untuk memperoleh perlindungan Ase Lapang sebagai produk potensi Indikasi Geografis maka perlu dilakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dengan memenuhi persyaratan dan pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila Ase Lapang terdaftar dalam Indikasi Geografis, maka akan memperoleh berbagai manfaat perlindungan hukum indikasi geografis.

OPTIMALISASI KOGNITIF ANAK PRASEKOLAH (Efektivitas Permainan Scramble di TK Pelita Harapan, Sulawesi Selatan) Nurmelinia Kasim; Asmah; Nilam Pahrisa
Tunas Cendekia : Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Cendekia
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/tunascendekia.v6i2.5493

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana peningkatan perkembangan kognitif anak di TK Pelita Harapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan dua siklus yaitu Siklus I yang terdiri dari 4 kali pertemuan dan Siklus II yang terdiri dari 4 kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok A TK Pelita Harapan, yang berjumlah 12 orang anak, yang terdiri dari 8 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Metode pemecahan masalah yang digunakan yaitu dengan menerapkan proses belajar mengajar dengan menggunakan media Scramble untuk meningkatkan perkembangan kognitif belajar anak yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keberhasilan penelitian ini ditentukan dengan skor hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan hasil belajar anak. Skor pada kondisi awal atau pra tindakan sebesar 35% dari semua indikator dan belum memenuhi kategori baik. Siklus I dengan rata-rata skor observasi sebesar 53% dari semua jumlah indikator dan belum memenuhi kategori baik. Siklus II dengan rata-rata skor 85% secara keseluruhan dari semua jumlah indikator dan mencapai kategori baik. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas (PTK) ini berhasil sehingga peneliti merekomendasikan pembelajaran menggunakan Scramble dapat meningkatkan perkembangan kognitif belajar anak di TK Pelita Harapan.

Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Royalti terhadap Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar Asmah; Ichserwanta Syahadat; Muh. Ridwan; Gazali
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v1i1.70

This study aims to analyze the role of legal protection of copyright in supporting the economy of songwriters in Makassar City, while evaluating the contribution of the Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) in optimizing the utilization of the economic rights of songwriters in the region. The research locations include Jakarta and Makassar, with a focus on the Head Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights, the Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi, and the Office of the Yayasan Karya Cipta Indonesia. Data collection methods include interviews, observations, and questionnaires. The results of the study indicate that: 1) The government has not provided direct protection for songwriters regarding the receipt of royalties. Current protection is still limited to the implementation of laws and educational efforts to prevent violations. Songwriters need to play an active role in protecting their own rights or hand over the management of these rights to a Collective Management Institution such as YKCI, which is tasked with managing and collecting royalties from users. 2) YKCI has an important role in managing songwriter royalties in Makassar, namely as a collective management institution that collects and distributes royalties to creators. In addition, YKCI also plays a role in taking legal action, both criminal and civil, and demanding compensation if there is a violation of copyright on the songs they manage.

MODEL TATA KELOLA DAN KEPATUHAN KORPORASI PADA PERUSAHAAN PUBLIK Asmah; Muh.Ridwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i3.62485

Abstrak Pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia menuntut adanya penguatan tata kelola korporasi (Good Corporate Governance/GCG) pada perusahaan publik sebagai pilar utama untuk menjaga kepercayaan investor dan integritas pasar. Namun, implementasi GCG dihadapkan pada tantangan serius berupa risiko fraud dan kerentanan terhadap praktik pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis model tata kelola dan kepatuhan korporasi di Indonesia dengan fokus pada tiga elemen sentral: peran Komite Audit, penegakan fiduciary duty Direksi dan Dewan Komisaris, serta implementasi program Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dengan efektivitas implementasi di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran Komite Audit seringkali bersifat simbolis dan belum terintegrasi secara optimal dengan pengawasan kepatuhan AML-CFT, sementara penegakan fiduciary duty menjadi kunci akuntabilitas pengawasan. Sebagai kebaruan, penelitian ini mengusulkan sebuah Model Pengawasan Korporasi Terintegrasi yang mensinergikan fungsi Komite Audit dengan pilar-pilar kepatuhan lainnya (Manajemen Risiko, Audit Internal, dan Sistem Whistleblowing) untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang holistik dan substantif. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat benteng pertahanan korporasi terhadap risiko fraud dan pencucian uang, serta memberikan kontribusi bagi harmonisasi regulasi GCG di masa depan. Kata Kunci : Tata Kelola Korporasi, Komite Audit, Fiduciary Duty, Pencegahan Fraud, AML-CFT, Perusahaan Publik Abstract The rapid development of the capital market in Indonesia requires the strengthening of good corporate governance (GCG) in public companies as the main pillar to maintain investor confidence and market integrity. However, GCG implementation is faced with serious challenges in the form of fraud risks and vulnerability to money laundering practices. This research aims to critically analyze the corporate governance and compliance model in Indonesia with a focus on three central elements: the role of the Audit Committee, the enforcement of fiduciary duties of the Board of Directors and Board of Commissioners, and the implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) program. Using normative legal research methods through legislative and conceptual approaches, this study identifies a gap between the existing regulatory framework and the effectiveness of implementation in the field. The results of the analysis show that the role of the Audit Committee is often symbolic and has not been optimally integrated with AML-CFT compliance supervision, while the enforcement of fiduciary duty is the key to supervisory accountability. As a novelty, this study proposes an Integrated Corporate Oversight Model that synergizes the functions of the Audit Committee with other compliance pillars (Risk Management, Internal Audit, and Whistleblowing System) to create a holistic and substantive oversight mechanism. This model is expected to be a solution to strengthen corporate defenses against the risk of fraud and money laundering, as well as contribute to the harmonization of GCG regulations in the future. Keywords: Corporate Governance, Audit Committee, Fiduciary Duty, Fraud Prevention, AML-CFT, Public Companies

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search