cover
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018" : 7 Documents clear
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYELAMATAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DANAU MANINJAU Luce Dwi Nanda; Firwan Tan; Melinda Noer
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.174 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i2.7432

Abstract

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi di Danau Maninjau telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode survei. Tingkat partisipasi masyarakat dianalisis pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program dengan menggunakan Tipologi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program termasuk pada tingkat informing, sementara pada tahap pelaksanaan termasuk tingkat consultation sedangkan pada tahap monitoring dan evaluasi hanya mencapai tingkat therapy. Permasalahan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau antara lain disebabkan oleh keterbatasan lahan untuk berusaha, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterbatasan lapangan pekerjaan, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap keramba, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan, kurangnya komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian danau, kurangnya koordinasi antar pemerintah serta belum adanya komitmen dan ketegasan pemerintah untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Title; Community Participation Level InThe Sustainable  Management and Conservation Program of Maninjau Lake Damage and pollution in Lake Maninjau has resulted in economic and social losses. Government has made many efforts to overcome these problems. This study aims to review the community participation level in the restoration and management of sustainable environmental conservation program of Lake Maninjau. This is a descriptive qualitative research with survey method. Level of community participation was analyzed in planning, implementation, monitoring and evaluation of the program using Arnstein’s Typology. The results showed that community participation level at the planning phase is in informing level, while during application phase is in consultation level, and finally, during monitoring and evaluation phase is in therapy level. Problems in sustainable management of Lake Maninjau are caused by limited land for business, low level of education and limited employment, high level of economic dependence on “keramba”, lack of community knowledge on sustainable environmental management, lack of community commitment in preserving lakes, lack of inter-governmental coordination and lack of commitment and firmness from the government to enforce the established rules. 
VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA TERUMBU KARANG DAN MANGROVE DI KAWASAN TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) GILI MATRA, LOMBOK UTARA, NUSA TENGGARA BARAT Siti Hajar Suryawati; Permana Ari Soejarwo; Irwan Muliawan; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1139.591 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i2.7245

Abstract

Taman Wisata Perairan Gili Matra merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi dan kualitas ekologi yang sangat besar. TWP Gili Matra juga digunakan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai ekonomi total ekosistem terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra menggunakan metode TEV (Total Economic Value) yang terdiri dari analisis nilai guna langsung menggunakan metode effect on production (EoP) dan travel cost method (TCM), nilai guna tidak langsung menggunakan metode replacement cost dan contingent valuation method (CVM), nilai pilihan menggunakan benefit transfer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kegunaan langsung yang meliputi nilai kegunaan sebagai perikanan tangkap sebesar Rp151.130.418/ ha/tahun, nilai kegunaan sebagai penyedia jasa wisata sebesar Rp1.102.165.479/tahun. Nilai kegunaan tidak langsung meliputi nilai kegunaan sebagai pelindung pantai sebesar Rp9.569.065.000/tahun, nilai kegunaan sebagai serapan karbon sebesar Rp150.378,54/tahun serta sebagai nilai kegunaan sosial budaya sebesar Rp4.460.856.979/tahun. Selanjutnya sebagai nilai pilihan untuk penyedia keanekaragaman hayati yaitu untuk ekosistem mangrove sebesar Rp3.043.593.225/tahun serta terumbu karang sebesar Rp10.821.883.500/tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai ekonomi tersebut mempunyai manfaat dan fungsi yang penting sebagai sumberdaya ekonomi maupun ekologi bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu keberadaan TWP Gili Matra harus tetap dipelihara sebagai aset pembangunan wilayah. Pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan mangrove dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta agar ketersediaan sumberdaya terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra tetap terjaga. Title: Economic Valuation of Coral Reef and Mangrove Resources in The Gili Matra Marine Tourism Park Area, Lombok Utara, Nusa Tenggara BaratGili matra tourism park (TWP Gili Matra) is an area with a high value and quality in both ecological and economical. TWP Gili Matra also contributes to living source for local community. This research aims to identify utilization of coral reef and mangrove ecosystem in TWP Gili Matra by using Total Economic Value (TEV) method that consists of direct utilization value analysis using Effect on Production (EoP) method and Travel Cost Method (TCM), while indirect utilization value using Replacement Cost Method and Contingent Valuation Method (CVM), option value analysis using Benefit Transfer method. The results showed that the direct use value including the use value as a capture fishery of IDR 151,130,418/ ha/year, the use value as a tourist service provider of IDR 1,102,165,479/year. Indirect use value including the use value as a coastal protector of IDR 9.569.065.000/year, the use value as carbon uptake of IDR150,378,54/year and the use value as social cultural value of IDR 4,460,856,979/year. Furthermore as selected value for natural biodiversity provider namely for mangrove ecosystem of IDR 3,043,593,225/year and coral reef of IDR 10,821,883,500/year. This result showed that the economic value gives important benefits and functions as economic and ecological resources for society and government. Therefore, it is necessary to preserve the existence of TWP Gili Matra as an asset of regional development. Integrated control and monitoring among government, community and private sector in its utilization will ensure the availability of coral reef and mangrove resources in TWP Gili Matra. 
STRATEGI PENGELOLAAN ADAPTIF BERBASIS KELEMBAGAAN LOKAL SUMBER DAYA PERAIRAN Atikah Nurhayati; Isni Nurruhwati; Titin Herawati; Asep Agus Handaka
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.732 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i2.7431

Abstract

Pemanfaatan sumber daya perairan umum perlu diatur dengan kelembagaan pengelolaan yang efektif yang dapat menjamin manfaat bagi pelaku usaha dan kelestarian sumber daya yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi adaptif pengelolaan perairan umum berbasis kelembagaan lokal, yang diharapkan dapat secara efektif menjawab tantangan pengelolaan sumber daya perairan umum. Penelitian ini menggunakan metode participatory action research  kemudian dideskriptifkan secara kuantitatif yang didukung oleh data primer dan sekunder yang diperoleh melalui Focused Group Disscusion (FGD) dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di waduk Cirata telah diterapkan kelembagaaan lokal yaitu Masyarakat Peduli Cirata (MPC) yang melibatkan segenap stakeholders yaitu masyarakat pengguna perairan umum di Waduk Cirata, Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) dan pembudidaya ikan KJA. Dari kasus kelembagaan di Waduk Cirata ini, dapat dipetik sejumlah pelajaran yang dapat diterapkan untuk kasus serupa di tempat lain. Pelajaran terpenting adalah terkait dengan penerapan strategi adaptif. Komponen utama dari strategi adaptif yang menopang efektivitas kelembagaan pada kasus Waduk Cirata adalah pemanfaatan dan kontrol tepat guna yang dilandasi kesepahamaan di antara stakeholders tentang fungsi potensial dari waduk dan interaksinya dengan lingkungan. Implementasi operasional dari strategi ini adalah: (1) memperbolehkan berlangsungnya perikanan budidaya karamba jaring apung (KJA), namun di sisi lain menerapkan kontrol dan dievaluasi untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya dengan melibatkan kelompok MPC, (2) mendorong pengembangan wisata pemancingan (recreational fishing), tetapi melakukan langkah-langkah untuk pengendalian tangkapan sehingga tidak merusak keberlanjutan sumber daya ikan endemik, (3) pemanfaatan gulma eceng gondok yang dipadukan sekaligus dengan upaya pembersihan jalur transportasi air. Title: Studi Kasus di Perairan Umum Waduk Cirata Kab Cianjur, Jawa Barat) Adaptive Management Strategy Based on Local Institution  of The Aquatic Resource (A Case Study at The Cirata Reservoir  of Cianjur Regency, West JavaUtilization of open water resources needs to be regulated with effective management institution that can guarantee the benefits for the users and its sustainability. This research aims to examine and formulate adaptive strategies for the management of open water based on local institutions, which are expected to effectively answer the challenges of open water resource management. This research used participatory action research method approach and quantitatively described with primary and secondary data collected from Focused Group Disscusion (FGD) and surveys. Results showed that there are local established institution named Cirata Community Care (MPC) which involves all relevant stakeholders, they are common users, West Java Province Marine and Fisheries Service Office, Cirata Reservoir Management Agency (BPWC), and fisheries community. The case study of Cirata Reservoir resulted in a number of lesson learned that applicable to similar cases elsewhere. The most important one is its adaptive strategies. Main component of adaptive strategies to support the effectiveness of its local institution is the appropriate use and control mechanisms, i.e., those that are based on a common understanding among stakeholders regarding prospective functions of the reservoir and their interactions with environment. The implementation of this strategy covers the following actions : (1) to allow the floating net cage aquaculture as well as to control and evaluate its operation in order to maintain the balance of its ecosystem by involving MPC group; (2) to encourage the development of recreational fishing as well as to control the catch in order to sustain the endemic fish resources, and; (3) to use combined water hyacinth weeds as well as to clean water transport pathway altogether. 
ANALISIS DAN PENGHITUNGAN INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN (IKMKP) Yayan Hikmayani; Irwan Muliawan; Tukul Rameyo Adi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1910.751 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i2.6918

Abstract

Analisis terhadap perkembangan nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) telah dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2016. Permasalahan penentuan tingkat kesejahteraan dengan menyusun indikator yang mengarahkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara sektoral dan menjadi wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah penting. Tujuan penulisan makalah ini untuk melihat kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan. Metode penelitian menggunakan metode desk study. Data terdiri data sekunder yang meliputi data ekonomi dan sosial kelembagaan yang dikumpulkan dan diperoleh dari Eselon 1 lingkup KKP. Verifikasi data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus yang dihadiri oleh pengambil kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) tahun 2016 sebesar 48,33. Nilai dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 43,31 dan nilai dimensi ekonomi sebesar 43,27. Daerah yang memiliki Nilai IKMKP terbesar yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai sebesar 100. Sementara itu, daerah yang memiliki nilai IKMKP paling kecil yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai sebesar 0,00. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa program-program pemerintah yang telah dialokasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan sebaliknya untuk Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraaanya. Adapun dari analisa faktor penimbang, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan akan lebih efektif jika semakin banyak jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) yang terfasilitasi permodalan dan tidak terjadi perubahan komposisi pada struktur ongkos usaha perikanan.Title: Analysis of The Development Marine and Fisheries Welfare  Community Index (IKMKP) Analysis of the development of Marine and Fisheries Community Welfare Index (IKMKP) has been carried out since 2014 until 2016.  It is important to determine the welfare level by formulating indicators to the development of the marine and fisheries sector through Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF). The purpose of this paper is to measure the performance of marine and fisheries development based on fisheries businessmen welfare indicators. The research used desk study method and secondary data of economic and social institutional which are collected from Echelon-1 of MMAF. Data were verified in focus group discussions among policy makers of MMAF and were analyzed using quantitative descriptive approach. The results showed that Marine and Fisheries Community Welfare Index (IKMKP) value in 2016 was 48.33. The value of social and institutional dimensions is 43.31 and value of economic dimension is 43.27. Regions that have the highest IKMKP value is West Nusa Tenggara Province with a value of 100. Meanwhile, Central Kalimantan Province has the lowest IKMKP value of 0.00. These results indicate that government programs has contributed to the improvement of welfare in West Nusa Tenggara Province, meanwhile, it has not contributed to the welfare in Central Kalimantan Province. Based on weighted factor analysis, the welfare of marine and fisheries community will be more effective if there are more number of Community Resilience Institutions (MFIs) facilitated by capital and there is no changes in the structure of fisheries business costs.
STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KOTA SABANG Nendah Kurniasari; Latifatul Rosidah; Mei Dwi Erlina
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.145 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i2.7321

Abstract

Sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan membutuhkan penyelesaian yang berbeda pula di setiap tipologi sehingga diperlukan identifikasi tipologi mana yang lebih prioritas, penting, dan mendesak untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sektor tersebut agar terjadi sinergitas dalam pengembangan setiap tipologi. Penelitian dilakukan di Kota Sabang pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi grup terfokus tehadap pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Kota Sabang. Analisis data menggunakan analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) dan analisis Qualitative Strategic Planning Method (QSPM). Hasil penelitian menujukkan bahwa prioritas sektor perikanan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang adalah pengembangan usaha pengolahan perikanan. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah; 1) memanfaatkan kawasan destinasi wisata sebagai peluang pasar dengan meningkatkan kualitas produk olahan melalui peningkatan kualitas bahan baku, 2) membangun sentra pengolahan ikan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas air sebagai unsur utama dalam proses pengolahan agar memenuhi kebutuhan pasar, dan 3) memperbaiki akses pengolah terhadap bahan baku melalui pembangunan sentra pendaratan ikan.Title: Strategy for Development of Marine and Fisheries Sector in Sabang CityMarine and fisheries sector in Sabang City has different problems and thus requires different solutions in each typology. Therefore, it is necessary to identify which typologies are more priority, important, and urgent to resolve. This study aims to formulate development strategy for the sector to be more effective and efficient. The study was conducted in Sabang City in 2016 using qualitative and quantitative approaches based on primary and secondary data. Primary data were collected through interview, observation, documentation, and focused group discussions (FGD) between fishery businessmen and stakeholders in Sabang. Data were analyzed using analysis of Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analysis of Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) and analysis of Qualitative Strategic Planning Method (QSPM). The results showed that the development priority for marine and fishery sector in Sabang City is developing fisheries processing business. Therefore, it needs following strategies: 1) optimizing the tourist destination as a market place by improving the quality of fishery products through the quality of its raw materials, 2) developing “fish processing center” supported with the availability and quality of fresh water to meet the market needs, and 3) Improving the access of fish processors to the raw materials through the development fish landing center.
SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN PERIKANAN BUBU DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT Muhammad Fitri Rizky; Zuzy Anna; Achmad Rizal; Asep Agus Handaka Suryana
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.622 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i2.7213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan perikanan bubu dan mencari tahu faktor apa yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan perikanan bubu. Penelitian dilaksanakan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada bulan Februari tahun 2018 dengan jumlah responden sebanyak 60 orang nelayan alat tangkap bubu. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner untuk mendapatkan data primer mengenai kondisi perikanan bubu. Analisis sosial meliputi aspek sosio demografi, institusional dan konflik. Analisis finansial meliputi analisis pendapatan dan B/C ratio serta dilakukan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel input. Analisis lingkungan dilakukan berdasarkan pandangan nelayan mengenai dampak pengoperasian bubu terhadap lingkungan. Aspek sosial menunjukkan nelayan bubu Karangsong tidak memiliki kelompok, ditemukan konflik alat tangkap dan konflik terkait kegiatan perikanan dan hasil tangkapan yang tidak dilaporkan aktifitasnya ke TPI maupn PPI. Hasil analisis finansial didapatkan pendapatan nelayan berkisar antara Rp1.532.000 - Rp5.401.600 dan nilai B/C Ratio rata rata per jenis kapal adalah 2.05 untuk 3 GT, 5.1 untuk 4 GT dan 5.6 untuk 6 GT. Hasil analisis lingkungan diketahui 100% nelayan memiliki perspektif bahwa perikanan bubu ramah lingkungan.Title: Socio-Economic and Environment Analysis of Trap Fishery  Will Karangsong Village Indramayu of West Java This research was conducted in Karangsong, Indramayu, West Java in February 2018 with 60 respondents of traps fishermen. This research aims to analyze the socio-economic and environmental condition of fishing traps and tried to find out what factors influencing the conditions. Primary data were collected through questionnaires and interviews about the condition of fishing traps. Social analysis of the research includes demography, institution and conflict, while financial analysis includes income analysis and B/C ratio as well as regression analysis to find out correlation between inputs. Environmental analysis was built upon fishermen’s perspective about how fishing traps affect the environment. Social aspect of the research found that fishermen did not have any group, and there are many conflicts especially related to fishing gear and unreported fishing. Results in financial analysis found that fishermen’s income  range between IDR 1.532.000 - IDR 5.401.600 and average value of B/C Ratio for 3 GTs, 4 GTs and 6 GTs were 2.05, 5.1 and 5.6, respectively. Environmental analysis indicated that 100% of fishermen perceive that fishing traps are environmentally friendly. 
KELOMPOK KEPENTINGAN DAN RELASI KUASA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT PALABUHANRATU Eva Royandi; Arif Satria; Saharuddin Saharuddin
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.89 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i2.7430

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aktor dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya laut Palabuhanratu.  Lokasi penelitian di Perairan Laut Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktor membangun kekuasaan melalui mekanisme akses berbasis hak dan mekanismes akses berbasis struktur dan relasi sosial dengan basis kekuasaan modal, pasar, teknologi, pengetahuan, identitas sosial, otoritas, dan patron klien. Kelompok nelayan lokal, nelayan dari luar (nelayan Banten) dan nelayan pendatang etnis Jawa berupaya mempertahankan akses, sementara kelompok nelayan etnis Bugis berupaya mengontrol akses terhadap sumber daya laut. Perbedaan posisi antar kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kekuasaan antar kelompok nelayan dalam memperoleh sumber daya laut Palabuhanratu. Sementara aktivitas pihak pengelola PLTU dianggap membatasi kekuasaan kelompok nelayan melalui penggunaan wilayah pesisir dan penggunaan jalur transportasi laut. Keterbatasan akses kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kuasa antara nelayan dengan pengelola PLTU. Title: Group of Interest and Relation Power in The Utilization of Marine Resources PalabuhanratuThe purpose of this study is to analyze the actors and power relations occured in the management of Palabuhanratu marine resources. Research was located in Palabuhanratu Sea Waters, Sukabumi, West Java. Research used qualitative methods. Results of the study showed that all actors built power through right-based access mechanisms and mechanisms based on structure and social relations with a basis of power of capital, markets, technology, knowledge, social identity, authority, and patron clients. Local fishing groups, outside fishers (Banten fishers) and Javanese ethnic fishers tried to maintain access, while Bugis ethnic fishers groups tried to control access to marine resources. Differences in position between fishers groups led to power relations among the groups in obtaining Palabuhanratu marine resources. While the activities of the management of the Steam Power Plant (PLTU) were considered to limit the power of fishers groups through the use of coastal areas and sea transportation routes. Limited access of fishers groups led to power relations between fishers and managers of Steam Power Plants (PLTU). 

Page 1 of 1 | Total Record : 7