cover
Contact Name
Edwin Yulia Setyawan
Contact Email
edwin.yulia.setyawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalsosek.kp@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20888449     EISSN : 25274805     DOI : -
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019" : 10 Documents clear
ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA PASAR UDANG INDONESIA Siti Hajar Suryawati; Estu Sri Luhur; Tikkyrino Kurniawan; Freshty Yulia Arthatiany
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.8253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja pemasaran udang di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BPS. Pendekatan struktur pasar menggunakan analisis CR4 (Concentration Ratio for Biggest Four) dan analisis IHH (Indeks Hirschman Herfindahl). Pendekatan perilaku pasar menggunakan analisis deskriptif kualitatif berkenaan dengan pasar yang menjadi obyek penelitian. Analisis kinerja pasar udang menggunakan pendekatan Price Cost Margin dan Market Efficiency Indeks (MEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor udang masih didominasi oleh udang beku (58,78%) ke Amerika Serikat dan Jepang. Selanjutnya, hasil ini mengindikasikan bahwa udang olahan memiliki struktur pasar yang lebih bersaing dibandingkan udang beku karena jumlah perusahaan lebih banyak dengan hambatan masuk pasar yang lebih mudah. Sifat oligopoli pada industri udang menyebabkan sulitnya memperoleh informasi untuk memasuki pasar udang ini karena adanya tekanan yang kuat dari masing-masing industri. Perilaku pasar udang yang dilakukan oleh perusahaan adalah melalui strategi harga, diversifikasi produk dan promosi. Hal ini berimplikasi pada potensi pengembangan industri udang beku karena jumlah perusahaan masih sedikit dan harga lebih tinggi dibandingkan harga udang olahan. Title: Analysis of Structure, Behavior and Performance of Indonesian Shrimp MarketsThe aims of this study are to analyze structure, behavior and performance of Indonesian shrimp market. Data used are secondary data obtained from the Agency of Fish Quarantine and Quality Fishery Product, Ministry of Marine and Fisheries and Statistic Central Bureau (BPS). Structural analysis using Concentration Ratio for Biggest Four (CR4) and Hirschman Herfindahl Index analysis (IHH). Market behavior approach using  qualitative descriptive analysis related to markets as research object. Market performance analysis using Market Efficiency Index analysis (MEI). The results showed that shrimp exports were still dominated by frozen shrimp (58.78%) to the United State and Japan. Furthermore, the result indicated that shrimp processed have a more competitive market structure than frozen shrimp due to the greater number of companies with easier barriers to market entry. The nature of oligopoly in this industry makes it difficult to obtain information to move the shrimp market because it produces strong pressure from each industry. Shrimp market behavior carried out by the company is through pricing, product diversification and promotion strategies. This has implications for the potential development of the frozen shrimp industry because the number of companies is still small and the price is higher than the price of processed shrimp. 
AKSESIBILITAS LEMBAGA PEMBIAYAAN FORMAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO PENGOLAHAN IKAN DI KABUPATEN GRESIK Retno Widihastuti; Hakim Miftahul Huda
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.7932

Abstract

Kelompok usaha mikro merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang sampai dengan saat ini masih menemukan kesulitan dalam mengakses pinjaman dari lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan formal khususnya masih memegang ketentuan yang belum mampu mereka jangkau. Namun tidak demikian bagi kelompok usaha di desa yang sebagian besar adalah menekuni bidang perikanan di Desa Gumeng, Kec. Bungah Kabupaten Gresik. Penelitian yang dilakukan pada bulan April tahun 2018 tujuan untuk a) mendeskripsikan karakteristik usaha mikro pengolahan ikan; b) menganalisis kendala dan tantangan akses permodalan formal yang sesuai kebutuhan usaha, serta c) menganalisis akses permodalan sesuai kebutuhan usaha, kinerja, dan perspektif kelembagaan pembiayaan formal ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan kunci (key person) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, ketua kelompok usaha mikro, serta petugas lembaga pembiayaan formal. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan kinerja usaha pengolahan mikro dan pola pembiayaan lembaga formal yang dapat diakses oleh kelompok usaha mikro di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja usaha pengolahan mikro layak dikembangkan. Pelaku usaha khususnya pada pengolahan ikan, telah menjalin kerjasama dengan lembaga pembiayaan formal yang menjembatani usaha mereka. Sebagai opsi rekomendasi mengenai pola pembiayaan yang memudahkan bagi debitur, maupun lembaga pembiayaan itu sendiri adalah lembaga pembiayaan formal yang menawarkan kemudahan sebagai berikut: a) tidak mensyaratkan calon peminjam modal usaha dengan sebuah jaminan; b) lembaga pembiayaan memberikan edukasi berupa pelatihan tata cara pengelolaan dana usaha. Petugas lembaga pembiayaan formal dapat memantau sekaligus memberi masukan pada pola usaha yang dilakukan debitur dengan harapan akan mengurangi masalah kredit macet bagi hasil atau istilah bunga pinjaman paling besar adalah sesuai standar Bank Indonesia. Title: Accessibility of Formal Financing Institution for Micro Business Actors of Fish Processing in the Gresik RegencyMicro business groups are part of Indonesian community which are difficult to access loans from financial institutions. The regulation of the formal institution are troublesome to the groups except for the fisheries business groups in Gumeng Village, Bungah sub district of Gresik Regency. The research was conducted in April 2018. It aims to discover the accessibility of financing patterns of Gresik Regency by a) describing the characteristics of fish processing micro businesses; b) analyzing the constraints and challenges of formal capital access in accordance with the business needs; and c) analyzing access to capital of the business needs, performance, and perspective of future institutional financing. The research used qualitative method with in-depth interviews (key interviews) to key informants (key person), they are Department of Marine and Fisheries, micro business group leaders, and formal financial institution officers. Data were descriptively analysed to illustrate the financing patterns of formal institutions that can be accessed by small business groups in Gumeng Village, Bungah Sub District, Gresik Regency. Results of the study showed that micro fish processing business are reasonable to be developed. They have collaborated with formal financial institution to undergo their business. The study recommended some optional financial patterns to facilitate both the debtors and the institutions as follow : a) Providing non guaranteed loans, b) Providing educational training of financial management. Monitoring and inputs of business pattern from the financial institution officer are also necessary to reduce non performing loan, 
ANALISIS PROSPEKTIF PERAN AKTOR DALAM STRATEGI FORMULASI PEMBANGUNAN PERIKANAN DI KABUPATEN NATUNA Budi Wardono; Rizky Muhartono; Yayan Hikmayani; Tenny Apriliani; Hikmah Hikmah
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.8241

Abstract

Abstrak Peranan perikanan dalam perekonomian Kabupaten Natuna cenderung meningkat. Kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Natuan sebesar 9%, namun apabila migas tidak dihitung peranannya hampir 30%. Permasalahan peningkatan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah adalah: geografis yang terpencil, sarana transportasi terbatas, IUU Fishing, terbatasnya jumlah dan ukuran kapal dan alat tangkap dan kurangnya keterpaduan kerjasama antar pemangku kepentingan/aktor/stakeholder. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemangku kepentingan/aktor/stakeholder dalam perumusan strategi pembangunan perikanan di daerah terluar Kabupaten Natuna. Penelitian dilakukan di Kabupaten Natuna pada bulan Maret-November 2017. Metode analisis yang digunakan dengan pendekatan analisis Mactor. Analisis Mactor menyediakan beragam alat dan analisis yang berguna untuk mendapatkan informasi  dan agregat situasi dari beberapa masukan sederhana tentang permasalahan yang sedang dianalisis. Aktor-aktor adalah para stakeholder yang terkait dengan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Natuna.  Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan  diskusi terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan aktor-aktor pedagang, pelaku usaha BBM, dan pemilik cold storage merupakan aktor-aktor yang mempunyai peranan/pengaruh yang tinggi dan mempunyai ketergantungan yang rendah (terletak pada kuadran I/Kiri Atas). Sebagian aktor berada di kuadran II adalah aktor yang mempunyai pengaruh tinggi, namun juga mempunyai ketergantungan yang tinggi. Aktor tersebut adalah nelayan, penyuluh, koperasi, tauke, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), perbekalan, pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Diperlukan keterpaduan antar stakeholder untuk dapat meningkatkan pengaruh sektor perikanan dalam pembangunan daerah. Stakeholder yang mempunyai pengaruh rendah dan mempunyai ketergantungan yang tinggi, diperlukan perhatian agar pengaruhnya lebih tinggi dan ketergantungannya lebih rendah.Kata kunci: aktor/pemangku kepentingan; ketergantungan; mactor; pengaruh; perikananabstractThe role of fisheries in the Natuna Regency economy tends to increase. Its contribution to Natuna Regency's GRDP is 9%, but if oil and gas is not counted its role is almost 30%. Problems in increasing the fisheries sector in the regional economy: remote geography, limited transportation facilities, fish theft (IUU Fishing), limited number and size of ships and fishing gear and lack of integrated cooperation among stakeholders / stakeholders. The research objective is to determine the role of stakeholders / actors in the formulation of fisheries development strategies in the outer regions of Natuna Regency. The study was conducted in Natuna Regency in March-November 2017. The analytical method used was the Mactor analysis approach. Mactor analysis provides a variety of tools and analysis that are useful for getting information and aggregate situations from a few simple inputs about the problem being analyzed. Aktors are stakeholders related to the development of the fisheries sector in Natuna Regency. Data was collected by interview technique and focused discussion (FGD). The results showed that traders, fuel business actors, and cold storage owners are actors who have a high role / influence and have a low dependency (located in quadrant I / Upper Left). Most of the actors in quadrant II are actors who have a high influence, but also have a high dependency. The actors are fishermen, extension workers, cooperatives, tauke, Marine and Fisheries Business Capital Management Institution (LPMUKP), Supplies, SKPT Manager, business group, Fisheries Agency of Natuna Regency, Directorate General of Capture Fisheries (DJPT), Indonesia Fisheries State-owned enterprises (Perum Perindo) and Directorate General of Marine and Fisheries Resources Supervision (PSDKP). Integration among stakeholders is needed to increase the influence of the fisheries sector in regional development. Stakeholders who do not have influence and have a high dependency, attention is needed so that the influence is higher and the dependency is lower.Keywords: actors / stakeholders; Mactor, influence, dependency, fisheries
PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA: POTRET DAN TANTANGAN KEBERLANJUTANNYA Kusdiantoro Kusdiantoro; Achmad Fahrudin; Sugeng Hari Wisudo; Bambang Juanda
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.645 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.8056

Abstract

Perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran strategis, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kompleksitasnya pemasalahan yang dihadapi. Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan kapasitas pelaku usaha menjadi perhatian utama dalam mewujudkan perikanan tangkap berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan unutk mengkaji kondisi pembangunan perikanan tangkap yang telah dilaksanakan di Indonesia, yang difokuskan pada pada dua aspek utama, yaitu komoditas utama perikanan tangkap tuna, tongkol dan cakalang (TTC) dan pelakunya serta bagaimana strategi keberlanjutannya. Selain itu, penelitian ini juga mencoba merumuskan indikator prioritas yang dapat digunakan untuk mengukur keberlanjutan pembangunan perikanan tangkap. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dan untuk mengetahui prioritas indikator digunakan pendekatan metode urgency, seriousness and growth (USG). Hasil kajian memberikan gambaran bahwa manfaat dari perikanan tangkap di Indonesia belum merata dirasakan. Struktur perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi nelayan skala kecil dan berpengaruh terhadap produksi komoditas utama (TTC), Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) menjadi ancaman terbesar bagi keberlanjutan perikanan tangkap. Kondisi sumber daya ikan dan perikanan skala kecil menjadi indikator prioritas utama untuk mengukur keberhasilan perikanan tangkap yang berkelanjutan, sehingga kedepannya diperlukan perbaikan terhadap pengelolaan perikanan yang dapat ditempuh melalui pengelolaan sumberdaya ikan berbasis WPP melalui penguatan kelembagaan dan dukungan sarana prasarana. Title: Capture Fisheries in Indonesia: Portraits and Challenges of SustainabilityCapture fisheriy in Indonesia has a strategic role, though its implementation encounter such a complex problem. The threat on the sustainability of fish resources and fisher capacity are the major concern in creating sustainable capture fisheries. This study aims to examine the condition of capture fisheries development in Indonesia that focused on two main aspects: (1) the main commodities of tuna, little tuna and skipjack (TTC) and its fishers, and (2) the strategy for its sustainability. In addition, this study tries to formulate priority indicators to measure the sustainability of capture fisheries development. The research used content analysis method as well as Urgency, Seriousness and Growth (USG) method to determine priority indicators. Results of the study showed that the benefits of capture fisheries in Indonesia are not evenly distributed. Small-scale fishers dominate the structure of capture fisheries in Indonesia and affect the production of major commodities (TTC). In addition, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) is the biggest threat to the sustainability of capture fisheries. The condition of fish resources and small-scale fishers is a top priority indicator to measure the success of sustainable capture fisheries, so it is necessary to improve future fisheries management based on WPP through institutional strengthening and infrastructure support. 
PEMETAAN FAKTOR KUNCI PENGEMBANGAN EKONOMI PERIKANAN: STUDI KOMPARATIF PADA TIGA KABUPATEN DI PROVINSI RIAU Tomi Ramadona; Pareng Rengi; Fanny Septya
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (703.339 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.7098

Abstract

Provinsi Riau memiliki potensi perikanan berupa perikanan tangkap dan budi daya yang tersebar pada seluruh kabupaten. Sehingga, diperlukan perencanaan dengan mempertimbangkan faktor kunci pengembangan ekonomi perikanan berbasis wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan PEP pada tiga (3) kabupaten di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode survei. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh baik secara langsung di lapangan maupun studi literatur. Penentuan responden dilakukan secara purposive terhadap tokoh kunci setiap daerah. Analisis data yang digunakan yaitu analisis Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan teknik Rafed dan analisis kebijakan dengan teknik prospektif dan gabungan. Hasil analisis menunjukkan karakteristik lokasi, potensi sumber daya dan kultur masyarakat menyebabkan faktor kunci pengembangan ekonomi perikanan pada masing-masing daerah secara umum relatif berbeda. Faktor kunci PEP Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: (1) kebijakan pengembangan komunitas; (2) kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir; (3) kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal; (4) faktor kebijakan pemerintah; (5) Ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan; (6) sarana dan prasarana perikanan. Faktor kunci PEP Kabupaten Bengkalis yaitu: (1) peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir; (2) kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal; (3) sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEP; (4) faktor kebijakan pemerintah, dan; (5) ketersediaan SDM. Faktor kunci PEP Kabupaten Kampar yaitu: (1) pusat layanan investasi; (2) jumlah lembaga keuangan lokal; (3) status asosiasi industri komoditi/ forum bisnis; (4) ketersediaan SDM, dan; (5) sarana dan prasarana perikanan. Dalam rangka optimalisasi kontribusi sektor perikanan maka diperlukan kebijakan penguatan seluruh faktor kunci PEP pada masing-masing daerah melalui implementasi program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.Tilte: Mapping of Key Factors for Fisheries Economic Development:   A Comparative Study in Three District in Riau Province Riau Province has potential capture fisheries and aquaculture spread throughout the district. So it is necessary to plan the development of regional fisheries economic. This research aims to map the key factors of Fisheries Economic Development (FED) in 3 district of Riau Province, they are Indragiri Hilir, Bengkalis and Kampar. This research used a survey method. It collected primary and secondary data through interviews and literature studies. The respondents were purposive sampling of key persons in each region. Data were analyzed using Multi Dimensional Scaling (MDS) analysis by Rafed technique, while prospective and combine techniques were used to policy analysis. The analysis resulting in the differentiation of the key factors to the economic fisheries which are specific to location, potential resources, and social culture. The key factors of FED in Indragiri Hilir District are: (1) community development policies; (2) cooperation among similar industries and upstream-downstream industries; (3) contribution of fisheries economic development to the improvement of life quality and welfare of the local communities; (4) government policy; 5) Availability of HR, and; (6) fisheries facilities and infrastructure. The key factor of FED in Bengkalis District are: (1) cooperation opportunity among similar industries and upstream-downstream industries; (2) contribution of fisheries economic development to the improvement of life quality and welfare of the local communities; (3) cross-sectoral and spatial synchronization in FED planning; (4) government policy, and; (5)availability of HR. The key factor of FED in Kampar District is: (1) investment service center;(2) number of local financial institutions; (3) status of the commodity industry association / business forum; (4) availability of HR, and; (5) fisheries facilities and infrastructures. It is necessary to reinforce all the key factors of FED in each districts by implementing relevant local government programs in order to optimize the contribution of fisheries sector.
PRINCIPAL AGENT DALAM INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP; KONTRAK YANG MENGUATKAN ATAU MELEMAHKAN? (STUDI KASUS PERIKANAN TANGKAP DI PESISIR MALANG SELATAN) Yenny Kornitasari; Asfi Manzilati; Anthon Efani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.601 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.7396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara detail bagaimana hubungan kerja/ industrial (principal-agent) dalam menjaga keberlanjutan suatu usaha di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat realitas yang tidak hanya dilihat sebagai sebuah hasil, tetapi juga proses yang berlangsung. Proses observasi dan intreprestasi menggunakan metode blumer. Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber modal sebagai pembiayaan dalam operasional sektor perikanan di pesisir Malang Selatan secara umum berasal dari tiga sumber yaitu bank, aset pribadi dan pengambek. Modal yang berasal dari bank hanya bisa diakses oleh nasabah yang memiliki agunan seperti sertifikat rumah/tanah dan kendaraan bermotor.  Pedagang kecil yang tidak memiliki asset untuk dijadikan agunan lebih memilih permodalan yang berasal dari koperasi, bank thitil dan pengambek. Sumber pemodalan yang berasal dari bank, koperasi maupun bank thitil sudah jelas kontrak yang terbangun. Yang unik pada kasus ini adalah sistem permodalan yang dilakukan antara nelayan dengan pengambek. Dalam hal ini, kontrak yang terbentuk antara principal dan agent disini seperti menguntungkan kedua belah pihak, akan tetapi dalam kenyataannya nelayan tidak punya kekuatan dan pilihan lain dalam mengembangkan usaha karena terikat dengan kontrak pemodalan dan juga utang yang tidak boleh dilunasi.Title: principal – agent; kontrak bisnis; masyarakat pesisir The study aims to identify in detail how work / industrial relationship (principal-agent) in maintaining the sustainability of fisheries business. This study used a qualitative approach to perceive reality as a result as well as an ongoing process. The Blumer method was used for the observation and interpretation of the data. As financial support of fisheries sector in the coast of South Malang, capital generally comes from three sources: banks, personal assets and scavengers. Bank capital can only be accessed by customers having collateral asset such as house, land, or vehicles certificates. While cooperative, thitil bank and pengambek were the capital sources for the small traders who do not have collateral assets. It is clear that there is a contract system for acquiring bank and cooperative capital. The unique case appears from capital system between fishers and “pengambek”. The system seemed to have a mutual advantageous for both party, however, fishers have less power and choice to get alternative source of capital in developing their business due to the restriction of their contract and they are not allowed to settle their debt.
ANALISIS RESIKO PRODUKSI DAN PENDAPATAN PADA USAHA BUDI DAYA TAMBAK UDANG WINDU DI KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Andi Indra Jaya Asaad; Ruzkiah Asaf; Admi Athirah; Erna Ratnawati
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.267 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.6836

Abstract

Komoditas udang Windu di Kabupaten Kotabaru hanya sebagai komoditas primer sehingga nilai tambah yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui resiko produksi; (2) untuk mengetahui analisis pendapatan usaha petambak budi daya udang windu, dan; (3) untuk mengetahui resiko pendapatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan. Jumlah responden sebanyak 32 orang secara acak. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan budi daya udang yang diperoleh setiap musim tanam sebesar Rp.11.031.970/Ha/musim tanam, dengan pay back periode sebesar 7,24. Analisis resiko produksi menunjukkan bahwa koefisien variansi produksi sebesar 0,444 dengan batas bawah sebesar 32.225 Kg. Sedangkan analisis resiko pendapatan menunjukkan koefisien variansi sebesar 0,427 dengan batas bawah sebesar 2.868.491/Ha/musim tanam. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa petambak udang tidak mengalami resiko terhadap produksi dikarenakan kecilnya resiko produksi dan tingginya harga udang windu.Title: Risk Analysis of Production and Revenue on Black Tiger Shrimp Farming in Kotabaru District, South Kalimantan ProvinceBlack tiger shrimp commodity in Kotabaru District is a primary commodity which added value has not been optimized for community welfare. The research aims to (1) identify the risks of the production, (2) analyze the revenue of tiger shrimp farmers and (3) identify the income risk. This research was conducted in Kotabaru District with 32 respondents at random. The data were analyzed with qualitative and quantitative method. Results showed that the profit of the shrimp farming on each planting season was IDR11.031.970 million / ha / season, with a payback period of 7.24. Production risk analysis showed that the coefficient of variance in production was 0.444 with a lower limit of 32,225 kg. The revenue risk analysis showed coefficient of variance of 0.427 with a lower limit of 2,868.491 / ha / season. These results suggest that shrimp farmers do not suffer from production risk due to small production risks and high prices of black tiger shrimps. 
PENGARUH RANTAI DISTRIBUSI DAN KUALITAS IKAN TONGKOL (Euthynnus sp.) DARI PPP BLANAKAN SELAMA PENDISTRIBUSIAN KE DAERAH KONSUMEN Novia Nurul Afiyah; Iin Solihin; Ernani Lubis
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1498.564 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.7467

Abstract

Ikan merupakan salah satu komoditas produk segar yang mudah rusak. Kerusakan pada ikan dindikasikan adanya penurunan mutu pada ikan. Penurunan mutu ikan disebabkan beberapa aktivitas yang dimulai dari penangkapan hingga ke konsumen terutama pada proses rantai distribusi. Proses pengendalian mutu ikan tongkol sejak praproduksi sampai di konsumen belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh rantai distribusi terhadap mutu ikan tongkol dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ikan tongkol selama proses distribusi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap mutu ikan. Selanjutnya dianalisis menggunakan Uji-Kruskal Wallis (P<0.05). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh rantai distribusi terhadap mutu ikan. Mutu ikan tongkol mengalami penurunan dari proses pendaratan hingga tiba di tangan konsumen tetapi keadaan mutu ikan masih layak untuk dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ikan selama distribusi adalah sanitasi, hygienitas, transportasi dan cara penanganan oleh petugas. Rekomendasi Kebijakan adalah: (1) perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah dan pihak pelabuhan; (2) memberikan penyuluhan terhadap stakeholder cara menerapkan sistem rantai dingin, dan; (3) memberikan penyuluhan terhadap pelaku distribusi terkait mutu dan harga.Title: The Effect of Distribution Chain on The Quality of Tuna Mackerel (Euthynus sp.) from “PPP Blanakan” to Consumer AreaFish is an high perishable fresh commodity. Fish damage indicated by a decrease in fish quality. The decreased fish quality are caused by several activities from capture to consumer especially in the process of distribution chain. There is an unknown process of the quality control of tuna mackerel (Euthynus sp) during its distribution chain. The research aims to determine the effect of distribution chain to the fish quality and what factors affecting the quality of mackerel tuna during the distribution process. This research is a case study of fish quality. Data were analyzed using Kruskal Wallis-Test (P<0.05). The results showed that there is an influence of distribution chain on fish quality. The value of fish quality has decreased from landing to consumers, but it is still safe for consumption. The influencing factors to the fish quality are sanitation, hygiene, transportation and handling method. Recommendation of the research are providing: (1) supervision from government and the harbor port; (2) Information to stakeholders regarding the implementation a cold chain system, and; (3) Training on fish quality and price to the distribution actors.
IDENTIFIKASI BIAYA TRANSAKSI DI PASAR INPUT USAHA PERIKANAN TANGKAP (STUDI KASUS DI PANTAI SENDANGBIRU, MALANG) Anthon Efani; Asfi Manzilati; Yenny Kornitasari
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.7346

Abstract

Ketersediaan input produksi serta kedekatan akses nelayan pada pasar input merupakan hal penting dalam kegiatan usaha. Berdasarkan pada hal tersebut penelitian ini bertujuan  untuk mengidentifikasi terbentuknya biaya transaksi pada kegiatan usaha perikanan tangkap di Sendangbiru dan menganalisis biaya transaksi yang terdapat di pasar input usaha perikanan tangkap. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terbentuknya biaya transaksi pada usaha perikanan muncul ketika kontrak bisnis antara nelayan dan pengambek telah disepakati. Meskipun kontrak bersifat informal, namun kontrak tersebut merupakan kelembagaan yang eksis dan mengatur seluruh kegiatan usaha perikanan tangkap di Sendangbiru. Biaya transaksi di pasar input usaha perikanan tangkap di Pantai Sendangbiru terdiri dari biaya komunikasi, selisih harga pada barang – barang input produksi yang disediakan oleh pengambek, dan biaya jasa pengiriman perbekalan oleh kuli bongkar ke kapal nelayan.Title: Transaction Cost in Input Market of Commercial Fishing Business (Case Study in the Sendangbiru Beach, Malang)The availability of input production and accessible input market for fishers are essential parts in supporting business activity. Based on those matters, the aims of this research are to identify the transaction cost in commercial fishing business in Sendangbiru and to analyze transaction cost in input market of commercial fishing business. The research used qualitative method. The result of this research is transaction cost emerges when business deal between fishermen and pengambek has been approved. Nevertheless, the informal transaction is an essential part which exists and regulates the entire commercial fishing business activity in Sendangbiru. Transaction cost in input market of commercial fishing business comprise of communication cost, price difference of production input goods provided by pengambek, and service cost such delivering supplies by porter to fishers ship. 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMAMPUAN PENGOLAH IKAN TRADISIONAL DI KABUPATEN CIREBON Anna Fatchiya; Siti Amanah; Tatie Sadewo
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.64 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v14i2.7086

Abstract

Pengembangan usaha pengolahan ikan tradisional dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan pengolah ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi tingkat kemampuan pengolah ikan tradisional di Kabupaten Cirebon dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinyanya. Penelitian dilakukan secara survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Sampel penelitian ini adalah 80 orang pengolah ikan dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gunungjati, Suranenggala dan Jamblang. Data dikumpulkan pada bulan Maret hingga April 2018. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) ver 24 dan diuji dengan Partial Least Square (PLS) 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pengolah ikan di Kabupaten Cirebon berada pada kategori rendah baik pada aspek teknis maupun manajerial. Aspek teknis yang rendah yaitu pada proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, perizinan dan penanganan limbah usaha. Sedangkan aspek manajerial yang rendah yaitu pada kemampuan mengakses modal, mengakses pasar dan kemampuan bermitra. Faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan pengolah ikan di Kabupaten Cirebon berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi yaitu tingkat pendidikan formal dan jumlah pelatihan yang diikuti oleh pengolah ikan, sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi yaitu tingkatan peran penyuluh perikanan dan ketersediaan bahan baku. Title: Factors Affecting Capacity of Fish Processor in Cirebon District Improving fish processor capacity is one of way out to develop traditional fish processing. This research aims to identify the level capacity of traditional fish processing in Cirebon District and to analyze its influencing factors. This research used questionnaire survey to 80 samples of respondents in three sub-district: Gunungjati, Suranenggala and Jamblang  Data were collected from March to April 2018, and were analyzed using descriptive Statistical Product and Service Solution (SPSS) ver 24 and tested with Partial Least Square (PLS) 3. The results showed that capacity level of fish in Cirebon District lies in low category both upon managerial and technical aspects. The low level of technical aspects were  processing, packaging, storage, licensing and waste handling. While the low level of managerial ability were access to capital, access to market, and ability of partnership. Factors influencing fish processor capacity in Cirebon District come from internal and external factors. The internal factors are education level and number of training undertaken by the fish processor, while the external factors are the role of fisheries counselors and availability of raw materials. 

Page 1 of 1 | Total Record : 10