cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ashril Rizal
Contact Email
ashril@uinmataram.ac.id
Phone
+6281805765431
Journal Mail Official
istinbath@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 18296505     EISSN : 26549042     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Istinbath fokus pada bidang hukum Islam yang meliputi Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Fiqh-Ushul Fiqh, Kaidah Fiqhiyah, Masail Fiqhiyah, Tafsir dan Hadits Ahkam.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 16 No. 1 (2017): Juni" : 10 Documents clear
BAY‘AH: IDEOLOGI PEMERSATU DAN NEGOSIASI MASYARAKAT DI RUANG PUBLIK Sumardi, Dedi
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.977 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.16

Abstract

Abstract: This article aims to analyse the rise of bay‘a. It is often perceived ofthe seed of early civilised society after passing through a series of negotiationinvolving primordial and territorial interests. Theoretically, ba‘ya is a form ofrelationship between religion and the state that integrate citizens regardlesstheir race, ethnicity and colour in a public space. This article argues that Islamappears to be the pioneer of the concept of unity in public space, which wasalways in a state of competition leading to tensions and conflicts on the groundof primordial identities. The bay‘a was exactly a response to such tensionon public space. It promotes “awareness of plurality” to combat horizontalconflict between race and ethics. In the global context, this awareness is partof the argument of legal pluralism to analyse several primordial interests,and also to prevent social conflict. So, plural identities can be unified by Islamthrough bay‘a as a concept whose realization is able to unify plural society inpublic domains. Abstrak: Artikel ini bertujuan menganalisis munculnya konsep bay‘ahsebagai cikal bakal terbentuknya masyarakat berperadaban setelah melaluiproses negosiasi yang sarat dengan berbagai kepentingan primordial danteritorial.Secara empiris, bay‘ah adalah bentuk lain dari hubungan agamadan pemerintahan-untuk tidak menyamakan- dengan istilah negara modernmemberi insiprasi untuk menangkap sekat-sekat yang terpisah oleh hubunganemosional didasarkan oleh ras, suku maupun warna kulit. Tulisan iniberpendapat bahwa Islam tampil sebagai pencetus konsep pemersatu di ruangpublik khususnya kepada masyarakat yang senantiasa mengusung identitassektoral dan primordial. Konsep bay‘ah tidak terlepas dari adanya ”kesadaranterhadap keberagaman” dalam mengakhiri konflik horizontal antar sesama suku dan etnis. Dalam konteks global ”kesadaran keberagaman” adalah bagiandari argumen pluralisme hukum dalam menganalisis berbagai kepentinganprimordial untuk menghindari terjadinya konflik sosial, sehingga keragamanidentitas berhasil disatukan oleh Islam dalam satu ideologi pemersatumasyarakat di ruang publik yang diterima semua komunitas.
EKSISTENSI MAQÀSHID AL-SYARÌ’AH DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Harahap, Zul Anwar Ajim
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.735 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.17

Abstract

Abstract: This paper examines maqashid al-shariah in the Indonesian penallaw reform. Building on the theory of existence and maqashid al-shariah, thisnormative legal study explores elements and values of Islamic law withinthe national law. This study shows that Islamic law has influenced the Bill ofNational Penal Code since it was used as one important source of the code.The principles of maqashid al-shariah color the chapters of the Bill, especiallyin Book I on the general prescription and on Book II on criminal acts. Fromthe 49 chapters of the bill that are examined, it has been identified with thestrong values of maqashid. The stronger principle of the maqashid that isadopted is the protection of faith, followed by the protection of life, offspring,and reason. The least principle of the maqashid in the bill is the protection ofproperty because this part is closely related to civil matters. Abstrak: Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang eksistensi maqàshid alsyarì’ahdalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kajian ini diawali darieksistensi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional di berbagai Undangundanguntuk mengungkapkan rumusan-rumusan yang ada dalam hukumIslam kemudian dibandingkan dengan rumusan dalam RUU KUHP. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah eksis dalam RUU KUHPsebagai sumber dan bahan hukum nasional. Konsep maqàshid al-syarì’ah dalampembentukan hukum Islam menjadi dasar dalam perwujudannya. HukumIslam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang dicapaidengan cara memperoleh kemaslahatan bagi manusia dan menolak segalahal yang merusak kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatantersebut adalah untuk memelihara kehidupan, jiwa, dan akal. Konsep terakhirmaqahsid adalah untuk memelihara harta karena penutup bagian ini dikaitkandengan masalah-masalah sosial.
KONTEKSTUALISASI HUKUM ZAKAT DI INDONESIA (STUDI TENTANG LEGISLASI DAN KONSTITUSIONALITAS UU PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYÂSAH SYAR’IYYAH) A, Asmawi; Faizin, Afwan
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.708 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.72

Abstract

This article aims to discuss the enactment of Zakat ManagementLaw 23/2011. Based on the critical textual study, this study proposes an analysisshowing that the legislation of this law come out of centestation by variousinterest from different groups. Substantially, this law does not contravenethe Constitution of 1945 so that is has a very strong constitutional ground.Siyasashar’iyya is here relevant to the legislation of Islamic law, including theLaw of Zakat Management 23/2011. Therefore, this law is a real example ofthe product of the politics of Islamic law in the context of Indonesia. Artikel ini akan menjelaskan bahwa legislasi UU 23/2011 (UUPZ)merupakan suatu proses politik yang menghadirkan kontestasi kepentingan/aspirasi berbagai pihak. UU 23/2011 (UUPZ) secara umum tidak bertentangandengan UUD 1945 sehingga memiliki daya konstitusionlitas yang relatif kokoh.Teori siyâsah syar’iyyah memiliki relevansi yang kuat dengan isu legislasi dankonstitusionalitas UU 23/2011 (UUPZ). UU 23/2011 (UUPZ) merupakanproduk dari siyâsah syar’iyyah dalam konteks keindonesiaan.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM A, Alfitra
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.06 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.73

Abstract

Children are legally defined different from adults because they areentitled to different rights and obligations according to law. Law 11/2012 onthe Criminal Justice System considers children as gift from God Almightywho has dignity as human beings. To protect such dignity and status, childrenare entitled to a special protection in the judicial system. The protectionof children is part of the National Development. Protecting children is toprotect human beings. Regarding criminal law enforcement, the restorativejustice is an approach to solving criminal matters involving victims, offenders,and community elements for the creation of a justice. The criminal justicesystem specifically for children must have a specific purpose for the benefitof the future of children and the community that it contains the principles ofrestorative justice. Although the definition of restorative justice is not unified,because it has a lot of variety of models and forms, it is useful to use to resolvelegal problems concerning children. Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaankarakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalammemandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhipula kedudukannya di hadapan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa anakmerupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memilikiharkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkatdan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutamapelindungan hukum dalam sistem peradilan. dalam perlindungan anakmerupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalahmelindungi manusia. Hubungan dengan penegakan hukum pidana, makarestorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalahpidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakatdemi terciptanya suatu keadilan. Definisi restorative justice itu sendiri tidakseragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalampenerapannya. Restorative justice dapat diterapkan untuk mengatasi masalahmasalahyang melibatkan anak-anak.
POLIGAMI RAMAH PEREMPUAN; CATATAN KRITIS ATAS POLIGAMI KUANTITATIF- KUALITATIF PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRÛR A, Syamsuri
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.751 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.75

Abstract

Polygamy has become a controversial topic in the discoursesof gender relations, including in Islam. It is therefore always attractive toscholars and experts to discuss this topic. Muslims thinkers have attemptedto re-interpret polygamy either to reject it, fasten its procedure or to allowit under certain conditions. One leading contemporary Muslim scholar whois concerned with the issues of gender relations and polygamy under Islamis Muhammad Shahrur. This article examines Shahrur’s view on polygamy.Based on his several works as the main data, this study analyzes his approachto polygamy and criticizes it. He is well-known for the theory of limit. Heemploys a qualitative-quantitative concept to formulate an understandingof polygamy which is just for women, as this is often neglected under thestipulation of normative Islamic law. However, as a system of thought,Syahrur’s idea on polygamy opens up criticism despite its novelty idea that isless severe to women since he limits polygamy. Dalam relasi gender, poligami menjadi isu yang sensitif tetapi seksiuntuk dikaji. Sejumlah pemikir Islam ikut terlibat dalam upaya menempatkanpoligami yang ramah perempuan. Muhamaad Syahrur sebagai salah satu daripara pemikir Islam tersebut melibatkan diri dalam kajian poligami. Denganmetode limitasi dan pendekatan linguistik, Syahrur memformulasikanpoligami kuantitatif-kualitatif sebagai ikhtiarnya menemukan poligami yangberkeadilan dan ramah perempuan. Sebagai sebuah pemikiran, kesimpulanSyahrur tentang poligami menyisakan celah untuk dikritisi. Kritik dalam tulisanini terutama mengenai konsistensiSyahrurdalam membangun teori poligamikuantitatif- kualitatif.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat ) A, Salma; A, Elfia; Djalal, Afifah
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.201 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.77

Abstract

The research aims to untangle the different court decision in firstinstance of religious courts in West Sumatra regarding past spousal support(nafkah madhiah) to former wife. Such unified decisions bring about negligenceof wife’s and children’s right of support. This research uses the religiouscourt archives on past spousal support as the main data. The judge decisionand its reason, pattern of logic and type of protection are critically analyzedin relation to the existing regulation and law. There are a huge number ofhusbands who ignore and leave their wives and children without financialsupport. They repudiate their wives and propose the petition to court. Whenappearing at court to respond the petition, women usually reclaim spousalsupport if the petition will be granted. However, judges often respond to suchwomen’s claim differently. Judge may approve women’s demand while othersreject them. As a result, wives and children face the most critical situationupon court decision. It is therefore urgent to offer legal aid and protection ofwomen and their children in a post-repudiation court decision. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengetahuipenyebab terjadinya perbedaan-perbedaan putusan hakim di seluruhpengadilan agama Sumatera Barat tentang nafkah madhiyah (lalu) yangdilalaikan oleh suami. Perbedaan putusan itu mengakibatkan hak-hak isteridan anak terhadap nafkah menjadi terabaikan. Penelitian ini adalah penelitiankepustakaan dengan mengumpulkan dan membaca putusan-putusanhakim tentang nafkah madhiyah sebagai data utama. Putusan-putusan itudianalisis secara deskriptif,Langkah untuk mengetahui penyebab itu dengankeberpihakan hakim terhadap hak dan kepentingan perempuan. Banyakperceraian disebabkan oleh laki-laki yang melalaikan tanggung jawab nafkahdengan meninggalkan isteri dan anaknya. Isteri berusaha sendiri menafkahidiri dan anak yang ditinggalkan. Kemudian suami mengajukan perceraian kepengadilan agama. Ketika isteri meminta nafkah yang dilalaikan suami padadiri dan anaknya, hakim Pengadilan Agama di Sumatera Barat memberikanputusan yang berbeda-beda, ada yang ditolak dan ada yang diterima dengannominal yang sangat kecil.Akibatnya, isteri menanggung beban yang palingberat yaitu diceraikan, dilalaikan nafkahnya dan menanggung nafkah anaksendirian.
PHILOSOPHYO FISLAMIC MARRIAGE: MULTI DISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES Nasution, Khoiruddin
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.107

Abstract

Abstract: This article aims to analyse the Philosophy of Islamic Marriage. This paper begins with the preliminary discussion on the issue followed by the delineation of philosophy of Islamic law drawing on textual discourses in the area. Conclusion of this paper are: Firstly, the philosophy of Islamic marriage is the purpose, the goal of Islamic marriage. Secondly, the objective, the purpose, and the goal of Islamic marriage are the same as and in line with the fulfillment of human needs. The fulfillment of this requirement accords with the motivation of marriage in psychology and family roles in Sociology. Therefore, the objective, the purpose, the goal of Islamic marriage as a philosophyofIslamicmarriagegohandinhandwithhumanneeds,psychology and Sociology. Thirdly, by synchronizing the Islamic law and objectives as well as the principles of Islamic marriage law may yield the philosophy of Islamic marriagelaw.
PUTUSAN VERSTEK DALAM CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA Andaryuni, Lilik
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.109

Abstract

Abstract: The rising rate of divorce initiated by women (cerai gugat) in East Kalimantan, especially in Samarinda, has been stimulated by many causes, ranging from continuous disharmony, economic problems, love affairs, to lack of spousal responsibility, especially husbands, which constitute the most prominent cause of divorce. By leaving their wife irresponsibly, husbands violatetheconditionsthatcangeneratedivorceclaimbywives.235divorcesout of total 237 cases are concerned with the violation of contingent repudiation (ta’liq talaq). All were decided without defendants’ presence (verstek) except two cases where both plaintiff and defendant were present. This study argues that verstek decision, since it is given in a relatively fast procedure, become the best mechanism for women to seek justice and to end their uncertain status after being neglected by their husband. This is relevant to the court principle where justice is simple, fast and cheap. This principle is laid down in Chapter 4 of Law 48/2009 about Court Power andCompetence. Abstrak: Tingginya angka cerai gugat di Kalimantan Timur khususnya Samarinda, disebabkan banyak faktor, di antaranya ketidakharmonisan, ekonomi, gangguan pihak ketiga dan tidak ada tanggung jawab. Tida ada tanggung jawab ini menjadi penyebab utama terjadinya cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak. Hal ini terbukti dari 237 kasus cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak 235 kasus atau sekitar 99,16% diputus Verstek, hanya 2 kasus (0,84%) tergugat yang hadir di persidangan. Putusan verstek akibat pelanggaran taklik talak memberikan kemudahan bagi pihak istri dan memberikan kepastian hukum akan nasibnya yang tidak jelas akibat kepergian suamiyangtidakadakabarberitanya.Inisejalandeganazasperadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
REFORMASI HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA STUDI KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL 2000-2017 Yasin, Mohamad Nur
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.110

Abstract

Abstract: Islamic law contains a dynamic-adaptable aspect and should be reformed. Law reform agencies have always faced a serious challenge. In Indonesia, agent of law who consistence in the reforming islamic economic law is Sharia National Board of Indonesian Ulama Council (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI). During 2000-2017,DSN-MUI have published 109 fatwa of sharia economic. The clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI undergoing four time change. This paper focus on two problems. first, what factors do influencing change of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI. Second, how is law reform model behind the change of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI. By using method of normative legal research, obtained two findings. first, the change of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI caused by economic factors and law factors. Second, there are two models of lawreform that exist behind the formulation of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI, namely law eclecticism and remodeling law. Abstrak: Hukum Islam mengandung aspek dinamis-adaptable dan harus dilakukan reformasi. Agen reformasi hukum selalu menghadapi tantangan serius. Di Indonesia, agen hukum yang aktif melakukan reformasi hukum ekonomi Islam adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).Selama2000-2017,DSN-MUImenerbitkan109fatwaekonomi syariah. Rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam FatwaDSN-MUIdariaspeklembagapenyelesaisengketamengalamiempat kaliperubahan.Tulisaninifokuspadaduapermasalahan.Pertama,apafaktor yang melatarbelakangi perubahan rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomisyariahdalamFatwaDSN-MUI.Kedua,bagaimanamodelreformasi hukumdibalikperubahanrumusanklausulapenyelesaiansengketaekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh dua temuan. Pertama, perubahan rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor hukum. Kedua, ada dua model reformasihukumyangadadibalikperubahanrumusanklausulapenyelesaian sengketaekonomisyariahdalamFatwaDSN-MUI,yaitueklektisismehukum dan pembuatan ulanghukum.
PENERAPAN IJTIHAD AL-MAQASIDY AL-Jama ’iy DALAM LEGISLASI HUKUM JINAYAT DI ACEH A, Jailani
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.68

Abstract

The study investigates the processes and mechanisms of the legislationof Aceh Qanun 6/2014 on Jinayat Law. It asks the role of Islamic law in suchlegislation process and the challenges of the application of Islamic penal lawin Aceh under the Indonesian legal system. This qualitative research uses bothtextual and empirical sources and employs statute, empirical and conceptualapproaches. This study demonstrates that the legislation of Islamic penal codein Aceh has philosophical, sociological and juridical grounds and complieswith the procedure of legislation of state law in Indonesia. Despite technicalproblems, the legislation advanced by ulama, scholars, local legislators, theprovincial government and the representation of Muslim society of Aceh,is relatively successful in integrating fiqh, state law and customary law intothe Islamic penal code, resulting in what is call as collective consensus (ijtihadjama’i). These findings reveal that the Qanun was endorsed on the pillars oflegal pluralism (fiqh, adat and state law) that fits into the principle of rechstaatand Pancasila that is adopted by the Indonesian legal system. Objek penelitian ini adalah proses dan mekanisme Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini beranjak dari pertanyaanutama penelitian tentang bagaimana proses dan mekanisme legislasi hukumjinayat menjadi hukum positif di Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Penelitianini berbentuk kualitatif, menggabungkan antara penelitian kepustakaan(library research) dengan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yangdigunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan emperis, dan pendekatan konseptual. Proses pembentukannyamemiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dan digabungkan dengaprosedur hukum perundang-undangan di negara Indonesia. Pihak yang terlibatdalam perumusan materi muatan raqan Jinayat Aceh terdiri dari unsur ulama, cendikiawan Aceh, institusi penegak hukum (Mahkamah Syar’iyah, Kejaksaan,Kepolisian dan Wilayat Hisbah) serta masyarakat melalui lembaga swadayamasyarakat. Pemerintah Aceh melibatkan Tim Ahli Eksekutif dan Tim AhliLegislatif dalam pembahasan materi muatan Rancangan Qanun hukum Jinayat.Dinamika pemikiran yang muncul dalam perumusan materi muatan hukumJinayat telah disepakati sehingga Rancangan Qanun Hukum Jinayat dapatdisahkan bersama antara legislatif dan eksekutif. Temuan ini, membuktikanterakomodirnya berbagai sistem hukum di Indonesia dan terintegrasinyakandungan syariat, fikih, hukum positif dan adat yang disesuaikan dengandasar negara dan Pancasila dengan mengadopsi sistem hukum Indonesia yangberlaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): December Vol. 24 No. 1 (2025): June Vol. 23 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 23 No. 2 (2024): December Vol. 22 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 22 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol 15 No 2 (2016): Desember Vol 20 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 20 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 19 No 2 (2020): Desember Vol 19 No 1 (2020): Juni Vol 18 No 2 (2019): Desember Vol 18 No 1 (2019): Juni Vol. 17 No. 2 (2018): Desember Vol 17 No 2 (2018): Desember Vol 17 No 1 (2018): Juni Vol 16 No 2 (2017): Desember Vol. 16 No. 1 (2017): Juni Vol 15 No 1 (2016): Juni Vol. 14 No. 2 (2015): Desember Vol 13 No 2 (2015): Juni Vol 12 No 1 (2013): Juni More Issue