Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
758 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 6 No. 2 (2023)"
:
758 Documents
clear
<![CDATA[Pengaruh Corporate Government, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Terdaftar Bursa Efek Indonesia ]]>
<![CDATA[Octa Ladipak Siburian]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1365
<![CDATA[Penelitian Corporate Government terhadap manajemen pajak dapat menambah value dari perusahaan dan memberikan manfaat kepada kompensasi. Menyeluruh komponen corporate governance, manajer melakukan yang meningkatkan efisiensi pembayaran pajer. Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Sejalan dengan pemikiran Bhagat dan Black (1999), Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak Coles Et Al (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Komisaris independen dibutuhkan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindaka para direktur eksekutif pada dewan komisaris. Kompleks yang berukuran besar yang meningkatkan perusahaan mereka.]]>
<![CDATA[Kajian Pembatasan Perseroan Perseorangan dalam Kegiatan Usaha Mikro & Kecil (UMK) Terkait bentuk One-Tier Corporate Governance ]]>
<![CDATA[Misael Soter Himpal]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1366
<![CDATA[Pemerintah Indonesia saat ini mengupayakan kemudahan berusaha bagi seluruh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Hal ini diwujudkan dengan diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu untuk membawa perubahan positif dalam regulasi bisnis di Indonesia, salah satunya konsep yang diberikan ialah bentuk Perseroan Perseorangan. Hal ini tentu menjadi suatu terobosan bagi dunia usaha, namun disisi lain menjadi tantangan tersendiri oleh karena konsep ini harus disesuaikan dengan regulasi lain yang ada seperti Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk Perseroan Perseorangan sendiri saat ini hanya diberlakukan pada usaha Mikro & Kecil (UMK) dengan alasan bahwa Perseroan Perseorangan memudahkan memiliki persyaratan pendirian yang mudah serta modal yang ringan. Pembatasan Perseroan Perorangan dalam kegiatan UMK dapat dikaji dengan melihat keterkaitannya dengan bentuk pemerintahan perusahaan yang dikenal dengan one-tier corporate governance. Bentuk Perseroan Perorangan dengan bentuk one–tier corporate governance memiliki persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek kepemimpinan, kepemilikan modal, dan pembentukannya.]]>
<![CDATA[Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada Masyarakat dalam Upaya Mengatasi Dampak Pandemi di Kecamatan Linggo Sari Baganti ]]>
<![CDATA[Rori Albades]]>;
<![CDATA[Darmini Roza]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1367
<![CDATA[Penyebaran Virus Covid-19 mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah menghimbau agar sarana pendidikan belajar secara online dari rumah. Penyebaran Covid-19 terbilang cepat Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga berdampak pada perekonomian masarakat, Berdasarkan PERPRES Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kebijakan ini juga diterapkan di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analisis dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala masalah sosial masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang kebijakan penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara tidak tertutup kemungkinan untuk melontarkan pertanyaan diluar daftar pertanyaan dan studi kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara memberikan komentar – komentar dan tidak menggunakan angka – angka dan disajikan secara deskriptif analitis.]]>
<![CDATA[Keberlanjutan Blue Bonds di Indonesia: Peluang dan Risiko ]]>
<![CDATA[Evelyne Julian Halim]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1368
<![CDATA[Indonesia is a maritime country with around 71 percent of Indonesia’s territory being sea. Indonesia’s marine potential is estimated to support more than USD 180 billion of economic activity annually. The blue economy or also called “marine economy” is a concept for protecting the sea, marine and aquatic resources. There are a number of financing mechanisms that encourage the blue economy, namely blue bonds, debt-for-nature-swap, blue IPO, blue financing and etc. Blue bond are debt instruments that finance the protection of important clean water resources as well as ocean and marine-based projects with positive environmental and social benefits. Blue bonds are part of thematic bonds where the proceeds from the bonds are used to finance sustainable development projects. The research method used is doctrinal research with approach used being a conceptual approach and a statutory approach. Indonesia issued its first blue bond in May 2023. The blue bond was issued using the Green Bond Principle issued by the International Capital Market Association. This blue bond issuance refers to POJK No. 60/2017. POJK No. 60/2017 has been revised with POJK No. 18 of 2023. On POJK No. 18 of 2023, there is no definition of blue bond and the KUBL category which covers the types activities in blue bond comprehensively. There are no technical criteria that determine whether a project is truly a “blue” project or “blue” standard criteria in Indonesia. This is vulnerable to misuse by companies, which can increase the risk of blue-washing.]]>
<![CDATA[Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ]]>
<![CDATA[Jasmaniar Jasmaniar]]>;
<![CDATA[Hasbuddin Khalid]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1369
<![CDATA[This paper analyzes the problem of electronic mediation as a manifestation of the principles of fast, simple and low-cost justice. The main problem in researching the essence of the principle of fast, simple, low-cost justice through electronic trials and the beneficial value of mediation carried out electronically. This research is normative juridical research with primary and secondary legal materials analyzed descriptively qualitatively. The essence of the principle of fast, simple and low-cost justice is legal certainty for the parties involved in the case without prejudice to the value of justice and benefit, while the value of the benefit of electronic mediation is the ease in resolving disputes, the relatively short time compared to settlement by judge's decision, and the costs involved. affordable.]]>
<![CDATA[Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan ]]>
<![CDATA[Nada Putri Hasna]]>;
<![CDATA[Hery Firmansyah]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1370
<![CDATA[Kemunculan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) pada tahun 2019 sukses menggemparkan dunia. Asal mula munculnya virus ini berasal dari negara China tepatnya di wilayah Wuhan dan diduga disebabkan oleh hewan kelelawar. Seseorang yang terjangkit virus COVID-19 ditandai dengan adanya gejala peradangan pada paru- paru atau dikenal dengan sebutan pneumonia tetapi hal ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya.1 Virus COVID-19 memiliki penularan yang begitu cepat meskipun angka kematiannya relatif rendah. Sanksi yang dijatuhkan harus sejalan dengan hukum dan kebijakan yang berlaku serta mempertimbangkan seriusnya pelanggaran, niat pelaku, dan dampaknya pada masyarakat. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa keputusannya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil. Hakim juga mungkin mempertimbangkan faktor-faktor individu, seperti rekam jejak terdakwa dan apakah mereka telah mengakui kesalahan mereka. Terdapat beberapa alasan hakim yang menyebabkan sanksi Rachel Vennya hanya bersifat percobaan, antara lain: pertama, Rachel Vennya bertindak kooperatif kepada kepolisian atau tidak berbelit-belit dan langsung mengakui kesalahannya sehingga memudahkan. Apabila alasan tersebut menjadi acuan untuk kasus yang serupa, maka akan mengakibatkan banyak masyarakat yang menganggap hukum yang belaku tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dan tidak adanya efek jera bagi para pelaku. Kondisi Pandemi Covid-19, dibutuhkan kepatuhan masyarakat atas aturan yang ad untuk menjaga kepercayaan publik.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku Terhadap Hak Ekonomi (Royalti) Pencipta ]]>
<![CDATA[Alfian Septawibisono]]>;
<![CDATA[Ranggalawe Suryasaladin]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1372
<![CDATA[In this study, the authors raised the issue of Royalty Protection for the Practice of Copying Books. The choice of the theme was motivated by the fact that book copying in Indonesia is increasingly being carried out by several parties, such as photocopying service providers and digital platforms or marketplaces that sell fake books from the original copies. Copyright infringement carried out with this photocopy machine has violated the exclusive rights of the creator, especially economic rights. As the protection of the author of a book is very important whose aim is that the author can feel appreciation for the work that has been made by using his creative thoughts and ideas in the form of royalties for the use of the license that the author has given to other parties. Based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, the Reproduction of books for commercial purposes and without prior permission to the creator or copyright holder is very clearly referred to as a violation, because it violates the economic rights of the creator where copying books for commercial purposes is carried out only for business and profit purposes and the creator does not get royalties for the violation]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal ]]>
<![CDATA[Nicholas Panggabean]]>;
<![CDATA[Mella Ismelina Farma Rahayu]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1374
<![CDATA[Indonesia is a nation that is rich in natural resources, especially biological natural resources, both in the form of plants and animals in it. One of the crimes against wildlife that often occurs in Indonesia is the crime of illegal wildlife trade. Weaknesses in facilities and infrastructure as well as administrative weaknesses in the form of complicated bureaucracy can provide opportunities for parties carrying out wild animal trading activities. Legal protection for endangered animals and the environment is not without reason, because wild animals, like humans, are part of nature and also part of the environment or ecosystem. The law is a means that provides protection for all parties, including animals and the environment because the function of the law itself is to protect society and improve the welfare of society. In this research, the Normative Juridical research method is used, namely research that refers to the literature. Cases of crime against wildlife that still frequently occur today prove how weak the law enforcement of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems is. Law enforcement against wildlife trade has not been carried out optimally because illegal wildlife trade still occurs.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung) ]]>
<![CDATA[Sutan Bakti Harahap]]>;
<![CDATA[Rahmat Hidayat]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1376
<![CDATA[This research aims to examine the regulation of the rights of freedom of speech in the realm of positive law and Islamic law, and to look at its application on social media platforms. The main focus of this research is on the case of Bima's action, is it a violation of the law? This qualitative research uses a juridical-emperical approach, in which case analysis is based on various existing sources. This research refers to two main perspectives, namely Positive Law and Islamic Law. The findings of this research show that a negative image is reflected in the Lampung Provincial Government. This is because the majority of people think that the Lampung Provincial Government limits freedom of speech and criticism. It is also known that the criticism delivered by Bima did not fulfil the elements and conditions so that it could not be criminalised. In line with positive law, based on Al Maududi's view, Islam does not prohibit expressing opinions at all. However, it should be noted that in expressing opinions, certain limits must be observed, especially in terms of the use of polite language. No less important is also the ITE Law which is still a polemic until now, because of the discrepancy between expectations and facts in the field. So, it is necessary for further explanation.]]>
<![CDATA[Urgensi Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Pelaksanaan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ]]>
<![CDATA[Yusuf Noer Rakhanaufal]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1377
<![CDATA[Bahwa iurgensi ipelibatan iMK idalam iperubahan iUndang iUndang iDasar ididasarkan ipada ibeberapa ihal, iantara ilain: iPertama, iterdapat ibanyak ikelemahan idalam iamandemen ipertama isampai idengan iamandemen ike-empat; iKedua, iEksistensi iMPR isebagai ilembaga ipolitik; iketiga, iPelaksanaan iprinsip iChecks iand iBalance iSystem; iKeempat, iPerwujudan iMK isebagai iThe iGuardian iof iConstitution. iBahwa iProspektif ipelibatan iMK idalam iperubahan iUUD iNRI i1945 iadalah idengan imenekankan ipada ipolitical igood iwill idari iMPR iuntuk imenyusun imekanisme iperubahan iUUD iNRI i1945 idengan imelibatkan iMK isebagai ilembaga inegara iyang imemberikan iSertfikasi iKonstitusi idari ihasil ikajian iperubahan iyang idilakukan ioleh iKomisi ikonstitusi isebelum imendapatkan ipersetujuan idari iMPR iuntuk iditetapkan isebagai ihasil iperubahan iUUD i1945 iyang ibaru. iHasil idari imekanisme iperubahan ikonstitusi idengan imelibatkan iMK iini iditujukan iuntuk imenghasilkan iperubahan ikonstitusi iyang ibersifat ithe ipeople iof ithe iconstitution. iSaat iini imuncul ikembali ituntutan iperubahan i(ulang) iterhadap iUUD i1945 isebagai ihasil ievaluasi i10 itahun ilebih iimplementasi iUUD i1945 ipasca iperubahan. iDalam ikurun iwaktu itersebut isudah iada ibeberapa ipersoalan iyang idiajukan ike iMahkamah iKonstitusi ipengujian itentang icalon iperseorangan idalam ipemilihan ipresiden, itambahan ikewenangan iPerppu, iconstitutional icomplaint idan iconstitutional iquestion ioleh iMK, ioptimlisasi iperan ilegislasi iDPD, idan ilain-lain. iTulisan iini imenggagas iperubahan i(ulang) iUUD i1945 iyang ilebih ipartisipatoris imelalui iKomisi iKonstitusi iyang ilebih iindependen idibandingkan iKomisi iKonstitusi iyang isebelumnya, idengan imandat imenyiapkan idraft iperubahan i(ulang) iUUD i1945. iBelajar idari ipengalaman iberbagai iNegara iyang ijuga imengalami itransisi idemokrasi idan ireformasi ikonstitusi, iada ibaiknya ikita imenggagas iuntuk imelibatkan iMK idalam iperubahan i(ulang) iUUD i1945.]]>
