cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,948 Documents
 391   392   393   394   395 
Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan Pertimbangan Hakim dalam Pembubaran Yayasan Anak Bali Luih Aisy Idzati; Ana Silviana
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z0t9zx77

Abstract

Keberadaan yayasan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun, terdapat yayasan yang menyimpang dari tujuan pendirian, salah satunya Yayasan Anak Bali Luih yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pembubaran yayasan serta kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan demi perlindungan kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran Yayasan Anak Bali Luih didasarkan pada bukti kuat bahwa pengurus yayasan melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan tujuan yayasan sesuai Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Majelis hakim menetapkan pembubaran yayasan demi hukum dan menunjuk Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai likuidator. Penunjukan ini menegaskan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan proses likuidasi berlangsung transparan dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan badan hukum yayasan
Perlindungan Hak Cipta dan Royalti Bagi Para Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Lagu  Platform di Digital Streaming. Aloysius Jayden; Reyza Reswara; Muhammad Ilham Hashandy
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/psp3yp58

Abstract

Perlindungan hak cipta merupakan aspek penting dalam menjaga hak moral dan ekonomi pencipta lagu di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan maraknya penggunaan lagu di platform streaming seperti YouTube, Spotify, dan TikTok. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, masih terdapat kesenjangan nyata antara pengaturan normatif dan praktik di lapangan, khususnya terkait mekanisme perizinan, penarikan, dan distribusi royalti. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam melindungi hak cipta lagu, dengan fokus pada praktik cover lagu dan monetisasi konten di platform media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis literatur hukum, serta telaah kasus pelanggaran hak cipta di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum para kreator, kelemahan penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan lembaga, dan belum transparannya sistem pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi hukum, penguatan regulasi teknis, digitalisasi dan integrasi basis data royalti, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah, LMK, dan platform digital untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang lebih adil, praktis, dan akuntabel.
Tanggung Jawab Klinik Kecantikan dalam Memberikan Pelayanan Perawatan Wajah Konsumen Nur Silfa Ismaya; Dwi Tatak Subagiyo; Agam Sulaksono
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/gvbb3n12

Abstract

Perkembangan layanan kesehatan estetika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada sektor perawatan wajah yang disediakan oleh klinik kecantikan. Perubahan orientasi masyarakat yang menempatkan estetika wajah sebagai bagian dari identitas sosial, profesionalisme, serta kepercayaan diri telah mendorong meningkatnya permintaan terhadap layanan tersebut. Namun, pertumbuhan industri ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait hubungan hukum antara konsumen dan klinik, pemenuhan hak serta kewajiban para pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi risiko atau efek samping perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian jasa perawatan wajah, pelaksanaan tanggung jawab profesional klinik, serta upaya hukum yang tersedia bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengkaji KUHPerdata, UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Praktik Kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara klinik dan konsumen terbentuk dari perjanjian jasa yang bersifat timbal balik dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, itikad baik, serta tanggung jawab profesional. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, keselamatan, informed consent, serta kompensasi apabila mengalami kerugian, sedangkan klinik berkewajiban memenuhi standar pelayanan dan keselamatan pasien. Upaya hukum yang tersedia bagi konsumen meliputi upaya preventif seperti transparansi kontrak dan informed consent, serta upaya represif melalui BPSK, mediasi, atau gugatan perdata ke pengadilan. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi, masih diperlukan peningkatan pengawasan dan literasi hukum untuk melindungi konsumen dalam industri layanan kecantikan.
Peran Kementerian Luar Negeri dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Dwi Putra Nugraha; Amandha Ayu Bunga Syabina; Naurah Alfi Mufidah Anwar; Denalia Michelle Lasut
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8zz58557

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi setelah diberlakukannya moratorium pengiriman pekerja pada tahun 2015. Penelitian ini mengeksplorasi upaya Kementerian dalam menegakkan diplomasi perlindungan melalui Sistem Penempatan Satu Saluran (SPSK) dan perjanjian bilateral dengan Arab Saudi yang bertujuan untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi, seperti meningkatnya migrasi ilegal, pengawasan lapangan yang lemah, dan perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan luar negeri berbasis hak asasi manusia yang lebih kuat dan peningkatan kerjasama antar lembaga terkait untuk memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran.
Analisis Pidana Mati sebagai Pidana Khusus dalam KUHP Baru melalui Perspektif Keadilan Substantif dan Tujuan Pemidanaan Modern Pratama Alifiandi Martio; Fani Martiawan Kumara Putra; Hari Wibisono
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/047ae835

Abstract

Pidana mati merupakan bentuk penghukuman paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia dan mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Reformulasi ini menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dengan mekanisme masa percobaan sepuluh tahun, yang menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju model pemidanaan yang lebih humanistik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pidana mati dalam KUHP Baru serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan tujuan pemidanaan modern. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta data empiris dari laporan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHP Baru membawa pembaruan penting melalui konsep pidana mati bersyarat dan mekanisme evaluasi perilaku, tetapi implementasinya masih menghadapi ketidaksinkronan signifikan dengan praktik peradilan, ditandai tingginya vonis mati, ketidakseragaman pertimbangan hakim, serta risiko ketidakadilan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan baru mengarah pada pemidanaan yang lebih proporsional, keberhasilannya bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dan penerapan pedoman pemidanaan yang lebih ketat.
Harmonisasi Regulasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Perlindungan Anak UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Baru Nabila Aulia Nurahma; Titik Suharti; Raden Besse Kartoningrat
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/vc27e293

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum maksimal. Namun, keberadaan tiga regulasi utamaUU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan KUHP Barumenunjukkan adanya disharmonisasi normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi efektivitas perlindungan bagi anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan substansi, mekanisme perlindungan, dan orientasi hukum dalam ketiga aturan tersebut, serta menawarkan model harmonisasi regulasi yang komprehensif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis perundang-undangan dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan definisi kekerasan seksual, ketidaksinkronan unsur pidana, serta disparitas ancaman sanksi antara ketiga regulasi. UU TPKS dinilai paling komprehensif dan berorientasi pada pemulihan korban, sedangkan UU Perlindungan Anak dan KUHP Baru masih memiliki keterbatasan dalam menjawab perkembangan bentuk kekerasan seksual. Penelitian merekomendasikan harmonisasi substansi, mekanisme pemulihan, SOP penegakan hukum, serta kebijakan teknis lintas lembaga untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak korban kekerasan seksual. 
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana di Kota Semarang Injili Seprylini Glorya Kautung; Indung Wijayanto
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z61c1e88

Abstract

Anak merupakan bagian penting dari generasi bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Indonesia menekankan pendekatan Restorative Justice dan mekanisme diversi sebagai upaya mencegah sitgma serta mendorong reintegrasi sosial anak pelaku tindak pidana. Meski demikian, praktiknya masih terkendala keterbatasan pemahaman aparat, fasilitas rehabilitas yang minim, serta pandangan masyarakat yang cenderung retributif. Penelitian ini menelaah Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana di Kota Semarang ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di  Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam mendukung efektivitas diversi, tantangan implementasi, serta kontribusinya bagi pemulihan sosial anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan perkotaan.   
Konsistensi Politik Hukum Pidana dalam Penyusunan KUHP Baru Muhammad Fatur Ridha; Azwad Rachmat Hambali; Hambali Thalib
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/e6fd3q70

Abstract

Konsistensi Politik Hukum Pidana dalam Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru merupakan diskursus fundamental dalam lanskap hukum Indonesia, mengingat urgensi reformasi hukum pidana yang telah berlangsung lebih dari enam dekade untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial yang sarat dengan nilai-nilai imperalisme. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis ekshaustif dan mendalam mengenai konsistensi politik hukum pidana ditinjau dari dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Melalui metode penelitian yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan teleologis, studi ini membedah arsitektur hukum baru tersebut. Temuan penelitian mengindikasikan adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang signifikan dari retributif murni (daad-strafrecht) menuju keseimbangan monodualistik (daad-dader strafrecht) yang mengintegrasikan nilai-nilai preventif, rehabilitatif, dan restoratif sesuai falsafah Pancasila. Namun, inkonsistensi yang mencolok teridentifikasi dalam implementasi semangat dekolonialisasi yang berbenturan dengan adopsi struktur hukum kontinental, pengaturan delik yang berpotensi merepresi kebebasan berekspresi dan ruang privat warga negara, serta kompleksitas harmonisasi hukum adat (living law) dengan asas legalitas formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP baru, meskipun merupakan lompatan progresif, masih menyisakan residu kolonial dan ketegangan normatif yang memerlukan evaluasi berkelanjutan serta penyempurnaan melalui peraturan pelaksana yang responsif terhadap dinamika masyarakat demokratis.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Konstitusionalitas KUHP Baru: Analisis Putusan dan Prospeknya Andi Muh Al Fitrah; Muhammad Rinaldy Bima; Rizki Ramadani
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/sswye150

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang diproyeksikan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, menandai sebuah milestone monumental sekaligus kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Legislasi ini mengklaim membawa misi agung dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana nasional, mengakhiri dominasi Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda yang telah bercokol hampir satu abad. Namun, di balik narasi pembaharuan tersebut, pengesahan ini memantik diskursus konstitusional yang tajam karena sejumlah pasal dinilai secara substansial bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis dan menghidupkan kembali ketentuan otoritarian yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme judicial review. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam dan ekstensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusionalitas KUHP baru, dengan fokus spesifik pada putusan-putusan terkait pengajuan uji materiil di masa transisi serta proyeksi prospek pengujian di masa mendatang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), studi ini membedah bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, naskah komprehensif KUHP Baru, putusan-putusan MK yang relevan (seperti Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023), serta literatur sekunder yang otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK cenderung mengambil posisi judicial restraint dengan menolak permohonan judicial review pada masa vacatio legis dengan alasan prematuritas, sebuah sikap yang menyisakan ruang ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak konstitusional (constitutional injury) yang tertunda. Temuan juga mengungkapkan adanya fenomena inkonsistensi radikal antara ratio decidendi putusan MK terdahulu dengan substansi KUHP baru, khususnya terkait revitalisasi pasal penghinaan Presiden (lèse-majesté) dan penghinaan lembaga negara, yang mengindikasikan defisit moralitas konstitusi (constitutional morality) dari pembentuk undang-undang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi paradigma pengujian undang-undang dari yang bersifat murni represif menjadi akomodatif terhadap preventive review dalam situasi luar biasa, serta pengawalan ketat masyarakat sipil pasca-berlakunya KUHP pada 2026.
Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi Fadhillah Arinny; Syofiarti; Sucy Delyarahmi
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dka08382

Abstract

Penelitian ini mengkaji penguasaan dan pemilikan tanah pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang berstatus Barang Milik Negara (BMN). Fokus penelitian berkenaan tumpang tindih hak atas tanah antara PT. Pertamina EP Lirik Field sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor) dengan masyarakat yang mengklaim kepemilikan pada areal pengamanan migas pada wilayah kerja yang telah digunakan sebagai blok sumur migas di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola penyelesaian konflik pertanahan yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan BMN hulu migas, sehingga adanya penerbitan satu dan/atau beberapa sertipikat hak atas tanah pada satu bidang tanah yang sama mengindikasikan cacat administrasi dan/atau cacat yuridis. Menurut Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nasional, konflik pertanahan ini diklasifikasikan sebagai kasus berat namun penanganannya belum dapat diproses oleh Kantor Pertanahan karena ketiadaan pengaduan dari Kontraktor. Pola penyelesaian yang disarankan mengacu PMK Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN hulu migas yang mengutamakan musyawarah serta mengakomodir upaya hukum dan pengamanan atas adanya perkara di pengadilan seperti pengajuan pemblokiran sertipikat.

Page 393 of 395 | Total Record : 3948

 391   392   393   394   395 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue