Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik

ITRev
Website

Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

ISSN : 25272721 EISSN : 26224399 DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.

Arjuna Subject : -

Articles 225 Documents

4 5 6 7 8

Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Strategi Pengelolaan Utang: Studi Kasus Pemerintah Indonesia Periode 2005 - 2014 Des Dhoni
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Deficit financing using debt has to be faced various risks such as the risk of changes in exchange rates , interest rates , refinancing and fiscal sustainability . To anticipate the risk, Indonesian government prepare debt management strategy in which there are risk indicator targets to be achieved. This study aimed to find out and understand the risks of debt management, any policy that has been conducted by the Government of Indonesia in order to manage those risks and how the various achievements over the target risk indicators that have been determined . The method used is a qualitative descriptive describing each type of risk and explain the various factors that influence it. The data used consist of primary data sourced from in-depth interviews with sources actors and secondary data obtained from the literature as well as other publications. The results showed that some of the risk indicators of fiscal sustainability is not achieved. In addition there are some implementation of policies that have not been optimal in terms of risk management, debt management, which has not implemented hedging transactions, the implementation of the Asset - Liability Management is still limited in liquidity, and the differences in perspective between DJPPR as debt management unit and DJPB as a cash management unit in terms of debt issuance strategy in the early years (front loading). Abstrak Pembiayaan defisit menggunakan utang memiliki berbagai risiko yang harus dihadapi seperti risiko perubahan nilai tukar, tingkat bunga, pembiayaan kembali dan kesinambungan fiskal. Untuk mengantisipasi risiko tersebut Pemerintah Indonesia menyusun strategi pengelolaan utang yang di dalamnya terdapat target indikator risiko yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami risiko pengelolaan utang, kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh PemerinPengelolaan Utang Pemerintahtah Indonesia dalam rangka mengelola risiko tersebut dan bagaimana capaian atas target indikator risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan setiap jenis risiko dan menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang bersumber dari wawancara mendalam dengan narasumber pelaku dan data sekunder yang bersumber dari literatur serta publikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator risiko kesinambungan fiskal tidak tercapai. Selain itu, ditemukan beberapa pelaksanaan kebijakan yang belum optimal, yaitu belum dilaksanakannya transaksi lindung nilai, pelaksanaan Asset-Liability Management yang masih terbatas pada likuiditas, dan perbedaan perspektif antara DJPPR sebagai unit pengelola utang dan DJPB sebagai unit pengelola kas dalam hal strategi penerbitan utang di awal tahun (front loading).

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepatuhan Atas Peraturan, dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKKL M Iqbal Firdau
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This research aimed to analyze the use of information technology, regulatory compliance, and human resource competencies to the quality of LKKL. This is then linked to the policy making process undertaken by management in order to improve the quality of LKKL. Decision usefulness theory is used to interpret the results of this research. This research did not use sampling, and take all the entire population of the state ministries/institutions. Respondents was minimal echelon IV officials at the level of UAPA in their respective state ministries/agencies. A mixed method research used in this research, the combination of the two approaches (quantitative and qualitative) sequentially with the sequential strategy explanatory interpretation. SPSS software version 21 was used to analyze quantitative data, whereas qualitative data analysis using thematic analysis. The results showed that the quality of LKKL influenced by the use of information technology, regulatory compliance, and human resource competencies. Management decisions in implementing accrual basis accounting in government financial reporting related to the government's interests on the disclosure of accounting information, which is reflected in the form of rules that must be met in order for information to be useful in the context of economic decision making. The main contribution of this research is to provide input to the management in order to determine the policy in the future to improve the quality of LKKL, either to the Ministry of Finance as the regulator, as well as to the state ministries/agencies as the LKKL maker. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan, dan kompetensi SDM terhadap kualitas LKKL. Hal ini kemudian dikaitkan dengan proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL. Perspektif teori kegunaan keputusan digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian ini. Penelitian ini tidak menggunakan sampel, dan mengambil keseluruhan populasi kementerian negara/lembaga yang ada. Responden penelitian adalah pejabat minimal eselon IV di tingkat UAPA di masing-masing kementerian negara/lembaga. Metode penelitian campuran (mixed methods) digunakan dalam penelitian ini, kombinasi dua pendekatan (kuantitatif dan kualitatif) secara berurutan dengan strategi sequential explanatory interpretation. Software SPSS versi 21 digunakan untuk menganalisis data kuantitatif, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas LKKL dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan, dan kompetensi SDM. Keputusan manajeman (pemerintah) dalam menerapkan akuntansi basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah berhubungan dengan kepentingan pemerintah terhadap pengungkapan informasi akuntansi, yang tercermin dalam bentuk kaidah yang harus dipenuhi agar informasi dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Kontribusi utama riset ini adalah untuk memberikan masukan bagi manajemen dalam rangka penentuan kebijakan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL, baik untuk Kementerian Keuangan selaku regulator, maupun untuk kementerian negara/lembaga selaku penyusun LKKL.

Pengaruh Independensi, Role Stress, dan Burnout Terhadap Efektivitas Auditor Internal (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah) ML Astri Prehtin Noviana; nFN Rahmawati
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The demand for global integration in the public sector leads to the accountability of State finances. By examination, supervision, which is the cornerstone of the government's economic performance clarification. This has become important in the public sector as well as in the private sector. Such circumstances spur employees in the scope of their organization to improve the effectiveness of its performance so as to ensure the survival of the organization. Once the importance of an oversight, in Indonesia have internal and external controls on the public sector for the effectiveness of the performance of government officials can be achieved. This study aimed to analyze the influence of Independence, roles stress and burnout on the effectiveness of the task of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as an internal auditor. The population in this study were all BPKP auditors in Central Java, the technique of sampling using random sampling and the sample size used in this study were 64 auditors. Methods of data collection using questionnaires and interviews, while the method of data analysis using multiple regression analysis. From the results of the study can be concluded that: Independence has a positive influence, burnout, role excess, and role conflict negatively affect the effectiveness of the auditor's work, the vagueness of the role in this study did not give a significant effect on the effectiveness Abstrak Tuntutan integrasi global dalam sektor publik mengarah pada akuntabilitas keuangan Negara. Dengan pemeriksaan, pengawasan, yang menjadi tumpuan klarifikasi kinerja ekonomi pemerintah. Hal ini menjadi suatu hal yang penting dalam sector publik maupun dalam sektor swasta. Keadaan seperti ini memacu para pegawai di lingkup organisasinya untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup organisasinya. Begitu pentingnya suatu pengawasan maka di Indonesia mempunyai pengawasan internal dan ekternal pada sektor publik agar efektivitas dari kinerja aparat pemerintah dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Independensi, roles stress dan burnout terhadap efektivitas tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor di BPKP Jawa Tengah, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 64 auditor. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Independensi berpengaruh positif, burnout, kelebihan peran, dan konflik peran berpengaruh negatif terhadap efektivitas kerja auditor, kidakjelasan peran dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas.

Pengaruh Keberadaan Layanan Filial Kppn Poso di Morowali Bagi Satuan Kerja Wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara Faisal Amin
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This research analyzes influence KPPN Poso’s filial service in Morowali. This analyzes is done by compare service volume output Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) published by KPPN Poso before and after KPPN Poso’s filial service in Morowali created. This research uses time series from February to September 2016 (before KPPN Poso’s filial service in Morowali created) and October 2016 to May 2017 (after KPPN Poso’s filial service in Morowali created), both of them have same time are 8 months. The results indicate that KPPN Poso’s filial service in Morowali make work unit in Morowali and North Morowali easier to deliver invoice in KPPN Poso. Abstrak Penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan layanan filial KPPN Poso di Morowali. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan volume output layanan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan KPPN Poso sebelum serta sesudah layanan filial KPPN Poso di Morowali dibentuk. Penelitian ini menggunakan time series dari bulan Februari sampai September 2016 (sebelum layanan filial KPPN Poso di Morowali dibentuk) dan bulan Oktober 2016 sampai Mei 2017 (sesudah layanan filial KPPN Poso di Morowali dibentuk), yang keduanya berjangka waktu sama yaitu 8 bulan. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa keberadaan layanan filial KPPN Poso di Morowali memudahkan satuan kerja wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara untuk menyampaikan tagihannya ke KPPN Poso.

Exploratory Factor Analysis (EFA) Pada Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat Aulia Rahim; Harsya Saputra
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Slow back-loaded pattern highlights challenges and raises a specific concern over the quality of state budget (APBN) implementation in West Sumatera Province. This study aims to investigate factors constraining state budget (APBN) absorption in 2017 which directly causes the existence of such a pattern. A set of questionnaires were used to collect primary data. Exploratory Factor Analysis (EFA) was utilized to identify latent variables underlying the scale and SPSS.22 was employed to test questionnaires from 200 working units that involved in this research. The findings explain that six main factors influencing state budget absorption in West Sumatera were a. Goods and Services Procurement, b. Internal Policy Changes, c. Budget Planning, d. Financial Officers, e.Changes on Government Policy and f. Document Verification Process on Budget Execution. This study recommends that working units should prepare for early procurement to expedite the budget absorption. Pola slow back-loaded merupakan tantangan terhadap kualitas pelaksanaan APBN di Sumatera Barat. Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan APBN di Sumatera Barat pada tahun 2017 yang secara langsung mempengaruhi pola penyerapan yang terjadi. Satu set kuesioner digunakan untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan. Teknik analisis faktor eksploratori digunakan untuk mengidentifikasi variabel laten yang ada dan SPSS 22 digunakan untuk melakukan tes statistik terhadap kuesioner yang diperoleh dari 200 satker yang terlibat di penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa enam faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan APBN di Provinsi Sumatera Barat yaitu a.Faktor Proses Lelang Pengadaan Barang dan Jasa, b.Faktor Perubahan Kebijakan Internal Satuan Kerja dan K/L, c. Faktor Administrasi Perencanaan Anggaran, d.Faktor Pejabat Perbendaharaan, e. Faktor Perubahan Kebijakan Pemerintah dan f. Faktor Proses Verifikasi Dokumen Untuk Pelaksanaan Anggaran. Studi ini salah satunya merekomendasikan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Gula Budhi Setyawan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 4 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Data proporsi penderita diabetes melitus menurut survei Riskesdas Kemenkes tahun 2007 - 2013 mengalami peningkatan dari 5,7% menjadi 6,9%. WHO menyampaikan data bahwa tahun 2014, diabetes dengan komplikasi merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia, dan tahun 2015 Indonesia peringkat ketujuh di dunia. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang nomor 39 tahun 2007, barang kena cukai dinyatakan pada pasal 2 ayat (1) sebagai barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Pada pasal 4 ayat (2), penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Komoditas gula termasuk ke dalam kriteria 2 (dua) alasan ini. Penelitian bertujuan untuk menilai potensi kelayakan pengenaan cukai pada gula. Metodologi penelitian dilakukan dengan studi literatur dan mempelajari data terkait penyakit diabetes melitus dan konsumsi gula masyarakat Indonesia. Kajian dilakukan menggunakan analisis manfaat-biaya. Analisis manfaat-biaya ini digunakan untuk mengetahui manfaat pengenaan cukai terhadap komoditas gula dan aspek biaya implementasi kebijakan cukainya. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa gula layak dikenakan cukai untuk pengendalian konsumsi dan memberikan penerimaan cukai signifikan. Tarif cukai bisa dengan sistem advalorem atau spesifik, yang paling optimal bagi pemerintah untuk pengendalian dan penerimaan pajak. Kata kunci: cukai, gula, penerimaan pajak JEL: H25

Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara Sukarno .
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 4 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat dikatakan tidak lagi merupakan kejahatan biasa, akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, mengingat kompleksitas serta efek negatifnya. Untuk itu dalam pemberantasannya diperlukan upaya dengan cara-cara yang luar biasa juga. Permasalahan dalam pemberantasan korupsi adalah banyaknya prosedur yang harus dilalui dan lamanya waktu yang diperlukan dalam membuktikan tindak pidana korupsi sehingga terkadang menyulitkan pengembalian aset negara yang telah dicuri. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan perampasan aset berdasarkan ketentuan United Nations Convenant Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003 sebagai alternatif selain penerapan hukum pidana untuk melawan korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerugian negara, perbedaan penerapan perampasan aset dan hukum pidana, dan bagaimana perampasan aset diterapkan di Indonesia dalam proses pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perampasan aset merupakan salah satu instrumen yang dapat diterapkan di Indonesia dalam rangka mengembalikan uang negara yang telah dicuri, sebagaimana konsep keuangan negara dalam pemulihan kerugian negara selain adanya sanksi administratif, perdata, ataupun pidana. Rekomendasi atas hasil penelitian ini bahwa perampasan aset ini dapat dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan jalur pidana.

Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja APBD, Kontribusi Sektoral, dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Ferry Sutiono; Wildan Syafitri
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Timur adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dipecahkan oleh pemerintah sebagai fungsi distribusi maupun stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal yang efektif, melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja daerah, diharapkan dapat menurunkan kertimpangan pendapatan di daerah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga, belanja modal APBD, serta kontribusi sektor ekonomi utama pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel pada populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal APBD cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan perkembangan sektor industri cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, dan perkembangan sektor perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia Sintong Arfiyansyah; Moh. Khusaini
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 4 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Salah satu tolak ukur dalam pembangunan ekonomi adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak hanya melihat aspek ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi (PDRB), tetapi juga melihat manusia dalam aspek sosial yaitu pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup tinggi tetapi peringkat IPM Indonesia masih rendah. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah yang dapat dibedakan menjadi berbagai fungsi diantaranya adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di ketiga fungsi tersebut terhadap IPM melalui PDRB di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2010-2015 dan mengambil obyek penelitian di lima belas provinsi dengan kategori IPM tinggi, sedang dan rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis jalur. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengeluaran fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap IPM. Ketiga fungsi tersebut mempengaruhi IPM dengan jalur yang berbeda di mana fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh melalui variabel PDRB, serta fungsi kesehatan mempengaruhi secara langsung tanpa melalui PDRB. Provinsi dengan IPM rendah berdasarkan penelitian sangat tergantung terhadap pengeluaran fungsi kesehatan meskipun pengeluaran fungsi tersebut bukan prioritas bagi provinsi dengan IPM rendah.

Analisis User Acceptance dan Usage Atas Implementasi SPAN pada Kementerian Keuangan Dwi Ari Wibawa; Sutiono .
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 4 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The objective of this research is to analyze factors that influence user acceptance and usage of sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) implementation at Finance Ministry of Indonesia. This research examined the impact of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition and managerial interventions to the attitude toward system use and symbolic adoption. This research is also examined the impact of attitude toward system use to symbolic adoption with technology trust as moderating variable. This study collected the perceptions of 259 SPAN users/operators of 8 regional office of Directorate General of Treasury and State Treasury Offices of Finance Ministry and analysed using structural equation model approach. The finding suggest that the performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition and managerial interventions have positive and significance impact to the attitude toward system use. The finding also suggest that only social influence and facilitating condition have positive and significance impact to the symbolic adoption. Finally, the finding suggest that technology trust moderates positive and significance impact of attitude toward system use to symbolic adoption.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) di Kementerian Keuangan. Penelitian ini menganalisa dampak dari harapan kinerja SPAN (performance expectancy), kemudahan penggunaan SPAN (Effort Expectancy), pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (facilitating Condition) dan intervensi pimpinan terhadap penggunaan SPAN (Managerial Intervention) terhadap sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) dan menggunakan SPAN secara simbolik (Simbolic Adoption). Penelitian ini juga meneliti dampak dari sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) terhadap penggunaan SPAN secara simbolik dengan kepercayaan teknologi (technology Trust) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini mengumpulkan pendapat dari 259 pengguna SPAN / operator dari 10 kantor wilayah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kemneterian Keuangan dan dianalisis menggunakan pendekatan SEM. Temuan ini menunjukkan bahwa harapan kinerja SPAN (performance expectancy), kemudahan penggunaan SPAN (Effort Expectancy), pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (facilitating Condition) dan intervensi pimpinan terhadap penggunaan SPAN (Managerial Intervention) berdampak positif dan signifikan berpengaruh positif terhadap sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use). Temuan ini juga menunjukkan bahwa hanya pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (facilitating Condition) berdampak positif dan signifikan terhadap penggunaan SPAN secara simbolik (Symbolic Adoption). Akhirnya, temuan menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap SPAN (Technology Trust) mampu memoderasi hubungan sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) dan menggunakan SPAN secara simbolik (Simbolic Adoption).

Page 6 of 23 | Total Record : 225

4 5 6 7 8

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sofyan Atsauri

Contact Email sofyan.atsauri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA