Articles
<![CDATA[Literasi Digital dalam Pembentukan Karakter Siswa di MTs Uswatun Hasanah Mirza Kota Binjai ]]>
<![CDATA[Husna, M. Faisal]]>;
<![CDATA[Novita, Tri Reni]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 2 No 1 (2022): JAMSI - Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Firmos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54082/jamsi.196
<![CDATA[Dampak COVID-19 bagi Pendidikan adalah pembelajaran melalui daring yang dilakukan guru dengan siswa. Banyak keluhan yang disampaikan orang tua siswa kepada pihak sekolah terkait pembelajaran daring dan salah satunya di MTs Uswatun Hasanah Mirza Kota Binjai. Keluhan tersebut berupa penggunaan gadget yang sulit diawasi, menurunnya minat belajar hingga perilaku anak yang dinilai kurang menghargai orang lain. Kemudahan akses dalam penggunaan gadget membuat anak keasyikan sehingga mengabaikan aktifitas lainnya seperti mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan ibadah, membantu orang tua, bahkan sampai kepada ketidak pedulian anak ketika dipanggil orang tuanya sehingga dikhawatirkan berdampak pada karakter anak di masa yang akan datang. Mengingat siswa/i MTs Uswatun Hasanah Mirza merupakan sekolah berbasis pendidikan agama yang memiliki visi terwujudnya warga madrasah yang Disiplin, Cerdas, Terampil dan Berakhlaq Mulia serta memiliki Daya Saing di Tingkat Nasional maka penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema literasi digital dalam pembentukan karakter. Melalui metode ceramah dengan teknik presentasi materi dan diskusi, kegiatan ini memberikan semangat dan antusias siswa di mana 75% memahami dengan baik materi yang disampaikan dan hasilnya siswa bersedia menjadi duta kampanye gerakan literasi digital dalam pembentukan karakter yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di sekolahnya.]]>
<![CDATA[MEKANISME PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI PT. RIMBA MUJUR MAHKOTA ]]>
<![CDATA[Ayu Sundari]]>;
<![CDATA[Tri Reni Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 11: April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v2i11.1414
<![CDATA[This study aims to determine the implementation of BPJS employment in legal protection, constraints, and efforts in providing social security for workers at PT. Rimba Mujur Mahkota. This research was conducted at PT.Rimba Mujur Mahkota in Natal area, Mandailing Natal Regency, North Sumatra.Data collection techniques are in the form of interviews and documentation.The data that has been obtained from the results of the research will then be collected and analyzed descriptively, namely an analysis that describes the content and will be discussed in the form of an elaboration by giving meaning according to the applicable legislation so as to arrive at conclusions based on this research. From the results of the study it was found that: PT.Rimba Mujur Mahkota 1) There is no violation of the fulfillment of Article 14 of Law Number 24 of 2011, because all workers at PT.Rimba Mujur Mahkota participates in BPJS Employment.2) Has given social security rights to all workers at PT.Rimba Mujur Mahkota. Efforts made by BPJS Employment so that workers at PT.Rimba Mujur Mahkota provides social security benefits, namely, Carrying out program functions provided by BPJS Employment, namely Work Accident Protection, Old Age Protection, Pension Protection, and Death Protection. Legal protection for workers of PT.Rimba Mujur Mahkota who is experiencing social welfare problems, such as health, and old age is to provide social security organized by BPJS Employment.As stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS).]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI UPAYA ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Suci Indah Lestari]]>;
<![CDATA[Tri Reni Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 11: April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v2i11.1416
<![CDATA[The COVID-19 pandemic has had a huge impact all over the world. Almost all government and private sectors have been affected by the outbreak. One of the impacts is that the settlement process between the company's dispute relationship and the workers becomes uncontrollable which causes the economy to worsen. As for the entrepreneur who makes a denial of the worker that has been stipulated by the legislation, it will result in a dispute between the entrepreneur and his/her workers. Legal efforts to obtain their rights so that workers get justice by means of workers resolving disputes through arbitration efforts so that both parties get the same justice. This type of research is normative research using primary and secondary materials. The technique of collecting data is based on literature study and document study. The results of the analysis carried out indicate that the settlement of industrial relations disputes through arbitration efforts, namely by the provisions of Law No. 2 of 2004 concerning industrial relations disputes must be based on the agreement of the disputing parties in written form in an arbitration agreement, the contents of which must contain the submission of the agreement. settlement of industrial relations disputes through arbitration.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGIKARYA FOTOGRAFI (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 28 TAHUN 2014) KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Thariq Zaen Sembiring, Tri Reni Novita, Zamalludin Sembiring]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 3 No. 1 (2022): JP-IPS ]]>
Publisher : <![CDATA[FKIP UMN ALWASHLIYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.009 KB)
|
DOI: 10.32696/jpips.v3i1.1257
<![CDATA[virus corona yang berdampak serius karena banyak sekali korban jiwa berjatuhan, selain manusia sebagai korbannya banyak usaha-usaha yang turut terdampak. Salah satunya berdampak disegala aspek kehidupan termasuk sektor usaha fotografi, dalam dampak pendemi Covid-19 usaha kreatif yang dibidang seni yang dapat diabangun adalah fotografi, adanya virus corona dunia juga mendapatkan dampak positif yakni mendorong masyarakat untuk lebih kreatif terlebih mendorong masyarakat agar pandai memanfaatkan waktu saat dirumah. Dalam mengumpulkan metode data penelitian, peneliti mengambil data di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dimana Kota Medan Merupakan Kota terbesar ke tiga di Indonesia setelah DKI Jakaarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar pulau jawa. Karya Fotografi dianggap sangat menentukan keberhasilan promosi destinasi pariwisata di Indonesia, termasuk Sumatera Utara (Sumut), karena saat pendemi Covid-19 orang tidak bisa melihat langsung produk wisata maupun produk pelaku ekonomi kreatif. Penelitian ini dapat disimpulkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pada Pasal 5 mengatur bahwa hak moral melekat kepada pencipta untuk mempertahankan hak pencipta yang berlaku seumur hidup. Pada Pasal 9 mengatur bahwa, pencipta memiliki hak ekonomi yaitu setiap orang wajib mendapatkan izin pencipta untuk melakukan penggunaan komersial perlindungan ini berlaku selama 15 Tahun.]]>
<![CDATA[Efforts Made by the Government and Companies in Overcoming the Impact of Covid-19 for Workers ]]>
<![CDATA[Tri Reni Novita]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.916 KB)
|
DOI: 10.35335/legal.v11i5.536
<![CDATA[The company took various alternative steps to avoid layoffs due to Covid-19, including reducing wages and facilities for top-level workers (eg manager, director level); reduce work shifts; reduce working hours; reduce working days; and lay off or lay off workers/ laborers in rotation for a while. Then do not extend the contract for workers whose contract period has expired and provide pensions for those who have met the requirements. The development and improvement of the competency quality of Human Resources (HR) is pursued through reforms in the education sector so that it can reach all levels of society. It is very important for academics to carry out educational reforms in the form of synchronization from the demand and supply sides in vocational training for the workforce, so that vocational institutions can flexibly adapt to the dynamics of work in the current industrial 4.0 era. A number of strategies in education reform have been carried out. Among them are curriculum renewal, study program development and the construction of research and innovation centers aimed at improving the quality of human resources.]]>
<![CDATA[ANTISIPASI HOAKS DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMK NEGERI 1 TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT ]]>
<![CDATA[M. Faisal Husna]]>;
<![CDATA[Tri Reni Novita]]>
<![CDATA[ AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2022): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M UMN AL WASHLIYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32696/ajpkm.v6i2.1641
<![CDATA[Kemajuan teknologi digital dewasa ini ibarat pisau bermata dua. Bagi siswa yang dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dapat menambah ilmu dan wawasan dengan cepat melalui media internet, tetapi ada juga siswa yang menyalahgunakan teknologi yang ada yaitu hanya untuk bermain game onlie. Di satu sisi memberi kemudahan bagi manusia dalam beraktivitas dan mencapai tujuan yang diinginkannya, tetapi di sisi lain juga membawa dampak negatif yang berpotensi merusak jika tidak disikapi denganbaik. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada para siswa bagaimana menggunakan alat media komunikasi dengan arif dan bijak. Media sosial (medsos) yang hari ini dengan mudah diakses masyarakat merupakan salah satu perwujudan dari kemajuan teknologi digital. Medsos juga bermanfaat sebagai medium bertukar informasi dan berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya jauh secara lebih intensif, tetapi di sisi lain juga menampakkan sisi negatif yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sisi negatif tersebut adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks. Medsos kini menjadi sarana efektif bagi pihak yang tak bertanggung jawab untuk memproduksi dan mereproduksi hoaks dengan tujuan tertentu. Hoaks bekerja dengan mengeksploitasi sisi psikologis manusia yang dengan itu bisa menimbulkan keresahan, kecemasan, hilangnya penghormatan, bahkan berpotensi memicu pertikaian dan perpecahan di masyarakat. Diharapkan para siswa dapat memanfaatkan alat teknologi saat ini sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya dengan baik dan benar.]]>
<![CDATA[DEFAULT WITH FRAUD IN A DEBT AGREEMENT ]]>
<![CDATA[Hari Panri Nst]]>;
<![CDATA[Tri Reni Novita]]>
<![CDATA[ Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 1 (2022): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[SEAN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58471/justi.v13i1.433
<![CDATA[This research is about Analysis of Default with Fraud in Debt Agreements in Deli Serdang Regency, Medan City. Problem Formulation How is the difference between default and fraud in a debt agreement? What are the obstacles faced in resolving cases of default with fraud in the debt agreement? What efforts are made in resolving cases of default with fraud in the debt agreement? The purpose of this study is to determine the difference between default and fraud in accounts payable agreements. To find out what obstacles are faced in resolving cases of default with fraud in the debt agreement. To find out what efforts are being made in resolving cases of default with fraud in accounts payable agreements. The type of research used is normative and empirical legal research. The results of the study of the difference between default and fraud in accounts payable agreements are that the debtor continues to perform but is only able to pay off part of his debt to the debtor and cannot pay off all his debts to the debtor. In this case, there were several obstacles that occurred the contents of the plaintiff's special power of attorney were incomplete. In this case Defendant 1 could not complete the construction because the building permit was not issued for the land contained in the Certificate of Ownership no. 520 By the Department of Settlement and Spatial Planning Medan City. And in this case also Defendant II could not submit the Certificate of Ownership No. 520 to the plaintiff due to the absence of consent from the defendant I. The legal settlement in the case of default on the debt agreement carried out by Zulkarnai against Mr. Salim and Mrs. Devi Juliastuti was pursued through the courts. Mr. Salim and Mrs. Devi Juliastuti as defendants never attended the trial even though he had been legally and properly summoned, so the judge decided to impose a versteeek verdict on this case.]]>
<![CDATA[Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang ]]>
<![CDATA[Hari Panri NST]]>;
<![CDATA[Tri Reni Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 1 No. 1 (2022): September (First Release) ]]>
Publisher : <![CDATA[Inovasi Pratama Internasional. Ltd ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.183 KB)
|
DOI: 10.55299/jsh.v1i1.120
<![CDATA[Analysis of Default with Fraud in Debt Agreements in Deli Serdang Regency. The purpose of this study is to determine the difference between default and fraud in accounts payable agreements. To find out what efforts are being made in resolving cases of default with fraud in accounts payable agreements. The type of research used is normative and empirical legal research. The difference between default and fraud in the accounts payable agreement is that the debtor continues to make achievements but is only able to pay off part of his debt to the debtor and cannot pay off all his debts to the debtor. In this case, there were several obstacles that occurred the contents of the plaintiff's special power of attorney were incomplete. In this case Defendant 1 could not complete the construction because the building permit was not issued for the land contained in the Certificate of Ownership no. 520 By the Department of Settlement and Spatial Planning Medan City. And in this case also Defendant II could not submit the Certificate of Ownership No. 520 to the plaintiff because there was no agreement from the defendant I. The legal settlement in the case of default on the debt agreement carried out by Zulkarnai against Mr. Salim and Mrs. Devi Juliastuti was pursued through the courts. Mr. Salim and Mrs. Devi Juliastuti as defendants never attended the trial even though they had been legally and properly summoned, so the judge decided to impose a versteeek verdict on this case.]]>
<![CDATA[Proses Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang N0 23 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Muhammad Fauzitri Hanggara]]>;
<![CDATA[Tri Reni Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 1 No. 2 (2023): October-January ]]>
Publisher : <![CDATA[Inovasi Pratama Internasional. Ltd ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.806 KB)
|
DOI: 10.55299/jsh.v1i2.285
<![CDATA[Birth of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence brings a bright spot for women who are vulnerable to becoming victims of acts of Domestic Violence. The problem of Domestic Violence (KDRT) is no longer a private problem but a public problem. The absence of laws protecting victims of violence can no longer be used as an excuse for the high number of cases of violence against women. Even the birth of this law regulates specifically the cooperation of several parties to provide legal protection/victims. Protection of victims also means protection of human rights. Domestic Violence is also an act that violates Human Rights. Victims of Domestic Violence need protection and assistance. Apart from the state, one of the parties that can provide protection for victims of domestic violence is a social institution whose struggle is specifically for women. In the Government's efforts to provide legal protection and the role of social institutions in providing legal protection, the factors that play a role in providing legal protection are the main issues discussed in this thesis. Domestic Violence is an act that can traumatize the victim as well as physical violence. Therefore in Law no. 23 of 2004 is expected to be a tool that can stop the culture of violence that exists in society. Women as the first and foremost educators in a family, for this reason, are expected to be able to develop values of compassion, equality and equality, caring for one another. The conclusion of this study is that there have been too many incidents of Domestic Violence, for this reason Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence was made. In the contents of Article 4 Paragraph (1) of the Law on the Elimination of Domestic Violence Any person who commits acts of physical violence in the household as referred to in Article 5 letter a shall be subject to imprisonment for five years or a fine of up to Rp. 15,000,000]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Sengketa Tanah Antara Masyarakat Kotarih Dengan Pihak Perusahaan PT. SRA Kotarih Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai ]]>
<![CDATA[Irmawan Susastra]]>;
<![CDATA[Tri Reni Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.300
<![CDATA[Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum dapat diukur dari tingkat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum seseorang. Pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah secara terus menerus bagi kepentingan rakyat dalam memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk tanda bukti dan pemeliharaannya. Masih banyak objek tanah yang belum didaftarkan dan belum bersertifikat di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, hal ini menimbulkan keresahan beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Perusahaan X karena terjadi pematokan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu penunjukkan lansung secara subjektif oleh peneliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif.Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai dikatakan rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum masyarakat terkait pendaftaran tanah. Faktor penyebab terjadinya perselisihan sengketa tanah antara masyarakat dengan pihak perusahaan X adalah adanya pematokan tapal batas di areal milik masyarakat. Masyarakat sadar betul pentingnya pendaftaran tanah menjadi hak milik sebagai perlindungan hukum untuk menghindari sengketa dengan perusahaan. Masyarakat mengharapkan program PTSL atau PRONA itu tetap dilaksanakan setiap tahun untuk memperingan biaya. Pemerintah Kecamatan Kotarih telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan perusahaan melalui mediasi dengan mempertemukan pihak perusahaan, BPN dan masyarakat.]]>
