cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 17   18   19   20   21 
FUNGSI IDENTIFIKASI CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN Jamalluddin Jamalluddin
UNES Law Review Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.302

Abstract

Article 64 and 65 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Part Seven Registration and Identification of Motorized Vehicles explains that every vehicle must be registered. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The function of identification of a motor vehicle physical check by the Pariaman One-Stop Manunggal Administration System in uncovering the crime of theft is as supporting evidence that proves that there is a relationship between evidence in the form of a motorized vehicle that is secured by investigators as the object of theft with the crime of theft being investigated. handled by investigators. The purpose of the physical check is as an effort to reveal crimes related to motorized vehicles because it is possible for the perpetrators to make combinations between the crime machines and vehicles that are physically unfit for use. Types of physical vehicle checks include the chassis and engine number because the chassis and engine number are the basis for making a Motorized Vehicle Registration Certificate and Proof of Ownership of a Motorized Vehicle. The mechanism for identifying physical checks of motorized vehicles as an effort to uncover criminal acts of theft by the Pariaman City One-Stop Manunggal Administration System are: 1) checking/checking the Vehicle Number Certificate (STNK) is matched with what is written in the vehicle documents with the outer physical condition of the vehicle such as type of vehicle, vehicle paint and so on. 2) Check the vehicle engine number. If the engine number contained in the STNK does not match the physical number on the vehicle engine, it can be concluded that there is a forgery or copying of the engine or vehicle. 3) Test vehicle.
PEMBIMBINGAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN KLIEN PEMASYARAKATAN UNTUK MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang) Purwaningrum Purwaningrum
UNES Law Review Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.303

Abstract

The role of the Correctional Center in particular is to provide guidance to Correctional clients as regulated in Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Correctional Inmates. To realize Social Integration, it is necessary to provide personality and independence guidance to correctional clients. The personality and independence guidance program carried out by the Padang Class I Penitentiary has so far not been running as it should. For this reason, efforts to improve the program are needed in accordance with statutory regulations.
PENGHITUNGAN NILAI KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DAN ALOKASI DANA NAGARI PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI PADA SATRESKRIM POLRES PADANG PARIAMAN) Deni Kurniawan
UNES Law Review Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.304

Abstract

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan landasan hukum mengenai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan kedua aturan hukum tersebut, ada dua jenis kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu: 1) kerugian negara yang sifatnya nyata atau tangible dan pasti jumlahnya serta 2) kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua hal ini dipakai oleh Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam melakukan penyidikan dua kasus tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana nagari, yaitu pada LP/51/IV/2019/Polres. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Terhadap semua data kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dismpulkan bahwa: Pertama, mekanisme penghitungan nilai kerugian negara pada tindak pidana korupsi terhadap dana desa dan alokasi dana nagari pada tahap penyidikan oleh penyidik Satreskrim Polres Padang Pariaman terhadap kasus tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana nagari, yaitu LP/51/IV/2019/Polres dilakukan dengan meminta bantuan kepada auditor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Pada tahap penyidikan penyidik mengumpulkan bukti dengan memanggil para saksi, saksi ahli dari Auditor Inspektorat kabupaten Padang. Kemudian meminta penetapan pengadilan untuk menyita dan mengamankan barang bukti. Selanjutnya penyidik meminta bantuan kepada Auditor Inspektorat kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan penghitungan kerugian negara, dimana hasil penghitungan kerugian negara dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari. Kedua, Kendala penghitungan nilai kerugian negara pada tindak pidana korupsi terhadap dana desa dan alokasi dana nagari pada tahap penyidikan terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari: kompleksitas kasus, bukti yang digunakan, dan Perbedaan pemahaman kualitas bukti dengan penyidik. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari: Penerimaan penugasan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektur Kabupaten Padang Pariaman yang memakan waktu yang lama, keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan, dan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana.
KEWAJIBAN LIBYA TERHADAP INDONESIA TERKAIT TUMPAHNYA MINYAK MENTAH YANG MENCEMARI PERAIRAN INDONESIA Yosua Yanko
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.305

Abstract

Legal research on the Libya’s obligations to Indonesia regarding the crude oil spilled that polluted Indonesia’s sea, which is created liability based on international agreements regarding marine pollution because the Libya has ratified the international agreement. Therefore Libya must comply with the provisions of the United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969, Stockholm Declaration and Rio de Janeiro Declaration 1992. The purpose of this research is to find out the liability carried out by the Libya due to the crude oil spilled that polluted Indonesian’s sea due to an accident with the MV Sinar Kapuas from Singapore. Normative methods used in this study focus on the strict liability principle and sea international treaties, including the United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969, Stockholm Declaration and Rio de Janeiro Declaration 1992. Marine pollution by crude oil carried out by the MT Alyarmouk from Libya created a liability which is determined as strict liability by the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969.
PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTARI TERHADAP NEGARA NON PIHAK BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998 Keyzia Julika Winardhy
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prisnsip komplementari yang dimiliki oleh Internasional Criminal Court dapat mengambil alih proses hukum terhadap kasus Mayor Mahmoud Mustafa Busayaf Al-Werfali. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun Libya tidak termaksud dalam negara pihak statuta roma 1998 tetapi Mahmoud Mustafa Busayaf Al-Werfali dapat diadili karena Libya telah menjadi anggota PBB.
NOTARY LEGALITY REGARDING THE VALIDITY OF AUTHORITY IN THE IMPLEMENTATION OF BANKRUPTCY AUCTIONS Sannia Oktavienty
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.309

Abstract

The capacity of the notary in recording the minutes of auction is only limited to the implementation of the auction which is carried out on a non-voluntary basis. Minister of Finance Regulation Number 189/PMK.06/2017 concerning Class II Auction Officers position notaries as class II auction officials only having the authority to carry out voluntary non-execution auctions. This means that other types of auctions are not the work domain of class II auction officials. So that the capacity and capability of the notary cannot touch the bankruptcy auction process. Based on this, problems arise, namely regarding the legality of the position of a Notary in the implementation of a bankruptcy auction after the debtor is declared bankrupt and the legal validity of recording a bankruptcy auction that does not involve a Notary. Based on these problems, notaries actually have legal legality to carry out legal actions for bankruptcy auctions as stipulated in Article 185 paragraph (1) of the KPKPU Law that all objects must be sold in public in accordance with the procedures specified in the legislation. The procedure for traded assets in the management of bankruptcy assets is actually inseparable from the involvement of a notary in the bankruptcy auction process against a debtor who is declared bankrupt because the notary is the only public official who is given the authority to take legal actions to make an authentic deed regarding all acts and or an agreement according to the provisions of the applicable laws and regulations as stipulated in Article 15 paragraph (1) of the UUJN. Based on this, notaries need to have stronger authority to be able to be involved in execution auctions, especially those related to bankruptcy auctions. Strengthening the authority of a notary as a bankruptcy auction official is because a notary is a legal profession that is considered the most capable of forming an authentic deed of legal action on bankruptcy assets. Therefore, if the notary's authority is added to be able to be directly involved in the bankruptcy auction, it will greatly assist the process of completing the implementation of the bankruptcy estate.
ANALISIS YURIDIS PASAL 62 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 MENGENAI FUNGSI DISMISSAL PROSES DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Lisatul Chumairoh
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.310

Abstract

Proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang analisis yuridis dismissal proses dalam pengadilan tata usaha negara terkait tujuan hukum tentang keadilan dan menjelaskan proses hukum acara pengadilan tata usaha negara diterapkan dismissal proses.Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa seharusnya dalam Undang-Undang lebih memperjelas dengan terperinci proses dismissal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam proses dismissal terhadap gugatan yang diajukan oleh individu dan atau badan hukum perdata dapat dengan jelas memahami fungsi dari proses dismissal, dan terhadap individu dan atau badan hukum perdata merasa tidak dirugikan nantinya dalam proses pemeriksaan dismissal.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 23-K/PM.III-12/AD/II/2020 TENTANG HOMOSEKSUAL PADA ANGGOTA TNI DITINJAU DALAM HAK ASASI MANUSIA Alviano Boyko Wijaya; Marthsian Yeksi Anakotta
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.311

Abstract

The purpose of the text is to examine the issue of homosexual act committed by by TNI member from a human rights perspective. The research used is doctrinal legal research. The results of this study can be concluded that homosexsual act commited by TNI member is contrary to article 281 paragraph (1) of the KUHP. In additiaon especially in TNI internal regulations include the telegram of the TNI commander number ST/398/2009 Jo. ST/1648/2019 as emphasized in the supreme court circular letter number 10 of 2020. Homosexsual act also contarty with the human rights in Indonesian as stated in article 28 J paragraph (2) of the UUD 1945 Jo. Article 70 UU HAM. The limitations on the application of human rights that apply in Indonesia are based on considerations of moralitry, security and public policy in a democratic society, so that homosexsual act coomited by TNI members is a contrary toi the provisions of the law that are upheld so that actions coomited by TNI member must be dealt with firmly. Keywords: Homosexsual, TNI Member, Human Rights.
PEMBATASAN RUANG GERAK DUTA BESAR ITALIA OLEH INDIA DITINJAU DARI HUKUM DIPLOMATIK Acik Yuli Triassasi
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.312

Abstract

Semua yang dilakukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum diplomatik, khususnya dalam hal melindungi seorang diplomatik untuk mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan diatur di dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol 1961. Setiap perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan resmi suatu negara memiliki kebebasan bergerak dan memiliki hak tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun di negara penerima. Negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan bergerak dan hak tidak dapat diganggu gugatnya setiap perwakilan asing seperti dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961. Tindakan yang dilakukan India terhadap Duta Besar Italia merupakan merupakan bentuk pelanggaran atas kewajibannya untuk melindungi perwakilan Italia dalam hal kebebasan bergerak. Kebebasan bergerak merupakan salah satu bentuk hak untuk tidak diganggu gugat (inviolability). Hak untuk tidak diganggu gugat mutlak diberikan kepada setiap perwakilan diplomatik. Tugas dan fungsi dari seorang Duta Besar tidak dapat berjalan dengan baik apabila negara penerima tidak memberikan kemudahan terhadap fungsi pejabat diplomatik seperti dalam pasal 25 Konvensi Wina 1961. Oleh karena itu hal ini menghambat tugas dan fungsinya sebagai seorang Duta Besar. Kata Kunci: Pembatasan ruang gerak, Duta Besar Italia, pelanggaran hak kekebalan.
TANGGUNG GUGAT PESERO YANG DINYATAKAN PAILIT SELAKU PEMEGANG SHGB AN COMMANDITAIRE VENNNOOTSCHAP Wahyu Agustin
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.313

Abstract

Saat ini melalui Surat Edar Kementrian ATR / BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer telah memberikan peluang bagi CV untuk memiliki HGB. Hal ini menjadi dilematis, bilamana salah satu pesero dinyatakan pailit , sehingga semua aset yang dimiliki oleh pesero tersebut masuk dalam bundel pailit guna pembayaran hutang kepada para kreditor, sedangkan aset CV berupa benda tidak bergerak (tanah dan beserta bangunan) dibeli dari modal para pesero maupun diperoleh dari keuntungan bersama CV. Tidak adanya pemisahan antara harta pribadi para pesero dengan harta CV akan menjadi persoalan pelik diantara para pesero. Atas dasar tersebut peneliti akan menguji sejauh mana nilai keadilan dapat ditegakkan terhadap para pesero lain bilamana salah satu pesero yang dinyatakan pailit dan mampukah teori hukum keseimbangan (teori Roscoe Pound) digunakan sebagai mata pisau untuk membedah nilai keadilan yang seimbang?

Page 19 of 391 | Total Record : 3910

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue