Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik

ITRev
Website

Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

ISSN : 25272721 EISSN : 26224399 DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.

Arjuna Subject : -

Articles 225 Documents

6 7 8 9 10

Peningkatan efisiensi belanja perjalanan dinas pada kementerian/lembaga dengan model shared services Dwi Prioatmaji
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 1 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Kegiatan perjalanan dinas dilakukan di hampir seluruh satuan kerja (satker) pada kementerian/lembaga. Tren pagu anggaran belanja perjalanan dinas cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Berdasarkan hasil kajian oleh Ditjen Perbendaharaan dalam Spending review Tahun 2017, ditemukan inefisiensi pada belanja perjalanan dinas sebesar Rp349,13 miliar. Dalam empat tahun terakhir, anggaran belanja perjalanan dinas selalu menjadi pos yang dilakukan pemotongan dan penghematan anggaran. Kebijakan pemotongan anggaran mempunyai dampak psikologis terhadap negara karena terkait langsung dengan kepercayaan publik. Perlu dipertimbangkan metode lain untuk meningkatkan efisiensi belanja perjalanan dinas, salah satunya dengan shared services yang menjadi inisiatif transformasi di Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat shared services dalam meningkatkan efisiensi perjalanan dinas dan menggambarkan proses bisnis perjalanan dinas dengan model shared services. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja perjalanan dinas dapat ditingkatkan dengan model shared services karena adanya skala ekonomi yang terjadi dengan memusatkan fungsi administrasi. Dalam mendukung shared services, perlu dilakukan perubahan dalam mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas.

Optimalisasi portofolio investasi program tunjangan hari tua (THT) pada PT Taspen (persero) Oktavianus Oki Bagus Krisnawan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 1 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah dana pengelolaan dari Program Tunjangan Hari Tua. Adapun dana THT yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) diinvestasikan dalam bentuk deposito, obligasi, saham, reksadana, penyertaan langsung, dan properti. Agar mendapatkan portofolio investasi yang optimal, maka penentuan strategi alokasi aset menjadi hal yang diperlukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini semuanya menggunakan data primer yang didapatkan dari Direktorat Investasi PT Taspen (Persero). Metode yang digunakan dalam mengukur optimalisasi portofolio investasi adalah metode mean-variance yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz. Parameter yang digunakan antara lain berupa return, deviasi standar, korelasi serta kovarian dari masing-masing instrumen investasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut model Markowitz, komposisi portofolio investasi optimal dengan tujuan untuk meminimalisir risiko portofolio pada PT Taspen (Persero) dapat diperoleh dengan memperbanyak porsi alokasi aset pada instrumen obligasi. Dan bila melihat pada kegiatan investasi yang telah dilakukan oleh PT Taspen (Persero) sebenarnya dapat dikatakan sudah mendekati ideal namun belum optimal. Hal ini mengingat terdapat ketentuan atau aturan yang membatasi jumlah presentase tiap instrumen investasi yang harus dipatuhi oleh PT Taspen (Persero).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi rencana penarikan dana (RPD) harian satuan kerja kementerian/lembaga Tri Angga Sigit
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 2 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Penelitian ini membahas pengaruh Kualitas SDM Satker Kementerian/Lembaga, Kinerja Aplikasi SAS, Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Sistem Reward and Punishment dan pengajuan Dispensasi terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian yang disusun oleh Satker Kementerian/Lembaga. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terhadap seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyampaikan RPD Harian pada Tahun Anggaran 2017 dalam lingkup KPPN Jakarta II. Metode penelitian menggunakan Regresi Logistik Binary. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian. Secara parsial, Kualitas SDM dan Kinerja Aplikasi SAS berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia Jehuda Jean Sanny Mongan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 2 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Paradigma pembangunan telah bergeser dari awalnya berpusat pada pertumbuhan ekonomi ke pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembangunan manusia telah menjadi indikator bagi kemajuan suatu negara. IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan manusia, dan dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau tingkat pengembangan suatu wilayah. Pemerintah Indonesia menganggap pembangunan yang berpusat pada manusia lebih penting daripada hal-hal lain. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD total anggaran, dan untuk anggaran kesehatan setidaknya 5% dari total anggaran APBN dan 10% dari total anggaran APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengeluaran pemerintah dalam pendidikan dan sektor kesehatan mempengaruhi IPM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang terdiri dari 32 provinsi selama periode tujuh tahun 2000-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah pusat dalam sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan memiliki efek negatif dan signifikan.

Reformulasi dana alokasi umum, menghitung kebutuhan fiskal daerah berbasis unit cost Kurnia Kurnia
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 2 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Saat ini Pemerintah sedang menginisiasi untuk melakukan revisi terhadap UU Perimbangan Keuangan. Salah satu muatan materi revisi UU Perimbangan Keuangan tersebut adalah perubahan formulasi perhitungan DAU yang sangat fundamental. Perubahan tersebut yakni mengubah variabel kebutuhan fiskal yang sebelumnya menggunakan proxy jumlah penduduk, produk domestik regional bruto per kapita, luas wilayah, dan indeks pembangunan manusia untuk mengukur kebutuhan fiskal dalam penyediaan pelayanan publik di daerah, diubah menjadi variabel kebutuhan layanan dasar seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, layanan umum, administrasi pemerintahan dengan menggunakan perhitungan unit cost dan target layanan per kapita sebagai penentu jumlah kebutuhan fiskalnya. Kajian ini akan mengeksplorasi hal yang perlu dipersiapkan, serta kelebihan dan kekurangan dalam penerapan perhitungan kebutuhan fiskal berbasis unit cost melalui kajian desk study. Kajian menemukan fakta, bahwa pendekatan perhitungan berbasis unit cost memerlukan informasi yang sangat detil atas layanan dasar yang akan disediakan, identifikasi seluruh aktivitas dan biaya yang dapat memenuhi indikator capaian layanan standar. Namun demikian, terbatasnya resource envelope yang tersedia dapat menjadi kendala dalam pemenuhan indikator capaian layanan dasar tersebut.

Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Ari Mulianta Ginting; Muhammad Zilal Hamzah; Eleonora Sofilda
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 2 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Indonesia memasuki era baru dari sentralistik menjadi desentralistik. Dampak dari desentralisasi tersebut adalah adanya dana pemberian dana perimbangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Namun pemberian dana perimbangan tersebut, memberikan dampak lain yaitu ketergangungan pemerintah daerah kepada dana perimbangan. Penelitian menggunakan analisis metode kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data model dengan menggunakan data dari kluster kabupaten/kota dari kluster I sampai dengan IV dari tahun 2013-2018. Penelitian juga menggunakan analisis kuadran untuk melakukan mapping terhadap kabupaten/kota terhadap dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah. Hasil analisa regresi panel ditemukan bahwa pengaruh dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil analisa regresi panel ini sejalan dengan analisa kuadran bahwa dari data kabupaten/kota yang ada baik di kluster I-IV, hampir 91,3% kabupaten/kota yang ada berada di kuadran IV. Hasil ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 91,3% kabupaten/kota memiliki dana perimbangan yang realtif rendah dengan kemandirian keuangan yang juga relatif rendah untuk kluster I, III dan IV. Berdasarkan hasil tersebut maka pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengalokasikan anggaran kepada potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan bagi daerah khususnya kepada belanja yang bersifat investasi dan produktif.

Pengembangan integrated financial management information system (IFMIS) di Indonesia Sudarto Sudarto
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 2 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Integrated Financial Management Information System (IFMIS) telah dikembangkan di Indonesia sejak satu dekade terakhir. Di balik dinamika pengembangan IT yang bertujuan untuk mensimplifikasi proses bisnis sehingga semakin efisien, cepat, dan transparan, pengembangan IFMIS belumlah usai. Makalah ini menginvestigasi sejauh mana IFMIS telah dikembangkan di Indonesia dan mengindentifikasi gap antara praktik terbaik internasional dan implementasi IFMIS saat ini dengan menggunakan literatur terkini terkait IFMIS dan observasi atas perumusan kebijakan IFMIS yang dilakukan sampai dengan saat ini. Berdasarkan analisis literatur, kajian ini menemukan masih adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kondisi pengembangan IFMIS saat ini. Penggunaan teknologi termuktahir seperti Data Warehouse (DW) patut dipertimbangkan, disamping memastikan bahwa pengembangan IFMIS yang ada saat ini telah terlaksana dengan baik. Makalah ini berkontribusi bagi pengembangan IFMIS saat ini di Indonesia dengan memberikan rekomendasi terkait implementasi SAKTI, pengembangan berkesinambungan semua komponen pendukung IFMIS, adopsi berbagai elemen teknologi termuktahir. Dengan konteks spesifik yang dimiliki Indonesia, makalah ini juga berontribusi bagi pengembangan IFMIS di negara berkembang dan jurisdiksi serupa lainnya.

Tinjau ulang konsep dan praktik KPJM: pendekatan bibliografi Windraty Ariane Siallagan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 2 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) telah dilaksanakan lebih dari dua dekade di berbagai negara sejak tren dimaksud mengemuka dalam reformasi manajemen publik 1990-an. Penilaian dan penelitian terkait kebijakan dan implementasi KPJM juga telah banyak dilakukan. Dengan menggunakan literatur atau kepustakaan seperti buku dan jurnal ilmiah terkait KPJM periode 2000 s.d. 2018, tulisan ini bertujuan untuk melakukan reviu atas status terkini literatur mengenai KPJM, menginvestigasi kesenjangan dalam literatur dan menganalisis agenda riset di masa yang akan datang. Penelitian ini berargumen bahwa literatur KPJM memberikan perhatian terhadap desain dan tata kelola KPJM, namun isu analisis biaya yang diperlukan dalam KJPM belum banyak terelaborasi an. Walaupun KPJM telah diimplementasikan di berbagai negara, literatur KPJM di Asia Tenggara khususnya Indonesia masih terbatas. Disamping itu, literatur atas penilaian KPJM di berbagai negara banyak menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dengan penelitian kuantitatif yang terbatas. Selanjutnya, penulis berargumen dan menawarkan suatu agenda riset di masa yang akan datang antara lain desain KPJM, fokus penelitian pada negara-negara Asia, dan penggunaan metodologi penelitian kuantitatif atau penelitian gabungan dalam kajian KPJM.

Analisis pengaruh kebijakan bea keluar biji kakao, impor biji kakao, ekspor biji kakao dan harga cocoa butter terhadap ekspor cocoa butter Rudi Hermawan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 3 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The export duty policy was initially intended to increase the value added of cocoa beans. On the other hand, in the past few years there has been a significant increase in imports of cocoa beans to meet the needs of domestic industrial in order to keep running optimally and can create added value. To assess how much influence the export duty policy for cocoa beans, the import of cocoa beans, the export of cocoa beans and the price of cocoa butter on the development of exports of cocoa butter, this study uses a quantitative approach using secondary data from various sources. The results of the analysis show that the development of the export of cocoa butter is significantly influenced by the amount of cocoa bean imports and the export of cocoa beans. but the price factor of cocoa butter and the amount of export duty does not significantly influence. This shows that the main problem is the performance of the cocoa processing industry which is strongly influenced by the availability of raw materials. In addition, although an increase in imports of cocoa beans can still be offset by an increase in exports of processed cocoa products that have added value. Kebijakan bea keluar pada awalnya ditujukan untuk peningkatan nilai tambah biji kakao. Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan impor biji kakao secara signifikan untuk pemenuhan kebutuhan industri domestik agar tetap berjalan optimal dan dapat menciptakan nilai tambah. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh kebijakan bea keluar biji kakao, impor biji kakao, ekspor biji kakao dan harga cocoa butter terhadap perkembangan ekspor cocoa butter, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan ekspor cocoa butter secara signifikan dipengaruhi oleh besaran impor biji kakao dan ekspor biji kakao. Sedangkan faktor harga cocoa butter dan besaran tarif bea keluar tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama adalah pada kinerja industri pengolahan kakao yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bakunya. Selain itu, walaupun terjadi peningkatan impor biji kakao masih dapat diimbangi dengan adanya peningkatan ekspor produk kakao olahannya yang memiliki nilai tambah.

Lingkup fungsi audit internal dan pengaruhnya terhadap efektivitas audit internal (studi pada Kementerian Keuangan) Hendry Wibowo
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 3 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi persepsi auditee mengenai lingkup fungsi audit internal, apakah berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Jumlah sampel yang terkumpul secara lengkap setelah batas waktu yang ditentukan sebanyak 70 Unit Eselon II. Teknis analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak SmartPLS Versi 3.2.3. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa lingkup fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah memperluas layanan dalam memberikan nilai tambah melalui evaluasi atas tata kelola organisasi, evaluasi manajemen resiko dan evaluasi atas pengendalian internal, dimana aktivitas tersebut telah dilaksanakan di seluruh Unit Eselon II yang menjadi obyek penelitian. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkup fungsi audit internal dalam mengevaluasi tata kelola organisasi dan manajemen resiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas audit internal. Sedangkan variabel lingkup fungsi audit internal dalam mengevaluasi pengendalian internal tidak signifikan mempengaruhi efektivitas audit internal.

Page 8 of 23 | Total Record : 225

6 7 8 9 10

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sofyan Atsauri

Contact Email sofyan.atsauri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA