cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 79   80   81   82   83 
Kepemilikan dan Pengendalian Investor Asing pada Perjanjian Hutang yang Dapat Dikonversi (Convertible Loan Agreement) sebagai Instrumen Investasi Luar Negeri Shamira Diandra
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1055

Abstract

Overseas investment is one way for countries and companies in the country to obtain investment. The concept is given a forum in the Investment Law which provides regulations related to foreign investment in Indonesia, one of which is a derivative form of share acquisition, namely through the mechanism of converting debt into shares in a Convertible Loan Agreement. The research aims to analyse the arrangements related to the legality and concept of Convertible Loan Agreement and how the position of foreign investors in ownership and control through Convertible Loan Agreement. The juridical-normative research method with descriptive research type is used in this research. The research will be processed qualitatively based on literature study with data collection tools in the form of secondary data. Convertible Loan Agreement is one of the foreign investment instruments currently used by foreign investors. However, its provisions refer to the Civil Code and the Company Law. There are no derivative provisions from the Investment Law that define and regulate specifically related to the Convertible Loan Agreement. Convertible Loan Agreement is one of the instruments that can fulfil the element of "control" of foreign investors not only when foreign investors become one of the shareholders, but also before that happens.
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Alifiyah Fitrah Rahmadhani; Dodi Jaya Wardana
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1056

Abstract

Pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan fenomena yang terus membayangi keadaan keadilan di Indonesia. Sampai saat ini, banyak kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, belum dapat ditangani secara pertanggung jawaban yang jelas dan adil sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Pemulihan hukum tetap menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun proses reformasi telah berlalu 25 tahun sejak tahun 1998 hingga 2023, upaya untuk mewujudkan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia tetap harus dilakukan. Dengan demikian, masalah dari penelitian ini adalah : Apakah faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan sampai saat ini? Dan Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat terselesaikan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sehingga hasil dari penelitian dapat mengetahui faktor tidak terselesaikannya pelanggaran HAM berat di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia Nor Eka Miftakhul Jannah; Ifahda Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1057

Abstract

Seiring perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang ada di indonesia saat ini. hukum pidana yang berlaku saat ini tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang ada di lingkungan masyarakat indonesia. Salah satunya ialah kepercayaan masyarakat akan fenomena Mistis ilmu gaib. Hingga Saat ini ilmu gaib sangat marak terjadi di masyarakat indonesia ilmu gaib juga digunakan menjadi sarana yang dipilih untuk melukai seseorang bahkan membunuh seseorang, hal ini dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk merugikan orang lain. Dalam KUHP lama sebelumnya memang sudah terdapat pasal-pasal yang sedikit banyak berkaitan dengan hal-hal gaib yang ada dalam Buku III, Bab VI tentang pelanggaran Kesusialan yaitu pasal 545, pasal 546, dan pasal 547 KUHP, setelah itu KUHP mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu hukum pidana yang baru ini akan hadir untuk menutup celah para dukun santet dalam melakukan kriminalitas nya yang merugikan masyarakat, Tindak pidana ini diatur dalam pasal 252 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan salah satu pengetahuan mengenai pasal tentang ilmu gaib yang ada dalam KUHP agar masyarakat tidak mudah terjerumus kedalam perangkap penipuan oleh para oknum dukun ilmu gaib yang tidak bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia Putri Rohmatul Hidayah; Ifahda Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1058

Abstract

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkara tindak pidana bullying semakin banyak terjadi. Permasalahan mengenai bullying sudah terjadi cukup lama dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Akan tetapi dalam upaya mengatasi perilaku bullying dirasa belum cukup dalam penanganan kasusnya. Banyak sekali pelaku perkara bullying dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana bullying terdapat kontroversi dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku. Seringkali sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku bahkan terdapat kemungkin pelaku bullying menambah ketajaman serangan terhadap korbannya. Restorative justice adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara ini. Penyelesaiaan perkara melalui restorative justice dilakukan untuk melindungi dan menghormati serta memberikan keadilan yang terbaik bagi korban bullying. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus bullying yang lebih efektif dengan pendekatan kekeluargaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku bullying terhadap korban.
Alasan Pemaaf Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania Di Indonesia Nabilah Seviana Citra; Ifahda Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1060

Abstract

Dengan adanya perkembangan yang semakin pesat kini pencurian mengalami fenomena baru yakni Kleptomania yang merupakan salah satu penyakit kejiwaan yang menyebabkan pengidapnya memiliki kecanduan dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain, tanpa adanya motif dibalik tindakannya. Kleptomania seringkali menyerang anak sebagai pelakunya karena mereka kesulitan dalam mengontrol diri mereka. Walaupun kleptomania termasuk penyakit kejiwaan namun pengidapnya tetap dalam keadaan sadar dalam melakukan pencuriannya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana hukum pidana memandang fenomena ini dan mengapa pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania bisa mendapatkan alasan pemaaf (schulduitsslutingsgroden) meski mereka melakukan tindakan tersebut secara sadar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku anak dalam tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania dalam keadaan sadar saat melakukan tindak pidana pencurian dan alasan pemaaf sebagai dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan.
Sanksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia Sinta Wahyu Kartika; Ifahda Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1061

Abstract

Eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia mendapatkan perhatian khusus. Para pelaku kejahatan ini harus diberikan sanksi agar mendaapkan efek jera karena tindakan ekploitasi seksual terhadap anak memberikan dampak buruk terhadap para korbannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sanksi pemidanaan yang diatur dalam UU TPKS dan UUPA untuk pelaku eksploitasi seks anak di bawah umur dan perlindungan hukum bagi korban pada UU TPKS dan UUPA. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normative. Dan kesimpulan dari penulisan artikel ini bahwa pelaku ekploitasi seksual terhadap anak sangat mengkhawatirkan untuk perkembangan masa depan anak sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.
Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar Lenni Lenni; Muhammad Na'afil Kamal Putra; Leni Hardiani; Ira Febrianti; Insyirah Fatihah Hidayat; Muhammad Zulfan Hakim
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1063

Abstract

One form of democracy in monitoring general elections by the public is by reporting election violations. Election violations from 2014 to 2019 increased by 151.3% and the discovery of violations was dominated by Bawaslu findings rather than public reporting. In the case of a decrease in reporting by the public, an analysis of legal culture, namely knowledge, awareness, and attitudes of the public, is carried out to find the factors causing the decrease in reporting. Quantitative and qualitative approaches were used in the form of questionnaires and interviews. Furthermore, a causal relationship was found between legal culture, legal substance, and legal structure so efforts are needed to improve the quality of legal substance, legal structure, and legal culture of the society to increase public participation in the 2024 General Election.
Penolakan Permohonan Perceraian Akibat Perbedaan Identitas dan Perkawinan Dianggap tidak Pernah Ada Serta Akibatnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Monica Setiadi; Meliyana Yustikarini
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1064

Abstract

Divorce applications can be made if they meet the requirements for divorce. In this case, divorce that has met the requirements cannot be carried out, because there is a difference in identity in the marriage book with the Identity Card. The purpose of this study is to provide education on steps that can be taken if there is a mistaken identity in the marriage book to be able to file a divorce and the status and position of children born from the marriage. Because in this case the parties did not take any action assuming that they never entered into marriage. This certainly makes a problem because it will have an impact on the status of the couple, marital property and children born from the marriage. The result of this study is that differences in identity can be changed by the Office of Religious Affairs as stipulated in Article 37 of the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, so there is no need to remarry with their true identity and a divorce application can be submitted. Marital property in the form of joint property can be determined by each party for its share. Children born remain legitimate children because marriages that are presumed to have never existed do not apply retroactively to children born.
Constitutional Review of Covid-19 Law at Indonesia Constitutional Court Qurrata Ayuni
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1065

Abstract

This paper analyzes the constitutionality of Law Number 2 of 2020 concerning COVID-19 which was originally passed as emergency legislation in the form of “government regulation in lieu of law”. The COVID-19 Law reaps pros and cons because it is considered to have the potential to give birth to abuse of power in times of crisis. Grounded by final decision of The Constitutional Court, this paper raises three main issues; First, the vital role of judicial power in providing checks and balances in an emergency situation. Second, the prohibition of granting immunity to the practice of irregularities in state finances in times of crisis. Third, the need for a time limit for granting discretion caused by COVID-19 to ensure legal certainty. Through the method used, namely normative juridical, conclusions were obtained regarding the urgency of the role of the power of the Constitutional Court in Indonesia as the protector of the Constitution in the COVID-19 emergency.
Hak Atas Tanah yang Diambilalih Kembali oleh Ahli Waris dalam Transaksi Jual Beli Melalui PPAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pdt/2019) Aviliani Nur Aulia; FX. Arsin Lukman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1066

Abstract

The sale and purchase transaction of land rights carried out by the heirs as sellers and buyers through the Land Deed Official (PPAT) was not known by the heirs. Thus, giving rise to a lawsuit against the heirs because the land sale and purchase transaction should be able to transfer back into the hands of the heirs, but the judge's consideration rejected it because the lawsuit was blurred and the object of the dispute was unclear. As well as not in accordance with Article 1870 of the Civil Code that this is based on the lack of evidence provided by the heirs as Article 180 HIR adheres to the principle of hereditatis petition where the strength of the heirs still plays an important role as there is a legietieme portie Article 913 of the Civil Code, the second lawsuit lacks parties in the AJB transaction process by PPAT as Article 22 of PP No. 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Officials This research was conducted based on quantitative methods that are descriptive quantitative methods. Thus, Decision Number 69/Pdt.G/2017/PN.NJK at the first level in this case does not explain in detail the legal grounds that resulted in the lawsuit being rejected, so that legal protection is needed for landowners of land objects who carry out the sale and purchase transaction process through PPAT with the presence of parties who participate as witnesses in the signing of land objects.

Page 81 of 391 | Total Record : 3910

 79   80   81   82   83 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue