Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik

ITRev
Website

Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

ISSN : 25272721 EISSN : 26224399 DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.

Arjuna Subject : -

Articles 225 Documents

5 6 7 8 9

Analisis Varians Anggaran Belanja untuk Pengukuran Kinerja Fitri Irka Wahyu Niansyah; Ali Tafriji Biswan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 4 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The quality of budgeting is an instrument to assess the performance of the entity. Analysis of budget execution can be engaged by comparing budget realization in LRA and budget in DIPA. The budgetary variances arise due to differences, but unfortunately the government has not been intensively using variance analysis as an evaluation of budgeting. The qualitative research with this case study approach aimed to analyze the variance of the budget and relate it to the performance assessment of Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The results showed the absorption rate of 94,42% with variance (difference) of IDR974.697.831 or equivalent to 5,58% for expenditure activities. The absorption of the budget encourages the achievement of output targets and Key Performance Indicators (IKU) that impact on the Performance Value Organization (NKO) at a good level of 93,57%. The study recommends the importance of reviewing the accuracy of the expenditure allocation and budgeting must also meet the criteria of Architecture and Performance Information (ADIK). ABSTRAK Kualitas penganggaran belanja merupakan instrumen untuk menilai kinerja satuan kerja. Analisis pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Varians anggaran belanja timbul akibat perbedaan, namun sayangnya pemerintah belum intensif menggunakan analisis varians sebagai evaluasi penganggaran. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan menganalisis varians anggaran belanja dan mengaitkannya dengan penilaian kinerja KPP Badan dan Orang Asing. Hasil penelitian menunjukkan tingkat penyerapan anggaran 94,42% dengan varians (selisih) sebesar Rp974.697.831,00 atau setara dengan 5,58% untuk kegiatan belanja. Penyerapan anggaran tersebut mendorong tercapainya target keluaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berdampak pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada level baik yakni 93,57%. Studi merekomendasikan agar ditinjau kembali apakah alokasi belanja telah didistribusikan pada pos-pos yang tepat sehingga realisasi lebih baik lagi. Penyusunan anggaran juga harus memenuhi kriteria Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) mengingat kompleksitas revisi jenis belanja.

Evaluasi dan Perumusan Saran Tindak Atas Problematika Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Pendekatan Soft Systems Methodology (SSM) Wing Hartopo
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units.

Kesenjangan Anggaran pada Belanja Daerah Provinsi Yudanto Dwi Nugroho; Kuwat Slamet
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This research aims to examine the effect of budgetary growth, budgetary participation, and asymmetric information on budgetary slack in the regional expenditure budget in Indonesia, either partially or simultaneously. The research object is the amount of regional expenditures budget and realization of 33 provinces in Indonesia for period 2008—2016. In this research, budgetary growth is measured in percentage by the difference between the certain year budget and the previous one. Furthermore, budgetary participation is measured by the size of the personnel budget and asymmetric information is measured by the amount of budget allocated in each province. The statistical method used in this research is parametric statistical inferential by using multiple regression analysis. The results showed that partially both budgetary growth and budgetary participation did not affect the budgetary slack significantly, while asymmetric information had significant influence. However, simultaneously these three variables have significant effect on the budgetary slack. Therefore, it can be concluded that actually there is a phenomenon of budgetary slack in the regional expenditure budget in Indonesia for period 2008—2016. This phenomenon is influenced simultaneously by the budgetary growth, budgetary participation, and asymmetric information that explaining the phenomenon of the budgetary slack for 72.7%. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris terhadap kesenjangan anggaran dalam anggaran belanja daerah di Indonesia, baik secara parsial maupun bersama-sama. Objek penelitian berupa besaran anggaran dan realisasi belanja daerah pada 33 provinsi dalam kurun waktu 2008—2016. Dalam penelitian ini, pertumbuhan anggaran diukur melalui selisih antara pagu anggaran belanja daerah dalam tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam satuan persentase. Sementara itu, partisipasi anggaran diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja pegawai pada tiap-tiap provinsi dan informasi asimetris diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja yang dialokasikan pada tiap-tiap provinsi. Metode statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika inferensia parametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan anggaran maupun partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran, sedangkan informasi asimetris berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya terjadi fenomena kesenjangan anggaran atau budgetary slackpada anggaran belanja pemerintah daerah pada kurun waktu 2008—2016. Fenomena ini dipengaruhi secara bersama-sama oleh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris yang mampu menjelaskan fenomena kesenjangan anggaran yang terjadi sebesar 72,7%.

Analisis Manfaat Ekonomi dan Identifikasi Risiko Investasi Sistem Treasury Dealing Room (TDR): Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bagus Utomo
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Minister of Finance has authority to manage state finances covering cash and securities. To increase Non-Tax State Revenue and reduce the cost of funding, the Directorate General of Treasury build Treasury Dealing Room (TDR). The Budget for information system/information technology (IS/IT) is 74% of the total project budget. This study aims to analyze economic benefits of TDR system investment. Generic IS/IT business value table is used to identify the benefits for the organization and digital prosperity framework for the country. Systems dynamics is used to analyze the interrelationship between business benefits to obtain key business benefits. Quantification is based on IT metrics and assumptions on calculating the value of TDR funds. This research also identifies risks using COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework. Thematic analysis is used to process qualitative data. The results show that investment of TDR systems can reduce the cost of money (RCO-09), increasing revenue caused by increasing business capacity (IRE-01) and widening market segment (IRE-04). The total value of benefits for five years amounted to Rp655.294.873.957. The benefits for the country are increasing efficiency and a larger and more efficient market. Eleven potential risks covering regulatory, coordination, technology, and human resources aspects are obtained. Menteri Keuangan bertugas mengelola keuangan negara yang mencakup kas dan surat berharga. Untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta mengurangi biaya menghimpun dana, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berinisiatif membangun Treasury Dealing Room (TDR). Anggaran investasi sistem informasi/teknologi informasi (SI/TI) mencapai 74% dari total biaya proyek. Penelitian ini bertujuan menganalisis manfaat ekonomi investasi sistem TDR. Metode yang digunakan untuk identifikasi manfaat bisnis bagi organisasi adalah tabel manfaat bisnis SI/TI generik, sedangkan kerangka pikir kesejahteraan digital digunakan untuk identifikasi manfaat bagi negara. Pendekatan system dynamics digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar manfaat bisnis sehingga diperoleh manfaat bisnis utama. Kuantifikasi dilakukan berdasarkan metrik TI dan asumsi-asumsi perhitungan nilai dana TDR. Penelitian ini juga melakukan identifikasi risiko menggunakan COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework. Analisis tematik digunakan untuk mengolah data yang bersumber dari wawancara, diskusi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi sistem TDR mampu mengurangi biaya uang/bunga pinjaman (RCO-09), meningkatkan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya kapasitas bisnis (IRE-01) dan segmentasi pasar (IRE-04). Total nilai manfaat ekonomi selama lima tahun sebesar Rp655.294.873.957. Manfaat investasi sistem TDR bagi negara yaitu meningkatkan efisiensi dan pasar yang lebih luas dan efisien. Berdasarkan identifikasi risiko, diperoleh sebelas potensi risiko yang mencakup aspek peraturan, koordinasi, teknologi, dan Sumber Daya Manusia.

Efisiensi Dana BOS Antar Provinsi di Indonesia: Apa Yang Memengaruhi? Irsyan Maududy; Abrar Aulia
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Setelah reformasi, Pemerintah Indonesia menetapkan sektor pendidikan sebagai dalam hal yang paling diprioritaskan dalam kebijakan fiskal dengan adanya mandatory spending pada sektor sebesar 20% dari total APBN. Prioritas pertama kebijakan pendidikan adalah meningkatkan school enrollment ratio di Indonesia dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang program wajib belajar sembilan tahun. Studi ini bertujuan untuk mengukur efisiensi anggaran BOS terhadap indikator yang merupakan tujuan dari penganggaran tersebut. Dalam mengukur efisiensi, penulis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan output untuk anggaran BOS adalah Angka Partisipasi Murni (APM), nilai Ujian Nasional, angka putus sekolah, angka transisi ke jenjang berikutnya, dan persentase ruang kelas dengan kondisi baik. Studi ini juga melihat determinan dari efisiensi tersebut dengan menggunakan Tobit Estimation Technique serta variabel pertumbuhan PDRB, kualitas guru, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan cakupan sekolah sebagai determinan. Dengan menggunakan data 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017, studi ini menemukan bahwa kualitas guru, IPM, dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap efisiensi pengunaan dana BOS.

Kemandirian Daerah dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan Joko Tri Haryanto
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 4 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Decentralization of the reform era, began on January 1, 2011, aimed at having the goal of achieving regional independence, especially in supporting the implementation of development and growth of the region, excellent service to the community in order to develop all the potential of the region optimally. Aspects of regional independence and economic prospects in the future then became a key word that must be realized including in Kalimantan, known as a region rich in natural resources. In some cases, the wealth of natural resources does not affect the welfare of the people. To analyze regional independence and economic prospects in the future, this study uses the analysis of share and growth and quadrant methods. From the results of the highest share of the region is East Kalimantan Province. While from growth analysis, the highest is Balangan Regency. Using quadrant method, seven regions are in quadrant I, sixteen regions are in quadrant II, thirteen areas are in quadrant III, most of them in quadrant IV. For the government itself, the areas that are in quadrant IV can be used as the main recommendation of taking and implementing the policy of acceleration of economic growth and development in the region. Abstrak Desentralisasi era reformasi dimulai sejak 1 Januari 2011, bertujuan memiliki tujuan pencapaian kemandirian daerah khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah, pelayanan prima kepada masyarakat demi mengembangkan seluruh potensi daerah secara optimal. Aspek kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke depan kemudian menjadi kata kunci yang harus diwujudkan termasuk di Kalimantan yang dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam. Dalam beberapa kasus, kekayaan sumber daya alam justru tidak memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk menganalisis kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke depan, kajian ini menggunakan analisis share dan growth serta metode kuadran. Dari hasil share daerah paling tinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara dari analisis growth, yang paling tinggi adalah Kabupaten Balangan. Menggunakan metode kuadran, tujuh daerah berada di kuadran I, enam belas daerah berada di kuadran II, tiga belas daerah berada di kuadran III, sebagian besar lainnya di kuadran IV. Bagi pemerintah sendiri, daerah-daerah yang berada di kuadran IV ini dapat dijadikan rekomendasi utama pengambilan sekaligus implementasi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

Implementasi penilaian kinerja pada badan layanan umum: studi tentang komitmen, penentuan tujuan, dan harapan karyawan Ma’mun Anshori; Jaka Isgiyarta; Tri Jatmiko W Prabowo
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 1 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Performance assessment is a performance quality measuring tool that needed to know the level of achievement of a plan, improve the performance of the next period, as well as increased transparency and public accountability. This study aims to analyze the actors' responses to the implementation of performance assessment at RS TUV as BLU. This research uses qualitative approach, using case study research method. This study attempts to describe what the actors experienced when implementing performance assessment and exploring how the actors interpreted the experience. Data used in this research are primary data and secondary data. The data collection is done by indepth interview to the actors, observe in the working environment of the actors, and analyze the supporting documents. In this study it was found that the implementation of performance assessment was responded by the actors with commitment attitude influenced by different aspects because the actors have different ways of dealing with a phenomenon. The performance indicators of the performance assessment motivates the actors to achieve it, in accordance with Goal-Setting Theory. Performance assessment provide clarity of organizational goals, goals will tell what to do and how much effort is required. Specific objectives will lead the actors to performance improvements. Furthermore, performance improvements give rise to expectations from actors towards improved rewards system in RS TUV. Penilaian kinerja merupakan alat ukur kualitas kinerja yang diperlukan antara lain untuk; mengetahui tingkat ketercapaian suatu perencanaan, memperbaiki kinerja periode berikutnya, serta peningkatan tranparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pelaku terhadap penerapan penilaian kinerja pada RS TUV sebagai BLU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan apa yang dialami pelaku ketika menerapkan penilaian kinerja dan menggali bagaimana pelaku memaknai pengalaman tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) pada pelaku, melakukan observasi di lingkungan kerja pelaku, dan menganalisis dokumen pendukung. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa penerapan penilaian kinerja direspon oleh pelaku dengan sikap komitmen yang dipengaruhi oleh aspek yang berbeda dikarenakan pelaku memiliki cara berbeda dalam menyikapi suatu fenomena. Kemudian indikator kinerja dalam penilaian kinerja memotivasi pelaku untuk mencapainya, hal ini sesuai dengan Goal-Setting Theory. Penilaian kinerja memberikan kejelasan tujuan organisasi, tujuan akan memberi tahu apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang diperlukan. Tujuan yang spesifik akan mengarahkan pelaku pada perbaikan dan peningkatan kinerja. Selanjutnya, perbaikan dan peningkatan kinerja memunculkan harapan dari pelaku terhadap perbaikan sistem reward yang lebih baik di RS TUV.

Analisis kualitas implementasi akuntansi berbasis akrual Indra Wahyudi
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 1 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Government Regulation Number 71 Year 2010 on Governmental Accounting Standards mandates that the accrual standard on governmental accounting is implemented no later than four years after 2010 which is 2015. Until 2017 several studies on local government showed that the quality of application accrual based accounting is still low. This study aims to analyze the quality of accrual-based accounting practices at central government based on accrual-based SAP by assessing the accrual rate of each entity. This study uses a qualitative method. The data collection was done by interview, observation and documentation. Aspects studied are activities of converting assets to expense, accruing unpaid expenses, accruing unpaid assets, accruing uncollected revenue and the conversion of liabilities to revenues. The results of quality analysis of the implementation of accrual accounting in the three central government work units shows that accrual rate varies. The highest ranking achieved by the Head Office of the Directorate General of Treasury with accrual rate of 56 percent, ranked second is Tax Office Pratama Sleman that obtained by the accrual rate of 58,89 percent, and Main Secretariat of the Central Bureau of Statistics earned third with accrual rate of 40 percent. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan bahwa peneraparan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilaksanakan paling lambat empat tahun setelah tahun 2010 yaitu tahun 2015. Sampai tahun 2017 beberapa penelitian terhadap pemerintah daerah menunjukan bahwa kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual masih rendah. Sampai saat ini belum terdapat penelitian tentang kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah pusat berdasarkan SAP berbasis akrual dengan cara menilai tingkat akrual masing-masing entitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aspek yang diteliti ialah pengakuan transaksi konversi aset menjadi beban, belanja yang belum dibayar, perolehan aset yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima kasnya, dan koversi kewajiban menjadi pendapatan. Kelima aspek tersebut dinilai berdasarkan ketepatan waktu pencatatan pengakuannya. Hasil analisis kualitas implementasi akuntansi berbasis akrual pada tiga satuan kerja pemerintah pusat menunjukkan tingkat akrual yang bervariasi. Peringkat tertinggi dicapai oleh Kantor Pusat Direktorat jenderal Perbendaharaan dengan tingkat akrual 56 persen, peringkat kedua diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dengan tingkat akrual sebesar 48,89 persen, dan peringkat ketiga diperoleh Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik dengan tingkat akrual sebesar 40 persen.

Evaluasi penerimaan aplikasi modul penerimaan negara generasi kedua (MPN-G2) dengan pendekatan model integrasi TRUST-TAM-TPB dari perspektif pengguna Galang Pujo Setyanto
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 1 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The Second Generation Government Receipt System (MPN-G2) is one of government effort to manage cash and to improve citizen service. Its implementation in DKI Jakarta needs long time before it used by most of citizen. The use of e-banking facility which is one of the advantage using MPN-G2 is still low. Evaluation MPN-G2 using acceptance factors on the Trust-TAM-TPB model show that MPN-G2 needs to be repaired. Billing facility needs repairment to enhance perceived usefulness and perceived ease of use. E-banking facility needs repairment to enhace perceived usefulness, perceived ease of use, and trust. Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) merupakan salah satu upaya dan inovasi pemerintah dalam rangka manajemen kas dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Implementasi MPN-G2 di Provinsi DKI Jakarta ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu penggunaan fasilitas e-banking yang seharusnya menjadi keunggulan dari sistem MPN-G2 masih rendah. Evaluasi sistem MPN-G2 menggunakan faktor-faktor penerimaan pada model –Trust-TAM-TPB menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan-perbaikan terkait sistem tersebut. Pembuatan billing sebagai salah satu fasilitas yang diberikan MPN-G2 memerlukan perbaikan untuk meningkatkan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahannya. Sedangkan fasilitas pembayaran e-banking memerlukan perbaikan untuk meningkatkan persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan kepercayaan fasilitas tersebut.

Evaluasi mekanisme penyusunan cash forecasting pemerintah pusat dengan framework GFOA Anang Febri Sulistyono
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 4 No 1 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

develop its cash forecasting to the forecasting framework published by GFOA. This study are focused on examining daily and monthly cash flow forecasting during the fiscal year of 2015 - 2016. The data required to do the comparison are collected by performing interviews with the operators or the person in charge of preparing the forecast. Data analysis was done using qualitative method aided by various software, such as: M. Office Excel and N-VIVO. The study concludes that the preparation of cash forecasting by the central government of Indonesia doesn’t fully correspond with the framework published by GFOA. There are some differences related to the scope of the forecast, time-frame of the forecast, exploratory analysis, and also how the financial managers are using the forecast. Penelitian ini membandingkan bagaimana pemerintah pusat menyususn cash forecasting dengan framework yang di-publish oleh GFOA. Objek penelitian adalah mekanisme penyusunan RPD Harian, RPD Bulanan, RPnD, Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran periode tahun anggaran 2015 dan 2016. Data penelitian berupa data sekunder dan data primer berupa wawancara mendalam. Proses evaluasi terhadap objek penelitian dilakukan dengan berdasar pada framework best practice proyeksi arus kas yang diterbitkan oleh GFOA (Government Finance Officers Association). Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi N-VIVO dan M. Office Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan cash forecasting pemerintah pusat belum sepenuhnya sesuai dengan framework GFOA. Terdapat berbagai perbedaan dengan framework diantaranya terkait dengan lingkup tujuan perencanaan kas, time-frame, exploratory analysis, maupun penggunaan cash forecasting oleh pengelola keuangan.

Page 7 of 23 | Total Record : 225

5 6 7 8 9

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sofyan Atsauri

Contact Email sofyan.atsauri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA