Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik

ITRev
Website

Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

ISSN : 25272721 EISSN : 26224399 DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.

Arjuna Subject : -

Articles 225 Documents

7 8 9 10 11

Pengaruh variabel kebutuhan fiskal terhadap alokasi DAU pada daerah bercirikan kepulauan Luthfia Maha Reni; Doddy Setiawan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 3 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study aims to see the effect of fiscal need variables on the allocation of the General Allocation Fund (DAU) in the islanding area by three regional categories based on topography. The independent variables used were population, area, human development index, construction cost index, and GRDP. The research method used is multiple linear regression analysis and ANOVA test. The results of this study indicate that the population, the Human Development Index, the Construction Cost Index and the GRDP per capita have a positive effect on the DAU, while the area has a negative effect on the DAU. Different test results show that between categories 1 and 3, categories 2 and 3 have different DAU levels. The findings show that non-island regions receive higher DAU allocations than archipelagically characterized areas. The results of category 3 regional GRDP show no influence on DAU allocation.

Dampak penerapan basis akrual terhadap kualitas transparansi fiskal pemerintah Donny Maha Putra; Sudarto Sudarto
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 3 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Tujuan makalah ini untuk mengukur seberapa efektif penerapan basis akrual pada sistem akuntansi pemerintah Indonesia dan dampaknya terhadap kualitas transparansi fiskal. Efektifitas diukur dalam konteks Polices, People, Processes dan Systems. Penelitian ini dilakukan di 85 Kementerian Lembaga (K/L) melibatkan 149 responden menggunakan instrumen kuesioner, dan wawancara mendalam dengan 77 ahli. Analisis data menggunakan pendekatan Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun efektifitas penerapan basis akuntansi akrual masih berada di level cukup, namun berdampak signifikan terhadap kualitas transparansi fiskal pemerintah. Dampak tersebut terlihat nyata dalam hal pelaporan fiskal dan perkiraan fiskal dan anggaran pemerintah menjadi lebih baik. Namun dalam hal pengelolaan dan analisis resiko fiskal belum terlihat maksimal.

Kesinambungan fiskal dan estimasi fiscal reaction function Indonesia tahun 1977-2017 Akhmad Solikin; Hilda Choirunnisah
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 3 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study aims to identify whether Indonesian fiscal condition in 1977–2017 is sustainable as measured by the government responses to debt burden. Studi on fiscal sustainability is very important since failing to identify its occurrence and determinants will detrimental to fiscal and macroeconomic policy. This study uses Auto-Regressive Distributed Lag – Error Correction Mechanism (ARDL-ECM) to estimate short-term and long-term fiscal reaction functions. The result shows that in the long-term the government responds an increase in debt burden by increasing its primary balance and thus it confirms the existence of fiscal sustainability. Furthermore, by estimating fiscal reaction function this study finds that in the long run exchange rate and Asian Financial Crisis in 1998 have significant effects on primary balance; while in the short run real exchange rates, 1998 economic crisis, and commodity prices affect the primary balance.

Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak Marwanto Harjowiryono
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 3 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Penerimaan pajak masih merupakan sumber pendanaan untuk pembangunan nasional dimana 80% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Akan tetapi, shortfall penerimaan pajak masih membayangi setiap tahun ditengah usaha pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Dalam upaya intensifikasi penerimaan pajak, Menteri Keuangan secara khusus memberikan perhatian atas upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menyoroti kepatuhan pajak Bendahara Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah yang masih belum tertib dalam melakukan penyetoran pajak. Indikasinya antara lain penerimaan pajak dari Belanja APBN dan APBD masih cukup minim pada kisaran 8% (sekitar Rp86 triliun) dari total penerimaan pajak tahun 2015 dan 2016, sementara Pajak yang dibayarkan oleh bendahara daerah dari belanja APBD hanya 3.6%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Bendahara Pemerintah Daerah dalam menyetor penerimaan pajak dengan mengacu pada Teori Atribusi yang memiliki relevansi dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih suatu keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terhadap Bendahara Pemerintah Daerah lingkup Pulau Jawa dengan menggunakan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah sebagai variabel terikat dan variabel bebas terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemudahan Aplikasi Pajak dan Peran Ditjen Perbendaharaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah Daerah. Secara parsial, Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kemudahan Aplikasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah Daerah.

ANALISIS PDRB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN PROVINSI DKI JAKARTA Indrayansyah Nur; Mukhammad Taufiqur Rakhman
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 4 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Pertumbuhan ekonomi nasional mempunyai pengaruh atas struktur ekonomi daerah karena pertumbuhan nasional mempunyai pengaruh atas pertumbuhan daerah, sebab daerah merupakan bagian internal dari suatu negara. Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana rencana pembangunan meliputi rencana nasional maupun rencana regional. Pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia berada di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan PDRB DKI Jakarta akibat unsur laju pertumbuhan kesempatan kerja nasional, bauran industri, keunggulan kompetitif dan pertumbuhan total PDRB yang dimiliki menurut sektor-sektor ekonomi dan mengetahui sektor-sektor basis di DKI Jakarta yaitu sektor yang memiliki PDRB lebih tinggi dari rata-rata nasional. Metode analisis data menggunakan Shift Share dan Location Quotient. Pada analisis Shift-Share tahun 2011-2018 dan Location Quotient (LQ) tahun 2014-2018, diperoleh sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan nilai PDRB DKI Jakarta tertinggi dan sektor basis. Selanjutnya pemetaan sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan realisasi pertumbuhan PDRB terbesar pada masing-masing unsur dan dapat dijadikan sebagai basis ekonomi diantaranya pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Perusahaan, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi dan sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Real Estate. Sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan nilai PDRB DKI Jakarta tertinggi dan sektor basis umumnya terdapat pada sektor tersier dan sebagian sektor sekunder. Akan tetapi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang merupakan sektor sekunder justru menghasilkan nilai pertumbuhan PDRB tertinggi pada analisis Shift Share diikuti oleh sektor Konstruksi yang juga merupakan sektor sekunder.

PROSES DIFUSI INOVASI PROGRAM SAKTI (STUDI KASUS PROSES DIFUSI INOVASI PROGRAM SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DITJEN PERBENDAHARAAN DI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2018) Imam Tri Wibowo
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 4 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi ditandai dengan muculnya bermacam inovasi, salah satunya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang diinisiasi oleh Ditjen Perbendaharan. Inovasi tersebut telah digaungkan sejak lama dan direncanakan akan diterapkan pada seluruh instansi di Indonesia. Dalam implementasinya, masih ditemui beberapa permasalahan diantaranya adalah penundaan waktu implementasi, minimnnya informasi serta tingkat pemahaman dan pengetahuan di level pengguna yang masih belum optimal. Penelitian ini mencoba memahami proses difusi inovasi aplikasi SAKTI dan melihat bagaimana proses adopsi inovasi di KPP Sleman. Menggunakan teori difusi inovasi, konsep-konsep dari elemen difusi inovasi dan proses adopsi inovasi disajikan untuk mendapatkan gambaran proses difusi dan adopsi inovasi SAKTI di KPP Sleman. Metode dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKTI dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan di KPP Sleman yang penyebarannya melalui berbagai macam saluran komunikasi dengan pendampingan sebagai kunci keberhasilan implementasi. Percepatan difusi didukung dengan sifat homophily antara agen perubahan dan adopter serta lingkungan eksternal dan internal yang mendukung. Kendati begitu, masih ditemui beberapa persoalan pada inovasinya, saluran komunikasi serta kecakapan trainer. Pada proses adopsi, keuntungan dari sisi praktek dirasakan adopter lebih dominan ketimbang dari sisi keuntungan ekonomis. Keputusan inovasi bersifat otoritas karena cenderung dipengaruhi oleh peran pimpinan, sedangkan pada tahap implementasi masih ditemui beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu, evaluasi atas program SAKTI perlu dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai pemilik program terutama dalam kaitannya dengan inovasinya sendiri, proses pelatihan, kompetensi trainer, dan media komunikasi yang digunakan.

CATASTROPHE BOND SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI INDONESIA Amardianto Arham; Amrie Firmansyah
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 4 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Seringnya terjadi bencana alam di Indonesia membuat pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit saat penanggulangan. Agar tidak sepenuhnya membebani anggaran, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rencana penerbitan catastrophe bond sebagai instrumen pembiayaan pemerintah untuk penanggulangan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catastrophe bond dapat dijadikan sebagai instrumen pembiayaan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia. Namun demikian, implementasi rencana penerbitan catastrophe bond tersebut masih membutuhkan payung hukum yang secara eksplisit mengatur tata cara pelaksanaanya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam untuk menetapkan lembaga penerbit catastrophe bond serta membuat payung hukumnya.

TEORI INSTITUSIONAL DALAM PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI LAPORAN TAHUNAN SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA) Joko Kisworo; Elvia Rosantina Shauki
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 4 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The annual report, which is internationally recognized as an important tool for accountability and for delivering good information, has only been prepared by a few Ministries / State Institutions (MS/I) in Indonesia. This results in a lack of transparency and a lack of community participation. This study uses an institutional theory approach and aims to analyze the differences in MS/I motivation in the preparation and publication of annual reports and formulate efforts to increase that motivation. This research is a case study research by exploring the phenomena that occur in the preparation of MS/I annual reports and institutional factors that become the background. Data collection was carried out by distributing open-ended question questionnaires to Data and Information Management Officers from 86 MS/I. Respondents' answers were analyzed using content analysis techniques, thematic analysis, and constant comparative analysis. The results showed that the dominant logic is symbolic carriers at the national level, that is the logic that the preparation of annual reports is an "obligation" to implement the Act. Material carriers affect only the routines factor while relational systems and artifacts are not found to be constrained. Normative isomorphism occurs in all MS/I that are respondents of the study, while coercive isomorphism and mimetic isomorphism occur in 60% of MS/I. To encourage motivation for the preparation of annual reports, the government must prepare a clear regulation, standardized guidelines, internal SOPs and implement annual report awards.

Peran Tim Joint Analysis DJBC-DJP dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sector batubara Marsanto Adi Nurcahyo
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah penghasil batubara yang terbesar di Indonesia. Ekspor batubara menjadi penggerak utama perekonomian di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran yang dapat diambil oleh tim joint analysis DJBC-DJP dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor batubara serta menentukan apa hambatan yang dihadapi tim joint analysis dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada anggota tim sinergi joint analysis DJBC-DJP di Kalimantan Selatan disertai dengan data-data yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran data dan kerjasama pengawasan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sector batubara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tim joint analysis DJBC-DJP dapat mengambil peran dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan negara. Implikasi dari penelitian ini adalah menjadi pendorong bagi kegiatan sinergi joint analysis di tempat lain agar dapat meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan penerimaan negara sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) terhadap Kesejahteraan Subyektif di Indonesia Ali Akbar Khomaini
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Cash transfer programs have become the main poverty-alleviating policy in several developing countries. This study analyzes the perceived impact of Direct Cash Assistance (BLT) as an Unconditional Cash Transfer (UCT) program in Indonesia by examining beneficiary households’ subjective wellbeing. Two rounds of Indonesian Family Life Survey (IFLS) panel data from 2007 (IFLS-4) and 2015 (IFLS-5) are used, from which this study take the subjective wellbeing indicators. Three main categories of subjective wellbeing components are developed using Principle Component Analysis (PCA): family satisfaction, future perception, and children. Ordinary Least Squares (OLS) and fixed effect methods are used to determine the impact of UCT program on subjective wellbeing. The Indonesian UCT program is negatively correlated or has no impact on improving recipients’ subjective wellbeing compared to that of non-recipients. Out of the three subjective wellbeing components, family satisfaction appears to have received significant and positive impact from the UCT program. UCT may also help beneficiaries maintain stable consumption level during short-term economic shocks, but future perception and children’s wellbeing perception are not found to be affected.

Page 9 of 23 | Total Record : 225

7 8 9 10 11

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sofyan Atsauri

Contact Email sofyan.atsauri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA