Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik

ITRev
Website

Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

ISSN : 25272721 EISSN : 26224399 DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.

Arjuna Subject : -

Articles 225 Documents

2 3 4 5 6

Kedudukan Bendahara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Febie Saputra
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 3 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The three packages of law on state financial management (Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 15 of 2004 on State Financial Audit) have some fundamental differences from previous regulations. One of them is to post State Treasurer as a functional role. The government conducts a central role in achieving good governance in the implementation of the state budget. Article 23 verse (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provides a strong legal basis to implement the principles of good governance. In managing the state budget, one mechanism to implement good governance is to improve state treasurer professionalism as a functional role; unfortunately, the research shows that more sustained and coherent efforts are needed to realize this. Abstrak Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Salah satu di antaranya adalah jabatan bendahara sebagai jabatan fungsional. Pemerintah memegang peran utama dalam mewujudkan good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam mengelola APBN, salah satu mekanisme untuk mewujudkan good governance adalah dengan meningkatkan profesionalisme bendahara negara sebagai tenaga fungsional; namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa upaya terkait dan berkelanjutan dibutuhkan untuk merealisasikan maksud tersebut.

Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Studi Kasus pada Kabupaten Pacitan Ilyassa Ardhi
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 3 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study analyzes the implementation of the Village Fund Program and the cause of the delay in absorption of the fund in 2015 in Pacitan District. The Village Fund Program as a central government program was implemented at the first time in 2015. The Civil Society and Village Empowerment Board (BPMPD) was investigated with regard to a sample of seven villages in Pacitan District. The research method is descriptive qualitative analysis, with data collected by conducting interviews and collecting documentation. The results reveal that the delay in absorption was caused by deficient regulations, which were subsequently revised in April 2015 to improve the implementation of the Village Fund Program. As a result, the Program implementation timeline is shifting from the initial plan. On the other hand, the BPMPD of Pacitan District faced difficulties in interpreting the regulations regarding the implementation of the Program from three line ministries. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Dana Desa dan mencari penyebab terjadinya keterlambatan penyerapan dana desa pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pacitan. Penelitian dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan mengambil tujuh desa sebagai sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang sumber datanya diperoleh dengan melaksanakan wawancara dan dari sumber dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan Dana Desa disebabkan oleh ketidaksempurnaan peraturan yang mendasari pelaksanaan Program Dana Desa. Akibatnya, pada bulan April 2015 dilakukan perubahan peraturan pelaksanaan Program Dana Desa yang berdampak pada bergesernya timeline pelaksanaan program tersebut. Di samping itu, BPMPD Kabupaten Pacitan menghadapi kendala dalam penginterpretasian peraturan terkait pelaksanaan Program Dana Desa dari tiga kementerian terkait.

Pengaruh Kapasitas Fiskal dan Restrukturisasi Pinjaman Terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah Bramiana Cahya Surya
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 3 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study analyzes the effect of Fiscal Capacity Factors, namely Local Government Revenues (PAD), Personnel Expenses, General Allocation Fund (DAU), Shared Revenues from Central Government (DBH), Other Local Revenues (LP), Poverty Level and Debt Restructuring Policy against Local Government Debt Repayment Performance. Partial Least Square (PLS) method is used to analyze pooled data from 2003 to 2013 to compare the condition of loan performance five years before and five years after the debt restructuring policy of 2008. Panel data consisted of 45 Local Governments following debt restructuring policy. The results show that the Fiscal Capacity Factors and Debt Restructuring Policy simultaneously have significant effects on the Local Government Debt Repayments Performance. On the other hand, fiscal capacity factors, namely PAD, DBH, LP and BP (partially), have a significant effect on the Local Government Debt Repayment Performance, while DAU and poverty level have no affect on Local Government Debt Repayment Performance. The determinant value of R2 = 0,469 indicates the relationship between dependent and independent variables, explaining 46,9% of the models, while the remaining 53,1% is contributed by other variables not explained in this study. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor Kapasitas Fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai (BP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Lain-lain Pendapatan yang Sah (LP), Kemiskinan dan Restrukturisasi Pinjaman terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Teknik analisis dengan Partial Least Square (PLS) menggunakan data panel dari tahun 2003 sampai dengan 2013. Pemilihan data dimaksudkan untuk membandingkan kondisi pinjaman 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah restrukturisasi pinjaman, dimana kebijakan restrukturisasi pinjaman diimplementasikan tahun 2008. Data panel terdiri dari 45 Kabupaten/ Kota yang memiliki pinjaman dalam restrukturisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal dan Restrukturisasi Pinjaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Secara parsial faktor-faktor Kapasitas Fiskal menunjukkan bahwa PAD, DBH, LP, dan BP berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman sedangkan DAU dan Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman. Nilai determinan R2 = 0,469 menunjukkan bahwa hubungan variabel dependen dan independen dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 46,9%, sedangkan sisanya sebesar 53,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Rekonsiliasi Data Keuangan dan Karakterisasi Satuan Kerja dengan Teknik Data Mining Dedy Elisa Limbong
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 3 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Preparation of Financial Statements of the Central Government is the responsibility of the government. The preparation of the report should be preceded by a reconciliation of financial data between the State General Treasurer (BUN) by KPPN with Work Unit. BPK findings on unmatches as results of reconciliation is a proof that there are still unmatched transactions recorded in the accounting system of BUN and work units's. Direktorat Jenderal Perbendaharaan can reduce the possibility of unmatch records by performing supervision activities focused on work units that have been characterized. Data mining techniques can be used for characterization by utilizing a database on Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (SPAN). This research use classification technique by setting two class that are SELISIH and OK. This research uses twenty attributes from work unit obtained through data mining techniques and the result shows work units with high number of SP2D and PNBP records (non-tax revenue) are work units tended to be unmatch work unit. Abstrak Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan tanggung jawab pemerintah. Penyusunan laporan tersebut harus didahului oleh proses rekonsiliasi data keuangan antara Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN dengan satuan kerja. Temuan BPK atas selisih hasil rekonsiliasi menjadi bukti bahwa masih terdapat selisih pencatatan akuntansi pada sistem BUN dan satuan kerja. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (KPPN) dapat menekan kemungkinan terjadinya selisih rekonsiliasi dengan melakukan kegiatan supervisi yang terfokus pada satker-satker yang telah dikarakterisasi. Teknik data mining dapat digunakan untuk melakukan karakterisasi tersebut dengan memanfaatkan database pada Sistem Perbendaharaan Anggaran dan Negara (SPAN). Teknik data mining dilakukan dengan metode klasifikasi dengan menetapkan dua kelas yaitu kelas SELISIH dan OK. Penelitian ini menggunakan dua puluh atribut satuan kerja di mana melalui teknik data mining di mana hasil data mining menunjukkan bahwa satker dengan atribut Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi merupakan satker yang cenderung selisih hasil rekonsiliasinya.

Analisis Hubungan Sun, Inflasi, dan Suku Bunga di Indonesia Frediek Mulawan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 2 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This research analyzes response variabels caused by economic shocks to investigate the determined variabels which influence other variabels. To answer the research questions, the analysis of VAR or VECM was used in this study, in particular the test IRF and VDC. This study uses secondary data such as time series data from Indonesia Debt Management Office, Bank Indonesia, and the Statistics Bureau from January 2010 to December 2013. The results indicate that inflation is an important variabel in determining economic parameters in Indonesia, with a very strong influence on other variabels over the long run. Abstrak Penelitian ini menganalisis respon variabel-variabel terhadap guncangan yang timbul dari peristiwa ekonomi, dan untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi variabel lainnya. Analisis VAR atau VECM digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam uji IRF dan uji VDC dalam menjawab permasalahan. Penelitian ini menggunakan time series data sekunder dari publikasi DJPU, Bank Indonesia, dan BPS dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2013. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa variabel inflasi merupakan variabel yang penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam jangka panjang, inflasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel lainnya.

Analisis Penerapan Skema Fully Funded pada Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia M. Zikri Eka Pratama
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 2 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The implementation of fully funded pension scheme for civil servant retirement in Indonesia is one of the government solutions to reduce the burden of pension expenditure on the state budget. However, to implement such a scheme, the government deemed it necessary to prepare an appropriate governance model in order to achieve the goal of fully funded scheme. The government needs to pay attention to several issues related to the implementation of a fully funded scheme, namely the issue of pension fund management, contributions, investment, regulations and risks. By distributing questionnaires and interviews to key stakeholders, the extent of government readiness to implement a fully funded pension scheme could be evaluated, based on which it was found that the government does not have readiness to adopt the fully funded pension scheme and several tasks remain to be accomplished. Abstrak Penerapan skema fully funded pada sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia merupakan salah satu alternatif yang akan diambil oleh pemerintah guna mengurangi beban belanja pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun untuk menerapkan skema tersebut, pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatu tata kelola agar tujuan dari penerapan skema fully funded ini dapat tercapai. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait rencana penerapan skema fully funded, yaitu masalah pengelola dana pensiun, iuran/ kontribusi peserta, investasi dana pensiun, peraturan, dan risiko. Dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada narasumber, dalam penelitian ini dievaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkan skema fully funded pada sistem pensiun pegawai negeri: yang mana pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk mengadopsi skema ini dan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan implementasi tersebut.

Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia Dian Ratnawati
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 2 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The negative externalities of carbon emissions have become global problems requiring public-private collaboration for successful intervention. Based on the Copenhagen Climate Change Conference, to reduce carbon emissions by 26% from BAU (business as usual), one of policies that might be implemented is the carbon tax. By pragmatically analyzing the experiences of countries that have successfully implemented a carbon tax, it is expected that an ideal formulation and mechanism of carbon tax for Indonesia can be developed. The limitation of such studies are the behavioral effect of the readiness of Indonesian society to implement carbon tax and a comprehensive calculation on the proposed carbon tax rates. The results of study showed that the carbon tax could be implemented in Indonesia. The ideal formulation of carbon tax being used as a reference in determining policies to address the negative externalities of carbon emissions and global warming. Abstrak Eksternalitas negatif emisi karbon merupakan permasalahan global yang penanganannya memerlukan kehadiran intervensi pemerintah. Sesuai dengan komitmen pemerintah dalam Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% dari BAU (business as usual), maka salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah carbon tax. Menggunakan metode practical approach pada negara-negara yang telah berhasil menerapkan carbon tax diharapkan terdapat rumusan carbon tax yang ideal serta mekanisme dapat diterapkannya carbon tax di Indonesia. Keterbatasan area penelitian yang perlu diteliti lebih mendalam adalah mengenai behavioral effect kesiapan masyarakat Indonesia atas penerapan carbon tax, serta perhitungan yang komprehensif atas usulan tarif pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa carbon tax dapat diterapkan di Indonesia. Rumusan ideal carbon tax dapat digunakan sebagai referensi dalam penentuan kebijakan untuk mengatasi eksternalitas negatif emisi karbon serta global warming.

Knowledge Management dan Kinerja Organisasi Sektor Publik: Studi Empiris pada Entitas Akuntansi di Indonesia Muhammad Farid; Y. Anni Aryani
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 2 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study aims to investigate the effect of knowledge management enablers on the performance of accounting entities in Indonesia. Knowledge management enablers consist of ICT know-how and skills, job training, job rotation, knowledge management technology and knowledge sharing. The sample of the study comprises 229 accounting entities in Indonesia. Data was collected by online survey method and analyzed using AMOS 22 software for structural equation modelling (SEM). The results show that four knowledge management enablers, namely ICT know-how and skills, job training, knowledge management technology and knowledge sharing, have significant influences on the performance of accounting entities. Meanwhile, job rotation does not affect the performance of the accounting entities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh knowledge management enablers terhadap kinerja entitas akuntansi di Indonesia. Knowledge management enablers dalam penelitian ini terdiri dari ICT know-how dan skills, job training, job rotation, knowledge management technology, dan knowledge sharing. Sampel dalam penelitian ini adalah 229 penyusun laporan keuangan pada entitas akuntansi di Indonesia. Data dikumpulkan dengan metode survei online. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan software AMOS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat knowledge management enablers yaitu ICT know-how dan skills, job training, knowledge management technology, dan knowledge sharing berpengaruh signifikan terhadap kinerja entitas akuntansi di Indonesia. Sementara itu, satu knowledge management enablers yaitu job rotation tidak berpengaruh terhadap kinerja entitas akuntansi di Indonesia.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera Riski Prasetyo Putro
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 2 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Through fiscal decentralization, local governments are expected to assume more responsibility for regional problems such as unemployment. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on the unemployment rate in Sumatra for the period 2006 to 2013. This quantitative research used panel data and multiple regression analyses. The results show that Regional Revenue and Revenue Sharing Fund have negative effects on the unemployment rate. Capital expenditures negatively affect the unemployment rate for the next two years, while goods and services expenditures have a positive effect on the unemployment rate. In addition, the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and personnel expenditure do not affect the unemployment rate. Abstrak Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan daerah, antara lain pengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran di Wilayah Sumatera selama periode 2006 s.d. 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya, sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Sikap dan Kepuasan Pengguna Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Meilena Sarmilasari
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 2 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study aims to analyze factors in the acceptance and success of the implementation of SPAN for those who have direct access to it (licensed users) at the Treasury Office (KPPN) using an integrated model. The samples are 160 licensed users in 15 KPPN in Central Java. The technical analysis used in this research is Partial Least Square (PLS) using software SmartPLS version 3.2.3. Based on the result, it was found that social factors and facilitating conditions have positive and significant effects on user attitudes. In addition, user attitudes also have positive and significant effects on user satisfaction. Meanwhile, other variables, such as performance expectations, effort expectations, information quality and systems quality, have no effect on user attitude in using SPAN. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan kesuksesan penerapan SPAN bagi para pengguna yang memiliki hak akses (licenced user) SPAN di KPPN dengan menggunakan model integrasi (integrated model). Pengambilan sampel menggunakan metode area sampling dengan sampel yang terdiri dari licenced user pada KPPN lingkup Jawa Tengah (15 KPPN) sebanyak 160 responden. Teknis analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak SmartPLS Versi 3.2.3. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh sosial dan kondisi yang memfasilitasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap pada penggunaan. Sikap pada penggunaan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan variabel lain, meliputi ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kualitas informasi, dan kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap sikap pada penggunaan SPAN.

Page 4 of 23 | Total Record : 225

2 3 4 5 6

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sofyan Atsauri

Contact Email sofyan.atsauri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA