cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 135 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3 (2023)" : 135 Documents clear
MODEL OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA Alsyam Alsyam; Yunita Syofyan
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.423

Abstract

In the history of the formation of laws and regulations in Indonesia, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 Concerning Job Creation, is a product of laws and regulations that used the Omnibus Method for the first time in drafting its laws. The Mechanism for Forming Law Number 11 of 2020 refers to Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation and as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, these two laws do not regulate the Omnibus Method. Arrangements related to the new Omnibus Method are included in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.
MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI SUBSTANTIF Delfina Gusman
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.425

Abstract

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ayat (1) menyatakan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” dan Ayat (2) menyatakan:“Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi, dan (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.Mencermati bunyi ketentuan Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, pertanyaan kritisnya, apakah hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pernah dilakukan oleh lembaga pembentuk hukum (legislatif dan eksekutif) pada saat rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tata cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah melalui Pemerintah daerah menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, Pemerintah daerah mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat, Pemerintah daerah mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pegambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TANGGUNG GUGAT REASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG TIDAK TERBAYARKAN Adam Pamirta Rahman; Arya Putra Rizal Pratama
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.424

Abstract

Tanggung gugat merupakan tanggung jawab hukum (liability) yang diperoleh oleh subjek hukum berdasarkan timbulnya hubungan hukum. Masyarakat melakukan hubungan hukum dengan perusahaan transaksi sebagaimana untuk melindungi kepemilikannya, jiwa serta Kesehatan secara ekonomis bila terjadinya masalah atau resiko bersifat evenement. Namun, terdapat beberapa kasus perusahaan asuransi tidak dapat melaksanakan kewajibannya atas klaim atau resiko yang dialami oleh tertanggung. Bentuk pengalihan resiko terhadap perusahaan asuransi yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka dapat dilakukan oleh perusahaan reasuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi. Hasil penelitian menerangkan bahwa tanggung gugat reasuransi terhadap perusahaan asuransi adalah prinsip kontribusi atau saling menanggung demi kepentingan pihak tertanggung. Penyelesaian hukum apabila perusahaan reasuransi tidak dapat membayar resiko perusahaan asuransi adalah melakukan pengalihan dengan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi lainnya baik konvensional maupun syariah sehingga dapat mem-cover resiko yang tidak terbayarkan kepada tertanggung berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdata atau memberikan peringatan dini bila terindikasinya bahwa perusahaan asuransi berpotensi tidak dapat membayarkan klaim tertanggung
DISTRIBUSI RISIKO DAN MANFAAT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA SATUI BARAT KABUPATEN TANAH BUMBU Febrina Indrasari
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.428

Abstract

The guarantee of management and utilization of natural resources stated in the constitution should be the basis in managing the natural resources by taking into account the broad aspects of the interests of the community and the environment.This research aims to answer questions regarding the basis of the constitutional guarantee of management and utilization of natural resources in West Satui Village, Tanah Bumbu Regency towards environmental justice, and how the distribution of risks and benefits of management and utilization of natural resources in West Satui Village, Tanah Bumbu Regency. The research approach method used is doctrinal approach, with the target of norms, and linkages with facts found in the field. The result of this research is that unfair distribution of environmental risks will certainly lead to consequences in the form of environmental injustice. If the environment is damaged and unbalanced due to coal mining in Satui Barat Village, Tanah Bumbu Regency, it means that the risk is not felt by the government and mining business actors, but only a high risk for people's lives, as a result in terms of environmental risk distribution in coal mining in Satui Barat Village, Tanah Bumbu Regency can be said to be unfair.
PENGARUH MONITORING RAKYAT PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Siti Mariyam; Adhi Putra Satria
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.429

Abstract

Democracy and Reform in Indonesia have had a significant impact on the people's participation and control over the nation's direction and development, one of which is the participation and control of the people in the formation and enforcement of the law. This study will attempt to provide an overview of the extent of public monitoring/control in law enforcement in Indonesia. The study is a normative juridical research, using secondary data as the main source, which is then analyzed qualitatively. The results show that public monitoring/control through social media in law enforcement in Indonesia has a great influence in determining the demands, defenses, and verdicts of individuals in legal cases. For example, in the case of Ferdy Sambo, the Indonesian people expressed their hopes on social media that Ferdy Sambo should be sentenced to death, although the prosecutor's office sentenced him to life imprisonment. However, the judge later gave Ferdy Sambo the death penalty in accordance with the aspirations of the Indonesian people. Nonetheless, comments and expressions of aspirations by the public through social media need to be regulated so as not to violate the rights of individuals who are involved in legal cases, including the right to be presumed innocent. Therefore, the government needs to develop and consider online petitions as a means for people to express their aspirations in an orderly and accountable manner.
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI DI KABUPATEN KAMPAR Tia Rahmatika Hakim; Kurnia Warman; Syofirman Syofyan
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.439

Abstract

Sale and purchase binding agreement, of course, a notary can provide legal counseling, namely by explaining to the parties, that the binding sale and purchase agreement made should be based on a land certificate, because the ownership of a certificated land right has been registered at the Land Office which has legal certainty, protection law and can prove himself as the holder of the land rights. However, in practice, the binding sale and purchase agreement in Kampar Regency is made using a letter of compensation (SKGR) so it is very straightforwardproblems to occur which can cause losses. The method used is empirical juridical which emphasizes the reality in the field associated with legal aspects or applicable laws and regulations regarding the object of research. The binding sale and purchase agreement should be made using a land certificate instead of using a letter of compensation and based on its authority the notary should be able to provide legal counseling to the parties before the binding sale and purchase agreement is made so that the urgent sale and purchase agreement can be carried out properly.
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Muhammad Suhani; Kurnia Warman; Ferdi Ferdi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.440

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the agricultural land production sharing agreement system that applies in Rangsang Barat District. What are the influencing factors in determining the choice of the implementation system for the Production Sharing agreement? As well as the legal consequences arising from the implementation of the agreement for the results of agricultural land in Rangsang Barat District, Islands Regency. The research method used is an empirical juridical approach. Then the data collected were analyzed qualitatively. From the results of the research, it was found that the implementation of the rice farming yield sharing agreement carried out in Rangsang Barat District, Islands Regency was not by Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements so the implementation of the rice farming production sharing agreement had not gone well. good and not effective.
HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK SEORANG DIPLOMAT DALAM MENJALANKAN TUGAS DI NEGARA PENERIMA Ananda Surya Kinanti
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.363

Abstract

Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, yang menjamin bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman dan tidak dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntutan di bawah hukum negara tuan rumah (walaupun mereka bisa dikeluarkan). pejabat diplomat menikmati kekebalan diplomatik adalah demi kelancaran yang efisien dari tugas-tugas perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kekebalan diplomatik yang mana merupakan suatu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh seorang diplomat, staf diplomatik ataupun konsuler selama menjalankan misi yang diberikan oleh Negara pengirim. Menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terdiri dari bahan hukum dan bersifat penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wakil diplomatik umumnya mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, yaitu kekebalan terhadap yurisdiksi hukum negara penerima baik perdata maupun pidana serta kekebalan menjadi saksi. Tetapi kekebalan diplomatik yang dimaksud disini bukan kekebalan atau kelonggaran yang bersifat absolut, dalam arti melekat mutlak pada pribadi pejabat diplomatik. Melainkan kekebalan diplomatik yang bersifat fungsional. Artinya, pejabat diplomat menikmati kekebalan diplomatik adalah demi kelancaran yang efisien dari tugas tugas perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim.
HUKUM INDONESIA MAKIN LEMAH TERHADAP KORUPTOR Muhammad Akbar Kum
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.365

Abstract

Seperti diketahui bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa “extraordinary crime”. Yang mana harusnya hukuman yang diberikan terhadap seorang koruptor bebeda dengan dengan kasus hukum yang lainnya. Seperti yang tejadi belum lama ini para koruptor berbondong-bondong bebas dari tahanan dikarenakan ada sebuah kebijaka/aturan baru yang dikeluarkan pemerintah mengenai Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan menghilangkan PP Tahun 2012 yang mengatur remisi dan pembebasan bersyarat yang mana aturan ini menyulitkan peluang koruptor mempersingkat masa tahanannya. Didalam aturan baru disebutkan bahwa narapidana dapat bebas bersyarat dengan tekah menjalani 2/3 masa pidana dan juga narapidana harus berkelakuan baik. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah aturan baru yang diterapkan sesuai dengan yang seharusnya didapatkan oleh koruptor yang termasuk dalam kejahatan luar biasa. Metode ini menggunakan penelitian normatif untuk mengetahui suatu aturan dan prinsip hukum tentang isu yang di angkat. Korupsi sendiri sudah menjadi penyakit akut yang akibatnya dapat berdampak terhadap berbagai bidang seperti social, ekonomi, dan politik. Salah satu penyebab dari terjadinya korupsi adalah gaya hidup yang tinggi melampaui penghasilan yang di dapatkan. Lemahnya hukum dari Lembaga pemerintahan dan kepolisian membuat masyarakat kurang percaya lagi terhadap elit yang ada di pemerintahan
PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM APLIKASI DIGITAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Asa Pramudya Kristanto
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.367

Abstract

Perkembangan teknologi yang maju mendorong berbagai sektor, salah satunya data pribadi melalui media rekam elektronik. Data Pribadi sendiri merupakan hal yang sangat sensitif, karena sangat melekat dengan pribadi seseorang. Jika dikaitkan , maka data pribadi melekat erat dengan hak pribadi dan hak privasi yang dimana termasuk dalam perlindungan Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh tiap warganya. Hal ini tidak dapat dipungkiri juga bahwa Hak Pribadi dan privasi ini merupakan hak asasi manusia dimana hak untuk memperoleh keamanan, tidak diganggu yang dijamin oleh negara. Namun pada kenyataan nya di Indonesia sendiri, terkait perlindungan data pribadi masih sangat kurang. Undang-undang data pribadi baru saja diundangkan dalam Undang-undang No. 27 tahun 2022, dan terkait transaksi data elektronik menggunakan Undang-undang No 11 tahun 2008 masih ada yang kabur. Mengacu pada beberapa kasus kebocoran data baik dari transaksi elektronik, maupun pengisian data secara elektronik dapat dipastikan masyarakat Indonesia sendiri juga masih kurang dalam menjunjung tinggi data pribadi tersebut, baik secara Peraturan tertulis, maupun dalam sosiologis masyarakat. Melalui pandangan Sosiologis dimana “Law is a tool of Social Engineering”, diharapkan hukum bisa lebih ditegakan demi membentuk masyarakat untuk lebih perhatian dalam menjaga data pribadi masing-masing dan menghormati privasi orang lain.

Page 3 of 14 | Total Record : 135

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue