Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik

ITRev
Website

Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

ISSN : 25272721 EISSN : 26224399 DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.

Arjuna Subject : -

Articles 225 Documents

3 4 5 6 7

Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham-Saham LQ45 pada Peristiwa Pengumuman Kebijakan Quantitative Easing oleh Bank Sentral Amerika Serikat Muhammad Falih Ariyanto
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 1 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This research is an empirical study to analyze international event and its impacts on Indonesian capital market. The international event in this study is expansionary monetary policy issued by the Federal Reserve in the form of quantitative easing policies that were announced in three stages, on 26 November 2008, 4 November 2010, and 14 September 2012 (Indonesia Stock Exchange trading day). The study analyzed the abnormal return and trading volume activity occured at each event period. Observation period in this study used 120-day estimation period and 11-day event period at each stage of the quatitative easing announcement. The event study was done in Indonesian capital market represented by 127 shares that are catagorized as LQ45 index and actively traded in each event period. The assumption that Indonesian capital market is co-integrated with international capital market can make the announcement of quantitative easing policy as positive information for investors in Indonesia. The analysis results show that a significant positive abnormal return around the event date and a significant increase in the intensity trading activities after the quantitative easing announcement, occured. The market test results show that Indonesian capital market has efficient information in a semi-strong form, so that the investors cannot use the published information to get profits (positive abnormal return) in a long run (around the date of the event only). Abstrak Penelitian ini merupakan studi empiris untuk menganalisis peristiwa internasional dan dampaknya terhadap pasar modal Indonesia. Peristiwa internasional yang diteliti adalah pengumuman kebijakan moneter ekspansif yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu quantitative easing yang dilakukan dalam tiga tahapan pengumuman pada tanggal 26 November 2008, 4 November 2010 dan 14 September 2012 (hari perdagangan bursa di Indonesia). Penelitian dilakukan dengan menganalisis abnormal return dan trading volume activity yang terjadi disetiap periode peristiwa. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan yang terdiri dari 120 hari periode estimasi dan 11 hari periode peristiwa disetiap tahapan pengumuman quantitative easing. Analisis studi peristiwa dilakukan pada pasar modal Indonesia yang diwakili oleh 127 saham yang pernah masuk dalam kategori indeks LQ45 dan secara aktif diperdagangkan disetiap periode peristiwa. Asumsi bahwa pasar modal Indonesia terkointegrasi dengan pasar modal internasional menyebabkan pengumuman kebijakan quantitative easing dapat menjadi informasi yang positif bagi pemodal di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi abnormal return positif yang signifikan di sekitar tanggal peristiwa dan peningkatan intensitas perdagangan yang signifikan setelah peristiwa pengumuman kebijakan quantitative easing. Hasil pengujian efisiensi pasar menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia efisien secara informasi dalam bentuk setengah kuat sehingga pemodal tidak dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan (abnormal return positif) dalam jangka waktu yang lama (hanya di sekitar tanggal peristiwa).

Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran Fandi Zaenudinsyah
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 1 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Central government expenditures as the largest component of state expenditures have an important role in determining national output and affecting allocation and efficiency of economic resources. The increase of state expenditures, both for central government expenditures and transfer to local governments, are ideally followed by responsive budget absorption pattern. The high remaining budget at the end of the year indicates that the budget implementation is not optimal, which could lead to economic losses. This low budget absorption pattern has also occurred at the spending units at the State Treasury Service Office (KPPN) Jakarta V. This study aims to determine the factors that cause a low budget absorption pattern of the state budget (APBN) at the end of the fiscal year at KPPN Jakarta V. This study used method of data analysis in the form of factor analysis. The results show that the low budget absorption pattern of the state funds at the end of the fiscal year is caused by eight factors, namely treasury administration, procurement implementation, budget planning, technical support requirements, procurement schedule, human resources, competencies, and job rotation. This study uses method of data analysis in the form of factor analysis. The results showed that the buildup of disbursement of state funds by the end of the fiscal year at the working units within KPPN Jakarta V caused by the eight factors, namely the treasury administration, procurement implementation, planning, supporting technical requirement, procurement scheduling, human resources, competencies, and mutation of officers in charge. Abstrak Belanja pemerintah pusat sebagai komponen terbesar belanja negara memiliki peran penting dalam menentukan output nasional dan mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya ekonomi. Peningkatan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, idealnya diikuti dengan pola penyerapan yang responsive. Penyerapan anggaran yang masih menumpuk pada akhir tahun mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran belum optimal, bahkan dapat menyebabkan kerugian negara secara ekonomis. Penumpukan pencairan dana tersebut juga terjadi pada Satuan Kerja lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran pada Satuan Kerja lingkup KPPN Jakarta V disebabkan oleh delapan faktor, yaitu administrasi perbendaharaan, pelaksanaan pengadaan, perencanaan anggaran, persyaratan teknis pendukung, jadwal pengadaan, sumber daya manusia, kompetensi, dan mutasi pejabat.

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Ginanjar Aji Nugroho
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 1 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The puposes of this study are (1) to analyze the effects of government expenditures on education, health and infrastructure sectors toward economic growth and human development index in Indonesia, (2) to investigate the impacts of economic growth on human dvelopment index, (3) and to examine the effects of government expenditures on education, health and infrastructure sectors toward human development index both directly and through the economic growth. The study used samples from twenty provinces, which were selected using simple random sampling, divided into two groups; the first group comprised higher HDI provinces; the second group consisted of lower HDI provinces. To examine the model, the study applied path analysis method. The mean test was also applied to determine whether there were statistical average differences between the two groups. The results of this study show different responds between the higher HDI provinces and lower HDI provinces. The higher HDI provinces show that government expenditures on health and infrastructure have positive and significant impacts on human development index through economic growth indirectly; on the other hand, the lower HDI provinces show that only expenditure on education gives positive and significant impacts on human development index. Meanwhile, the economic growth shows positive and significant impacts on human development index in both higher HDI and lower HDI provinces. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1).Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia, (2).Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, dan (3).Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan sampel dua puluh provinsi yang dipilih dengan teknik simple random sampling yang kemudian dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok daerah dengan angka IPM tinggi dan kelompok daerah dengan angka IPM rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Sebagai pendukung, juga dilakukan uji beda rata-rata untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata secara statistik terhadap dua kelompok tersebut. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respon diantara dua kelompok daerah tersebut. Pada kelompok daerah dengan angka IPM tinggi, terlihat bahwa pengeluaran kesehatan dan infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kelompok daerah dengan angka IPM rendah terlihat bahwa hanya pengeluaran pendidikan yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap angka IPM. Adapun pertumbuhan ekonomi, terlihat menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini terjadi pada kedua kelompok daerah, baik kelompok daerah dengan IPM tinggi maupun IPM rendah.

Efektivitas Jalur-Jalur Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Dengan Sasaran Tunggal Inflasi Muhammad Yusuf
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 1 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The purpose of this study is to examine the effectiveness of four monetary policy transmission channels, i.e. direct monetary, interest rate, credit, and exchange rate, on inflation rate in Indonesia as the single target, and to determine the most suitable variables for operational target on the most effective channel. The quantitative research method applied in this study used Vector Auto Regression (VAR) model to analyze the effectiveness of monetary policy transmission channels in Indonesia in the period from the first quarter of 2000 to the third quater of 2013. The data were taken from Indonesia Finance Statistics (SEKI), Bank Indonesia Annual Reports, IMF Finance Statistics, and Publication of the Central Bureau Statistics. The results show that the interest rate channel is the most effective method compared with the other channels. The analysis done through testing impulse response and variance decomposition tests indicates the reliability of interest rate channel in reaching the inflation target. The interest rate of the interbank money market is the most suitable indicator for operational target of the interest rate channel. Test results using path impluse response method indicates that shocks of RPUAB get a strong and fast response. Abstrak Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui di antara keempat jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu jalur moneter langsung, jalur suku bunga, jalur kredit, dan jalur nilai tukar yang lebih efektif dalam implementasi kebijakan moneter dengan sasaran tunggal inflasi di Indonesia dan mengetahui variabel yang paling cocok digunakan sebagai sasaran operasional pada jalur yang paling efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis Vector Autoregression (VAR). Penelitian ini merupakan studi kasus untuk Indonesia periode tahun 2000 triwulan I sampai dengan tahun 2013 triwulan III. Data bersumber dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Laporan Tahunan Bank Indonesia, IMF Finance Statistics, dan publikasi Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur suku bunga merupakan jalur yang paling efektif dibanding dengan jalur-jalur lainnya. Analisis yang dilakukan melalui uji impulse response dan uji variance decomposition menggambarkan keandalan penggunaan jalur suku bunga dalam mencapai sasaran akhir inflasi, terlihat dari respon yang diberikan oleh inflasi dan varians dari variabel-variabel yang terlibat dalam jalur ini. Pengujian pada jalur suku bunga menunjukkan bahwa shock RPUAB mendapatkan respon yang kuat dan juga cepat dari inflasi sehingga cocok digunakan sebagai sasaran operasional dalam mencapai sasaran akhir inflasi.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012 Abdillah Khamdana
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 1 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on the economic growth in Indonesian provinces. The analysis of fiscal decentralization used three indicators, i.e. revenue, expenditure, and autonomy, added by control variables that consists of population growth, ratio of domestic investment to GDP, and regional inflation rate. This study used panel data of 33 provinces in Indonesia from the period of 2008-2012 with Random Effect Model (REM) method. The results show that fiscal decentralization has been proven not significantly increase the economic growth of the provinces. Therefore, reconsidering fiscal policy related to regional planning and budgeting, and determining development priority scale are needed. Consequently, it is necessary to strengthen the capacity and capability of regional public officials in fiscal and public policy matters. . ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Analisis desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan, indikator belanja, dan indikator otonomi serta menggunakan variabel pengendali yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rasio investasi domestik terhadap PDRB, dan tingkat inflasi daerah. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008–2012 dengan metode Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Atas dasar hal tersebut, diperlukan peninjauan kembali kebijakan fiskal daerah terkait perencanaan dan penganggaran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. Dirasa perlu pula adanya upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah di bidang kebijakan fiskal dan kebijakan publik.

Perbandingan Pengujian Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory Puji Hartoyo
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 1 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The purposes of this study are to assess the effect of each risk on stock returns and to investigate the equilibrum model that has a smaller standard error. The verificative type of this research used is to verify the hypothesis through data processing and statistical testing. Research data were obtained from secondary data of Indonesia Stock Exchange. The results show that the markert risk and exchange rate premium variables have significant effects as shown in the hypothesis; on the contrary, the SMB, HML and premium inflation variables are not the determinants of stock returns. Meanwhile, the Mean Average Deviation test has proven that the CAPM has a smaller standard error rate than the APT; nevertheless, the average difference test has shown insignificant different rate. This research suggests that market risk and exchange rate premium factors are the main determinants of investment decision. In addition, to maintain the confidence of the investors, a company should maintain the stability of income because the SMB and HML factors are neglected in the investment decision. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaruh masing – masing risiko terhadap return saham serta melihat model keseimbangan mana yang mempunyai standard error yang lebih kecil. Jenis penelitian ini adalah verifikatif yaitu dengan melakukan hipotesis melalui pengolahan data dan pengujian secara statistik. Data penelitian diperoleh dari data sekunder. Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa variabel risiko pasar dan premi kurs berpengaruh secara signifikan dan sesuai dengan hipotesis, sedangkan variabel SMB, HML dan premi inflasi bukan determinan return saham. Hasi pengujian lain dengan menggunakan Mean Average Deviation membuktikan bahwa model keseimbangan CAPM mempunyai tingkat standard error yang lebih kecil daripada APT, namun dengan uji beda rata-rata menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Penelitian ini memberikan masukan kepada investor bahwa faktor yang perlu untuk diperhatikan sebelum melakukan investasi saham adalah dengan lebih memperhatikan faktor risiko pasar dan premi kurs. Sedangkan bagi perusahaan agar tetap mengusahan stabilitas laba untuk menjaga kepercayaan investor, karena faktor SMB dan HML kurang diperhatikan investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Pariwisata, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Bali (Hipotesis Kurva Kuznets) Daru Tri Rekso Joko Nuryanto
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 3 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Many researchers agree that tourism can increase economic growth and household’s incomes, but disagreed with their role in distribution. This study seeks to see the relationship between the tourism industry and growth to the inequality of income distribution in Bali. Using regression of panel data from 9 districts /cities in Bali from 2006 to 2015 shows the tourism sector and growth has an effect on increasing inequality of income distribution. Abstrak Banyak peneliti yang sepakat bahwa pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, namun berbeda pendapat terhadap perannya dalam mendistribusikan pendapatan di rumah tangga. Penelitian ini berusaha untuk melihat hubungan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Bali. Berdasarkan hasil regresi data panel dari 9 kabupaten/kota di Bali periode tahun 2006-2015, penelitian ini menemukan bahwa sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh pada kenaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Tinjauan Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai pada Belanja Bantuan Sosial: Studi Kasus Program Keluarga Harapan Muhammad Heru Akhmadi
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Social Assistance is a government instrument in carrying out a fiscal policy for reducing poverty. Cash transfer, which has been given to social assistance recipients of the hope familiy program, has weaknesses in area both social and economical benefits, especially for financial inclusion program. To cope with the weaknesses, the government has adopted non-cash payments since 2016. This research investigated key success factors in implementing non-cash payments by using the hope family program as an sample. The result findings indicated that there was a need to make some adjustments, such as improving payment mechanism, improving understanding of financial information for social assistance recipients, adopting NIK as a basis for social assistance recipients database, simplificating of institutional bodies, integrating social assistance programs, and developing of information system for social assistance. Abstrak Bantuan Sosial merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal untuk menanggulangi kemiskinan. Sistem Pembayaran Tunai yang diberikan kepada penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan masih memiliki kelemahan baik dari sisi manfaat sosial maupun manfaat ekonomi khususnya program inklusi keuangan. Mengatasi hal ini, pemerintah melakukan ujicoba pembayaran non tunai sejak tahun 2016. Penelitian ini mencoba menggali faktor-faktor kesuksesan dalam sistem pembayaran non tunai dengan kasus Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya melakukan penyesuaian seperti penyempurnaan mekanisme pembayaran, peningkatan pemahaman keuangan penerima bantuan, penggunaan NIK sebagai basis data penerimaan bantuan sosial, penyederhanaan kelembagaan, integrasi program bantuan sosial serta pengembangan sistem informasi bantuan sosial.

Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional Nur Istiqomah
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Implementation Governmet Finance Statistics in Indonesia is one of the organization’s response to the mandate of Law No. 1 year of 2004. As stipulated by that, the Government Financial Statements that is prepared can produce financial statistik. One of the function of the Government Finance Statistics is to analyze and evaluate fiscal policy. DJPB as an organization that compile report as a constituent of the government's financial statements need to respond to this implementation. To realize the implementation of the Government Finance Statistics, organizations affected by the environment in which is located, so that the organization strives to be similar to the environment that is called isomorphism. Isomorphism occurred because of institutional pressures that influence organizational decision making. This study aims to determine the institutional pressures that affect decision making in impelemntasi GFS in Indonesia. The institutional pressure is divided of three to coersive pressure, mimetic pressure and normative pressure. The methodology used in this study is qualitative methods with intrepretatif techniques through institutional theory approach. The results of this study concluded that the organization experience symptoms that responded isomorphism according to the kind of pressure that appears. So that the organization mapped the pressures that affect the decision making of implementation GFS in Indonesia that have appropriate expectations for the purpose of analysis and evaluation of fiscal policy in accordance with Law No. 1 of 2004. ABSTRAK Implementasi Governmet Finance Statistics di Indonesia merupakan salah satu langkah organisasi dalam merespon amanat Undang-undang No. 1 tahun 2004. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut bahwa Laporan Keuangan Pemerintah yang disusun dapat menghasilkan statistik keuangan. Salah satu fungsi Government Finance Statistics adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal. Organisasi DJPB sebagai organisasi yang melakukan tugasnya sebagai penyusun laporan keuangan pemerintah perlu merespon implementasi ini. Untuk mewujudkan implementasi Government Finance Statistics, organisasi dipengaruhi oleh lingkungan di mana berada, sehingga organisasi berupaya menjadi mirip dengan lingkungannya yang disebut dengan isomorphism. Peristiwa isomorphism terjadi karena adanya tekanan-tekanan institusional yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tekanan-tekanan institusional apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam implemntasi GFS di Indonesia. Tekanan tersebut dibagi tiga menjadi coersive pressure, mimetic pressure dan normative pressure. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik intrepretatif melalui pendekatan teori institusional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi DJPB mengalami gejala-gejala isomorphism yang direspon akibat tekanan yang muncul. Organisasi menjadi terpetakan akan tekanan-tekanan yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan implementasi GFS di Indonesia yang menjadi latar belakang implementasi yang belum sesuai ekpektasi untuk tujuan analisis dan implementasi kebijakan fiskal sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2004.

Diskresi Pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (Ba 999.08) dalam Kerangka Keuangan Negara Ari Setyowibowo
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Policy of budget management at the State General Treasurer of Others Expenditure Budget (BA 999.08) is one of the policies that taken by the Minister of Finance of Indonesia as fiscal’s manager to execute one of the State Treasurer function in the management of the state budget as the purpose of provisions in the Package of Act on Finance State along with the operational regulations. Because of the characteristics that are different from the general state budget management, Minister of Finance has given the authority to regulate further discretionarie policy related to budget management of the State General Treasurer of Others Expenditure Budget. The implementation of policy in the management of the General Treasurer of Others Expenditure Budget needs to be done according to the rules of the legislation and adhere to the General Principles of Good Governance (AUPB) also the principles of public finance management in order to meet the state budget management aspects of effective and efficient, transparent, fair, professional, and also accountable in the corridors of state law. ABSTRAK Kebijakan pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (BA 999.08) merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dalam menjalankan salah satu fungsi Bendahara Umum Negara di bidang pengelolaan anggaran negara sebagaimana maksud ketentuan dalam Paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara beserta aturan hukum pelaksanaannya. Oleh karena karakteristiknya yang berbeda dengan anggaran belanja negara pada umumnya, Menteri Keuangan diberikan kewenangan discretionarie untuk mengatur lebih lanjut kebijakan terkait pengelolaan anggaran BA 999.08 dimaksud. Pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan anggaran BUN Belanja Lainnya tersebut perlu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan serta mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) maupun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara guna memenuhi aspek pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien, transparan, adil, profesional, serta akuntabel dalam koridor negara hukum.

Page 5 of 23 | Total Record : 225

3 4 5 6 7

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sofyan Atsauri

Contact Email sofyan.atsauri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA