Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Agregasi

agregasi
Website

Published by Universitas Komputer Indonesia

ISSN : 23375299 EISSN : 25793047 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2017)" : 6 Documents clear

Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diah Fatma Sjoraida; Awing Asmawi; Rully Khairul Anwar
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Artikel ini menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kajian deskriptif-kualitatif ini menghadirkan pembahasan tentang program aksi dalam proses implementasi kebijakan tersebut di atas di Provinsi Jawa Barat. Dengan teori implementasi kebijakan, didapatkan data bahwa program aksi dalam implementasi kebijakan informasi publik di pemerintahan Jawa Barat masih banyak kekurangan baik dari segi pelaksana, struktur, perencanaan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Oleh sebab itu masih banyak yang harus diperbaiki dalam implementasi undang-undang tersebut di Jawa Barat. Walaupun demikian, program aksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam implementasi UU tersebut telah mendapat penilaian yang cukup bagus di tingkat nasional.

Analisa Kritis Atas Motif Policy Community dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung) Maulana Mukhlis
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Diskursus kontemporer menunjukkan bahwa collaborative governance (kolaborasi pemerintahan) merupakan strategi ideal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika kebijakan publik. Beragam elemen penting yang melekat di dalamnya telah menjadikan pendekatan ini dipakai oleh banyak pemerintah daerah dalam menimplementasikan kebijakan dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik. Provinsi Lampung menggunakan pendekatan collaborative governance dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan sejak tahun 2007 namun ternyata terhenti di tengah jalan. Ironisnya, para aktor (policy community) yang sejak awal berkonsensus untuk berkolaborasi tidak melakukan reaksi apapun ketika salah satu pihak membatalkan konsensus itu. Teori collaborative governance yang oleh para pendukungnya digadang-gadang selalu berimplikasi positif terhadap keberhasilan sebuah kebijakan nyatanya tidak selalu benar. Analisis kritis dalam artikel ini menunjukkan bahwa para aktor (kolaborator), meskipun akhirnya berkonsensus terhadap tujuan bersama, sesungguhnya juga tetap memiliki motif tersembunyi (self-interest nya) masing-masing. Pendekatan rational choice akan mengawal riset ini untuk mengungkap motif kolaborasi dari para aktor sebagai policy community.

Inovasi Peningkatan Sumber Daya Mnusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Muhammad Eko Atmojo; Ummi Zakiyah; Helen Dian Fridayani
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Otonomi daerah dan demokrasi membawa dampak yang luas bagi pemerintahan di Indonesia, salah satunya yaitu Pemerintahan Desa hal ini didukung dengan terbitnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Adanya Undang-Undang tentang Desa maka Pemerintah Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tata kelola pemerintahan desa, salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia. Munculnya UU Desa diharapkan seluruh desa yang ada bisa memaksimalkan pengelolaan pemerintahan, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan UU Desa salah satunya inovasi dalam peningkatan kemampuan perangkat desa melalui seleksi terbuka. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan mengutamakan metode wawancara serta dokumentasi. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seleksi terbuka bagi perangkat desa merupakan metode atau inovasi baru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan seleksi terbuka ada beberpaa tahapan yang harus dilalui diantaranya adalah pertama, melakukan pembentukan panitia seleksi, kedua mensosialisasikan, ketiga membuka pendaftaran, keempat seleksi administrasi dan kelima seleksi tertulis bagi peserta perangkat desa. Hasil dari seleksi tertulis akan diumumkan secara langsung secara transparan, sehingga tidak ada unsur nepotisme yang terjadi pada pelaksanaan seleksi terbuka perangkat desa. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia di desa maka harapannya pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel juga bisa dilaksanakan di tingkat desa.

Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Samugyo Ibnu Redjo; Hasim As'ari
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara dan bangsa, hal ini menyangkut batas negara serta perlindungan terhadap seluruh potensi negara. Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga dan sebagian besar pulau kecil terluar di Indonesia masih kosong/ belum berpenghuni sehingga diperlukan kebijakan strategis karena masih banyaknya kasus illegal fishing di perairan Indonesia terutama di laut Cina Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam perspektif pandangan pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar, dengan menggunakan metode kualitatif menitikberatkan pada teknik wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara snowoball.Hasil penelitian menggambarkan manajemen pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia diperlukan restrukturisasi organisasi pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

Fenomena Pemasaran Politik Suwandi Sumartias; Santi Susanti
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Era reformasi dan globalisasi telah mendorong perubahan massif dalam pemahaman dan praktik politik masyarakat Indonesia. Praktik politik berada dalam ranah komersialisasi luar biasa, kegiatan pemasaran, kampanye dan iklan politik dalam berbagai media (massa, nirmassa dan media online). Situasi ini diperkuat oleh para opinion leader, organisasi politik, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan yang turut menjadi agen dan aktor politik yang sangat berpengaruh dan menempatkan politik menjadi panglima. Media massa dan media sosial memiliki kekuatan besar sebagai pembentuk opini, fungsi pendidikan politik dan perubahan, selain menghibur dan informasi secara netral, fair, profesional dan bertanggung jawab, alih-alih terjebak kepentingan bisnis politik para kandidat dan parsial. Sementara kualitas SDM politisi dan pengetahuan serta kesadaran warga tentang politik masih jauh dari profesional, bahkan menjadi antiklimaks, di mana maraknya pelanggaran etika, hukum dan moral (KKN, konflik sosial, money politics, dan lainnya) dalam relasi politik politisi/birokrat dengan warga semakin transparan keberadaannya sehingga politik tak lagi dipahami sebagai ilmu yang mampu memberi solusi yang nyaman, damai dan menyejahterakan, namun hanyalah retorika (lip service) yang semakin meneguhkan reputasi dan citra buruk politisi dan birokrat. Akibatnya, pemilu hanyalah rangkaian seremonial/pesta demokrasi dengan berbagai tindak politik penuh rekayasa, intrik yang penuh dengan pelanggaran hukum, sosial dan moral.

Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Triono Triono
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui Pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menjadi upaya dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jurdil dan luber. Pemilu menjadi sarana partai politik dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat. Pendidikan politik menjadi sarana sosialisasi politik kepada masyarakat, tujuannya adalah membangun pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan maupun parlemen. Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga diperlukan peran partai politik dan penyelenggara pemilu. Pendidikan politik yang dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan akan membuat masyarakat terpanggil untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu. Harapannya dengan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam setiap momen pemilu akan melahirkan kepemimpinan dan pemerintahan yang baik.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 2 (2016) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dewi Kurniasih

Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dewi Kurniasih

Contact Email dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dewi Kurniasih

Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA