Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

JB
Website

Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ISSN : 24426954 EISSN : 25802151 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.

Arjuna Subject : -

Articles 225 Documents

1 2 3 4 5

Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan M. Nazir Salim; Sukmo Pinuji; Westi Utami
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Since 2007, seven villages in Tebingtinggi Timur have been listed on the concession scheme of Industrial Plantation Forest of PT. LUM, covering area of 10,390 Ha. At the end of 2008, PT LUM began to built canals for land clearing and transporting acacia seeds to the area. Since canalization, the surrounding land, especially community land, began to dried up, triggering forest f ire in the area. The peak occured in 2014, when big forest f ire occured, devouring more than 2400 Ha of community land in Sungai Tohor and its surrounding. In 2014, the community invited president to do “Blusukan Asap” in Tebingtinggi Timur, and resulted on the revoking of PT. LUM’s permit and handed over forest management to the 7 villages with Social Forestry (Village Forest) scheme. Currently, the community is on the process to manage social forestry, and some settlement and livelihood area on social forestry will be excluded from the concession, based on Presidential Regulation No. 88 of 2017 about the Change of Forest Area Boundaries. By observation and direct involvement with the community, this study found that the level of participation and motivation of the community to manage village forest is high. Keywords: Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, Village Forest, Agrarian Reform, BorderIntisari: Sejak tahun 2007, tujuh desa di Tebingtinggi Timur masuk dalam skema konsesi Hutan Tanaman Industri PT LUM, seluas 10.390 Ha. Akhir tahun 2008 PT LUM mulai beroperasi membangun kanal untuk kepentingan land clearing dan memasukan bibit akasia. Sejak kanalisasi, lahan sekitarnya terutama lahan masyarakat mulai mengering dan kebakaran mulai terjadi. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 yang menghabiskan lahan masyarakat lebih dari 2400 Ha. Tahun 2014 masyarakat mengundang Presiden Joko Widodo untuk “Blusukan Asap” di Tebingtinggi Timur. Pasca blusukan asap, presiden lewat Menteri LHK mencabut izin PT LUM dan menyerahkan klelola hutan ke 7 desa dengan skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa). Kini masyarakat sedang memproses untuk mengelola hutan tersebut dan berusaha untuk mengeluarkan sebagian dari Hutan Desa, khususnya pemukiman dan lahan penghidupan agar diselesaikan lewat Perpres No. 88 Tahun 2017, perubahan tata batas wilayah hutan. Dengan observasi dan pelibatan langsung ke masyarakat, temuan dalam kajian ini menunjukkan tingkat partisipasi dan motivasi warga desa cukup tinggi untuk mengelola hutan desanya. Kata Kunci: Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, Hutan Desa, Reforma Agraria, perbatasa

Politik Hukum Pengelolaan Perkebunan Berbasis Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) Randy Pradityo
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Absctract: The magnitude of the impact of the operation of the corporation, the corporation implies the operation is necessary and should be managed based on the principles of human rights, which aims to provide guarantees for the respect, protection and fulfillment of human rights. Then through the UN Human Rights Council recommends Framework, which is based on three pillars later called guiding principles of human rights. The regulations governing the operation of the corporation in the plantation sector in Indonesian must also formulate the principles of human rights. Therefore it is necessary to examine how policy-based plantation management law principles applicable human rights in Indonesia and weaknesses. Legislations studied the Law No. 18 Year 2004 on Plantation, Law No. 39 of 1999 on Human Rights (HAM), Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian (BAL), as well as various other legislations. Theoretical study of these regulations resulted in several recommendations, one of which is the holding of a regulatory overhaul needed to accommodate the principles of human rights completely.Keywords: Law Politics, Estates Management, Principles of Human Rights. Intisari: Besarnya dampak dari beroperasinya korporasi, mengimplikasikan beroperasinya korporasi perlu dan sudah seharusnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip HAM, yang bertujuan memberikan jaminan bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Maka PBB melalui Dewan HAM merekomendasikan Kerangka Kerja yang bertumpu pada tiga pilar yang kemudian disebut panduan prinsip-prinsip HAM. Regulasi yang mengatur tentang beroperasinya korporasi di sektor perkebunan di Indonesia haruslah juga merumuskan prinsip-prinsip HAM tersebut. Maka dari itu perlulah dikaji bagaimana kebijakan hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip HAM yang berlaku di Indonesia beserta kelemahannya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kajian teoritis dari berbagai peraturan ini menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya ialah perlu diadakannya perbaikan regulasi untuk mengakomodir prinsip-prinsip HAM seutuhnya.Kata Kunci: Politik Hukum, Pengelolaan Perkebunan, Prinsip-prinsip HAM.

Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria Julius Sembiring
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: State’s possession of agrarian resources , called as State’s right of control is the authority of the State attained through the atribution principle of the 1945 Constitution. In the National Land Law, the State’s right of control is the delegation of the public’s right to the State to manage resources, and was called as the highest right of the nation. Based on this delegation, the State has the authority to formulate policies, execute regulations, and also to arrange, manage, and control agrarian resources. To avoid misconducts on the implementation of the State’s right of control, the State authorities are limited by 3 (three) aspects, which are: the objective of the right itself for the greatest prosperity of the people; individual right and legal entity; and ulayat right of land of traditional society. On the implementation, State’s right of control was delegated to particular authorities (agrarian/land, forestry, and mining agencies), in which these authorities issuing civil rights such as ‘land right’ and ‘land permit’. K K K K Keywor eywor eywor eywor eywords ds ds ds ds: state’s right of control, agrarian resources, delegation of authority.Intisari: Penguasaan negara atas sumber daya agraria (SDA) yang disebut dengan hak menguasai negara (HMN) merupakan wewenang yang diperoleh negara berdasarkan prinsip atribusi dari UUD 1945. Dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, HMN tersebut merupakan pelimpahan hak publik berupa amanat untuk mengelola dari Hak Bangsa – sebagai hak yang tertinggi – kepada negara. Atas dasar pelimpahan tersebut, negara berwewenang untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap SDA. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dari HMN tersebut, maka kewenangan negara dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu: oleh tujuan dari HMN itu sendiri yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat; oleh hak perseorangan dan badan hukum; serta oleh hak ulayat masyarakat adat. Dalam pelaksanaannya HMN itu dilimpahkan pada otoritas tertentu (pertanahan, kehutanan, dan pertambangan) dan kemudian oleh otoritas tersebut diterbitkan hak yang berkarakter perdata seperti ‘hak atas tanah’ dan ‘izin’ kepada pihak tertentu. Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: hak menguasai negara, sumber daya agraria, pelimpahan wewenang

ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH Dian Aries Mujiburohman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The paper is aimed at studying the land acquisition as seen from the human right perspective. The values of humanright should be the basis of the development as this is closely related to human right. Nilai-nilai dasar HAM harus mendasaripembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. The society, having been affected by the development, shouldget a more prosperous life than the condition prior to the development process or at least they have similar condition as comparedto the situation before the land acquisition process takes place. . The activity should also protect people’s prosperity so that theydo not get poorer.. Some consideration should taken in land acquisition. First, the loss of income due to the loss or decrease oflands. Second, the loss of jobs both temporary or permanent. Third, social unhappiness due to the loss of kinship relation. Forth,the loss of nucleus family relation. This might affect the socio-seconomic statu inc ome.Key words: Human right, public inetrest, land acquisition.

RANTAI PENJELAS KONFLIK-KONFLIK AGRARIA YANG KRONIS, SISTEMIK, DAN MELUAS DI INDONESIA Noer Fauzi Rachman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 37 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The article offers an framework to identify causes, effects, perpetuating conditions, and structural roots of agrarianconflicts. Systemic agrarian conflicts were defined as everlasting contradictory claims on who had the rights over access to lands,natural resources, and territories between rural community and concession holders in the business of plantation, forestry,mining, infrastructure, etc. The conflicting claims are perpetuated by significant efforts to delegitimize the existence of others’claims. Being different from various mainstream analysis promoting global market as opportunity, I prefer to use what Ellen M.Wood notion of “market-as-imperative”. Using the illustration of the expansion of oil palm plantation in Indonesia, the articleshows the consequence of global capitalist markets to the emergence of the agrarian conflicts.Keywords: agrarian conflicts, market, agrarian capitalism.

Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara Enrico Simanjuntak
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The judiciary plays an important role in settling land disputes, nonetheless, the function of the judiciary is still part of the complexity of land/agrarian issues. Settlement of land issues through the General Court, State Administrative Court (TUN) and/or Religious Court is considered not to guarantee legal certainty. The authority of different judicial bodies in the settlement of land cases must be understood on the basis of their respective legal issues. Administrative court authority to adjudicate land disputes with administrative dimensionsIntisari: Badan peradilan memegang peranan penting dalam penyelesaian permasalahan pertanahan, namun selama ini fungsi badan peradilan masih menjadi bagian dari kompleksitas permasalahan pertanahan/agraria. Penyelesaian permasalahan pertanahan melalui Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan/atau Peradilan Agama dianggap tidak menjamin kepastian hukum. Kewenangan badan peradilan yang berbeda-beda dalam penyelesaian kasus pertanahan tentunya harus dipahami berdasarkan permasalahan hukumnya masing-masing. Kewenangan Peratun adalah mengadili sengketa pertanahan yang berdimensi administrasi

PERKEMBANGAN PERATURAN MENGENAI REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BOYOLALI Mujiati Mujiati; Nuraini Aisiyah
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 39 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Land Redistribution is one of the efforts to reduce the inequality of land tenure and ownership, especially for tenantsand small farmers. The regulations stipulated in the Government Regulation No. 224, the year 1961 related to the objects ofredistribution must be suited to the reality of development in which the land is no longer available. This needs the guidelinesto implement. In 2013. the Directorate of Land Reform of the BPN RI issued guidelines of land redistribution which was in linewith the similar government regulations. In Musuk subdistrict, Boyolali Regency, the implementation of land redistributionsuited the technical operation of 2013. Those having the right to receive were elligible as required in Article 8 and 9 of theGovernment Regulation No. 224 of 1961. In order to optimize the production and income of the land beneficiaries, the landreceivers need to form an as a breakthrough for land/access to obtain the capital.Keywords : Land Redistribution, object and subject of redistribution.

MALAYSIAN INTEGRATED 3D CADASTRE Muhammad Imzan Hassan
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 38 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

This paper discusses 3D cadastre in the aspect of property registration i.e. complex building and overlappingproperties on different land use. We also discuss the interoperability of the two systems between the two different agencies.This 3D cadastre registration will serve as a first attempt to develop a more complete Integrated Malaysian 3D Cadastre System.A complex system needs a clear and concise method to show the representation of data, and here we utilize Unified ModelingLanguage (UML) for the data modeling task as it has been considered better technique for such real world data modelinglike cadastre data compared to the traditional entity relationship approach. Besides 3D registration, this paper also discusses 3Dmodeling, 3D geo databasing and 3D visualization. Malaysia could embark on this 3D cadastre system since it has wellestablished 2D cadastre framework. From the previous research and discussion it can be realized that the hybrid approachcertainly would be a good approach for Malaysian 3D Cadastre System. The hybrid approach means preservation of 2D cadastreand the integration of the registration of the situation in 3D by registering 3D situations integrated and being part of the 2Dcadastral geographical data set.Keywords: 3D Cadastre, 3D Database

Akuisisi Tanah-Tanah Rakyat: Problem HGU PT. BMS DI Rejang Lebong Dan Jalan Penyelesaiannya Rezky Dellah R.; M Nazir Salim
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract : In 1988, PT. BMS Acquired Cultivation Rights Title (CRT/HGU) for 6.925 acres in Kabupaten Rejang Lebong. The land acquisition process after CRT has been given through land relinquishment, however PT. BMS only able to relinquish people’s land for 2.046 acres. This condition caused uncertainty of land rights upon community. Later on, the condition caused overlapping of land ownership and authorization of PT. BMS CRT, ended by the reclaiming and cancellation upon the land right. Formal legal perspective and descriptive analytic study describe several issues related to the constraints of the right and status of land for the farmers. This study found some fundamental issues, first related to objects of CRT as state land. Legally, it was considered flawed because the company only released less than half of the rights, triggering reclaimings by the residents who assumed that it was their land. Therefore, the state should seek ways to strengthen the rights of peasants with the scheme of redistribution or the reinforcement of the right to avoid land right conflicts. This review offers main alternative policy solution scheme: Redistribution, the granting of a Right License, or a plasma core plantation scheme. Intisari: Pada tahun 1988, PT BMS memperoleh Hak Guna Usaha seluas 6.925 Ha di Kabupaten Rejang Lebong. Proses perolehan tanah HGU-nya lewat pembebasan lahan masyarakat, namun PT BMS hanya mampu membebaskan tanah masyarakat 2.046 Ha sehingga menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah masyarakat. Kondisi tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah pada areal HGU PT BMS yang berakhir dengan reklaiming dan pembatalan hak atas tanah. Perspektif legal formal dan deskriptif analitis kajian ini menjelaskan beberapa hal terkait kendala kedudukan hak dan status bagi petani penggarap. Kajian ini menemukan beberapa hal mendasar, pertama terkait obyek HGU sebagai tanah negara yang cacat hukum karena perusahaan hanya membebaskan kurang dari separo hak yang diberikan, sehingga menimbulkan gelombang reklaiming oleh warga yang merasa lahan tersebut adalah miliknya. Oleh karena itu, negara semestinya berupaya memberikan penguatan hak bagi petani penggarap dengan skema redis atau penguatan hak untuk menghindari konflik ketidakpastian hak garapannya. Kajian ini menawarkan skema solusi alternatif kebijakan utamanya: Redistribusi, pemberian Surat Izin Hak Garap, atau skema perkebunan inti plasma.

MANUSIA DAN TANAH: KEHILANGAN DAN KOMPENSASI DALAM KASUS LAPINDO Anton Novenanto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The paper is trying to discuss on how land forms social relation and what happens when the relation is forced to beended. Two types of social relationship will be discussed. They are human-human and human-land relationship. The tworelations are getting more sophisticated due to the lost of land. Based on Lapindo case, the discussion on how the compensationis given to those undergoing the lost of land. This causes a new problem. There is a unique relation between man and hisland- that is not only the relation on economic value but also on cultural value. This paper, later on, is offering the agrarianreflective thinking on the lost of land and its compensation.Keywords: land, compensation, lost, sense of belongs, Lapindo caseAbstrak: Artikel ini membahas bagaimana tanah membentuk relasi sosial dan apa yang terjadi bila relasi itu diputus paksa. Artikelini mengangkat dua jenis relasi sosial, yaitu relasi antar-aktor manusia dan antara manusia dengan tanah. Kedua relasi tersebutsemakin kompleks seiring dengan hilangnya tanah secara paksa. Berangkat dari kasus Lapindo, artikel ini mendiskusikan bagaimana“kompensasi” yang diterapkan untuk mengganti “kehilangan” yang dialami manusia justru memunculkan permasalahan baru.Argumen yang diangkat sangat umum, bahwa relasi manusia dengan tanahnya sangat unik karena pada tanah manusia tidakhanya melekatkan nilai ekonomi tapi juga nilai sosial dan budaya. Dengan demikian, artikel ini hendak menawarkan bahan refleksibagi studi agraria untuk memikirkan kembali tentang konsep “kehilangan” dan “kompensasi” atas tanah.Kata kunci: tanah, kompensasi, kehilangan, rasa memiliki, kasus Lapindo

Page 3 of 23 | Total Record : 225

1 2 3 4 5

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 1 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 2 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 1 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 2 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 9 No. 1 (2023): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 2 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 8 No. 1 (2022): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 3 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (Special Edition) Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014) No. 39 (2014) No. 38 (2013) No. 37 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M. Nazir Salim

Contact Email nazirsalim@stpn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M. Nazir Salim

Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA