Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.
Articles
225 Documents
<![CDATA[ANALISIS OPINI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI (STUDI PADA BADAN KEAMANAN LAUT RI) ]]>
<![CDATA[Sudarman Damanik]]>;
<![CDATA[Elvia Rosantina Shauki]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 4 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (479.876 KB)
|
DOI: 10.33105/itrev.v4i4.166
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena dan menganalisis hal-hal yang menyebabkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk periode 2016-2018, serta memberikan rule determination dalam peningkatan kualitas laporan keuangan Bakamla menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bakamla merupakan satu-satunya Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya mendapat opini TMP untuk Tahun Anggaran 2018. Studi ini menggunakan kerangka teori berupa Institutional Logics dan Isomorphism di mana organizational field yang digunakan adalah Bakamla. Hasil temuan menunjukkan dari aspek symbolic carriers, terdapat peraturan-peraturan Nasional (UU, PP, PMK, dan BPK) membolehkan Bakamla untuk mengatur lebih lanjut mengenai keunikan lembaga (dalam hal keuangan dan asset). Sementara itu, Peraturan Internasional (IPSAS) masih belum merupakan aturan mandatory, dimana Bakamla belum mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh IPSAS (non-mandatory). Secara logika institusional ditemukan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan dan BPK belum dijalankan secara optimal (decoupled). sehingga aktor lebih memilih menggunakan material carries dalam penyusunan Laporan keuangannya. Dari aspek material carriers, aktor menggunakan budaya dan rutinitas induk semula dalam hal pelaporan aspek keuangan dan asset (routines, procedures, dan artefacts). Struktur organisasi yang ada masih belum sempurna menyikapi keunikan Bakamla, hal ini menjadi kendala untuk pencapaian opini WTP.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018) ]]>
<![CDATA[Tri Asmeli Sembiring]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.37 KB)
|
DOI: 10.33105/itrev.v5i1.167
<![CDATA[Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah memeratakan pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi dan juga pembangunan manusia. Lewat desentralisasi daerah menjadi lebih leluasa dalam mengelola dan mengembangkan potensinya. Pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber dalam membiayai pembangunan daerahnya. Desentralisasi fiskal juga memiliki dampak yaitu ketimpangan antardaerah, karena daerah memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, karakter, budaya, geografis, dan topografi yang berbeda-beda. Dalam mencegah ketimpangan serta membantu daerah dalam membiayai pembangunannya pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah dan juga mengukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan dengan pengelolaan PAD, DAU, dan DAK Fisik yang baik maka pembangunan manusia di suatu wilayah dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK Fisik terhadap pembangunan manusia dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara menjadi objek penelitannya selama kurun waktu 2016 – 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan PAD, DAU, dan DAK Fisik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Secara parsial PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia sementara DAU dan DAK Fisik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia.]]>
<![CDATA[Pengambilan Keputusan Manajerial: Opsi sewa atau beli dalam pengadaan kendaraan dinas ]]>
<![CDATA[Zanuar Arifin]]>;
<![CDATA[Ali Tafriji Biswan]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.257 KB)
|
DOI: 10.33105/itrev.v5i1.169
<![CDATA[This study discusses managerial decision making regarding buying or rental (leasing) options in the procurement of official vehicles. This study aims to analyze the most appropriate options between buying or rental (leasing) for the procurement of official vehicles so that they can be input in making decisions regarding procurement of official vehicles. There are differences of opinion regarding the most efficient method of buying or (leasing) rental options in several government agencies so a study is needed to choose the most appropriate method. Differences in decision making related to procurement of official vehicles can have an impact on budget efficiency. This research is a qualitative research with a case study approach. Case studies were conducted at the Secretariat General of the Ministry of Finance. The data used in this study include primary data in the form of interviews with research resource person and secondary data in the form of regulations and reports related to official vehicles. The method of analyzing data from interviews uses the Miles and Huberman method which consists of 3 stages, namely data reduction, data display, and conclusion drawing. Secondary data were analyzed by calculating the net present value of the total cost of ownership. The results of this study indicate that under normal conditions, buying options are relatively more efficient compared to (leasing) rental options in the procurement of official vehicles. However, (leasing) rental options can be applied under certain conditions.]]>
<![CDATA[Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa ]]>
<![CDATA[Rachma Aprilia]]>;
<![CDATA[Elvia Rosantina Shauki]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (804.174 KB)
|
DOI: 10.33105/itrev.v5i1.172
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300% dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Namun hasil pantauan ICW terhadap kasus korupsi desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Desa Jeungjing merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Tangerang yang mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017. Permasalahan dalam pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing dianalisis menggunakan teori akuntabilitas yang memandang suatu mekanisme akuntabilitas sebagai interaksi antara aktor yang bertanggung jawab dan forum yang bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap multiple unit analysis meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat Desa Jeungjing terhadap Dana Desa masih belum optimal disebabkan oleh karena tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat yang masih rendah serta akses informasi yang belum memadai. Sebagai konsekuensinya, diskusi yang terjadi antara dua pihak (aktor akuntabel dan forum akuntabel) serta konsekuensi yang muncul menjadi minimum adanya.]]>
<![CDATA[ALOKASI ANGGARAN PUBLIK DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PULAU KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[Muliati Muliati]]>;
<![CDATA[Dyah Wulansari]]>;
<![CDATA[Rossanto Dwi Handoyo]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 4 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.091 KB)
|
DOI: 10.33105/itrev.v4i4.173
<![CDATA[Indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dapat dilihat melalui beberapa hal seperti rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan dan angka kemiskinan. Kedua hal tersebut dapat dicapai melalui peran pemerintah dalam ranah kebijakan anggaran terkait alokasi pengeluaran pemerintah untuk kepentingan publik. Berangkat dari konsep dimaksud artikel ini bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah kebijakan anggaran di level pemerintah daerah di Pulau Kalimantan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan. Analisis dilakukan dengan menggunakan software smartPLS versi 2 dengan memanfaatkan data panel APBD 5 provinsi dan 61 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam kurun waktu 3 tahun. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan di wilayah penelitian. Variabel kemiskinan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan meskipun perannya terhadap pengentasan kemiskinan tidak dapat dibuktikan secara nyata.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESISTENSI PENGGUNA TERHADAP IMPLEMENTASI SAKTI PADA KEMENTERIAN KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Sutiono - -]]>;
<![CDATA[Tri Ratna Taufiqurrahman]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1245.218 KB)
|
DOI: 10.33105/itrev.v5i1.179
<![CDATA[ABSTRACT The objective of this research is to analyze factors that influence user resistance in piloting SAKTI at the Ministry of Finance. This study examined the impact of individual perception, switching costs, switching benefits, self-efficacy, leadership commitment, colleague opinion, technology and systems, and external factors to user resistance. This study collected the perceptions of 187 SAKTI users/operators of spending unit at Finance Ministry and analysed using multiple regression. The finding suggest that individual perception and technology and system have significant impact to the resistance of SAKTI users. SAKTI user behavior is influenced by the user's perception of the SAKTI application. A positive perception will affect positive behavior. This study suggest SAKTI developers pay attention to user individual perceptions so that the process of implementing SAKTI by users is easier. This research also suggest SAKTI developers to develop applications that are comfortable for users to use. In addition, an adequate internet network also needs to be considered so that the use of the SAKTI application is more convenient. Positive individual perception and more user friendly SAKTI must be considered so that the process of implementing SAKTI to all ministries / state institutions runs in accordance with the expectations of application users. ABSTRAK Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi pengguna pada piloting aplikasi SAKTI di lingkungan satuan kerja pada Kementerian Keuangan. Variable independen yang digunakan adalah persepsi individu, switching cost, switching benefit, efikasi diri, komitmen pimpinan, opini kolega, teknologi dan sistem, serta faktor eksternal. Variabel independen yang digunakan adalah resistensi pengguna. Hasil pengujian terhadap variabel-variabel tersebut diharapkan menjadi dasar pengembangan aplikasi SAKTI sebelum diimplementasi secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik random purposive sampling. Sampel penelitian berjumlah 187 responden diperoleh menggunakan kuesioner online. Kuesioner dengan 5 skala Likert disebar menggunakan media sosial whatsapp. Data yang berhasil dikumpulkan secara lengkap diolah menggunakan regresi berganda dengan aplikasi pengolah data SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi individu dan variabel teknologi dan sistem berpengaruh secara signifikan terhadap resistensi pengguna SAKTI. Perilaku pengguna SAKTI dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap aplikasi SAKTI. Persepsi yang positif akan berpengaruh terhadap perilaku positif. Penelitian ini merekomendasikan kepada pengembang SAKTI untuk memperhatikan persepsi pengguna agar proses implementasi SAKTI oleh pengguna lebih mudah. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada pengembang aplikasi SAKTI agar membuat aplikasi yang nyaman untuk digunakan oleh pengguna. Selain itu, jaringan internet yang memadai juga perlu diperhatikan agar penggunaan aplikasi SAKTI lebih nyaman. Persepsi individuyang positif dan aplikasi SAKTI yang user friendly harus diperhatikan agar proses implementasi aplikasi SAKTI kepada seluruh kementerian/lembaga berjalan sesuai dengan harapan pengguna aplikasi.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Capaian Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Angkutan Sungai dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang ]]>
<![CDATA[Darma Yanti]]>;
<![CDATA[Rosalina Ghozali]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 2 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.136 KB)
|
DOI: 10.33105/itrev.v5i2.168
<![CDATA[River and crossing service levies are transport activities using ships carried out in the river, and crossings to transport passengers, goods and or animals organized by river and crossing companies. The factor of not achieving the realization of the revenue of river transportation and crossing retribution services in the Palembang City Transportation Agency, setting unrealistic targets is constrained by a lack of legal basis so as to achieve the desired target cannot be achieved and limited authority for officers who withdraw fees due to regulatory regulations Number 35 of 2017 concerning escorts that are still in conflict with the Laws Regulations, Ministerial Regulations, Government Regulations, and Regional Regulations. The collection of retribution is also experiencing leakage or breakthrough due to the effectiveness of the imposition of sanctions and the lack of facilities and infrastructure in the field. The service is not yet prime due to limited human resources or field implementation officers. The levies collection officer is not unwilling to provide services and human resources, but also because of conflicting rules that prevent officers from carrying out a complete withdrawal. Officers move with the rules set by the City Government so that their authority is limited.]]>
<![CDATA[Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tri Angga Sigit]]>;
<![CDATA[Ahmad Kosasih]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 2 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (593.083 KB)
|
DOI: 10.33105/itrev.v5i2.170
<![CDATA[National development in general aims to improve people's welfare as measured by poverty indicators. In reducing poverty, one focus of the government is to reduce poverty in rural areas that have a higher percentage than urban areas. One of the government spending aimed at reducing poverty in rural areas is the Village Fund. This study aims to determine the effect of the Village Fund on poverty at the Regency/City level in Indonesia. This study uses quantitative data that focuses on economic variables consisting of the Total Poor Population as the dependent variable and the Village Fund as the main independent variable. In addition, Village Fund Allocation, Gross Regional Domestic Product, and Capital Expenditures are used as other independent variables. As a material for analysis and compiling recommendations, qualitative data in this study were used in the form of in-depth interviews with the Directorate General of Fiscal Balance and the Fiscal Policy Office. The analytical method used is panel data regression with the Fixed Effect Model. The result shows that the Village Fund variable has a negative effect on the Total Poor Population. This shows that the Village Fund is able to effectively reduce the number of poor people. However, based on the results of in-depth interviews, there are at least three aspects of the Village Fund policy that need to be improved namely covering improvements to the formulation aspects, aspects of strengthening supervision, and aspects of increasing innovation in the use of Village Funds.]]>
<![CDATA[Analisis Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Pengguna Aplikasi SAKTI dengan PIECES Framework ]]>
<![CDATA[Heru Pudyo Nugroho]]>;
<![CDATA[Jamila Lestyowati]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 2 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.751 KB)
|
DOI: 10.33105/itrev.v5i2.188
<![CDATA[This study aims to analyze the level of satisfaction and importance of Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) users, the strengths and weaknesses of SAKTI, and the components that need to be improved. The study used descriptive quantitative methods with primary data from 45 respondents. They are SAKTI users from the piloting office units in regional offices of DJP in Central Java and Yogyakarta. The data analysis method is the Importance Performance Analysis (IPA) method in the evaluation of SAKTI information systems with PIECES framework consisting of six attributes, namely Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, and Service. The results showed that all PIECES variables of level of importance are very important. All PIECES attributes have a negative gap value. It means that the satisfaction value is below their expectations. Based on the IPA analysis, it was found that there were 12 PIECES items in quadrant A as the main priority for improvement.]]>
<![CDATA[Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal ]]>
<![CDATA[Nizwan Zukhri]]>
<![CDATA[ Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 2 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.719 KB)
|
DOI: 10.33105/itrev.v5i2.213
<![CDATA[Bangka Belitung Islands is a province that was born in the era of regional autonomy. This province is demanded to be able to manage finances well to achieve regional independence. This paper aims to analyze the degree of independence, degree of dependency, and degree of fiscal decentralization of the Bangka Belitung Islands Province. The data used is the realization data of the Bangka Belitung Islands Province Regional Budget for the 2016-2018 fiscal year. This study uses a quantitative descriptive analysis method based on local government financial ratios in the form of independence ratios, dependency ratios, and fiscal decentralization ratios. The results showed that from the aspect of independence, the financial capability of the Bangka Belitung Islands Province was in the low category (46.09-49.83 percent) with a consultative relationship pattern. Based on the degree of regional dependency in the very high category (61.05-68.41 percent), whereas in terms of the degree of fiscal decentralization, the financial capability of the Bangka Belitung Islands Province is in the moderate-sufficient category (29.47-33.26 percent)]]>
