Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik

ITRev
Website

Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

ISSN : 25272721 EISSN : 26224399 DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.

Arjuna Subject : -

Articles 225 Documents

1 2 3 4 5

Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara Rusli Zulfian
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 3 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study aims to analyze four aspects of the implementation of the Village Fund program covering allocation, distribution, execution and reporting of the village fund and provide recommendations on the issue of those four aspecst. The research was conducted in three districts in North Maluku province between year 2015 and Semester I 2016, which are Tidore, West Halmahera and North Halmahera Regency. This study took three samples for each district so that the entire samples are nine villages. The research methods are descriptive qualitative analysis and descriptive quantitative analysis. Data was collected by collecting written documentation, conducting interviews, conducting field observations and conducting focus group discussion (FGD). The results showed that the basic allocation and allocation formula led to less proportional distribution Village Fund if associated with status/condition of the village, as mentioned in the Developing Village Index(IDM). The Delays in disbursement phase I have an impact on the disbursement for the next phases. There is inappropriate of the Village Fund usage, which is caused by the bias interpretation of two different regulations. In relation to transparency and accountability, some observed villages have not published the village fund report on the available media. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis empat aspek pelaksanaan program Dana Desa yang meliputi aspek pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporan Dana Desa serta memberikan rekomendasi atas permasalahan dari keempat aspek tersebut. Penelitian dilaksanakan di tiga kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara yaitu Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara dengan rentang waktu pelaksanaan Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan Semester I 2016. Penelitian ini mengambil tiga sampel untuk setiap kabupaten sehingga keseluruhan sampel berjumlah 9 (sembilan) desa. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis desktiptif kualitatf. Sumber data diperoleh dari dokumentasi tertulis, wawancara, observasi lapangan dan pada tahap akhir penelitian diselenggarakan focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan alokasi dasar dan alokasi formula menyebabkan kurang proporsionalnya distribusi Dana Desa apabila dikaitkan dengan status/kondisi desa sebagaimana dituangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Keterlambatan penyaluran Dana Desa pada tahap I berdampak pada keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Terdapat beberapa penggunaan Dana Desa yang kurang sesuai prioritas karena bias penerjemahan dua regulasi yang berbeda. Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, beberapa desa observasi belum mempublikasikan pelaporannya di media yang tersedia seperti balai desa.

Analisis Respon Perbankan atas Dana Repatriasi Program Pengampunan Pajak Petter Ibnu Christianto
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 3 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Tax Amnesty Program initiated by the government from 2016 to 2017, showed quite encouraging results. Big asset declaration could increase the future tax base, and asset repatriation is also expected to encourage the growth of the economy in the short term. Incoming repatriation funds, as a result of tax amnesty, are expected to have an impact on the financial system, particularly in the banking sector to add liquidity or third party funds (DPK). The research attempts to show the response of banks in the event of an increase in liquidity in the financial system and how government policies and monetary authorities maintain financial system stability after tax amnesty programs or when liquidity fluctuations in the financial system occur. The dynamic linkage of bank indicators is modeled by the Panel-Vector-Autoregressive (p-VAR) framework. The results of the analysis of the bank's response showed that liquidity changes or liquidity fluctuations in the financial system does not significantly affect to Risk Profile indicators, Profitability indicators, Capital Indicators in the banking system. This conditions shows that the financial system, especially the banking system, has a strong fundamental to reduce the liquidity turmoil in the financial system. Abstrak Program Pengampunan Pajak yang dilaksanakan pemerintah mulai tahun 2016 sampai dengan 2017 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Deklarasi aset yang cukup besar dapat meningkatkan basis pajak di masa yang akan datang. Repatriasi aset diharapkan juga mampu mendorong tumbuhnya perekonomian dalam jangka pendek. Dana repatriasi yang masuk sebagai hasil program pengampunan pajak diharapkan memberikan dampak terhadap sistem keuangan, terutama terhadap sektor perbankan sebagai tambahan likuiditas atau dana pihak ketiga (DPK). Kajian ini mencoba menunjukan respon dari perbankan apabila terjadi pertambahan likuiditas dalam sistem keuangan dan bagaimana kebijakan pemerintah dan otoritas moneter dalam mempertahankan stabilitas sistem keuangan paska program pengampunan pajak atau saat terjadi gejolak likuiditas dalam sistem keuangan. Keterkaitan dinamis antar indikator-indikator bank dimodelkan dalam kerangka Panel-Vector-Autoregressive (p-VAR). Analisis terhadap respon perbankan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan likuiditas atau gejolak likuiditas dalam sistem keuangan tidak terlalu berpengaruh terhadap indikator Profil Risiko (Risk Profile), indikator rentabilitas/profitabilitas (Profitability), Indikator permodalan (Capital) dalam sistem perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan terutama sistem perbankan mempunyai fundamental yang kuat untuk meredam gejolak likuiditas dalam sistem keuangan.

Analisis Portofolio Optimal Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan nFN Zulkifli
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 4 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

One of the main tasks and functions of Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP) is to manage the National Educational Development Fund (DPPN) through short term investment. In investment activity, the selection of investment portfolio will impact on investment returns andand risks. Therefore, an optimal investment portfolio is needed through combination selection of a number of assets so that the risk can be minimized without reducing the expected returns. This research aimsto answer management question whether the LPDP’s actual investment portfolio is an optimal portfolio. The results shows that actual LPDP’s investment portfolio generates investment risk equal to 0,00385 and expected returns equal to 8,04% for portfolio composition of bonds 63,31% and time deposits 36,69%. This actual portfolio was not an optimal portfolio because with the same risk investment that LPDP bears, a higher expected returns can be generated by 8,15% for the portfolio composition of bonds 6,07% and time deposits 93,93%. On the other hand, portfolio investment with three assets –bonds, time deposit and stocks, optimum portfolio can be generated with the portfolio composition for bonds 74,72%, time deposits 24,81%, and stocks 0,47%, resulting investment risk equal to 0,00537 and expected return equal to 8,06%. Abstrak Salah satu tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) melalui instrument investasi jangka pendek. Dalam berinvestasi, pemilihan portofolio investasi akan berdampak besar pada hasil investasi yang akan diterima serta risiko yang akan dihadapi. Untuk itu, diperlukan penentuan portofolio optimal yang dapat membentuk portofolio sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return harapan investasi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan manajemen apakah portofolio investasi aktual yang dimiliki LPDP merupakan portofolio yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio investasi aktual LPDP menghasilkan risiko investasi sebesar 0,00385 dan return harapan sebesar 8,04% dengan komposisi obligasi 63,31% dan deposito 36,69%. Portofolio aktual tersebut bukanlah merupakan portofolio optimal karena dengan risiko investasi yang sama, return harapan yang lebih besar dapat dicapai sebesar 8,15% pada komposisi obligasi 6,07% dan deposito 93,93%. Jika LPDP memasukkan saham dalam portofolio investasi, portofolio optimal dapat dihasilkan dengan komposisi obligasi 74,72%, deposito 24,81% dan saham 0,47% yang menghasilkan risiko investasi sebesar 0,00537 dan return harapan sebesar 8,06%.

Analisis Saldo Kas Optimal Badan Layanan Umum: Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Rolly Indra
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 4 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Cash has an important role for private or public organizations. Public service agencies are authorized to manage cash. There is a phenomenon of high cash ratio at Kariadi Hospital compared to that of other hospitals, which indicate that cash balance management has not been effective. This study aims to analyze the optimal cash balances and analyze the causes of ineffective management of cash balances at Kariadi Hospital. The Optimal cash balance is analyzed using Miller and Orr methods. The ineffective management of cash balances is analyzed using factors to be considered when managing cash balances.In addition, the management of cash balances at Kariadi Hospital is compared to Sardjito Hospital (as benchmark) in order to analyze the differences. Factors, that are compared, are management’s policies and the management of cash balances, the contribution of the supervisory board and internal auditing unit, as well as the use of information technology. The results showed that the real cash balances in year 2016 were much higher than the optimal cash balances using the Miller-Orr model. factors to be considered, which caused the ineffevtive management of Kariadi Hospital’s cash balances, were the amount of cash balance outside the placement of time deposit that was not adjusted to the operational needs and cash forecastingand the policy of third party’s bill payment at the end of the year which caused the current liabilities declined and current ratio at the end of the year went up. Abstrak Kas mempunyai peranan penting bagi organisasi privat dan publik. Badan layanan umum diberikan wewenang untuk mengelola kas. Terdapat fenomena rasio kas yang tinggi pada RSUP dr. Kariadi dibandingkan RSUP lain yang mengindikasikan pengelolaan saldo kas belum efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis saldo kas optimal RS Kariadi dan penye bab pengelolaan saldo kas yang belum efektif. Saldo kas optimal dianalisis menggunakan metode Miller dan Orr. Pengelolaan saldo kas yang belum efektif dianalisis menggunakan faktor-faktor yang dinilai dapat memengaruhi pengelolaan saldo kas. Kemudian, membandingkan dan menganalisis perbedaan pengelolaan saldo kas RS Kariadi dengan RS Sardjito (sebagai benchmark). Faktor-faktor yang dibandingkan ialah kebijakan dan pengelolaan saldo kas oleh manajemen, kontribusi dewan pengawas, dan satuan pemeriksa internal serta penggunaan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saldo kas riil tahun 2016 jauh lebih tinggi dibandingkan saldo kas optimal model Miller-Orr. Faktor penyebab pengelolaan saldo kas RS Kariadi tidak efektif ialah besaran saldo kas di luar deposito yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan cash forecasting. Selain itu, kebijakan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga pada akhir tahun menyebabkan kewajiban lancar menurun pada akhir tahun dan rasio lancar menjadi tinggi.

Desain Strategi dan Assessment Kesiapan Redenominasi di Indonesia Eko Sumando; M. Hatta Hasanuddin
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 4 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The relevance of redenomination policy are being revisited, especially to address the implementation of the Asean Economic Community (AEC). The main reason is, redenomination will improve the efficiency of business transactions and the Indonesian economy, which in turn can be a competitive advantage in the open trade zone era. This study will contributes to the gap in the strategic design for change management and assessment for the community readiness for redenomination implementation. The strategies that are offered in this study, are: (1) Assessment of public understanding of redenomination; (2) Options/ diversification of the communication media; (3) The use of electronic cash as a means of efficiency than printing new money; and (4) Rounding strategy. Abstrak Kebijakan Redenominasi kembali diuji relevansinya, khususnya dalam menyikapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Alasan utamanya, Redenominasi, akan meningkatkan efisiensi transaksi bisnis dan perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya dapat menjadi competitive advantage pada era zona perdagangan terbuka. Kajian ini akan menjembatani gap yang ada dalam desain strategi manajemen perubahan dan assesment kesiapan masyarakat dalam implementasi Redenominasi. Strategi yang ditawarkan dalam studi ini, yaitu: (1) Assessment pemahaman masyarakat terhadap Redenominasi; (2) Pilihan/diversifikasi media komunikasi kebijakan; (3) Penggunaan electronic cash sebagai sarana efisiensi pencetakan uang baru; dan (4) Strategi pembulatan.

Kegunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Internal oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Karno Pandu Wibowo
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 4 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study aims to determine the usefulness level of accounting information (on cash basis and accrual basis) in central goverment agencies internal decision-making process. In addition, this study also aims to determine the influence of the organization’s external factors, the organization's internal factors and Individual Actor’s Characteristic Related Factors on the level of use of accounting information in central goverment agencies internal decision making.The research show that level of accrual accounting information use in the context of internal decision making is high. In addition it showed differences between level of cash-based accounting information use and accrual-based accounting information use. This study also addressed that the organization’s external factors, the organization's internal factors and individual actor’s characteristic related factors significantly influence both level of accounting information use on cash basis and accrual basis in the internal decision-making. Except for the organization’s external factors did not significantly affect the level of accrual accounting information use in the internal decision-making. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kegunaan informasi akuntansi (berbasis kas dan akrual) dalam proses pengambilan keputusan internal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal organisasi, faktor internal organisasi dan faktor karakteristik individu pengguna terhadap tingkat penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).Temuan peneliti menunjukan bahwa tingkat penggunaan informasi akuntansi berbasis akrual tinggi dalam rangka pengambilan keputusan internal. Selain itu penelitian menunjukan adanya perbedaan tingkat penggunaan antara informasi akutansi berbasis kas dan informasi akutansi berbasis akrual. Penelitian juga menujukan bahwa faktor eksternal organisasi, faktor internal organisasi dan faktor karakteristik individu pengguna berpengaruh signifikan terhadap tingkat penggunaan informasi akuntansi (berbasis kas dan akrual) dalam pengambilan keputusan internal. Kecuali untuk faktor eksternal organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penggunaan informasi akuntansi akrual dalam pengambilan keputusan internal.

Pengaruh Kebijakan Relokasi Terhadap Tingkat Kepuasan Pegawai Negeri Sipil : Studi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Lili Suheli
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 4 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

For public institutions such as government institutions, managing Human Resources is a key to provide a better public service. Therefore, investigating the factors which could affect the job satisfaction of the employees is needed to ensure the goal achievement. This study aims to investigate the factors related to the satisfaction level of the employees regarding the job relocation policy, a policy which is considered necessary to be implemented by Directorate General of Treasury for some reasons. A sample of 178 respondents of DG of Treasury employees utilized. Questionnaires were employed as a quantitative measurement to determine the relationship between job relocation factors and job satisfaction levels. The factors are future career enhancement, compensation and organizational support, location preference, family consideration and socio-culture problem. The findings showed that compensation and organizational supports has a salient effect on the job satisfaction level, while location preference and socio-culture statistically significant affect the job satisfaction in a moderate level. Hence, this study has significant implication on how to formulate a proper job relocation policy, especially for public institutions. Abstrak Bagi organisasi publik seperti institusi pemerintahan, mengatur Sumber Daya Manusia adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, menginvestigasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja para pegawai diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pegawai terkait kebijakan relokasi kerja, salah satu kebijakan dalam pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Sample dari 178 responden pegawai DJPb digunakan. Kuesioner digunakan sebagai alat metode pengukuran kuantitatif untuk mengukur hubungan antara faktor-faktor terkait relokasi kerja serta tingkat kepuasan pegawai. Faktor – faktor tersebut antara lain : peningkatan karir, kompensasi dan dukungan organisasi, preferensi lokasi, pertimbangan keluarga serta sosialkulutral. Hasil penelitian menunjukan bahwa kompensasi dan dukungan organisasi merupakan faktor terpenting dalam menentukan tingkat kepuasan kerja, sedangkan preferensi lokasi dan aspek sosialkultural secara statistik mempengaruhi kepuasan kerja pada tingkat yang “moderat”. Selanjutnya, penelitian ini dapat berdampak pada bagaimana memformulasikan kebijakan relokasi kerja yang tepat, terlebih lagi bagi institusi pemerintahan.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penambahan Utang Luar Negeri Pemerintah: Potensi Manfaat vs Potensi Risiko Hangger Prihandoko
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 4 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study analyzes the effect of basic infrastructure development in the form of roads, electricity, education and health by the government on economic growth at the provincial level based on HDI groups namely provincial groups with high HDI and provincial groups with medium HDI. This study uses panel data composed of data across 32 provinces within the period of 2007-2014. Estimation is done by random effect model panel data regression analysis technique. The findings of this study are in high HDI provinces all forms of infrastructure are insignificant except educational infrastructure which has a significant negative effect, whereas in medium HDI provinces only health infrastructure that is not significant and only education infrastructure has a significant negative effect, other types of infrastructure such as roads, electricity and water have a significant positive effect. Based on these findings the prioritization of infrastructure development in relatively lagging regions is not only supporting the equitable distribution of economic growth but also the most efficient form of budget allocation for infrastructure development. Abstrak Penelitian ini menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, listrik air, pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi berdasar kelompok IPM Tinggi dan IPM Sedang. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang tersusun dari data lintas ruang 32 propinsi dalam periode tahun 2007-2014. Estimasi dilakukan dengan teknik analisis regresi data panel random effect model. Temuan hasil penelitian ini adalah di provinsi IPM tinggi seluruh infrastruktur tidak berpengaruh signifikan kecuali infrastruktur pendidikan yang signifikan dengan arah negatif, sementara di provinsi IPM sedang hanya infrastruktur kesehatan yang tidak signifikan dan hanya infrastruktur pendidikan yang signifikan negatif, jenis infrastruktur lain berupa jalan, listrik dan air memiliki pengaruh signifikan positif. Berdasar temuan tersebut maka pemberian prioritas pembangunan infrastruktur pada daerah yang relatif tertinggal selain mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi juga merupakan bentuk alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang paling efisien.

Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tri Haryati
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 3 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study investigates factors in the quality of local government financial reports, extending a previous study using five exogenous variables, namely commitment of management, human resources competencies, effectiveness of the internal auditor, quality of accounting system and the follow-up of audit findings from the Supreme Auditor (BPK). The research data population comprised 50 Spending Units in the area of Semarang local government. The data was collected by distributing questionnaires to all Spending Units, of whom 49 responded to questionnaires within the prescribed time. Partial Least Square (PLS) technique was used to analyze data processed using Smart PLS 3.0. The results show that the quality of the accounting system and follow-up the audit findings from the BPK have positive and significant impacts on the quality of local government financial reports. Other variables such as the commitment of management, human resources competencies and effectiveness of the internal auditor do not significantly affect the quality of local government financial reports. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan lima variabel eksogen yaitu komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia, efektivitas auditor internal, kualitas sistem akuntansi dan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK. Populasi penelitian berjumlah 50 yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah Kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah. Jumlah sampel yang terkumpul setelah batas waktu yang ditentukan sebanyak 49 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dan pengolahan data dengan menggunakan alat bantu Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem akuntansi dan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel lain meliputi komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas auditor internal tidak signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Jakarta II) Diapinar Reza Rizaldi
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 3 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This research investigates the effect of factors in Shah Model, namely capability, authority and acceptance level, against the effectiveness of the implementation of performance-based budgeting for the Spending Unit (Satker) under the working area of the Treasury Office (KPPN) Jakarta II. These three factors consist of nine variables, namely performance assessment ability, human resources ability, technical skills ability, legal aspects authority, job procedural authority, organizational authority, political acceptance, administrative acceptance and motivational acceptance. This study uses multiple linear regression to analyze the data, with purposive sampling method. The result of hypothesis testing shows that the variables of human resources ability, legal aspects authority, organizational ability and political acceptance have a positive effect on the effectiveness of implementation of performance-based budgeting on Spending Units under the working area of KPPN Jakarta II. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor dalam konsep Shah Model, yaitu faktor kemampuan, otoritas, dan dukungan terhadap efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja lingkup KPPN Jakarta II. Ketiga faktor tersebut dijabarkan menjadi sembilan variabel yang meliputi kemampuan penilaian kinerja, kemampuan sumber daya manusia, kemampuan teknis, otoritas hukum, otoritas prosedural, otoritas organisasi, dukungan politis, dukungan administratif dan dukungan motivasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari pengujian hipotesis tersebut menunjukkan bahwa variabel kemampuan sumber daya manusia, otoritas hukum, otoritas organisasi dan dukungan politis berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Jakarta II.

Page 3 of 23 | Total Record : 225

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sofyan Atsauri

Contact Email sofyan.atsauri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA