cover
Contact Name
Slamet Hari Sutanto
Contact Email
litbang.jatimprov@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
litbang.jatimprov@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gayung Kb. Sari No.56, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan
ISSN : 19780354     EISSN : 2622013X     DOI : 10.32781
Core Subject : Economy, Social,
Scope: Redaksi menerima naskah berupa hasil penelitian, pengembangan dan tinjauan kepustakaan. Naskah yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan pada jurnal maupun media lainnya. Materi tulisan meliputi bidang kajian kebijakan: Pemerintahan [Goverment] Ekonomi dan Keuangan [Economic and Financial] Sumberdaya alam dan teknologi [Natural Resources and Technology] Ilmu Sosial [Social Science]
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1: Desember 2008" : 8 Documents clear
EFEKTIVITAS PROMOSI BERSAMA DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI DAERAH JAWA TIMUR R. Widodo Djati Sasongko
CAKRAWALA Vol 3, No 1: Desember 2008
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2946.37 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v3i1.97

Abstract

Tujuan kajian ini adalah : (1) mengetahui atau memahami pelaksanaan program promosi bersama di tingkat pelaksanaan program efektif dalam meningkatkan kegiatan ekonomi Jawa Timur; (2) menyususn rekomendasi sbagai masukan rumusan kebijakan strategi promosi bersama agar dapat terpadu dan efektif dalam meningkatkan kegiatan ekonomi daerah di Jawa Timur. Penelitian ini trmasuk jenis penelitian evaluasi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan analisa kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Analisis data menggunakan analisisi interaktif dan Analitys Hierarchy Process (AHP) Aproach. Rekomendasi yang ditawarkan beberapa upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (propinsi, kabupaten dan kota) maupun swasta untuk efektivitas promosi bersama dalam meningkatkan kegiatan ekonomi daerah di Jawa Timur.
PROFIL KOMPETENSI GURU SMAN BERDASARKAN PP 19 TAHUN 2005 DI KOTA KEDIRI Irtanto Irtanto
CAKRAWALA Vol 3, No 1: Desember 2008
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3123.15 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v3i1.92

Abstract

Guru profesional memiliki kualifikasi akademik minimal D4 atau S1 pada bidang studi yang sesuai dengan yang diajarkannya. Guru juga harus memiliki kompetensi yang meliputi profesional, pedagogik sosial dan personal.
TINGKAT KEANEKARAGAMAN POLA PANGAN DI DESA RAWAN PANGAN DALAM PEMENUHAN POLA PANGAN HARAPAN Fachrur Rozi
CAKRAWALA Vol 3, No 1: Desember 2008
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1609.792 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v3i1.98

Abstract

Pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk ditunjukkan dengan terpenuhinyya kebutuhan gizi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesehatan yang merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Apakah diversifikasi atau keanekaragaman pangan tercapai atau tidak pada masyarakat khususnya di pedesaan yang berpeluang besar untuk melakukan hal itu. Penelitian dilakukan di Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut teridentifikasi sebgaai desa rawan pangan. Survey rumah tangga dilakukan selama dua bulan mulai bulan Maret-Juni 2008. Alat analisisi menggunakan perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dilihat dari Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP). Hasil Penelitian menunjukkan pola konsumsi pangan pada rumah tangga pedesaan masih kurang dari yang diharapkan, sehingga kondisi diversifikasi pangan dan ketahanan pangan pada rumah tangga pedesaaan belum tercapai. Hasil skor PPH tersebut mengindentifikasikan bahwa pola konsumsi pangan pada rumh tangga belum beragam dan belum berimbang. Rendahnya skor PPH hasil analisis menggambarkan bahwa kelompok konsumsi pangan di pedesaan Jawa Timur belum beragam dan masih rendah mutu gizi dan nutrisi. Perlu sosialisasi dan penyuluhan mengenai Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) dan pendampingan serta pemberdayaan kepada masyarakat bertujuan agar lebih paham mengenai konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan seimbang, sehingga diharapkan terdapat perubahan perilaku konsumsi pangan rumah tangga yang lebih baik.
PENTINGNYA PEMBENTUKAN KARAKTER SEJAK DINI (PKSD) DALAM UPAYA MEMPERSIAPKAN KELUARGA BERKULITAS DI ERA GLOBALISASI Mardiyono Mardiyono
CAKRAWALA Vol 3, No 1: Desember 2008
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2398.223 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v3i1.93

Abstract

Masa lima tahun pertama merupakan dasar kemampuan pengindraan, berpikir, berbicara, bertingkah laku sosial dan kemampuan menolong diri sendiri dan lain-lain. Oleh karena itu pada umur ini anak perlu dilatih atau diajarkan suatu kemampuan sesuai dengan umurnya. Dalam masa lima tahun pertama itulah maka para ahli menyebutnya sebagai istilah “masa emas” (golden age periode).
PERKEMBANGAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN PLASMA NUTFAH DI JAWA TIMUR Sudarmadi Purnomo; Baswarsiati Baswarsiati
CAKRAWALA Vol 3, No 1: Desember 2008
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2354.628 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v3i1.94

Abstract

Jawa Timur memiliki berbagai kekayaan plasma nutfah tanaman pangan dah hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan biofarmaka) serta ternak yang mempunyai ciri spesifik dan keunggulan yang berbeda sesuai dengan agroekologi spesifik. Persebaran plasma nutfah yang terdapat di hutan, di desa-desa atau di tengah-tengah ekologi manusia merupakan kekayaan aset negara dan masyarakat yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, sandang, papan, obat-obatan, aneka industri dan pariwisata. Masalah yang dihadapi adalah belum banyak daerah dan masyarakatnya yang telah menyadari dan memahami dengan baik arti, fungsi dan pentingnya plasma nutfah. Kekayaan plasma nutfah yang ada belum banyak digali bahkan cenderung kurang diperhatikan sehingga belum banyak tindakan pelestariannya. Masih ingat diperlukan data base yang lengkap tentang keberadaan plasma nutfah tersebut baik dalm segi jenisnya, jumlahnya, kualitasnya, manfaatnya yang bernilai ekonomis maupun untuk pelestarian serta kelangkaanya. Beberapa plasma nutfah unggulan Jawa Timur telah dilepas oleh Menteri Pertanian menjadi varietas unggul nasional. Plasma nutfah unggulan maupun yang tidak bernilai ekonomis (bernilai pelestarian) tetap perlu dilestarikan secara insitu maupun ex situ sehingga perlu adanya dukungan pemeliharaan dan prasarana serta sarananya yang disesuaikan dengan agroekologinya, untuk itu perlu ditentukan wilayah yang akan digunakan untuk pelestarian ex situ tersebut. Varietas unggul yang telah dilepas perlu dikembangkan ke masyarakat dimana pengembangan tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak seperti Pemprop, Pemkab, Litbang, swasta dan masyarakat. Pengembangan varietas unggul sangat tergantung pada keberadaan benih bermutu sehingga sangat diperlukan penanganan benih yang perlu didukung kerjasama seperti Pemprop, Pemba, Litbang, swasta dan masyarakat. Sosialisasi pentingnya plasma nutfah serta varietas unggul sangat diperlukan melalui berbagai media serta berbagai tujuan dan sasaran.
PENATAAN KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR (Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007) Sutimah Sutimah
CAKRAWALA Vol 3, No 1: Desember 2008
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2210.499 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v3i1.95

Abstract

Perturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan petunjuk teknisnya yaitu Permendagri No.57 Tahun 2007, didalamnya memberikan landasan untuk menciptakan organisasi yang ramping dan kaya fungsi dengan memperpendek hierarkhis struktural dengan menyediakan ruang bagi berkembangnya jabatan-jabatan fungsional terutama pada lembaga teknis daerah, Inspektorat dan Bappeda serta unit pelaksana teknis dinas dan badan. Dengan sistim tersebut akan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang lebih datar (flat), sehingga organisasi birokrasi daerah menjadi lebih ramping, fleksibel, dan adaptif terhadap setiap perubahan dan peningkatan kualitas pegawai (aparatur) dapat berjalan seiring dengan perkembangan karier yang jelas dan pasti melalui jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Dalam implemantasi peraturan tersebut kedalam peraturan daerah, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memanfaatkan ketentuan tersebut, namun kedepan sudah saatnya Pemerintah Daerah untuk mensinergikan penataan organisasi perangkat daerah dengan penataan pegawainya dengan sasaran peningkatan kualitas melalui pengembangan jabatan fungsional yang memberi landasan jelas dalam pengembangan karier dan peningkatan kemampuan.
PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN PENCEMARAN KALI TANDES DI WILAYAH KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA Ahmad Husein
CAKRAWALA Vol 3, No 1: Desember 2008
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2097.528 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v3i1.96

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kesehatan masyarakat dan pencemaran K. Tandes serta adakah hubungan antara pertumbuhan penduduk yang terus meningkat terhadap kondisi air tanah di wilayah daerah penelitian. Berdasarkan cara dan taraf pembahasan masalah, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya, walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis. Hasil penelitian difokuskan untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Untuk itu dalam metode pengumpulan data berdasarkan wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan (Observasi). Adapun alternatif solusi yang tepat agar tidak terjadi pencemaran K. Tandes dan lingkungan tetap sehat, maka harus ada upaya peduli dan sadar terhadap lingkungan bersih dan sehat secara terpadu antara pihak Pemerintah melalui pengadan truk pengangkut sampah dan Depo pengolahan sampah. Pengusaha yang bergerak di industri harus mempunyai IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dan warga masyarakat setempat tidak boleh lagi buamg sampah sembarangan apalagi ke sungai dan sadar bahwa sebenanrnya kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama.
PENERAPAN KONTRAK PELAYANAN (CITIZEN’S CHARTER) UNTUK MEWUJUDKAN STANDAR PELAYANAN PRIMA DI KOTA BLITAR Susi Ratnawati
CAKRAWALA Vol 3, No 1: Desember 2008
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1554.097 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v3i1.91

Abstract

Kondisi umum penyelenggaraan pelayanan publik di Propinsi Jawa Timur masih dihadapkan pada sistem pelayanan dari aparatur pemerintah yang belum maksimal atau pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat masih kurang efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa tentang rendahnya kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Hasil yang didapat pada penelitian ini antara lain bahwa pelaksanaan Citizen’s Charter atau CC adalah suatu cara pendekatan pelayanan publik yang terbaik di Puskesmas Bendo, dimana aspirasi atau keinginan masyarakat lebih bisa diakomodasikan di tengah-tengah perilaku feodalisme dari para birokrasi yang masih banyak memilih untuk tidak mau disentuh atau dimasuki oleh masyarakat terutama dengan kritikan-kritikan dari masyarakat. Namun dengan adanya CC ini kedudukan antara masyarakat dan birikrat menjadi sejajar, tidak ada yang dimenangkan dan yang dikalahkan. Masyarakat dianggap sebagai pusat perhatian dan bukan sebagai raja. Tetapi dengan CC ini pemda mencoba menerima kritikan dan keinginan dari masyarakat serta segala macam kebaikan atau aturan yang dikeluarkan oelh pemerintah dengan tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 8