Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
758 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 6 No. 2 (2023)"
:
758 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terkait dengan Aksesibilitas Rekam Medis ]]>
<![CDATA[Carissa Indah Sari]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1272
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi jiwa dalam konteks aksesibilitas rekam medis. Aksesibilitas rekam medis menjadi isu sentral dalam klaim asuransi jiwa, di mana informasi kesehatan pemegang polis memegang peran krusial dalam penentuan klaim. Studi ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan dan kebijakan hukum yang mengatur hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi jiwa. Penelitian juga mencakup tinjauan terhadap perkembangan teknologi dan keamanan informasi yang dapat mempengaruhi aksesibilitas rekam medis. Hasil analisis menyoroti perlunya kejelasan norma hukum terkait privasi dan keamanan data kesehatan, seiring dengan meningkatnya risiko kebocoran informasi. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait etika penggunaan data kesehatan dalam konteks asuransi jiwa. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada penyempurnaan kerangka hukum yang melindungi pemegang polis asuransi jiwa, khususnya terkait dengan aksesibilitas rekam medis. Peningkatan kejelasan aturan dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang polis sambil tetap memperhatikan aspek keamanan dan privasi dalam pengelolaan informasi kesehatan.]]>
<![CDATA[Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ]]>
<![CDATA[Muhammad Alifian Geraldi Fauzi]]>;
<![CDATA[Anna Erliyana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1273
<![CDATA[The competence to adjudicate the PTUN was previously very narrow, only having the authority to adjudicate state administrative decisions (beschikking) in the concrete, individual, and final sense as regulated in the PTUN Law. However, since the enactment of the UUAP, there has been a reverse flow of legislative policy which has led to the expansion and confirmation of the PTUN's authority in adjudicating government administration disputes. Implementation of the expansion of authority regarding the authority to adjudicate claims against unlawful acts by government bodies and/or officials. The broad implication of the competency to adjudicate state administration trade after the enactment of the UUAP is the transfer of competence to adjudicate against unlawful acts by government bodies and/or officials (onrechtmatige overheidsdaad/OOD) from the District Court to competence to adjudicate the State Administrative Court and the tangential point regarding the authority to adjudicate between the two courts, namely the District Court and the State Administrative Court, the Supreme Court as the highest holder of judicial authority has regulated this by issuing a PERMA which is Lex Specialist to regulate this matter. Based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2019 concerning Settlement Guidelines regulating Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechmatige Overheidsdaad) they are supposed to adjudicate actions against legal violations by government agencies and/or officials (onrechtmatige overheidsdaad). ) is fully competent to adjudicate at the State Administrative Court. However, regarding small claims for compensation at the State Administrative Court, members of the public can still submit claims for compensation through the District Court.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung ]]>
<![CDATA[Desi Fitria]]>;
<![CDATA[Otong Rosadi]]>;
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1274
<![CDATA[Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Pemeriksaan sidang anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Penerapan Perlindungan Hak-hak Anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses Pemeriksaan dalam persidangan Anak dilakukan dengan cara pendampingan oleh orangtua/wali/orangtua asuh. Terdakwa harus didampingi oleh penasehat hukum. Dalam hal penasehat hukum, apabila dari pihak terdakwa tidak bisa menyediakan penasehat hukum, maka pengadilan wajib menunjuk penasehat hukum dimana biayanya dibebankan kepada negara. Terdakwa harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu dari BAPAS anak. Persidangan dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan, dalam arti hakim dan jaksa yang memeriksa tidak memakai toga dan pakaian dinas, hadirnya orangtua/wali dan pembimbing kemasyarakatan, dan tetap memberikan hak kepada terdakwa anak untuk didampingi penasihat hukum/advokat. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan upaya penanggulangan terhadap kendala tersebut adalah pembimbing kemasyarakatan terbatasnya jumlah anggotanya menyebabkan kadang kala pembimbing kemasyarakatan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan. kadang kalanya orang tua tidak mau datang mendampingi anaknya dalam persidangan. Upaya mengatasi kendala yang ada antara lain Apabila Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, selain Hakim memberikan teguran kepada Jaksa untuk diteruskan kepada atasan Pembimbing Kemasyarakatan, juga hakim wajib menunda sidang tersebut sampai Pembimbing Kemasyarakatan hadir dipersidangan membawa hasil penelitian kemasyarakatan tersebut.]]>
<![CDATA[Implikasi Dualisme Status Otorita Ibukota Nusantara dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara ]]>
<![CDATA[Yuliawan Anastasius]]>;
<![CDATA[Widyaningrum Widyaningrum]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1275
<![CDATA[The Nusantara Capital Authority as the organizer of the special capital region of the Nusantara has an institutional dualism, namely as a regional government administrator and as an institution at the ministry level. This institutional dualism has implications for governance, particularly from the perspective of state finance law, including handing over financial management powers, accountability mechanisms, central and regional finance relations, and taxation. This study aims to explain the impact of institutional dualism, especially from the legal aspect of state finances. Different from previous legal studies that conducted studies related to the authority, legal basis, and instruments for the feasibility of moving the capital city, this study focuses more on governance from the legal aspect of state finances. This study uses a legal research method with a statutory approach. The result of this study can be utilized as a consideration for improving governance from the aspect of state finances by the Nusantara Capital Authority.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Mengenai Investasi Digital dalam Bentuk Non-Fungible Token Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ]]>
<![CDATA[Muhammad Raditya Vijayaputro]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1276
<![CDATA[Investasi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang, untuk pengadaan pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat berbagai jenis investasi yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu investasi berbentuk digital. Dengan kemajuan teknologi, kita dapat melakukan investasi secara daring dan bahkan terdapat mata uang digital. Perlindungan Hukum bagi Investor yang ingin melakukan Investasi digital diperlukan karena uang digital sangat rentan untuk menjadi kejahatan virtual. Salah bentuk Investasi secara Digital adalah dengan membeli Non-Fungible Token. Transaksi yang dilakukan biasanya berbentuk dalam gambar digital dan disimpan datanya di dalam teknologi yang bernama Blockchain. Perlindungan Hukum diperlukan agar Investor dapat dengan tenang melakukan investasi maupun transaksi agar tidak terjadi kejahatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Jumlah Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi ]]>
<![CDATA[Iyah Faniyah]]>;
<![CDATA[Shahum Yovino Harzi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1277
<![CDATA[Pasal 267 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengendara kendaraan bermotor roda dua dalam mematuhi peraturan berlalulintas sehingga terciptanya ketertiban dan kenyamanan di jalan raya. Namun walaupun aturan hukumnya sudah ada, dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti yang terjadi di Kota Bukittinggi. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang penerapan Jumlah denda kepada pengendara kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum polres Bukittinggi. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif]]>
<![CDATA[Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penanaman Modal di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ]]>
<![CDATA[Prabaswara Fardantio Nugroho Wibowo]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1278
<![CDATA[Pentingnya investasi semakin berkembang di era globalisasi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa memberikan kesempatan yang luas dan terbuka bagi masyarakat untuk bekerja, mengurangi kemiskinan serta pengangguran, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga bisa terwujud masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur sesuai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebutuhan modal pembangunan yang cukup besar seringkali menjadi masalah yang signifikan di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika modal ini tidak dapat dipenuhi maka dari itu dibutuhkan investasi atau penanaman modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Para penanam modal ini mempunyai berbagai macam pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang sebelum mereka menanamkan modalnya pada suatu perusahaan ataupun pada suatu negara, salah satu pertimbangan tersebut adalah mengenai kepastian dan perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Regulasi Sebagai Pengontrol dalam Mendukung Investasi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dengan Skema Hak Pengelolaan Terbatas di Atas Barang Milik Negara ]]>
<![CDATA[Widyaningrum Widyaningrum]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1279
<![CDATA[Legal certainty is one of the aspects that can attract investors to invest in Indonesia, one of which is investment in infrastructure development. This investment is one form of funding other than the state budget to develop Indonesia. One of the schemes as an alternative funding for infrastructure development is Limited Cooperation for Infrastructure Financing (KETUPI) which until now has not been able to be implemented, one of the obstacles is the covid pandemic, so to attract investors it is necessary to improve regulations and harmonize other regulations in the context of implementing this KETUPI. The role of regulation is very important, one aspect that provides legal certainty is the substance of the law itself, so that existing regulations need to contain the spirit contained in investment, namely equal treatment, openness and one-stop service for various investment pilots.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Tri Reni Novita]]>;
<![CDATA[M. Faisal Husna]]>;
<![CDATA[Debbi Chyntia Ovami]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1280
<![CDATA[The Indonesian state continues to pay attention to the welfare of its people, especially health, which is part of human rights. This is stated in article 28 H paragraph (1) of the 1945 Contitution which state ; Everyone has the right to live a good and healthy services. Specifically regarding legal protection for health insurance policy holders, it is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2014 concerning Indurance. Health insurance claims in the form of claims from the insured aas the insurance policy holder. Teha insurance company or the insurer must make patments to the policyholder or the insured when making an insurance claim, this is a benefit of the health insurance they have. Health insurance is a financing system that provides social insurance in lieu of facing risks caused bya health users (illness), both diseases that can be cured on an outpatient care. This of course requires very high costs for a class of middle and lower economic people. Having health insurance is part of the risk management system, because when there is a disaster or illness, the policyholder does not need to think about the cost of treatment. The cost of this treatmen can be covered from insurance claims that are owned]]>
<![CDATA[Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Adawiyah Nasution]]>;
<![CDATA[Farrel Maulana]]>;
<![CDATA[Haya qonita]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1281
<![CDATA[Online saving club is a group of people who use social media as a tool to raise money regularly at any given period. Saving club is recognized as an agreement even though it is often done. This online gathering is only done by agreement between several parties who participate in the gathering and is not written. If in the future there are problems such as defaults, it is very difficult to prove the form of the agreement is not written so that to resolve the problem, including the recognition of the parties participating in the social gathering. For this reason, this study will discuss what exactly is the position of the verbal agreement electronically and how its legal force is and what legal remedies are taken in the event of a breach of contract. This research was conducted by reviewing and focusing on the application of "Normative Juridical" legal rules, so the method used in this research is the normative juridical method related to civil law laws, especially the Legality of the Unwritten Agreement on Online Saving Club. The unwritten agreement in the online social gathering is legal and binding for the maker based on the principle of freedom of contract. The unwritten agreement in this online social gathering still has legal force with the backwardness of legal evidence in accordance with the ITE Law. The legal consequences of default are compensation and other legal remedies that have been agreed at the beginning of the agreement.]]>
