cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 19   20   21   22   23 
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA. SBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PSGLOW Sidik Ilmiawan; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.329

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah membahas sengketa merek dagang kosmetik yang cukup terkenal di Indonesia antara MS Glow dengan PS Glow. Mengacu pada pokok permasalahan, Apakah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir tentang sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow? dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas perkara merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normatif, dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dan informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian dengan cara studi pustaka dan website. Hasil Penelitian adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir tentang sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow karena berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menjamin adanya kepastian hukum. Pertimbangan Hakim dalam putusan sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow yaitu menimbang bahwa pendaftaran merek dagang MS Glow adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetik. Menyatakan PS Glow memiliki hak ekskulusif atas penggunaan merek dagang. PS Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALI NAGARI DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI NAGARI LIMAU LUNGGO KECAMATAN LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK Doddie Arya Kusuma; Raudatul Fitri
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.333

Abstract

Taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities, which are used for state purposes. According to law number 28 of 2009 Land and building taxes have been managed by the local government, in Nagari Limau Lunggo there are still many taxpayers who are absent from paying the PBB. The lack of taxpayer initiative has made the regional government of Nagari Limau Lunggo strive to ensure that the community pays their land and building tax on time. Data analysis techniques using data reduction then present the data to conclusions. The results of the analysis in this study resulted in the following conclusions: (1) Implementation of the wali nagari limau lunggo policy in paying land and building taxes so far has been quite good, in its implementation the head of the jorong has an important role in carrying out the policy. (2) In the process of implementing policies in Nagari Limau Lunggo, of course it does not always run smoothly, there are obstacles that are often found in the field by the head of the jorong as an officer who requests payment of land and building taxes in Nagari Limau Lunggo. (3) The mayor of the Limau Lunggo nagari has made various efforts in paying land and building taxes, starting from socialization by the nagari so that people are aware of the importance of paying land and building taxes, then by having a ball pick-up that makes it easier for them to pay PBB.
PELEPASAN TUNTUTAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS Vania Atalia Lumingkewas
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.328

Abstract

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai pejabat umum, notaris mempunyai wewenang khusus yang diberikan oleh negara untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Produk kedudukannya adalah akta otentik, sehingga kemudian akta otentik itu menjelma menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak. Dalam praktiknya, notaris sering terseret ke dalam gugatan dan digugat oleh para pihak karena kesalahan dalam akta otentik yang dibuatnya. Kesalahan itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris apabila dalam pembuatan sampai dengan pembuatan akta ia telah bekerja sesuai dengan tata cara pembuatan akta dan mentaati UUJN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap notaris agar terhindar dari tuntutan hukum atas akta otentik yang dibuatnya. Kajian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap seorang notaris agar terhindar dari tuntutan akta otentik yang dibuat dihadapannya. Lepasnya Notaris dari gugatan tidak lepas dari pembuktian akta otentik yang dibuatnya, apabila telah bekerja sesuai dengan tata cara dan Undang-Undang Jabatan Notaris maka Notaris tidak perlu dituntut lagi selama ia bertanggung jawab. untuk melaksanakan kewajibannya menurut hukum. Pelepasan tuntutan tersebut merupakan bentuk perwujudan penegakan hukum terhadap seorang notaris dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan seorang notaris.
AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN UANG PANJAR DALAM PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI TANAH Yoga Raypangestu; Efrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.330

Abstract

Tujuan Penelitian ini membahas akibat pembatalan perjanjian kontrak jual beli tanah secara sepihak yaitu mengembalikan uang panjar. Panjar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sejumlah uang yang dibayarkan lebih dulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot. Melakukan penelitian mengenai akibat hukum apabila uang panjar yang telah dibayarkan sebagai tanda jadi untuk membeli objek tanah lalu dibatalkan secara sepihak oleh pihak pembeli dimana pihak penjual kerap dimintai sejumlah uang panjar tersebut untuk dikembalikan. Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif dimana penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Proses jual-beli tanah umumnya menggunakan sistem kredit dengan berdasarkan pada sebuah perjanjian pengikatan Jual-beli tanah yang dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Wanprestasi adalah suatu Tindakan yang melawan hukum dimana seseorang yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan sama sekali;melaksanakan namun tidak tepat waktu; melaksanankan hanya Sebagian dari prestasi yang diperjanjikannya. Hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana edukasi,informasi dan rujukan sebagai bahan pembelajaran yang menyangkut dengan uang panjar dalam perjanjian pengikatan akta jual-beli tanah.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERS TERHADAP JURNALISNYA ATAS KEBEBASAN PERS DI INDONESIA Ni Putu Ega Maha Wiryanthi; Efrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.331

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni guna mengkaji terkait Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Jurnalisnya Atas Kebebasan Pers di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai yakni metode penelitian normatif. Hasil penelitian menampilkan bahwa perusahaan pers memberi kesejahteraan pada Jurnalis dan karyawan pers berbentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian kebebasan pers yang profesional bisa dicapai dengan perwujudan standar yang jadi pedoman perusahaan pers, yang memungkinkan mereka memenuhi perannya sebagai institusi ekonomi, media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Atas dasar pedoman tersebut, bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terlaksananya pemberitaan yakni dengan lewat hak jawab, hak koreksi guna menyunting kebenaran dari berita yang di muat.
EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN STATUS RESIDIVIS (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya) Dadang Septian; Lukman Firnando Putra; Gisha Dilova
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.332

Abstract

Sistem pemasyarakatan diselengarakan dalam bembentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, dan tidak mengulangi kesalahannya, namun dalam prakteknya masih ditemukan narapidana dengan status residivis, tentunya hal tersebut menjauhkan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (Empiris), sumber data didapatkan dari wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menujukan efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dengan status residivis dalam prakteknya masih ditemukan narapidana berstatus residivis yang didominasi pada kasus narkotika, dan dalam bentuk program pembinaan narapidana dengan status residivis dengan narapaidan yang bukan resedivis itu tidak ada pembedaan dalam pembinaan. Hambatan dalam pembinaan narapidana berstatus dengan status residivis di lembaga pemasyarakatan ialah kurangnya program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
PEMBAHARUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI ERA DIGITAL Dewi Wijayanti; Efrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.334

Abstract

The purpose of this study is to examine the roIe of BPSK in the DigitaI Era in protecting consumer rights and updating consumption protection reguIations in the digitaI era, reIated to BPSK as a consumer dispute resoIution institution. The research method used is the normative juridicaI research method. The resuIts of this study show that consumer dispute resoIution in the digitaI era is stiII based on previous reguIations. However, the existence of ODR as a dispute resoIution mechanism is an innovation that can make it easier for consumers to protect their rights, considering that ODR has a fairIy simpIe process, cheap, and fast and unobstructed space compared to BPSK.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS.HKI/MERK/2021/PN.NIAGA.SBY TENTANG SENGKETA MERK DAGANG ANTARA GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU Wahyu Adji Setyawan; Efrida Ratnawati
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.336

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk membahas tentang permasalahan sengketa hak merk antara Gudang Garam dengan Gudang Baru terkait nama dan logo lukisan. Permasalahan yang terjadi yaitu perselisihan terkait dengan nama Merk dan lukisan yang terpajang di produk Gudang Baru. Hukum di Indonesia mengatur dua cara dalam menyelesaikan persoalan tentang HaKi (Hak Kekayaan Intelektual) dengan cara litigasi atau non litigasi. Undang-udang mengenai HaKi secara spesifik yaiitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis mengatur perlindungan atas merk. Hal yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu Pertama, berkaitan dengan peraturan HaKi sengketa merk antara Gudang Garam dan Gudang Baru dan kedua isi dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara sengketa hak merk antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Penulis dalam penelitian ini akan secara khusus mengkaji persoalan hak merk antara Gudang Garam dengan Gudang Baru. Penelitian ini memakai metode hokum normatif dan pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer serta dengan pendekatan kepustakaan atau konseptual. Penelitian ini dalam menganalisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hail Penelitian menyebutkan bahwa Gudang Baru telah melanggar ketentuan tentang pendaftaran Merk sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU merk dan indikasi geografis N 20 Tahun 2016 juncto Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merk yang berhubungan dengan nama Merk dan lukisan Gudang Garam yang disebut sebagai merk terkenal.
LEGAL PROTECTION AND LEGAL RESPONSIBILITY OF UNIT LINK LIFE INSURANCE AGREEMENTS Tubagus Andri Purnama; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.337

Abstract

Along with the progress of modern industry and the economy, the development of business in the insurance sector is increasingly having a positive impact. The concept of insurance activity gave birth to many large industrial companies engaged in the insurance business and expanded to various types of risk coverage and products, one of which is life insurance. Apart from being an instrument that acts as a risk bearer, the insurance industry also plays an important role in the development of the Indonesian economy. One of its functions is to act as a financial planner. To meet the needs of the community, the life insurance industry in Indonesia has developed its products into investment-linked insurance or currently known as unit-linked products. Unit link products can provide solutions that suit the needs of society, thereby enabling consumers to obtain various benefits, namely protection and investment. It is not uncommon in practice to find various discrepancies with legal norms, both from the client's and the company's point of view. This study discusses the form of legal protection for unit link insurance insureds at life insurance companies with Wanaartha and to know and understand the position of insurance companies in carrying out unit link insurance activities according to applicable regulations.
TANGGUNG GUGAT USAHA PARIWISATA ATAS PROMOSI YANG MENYESATKAN Lisandy Rustamar Gani; Lanny Kusumawati; Elly Herawati
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.338

Abstract

Penelitian hukum atas tindakan promosi yang menyesatkan oleh PT. ADMS dilakukan karena banyak dijumpai pelaku usaha yang mengiklankan usahanya tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga dapat menimbulkan kerugikan antara konsumen, hal itu melanggar ketentuan pasal 26 huruf d UU Kepariwisataan dimana pelaku harus memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab sehingga mengurangi resiko terjadinya kesalah pahaman diantara konsumen dan pelaku usaha. Esensi pelaku usaha dalam melakukan aktivitas usahanya adalah untuk mendapatkan keuntungan, namun harus tetap mempertimbangkan resiko yang akan diterima oleh konsumen. Dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata berisiko tinggi, pelaku usaha wajib memberikan perlindugan asuransi bagi wisatawan. PT. ADMS merupakan pengusaha wisata berisiko tinggi. Wisatawan yang sedang menyelam menggunakan jasanya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Wisatawan yang meninggal seharusnya mendapatkan asuransi sebagaimana tertera dalam brosur, pada kenyataannya PT. ADMS tidak memberikan klaim asuransi korban dengan alasan tidak memenuhi prosedur administratif. PT. ADMS dengan sengaja tidak memberikan klaim asuransi kepada keluarga korban dikarenakan tidak membayarkan tagihan premi kepada perusahaan asuransi.

Page 21 of 391 | Total Record : 3910

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue