Articles
<![CDATA[ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA KERJA DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN ]]>
<![CDATA[Susanto, Heri]]>;
<![CDATA[Aisiyah, Nuraini]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Vol 22, No 74 (2010): Magistra Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[MAGISTRA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (13.153 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan budaya kerja terhadap kinerjakaryawan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen melalui motivasi sebagai variabel intervening.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang didukung analisis deskriptifkualitatif, sehingga dalam penelitian ini penulis akan membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnyadan membuat analisis perhitungan berdasarkan data yang ada serta mendeskripsikan secara sistematis, faktualdan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Data diperoleh daripenyebaran kuesioner sebanyak 85 (delapan puluh lima ) responden yang juga sebagai populasi penelitian.Data kuesioner kemudian diuji dengan analisis Partial Least Square (PLS).Hasil penelitian menytakan bahwa:1. Kepemimpinan (X1) tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan.2. Budaya kerja (X2) mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan.3. Motivasi (Y1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan (Y2).4. Kepemimpinan (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap motivasi (Y1).5. Budaya kerja (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja (Y1).6. Kepemimpinan (X1), budaya kerja (X2) dan motivasi (Y1) secara bersama-sama mempunyai pengaruhsignifikan terhadap kinerja karyawan (Y2).7. Dari ketiga variabel yang dominan mempengaruhi kinerja karyawan (Y2) adalah motivasi kerja (Y1)Kata kunci : kepemimpinan, budaya kerja, motivasi kerja dan kinerja karyawan]]>
<![CDATA[PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR STUDI KASUS DI PT SEMEN GOMBONG KEBUMEN ]]>
<![CDATA[Aisiyah, Nuraini]]>;
<![CDATA[., Mujiati]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Vol 26, No 89 (2014): Magistra Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[MAGISTRA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (13.153 KB)
<![CDATA[PT Semen Gombong, perusahaan multi nasional yang menguasai tanah HGB seluas 1.693.076
M2 penggunaan tanahnya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sifat peruntukannya semula. Penelitian
ini bersifat deskriptif kualitatif. Yakni mendeskriptifkan status penguasaan tanah PT Semen Gombong,
penggunaan secara riil di lapangan dan upaya pemerintah dalam penertiban tanah milik PT Semen Gombong.
Bangunan perkantoran dan gudang di lokasi tersebut justru dipergunakan sebagai industri/pabrik pupuk organik.
Faktor yang menyebabkan penggunaan tanah PT Semen Gombong belum sesuai dengan tujuan peruntukannya
adalah (a) terjadinya krismon pada tahun 1997 serta disebabkan area eksplorasi bahan semen yang merupakan
pegunungan karst termasuk dalam kawasan lindung, (b) 22 sertipikat HGB milik PT Semen Gombong pada
tahun 1997 yang dibebani Hak Tanggungan dan mendapat pinjaman 67.218.344,80 US$ tidak dimanfaatkan
untuk operasional pabrik dimaksud melainkan dimanfaatkan untuk keperluan lain.]]>
<![CDATA[KEMUNGKINAN PENERAPAN REFORMA AGRARIA PADA TANAH TERINDIKASI TERLANTAR ]]>
<![CDATA[Aisiyah, Nuraini]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Vol 26, No 91 (2015): Magistra Edisi Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[MAGISTRA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (13.153 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjajaki kemungkinan diberlakukannya reforma agraria (RA)
di tanah HGB yang terindikasi terlantar yang dikuasai oleh PT Semen Gombong. Selanjutnya untuk
mengkaji kemungkinan diberlakukannya reforma agrarian digunakan metode analisis SWOT. Hasil
penelitian menunjukkan pelaksanaan RA dapat dilaksanakan dengan melihat peluang pada faktor
eksternal yakni komitmen BPN RI dan ketersediaan dana. Adapun tantangan dan kelemahan program
ini adalah lemahnya koordinasi dan lemahnya komitmen dari pimpinan di lapangan untuk melaksanakan
kebijakan RA. Saran dari peneliti adalah membuat langkah langkah untuk kepastian status tanah dengan
kategori tidak terlantar atau tanah terlantar, memperkuat koordinasi, menjabarkan komitmen pimpinan
Pusat menjadi komitmen yang benar-benar operasional di lapangan.
Kata Kunci : SWOT, BPN RI, HGB, Reforma agraria]]>
<![CDATA[KEMUNGKINAN PENERAPAN REFORMA AGRARIA PADA TANAH TERINDIKASI TERLANTAR ]]>
<![CDATA[Aisiyah, Nuraini]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Vol 27, No 91 (2015): Magistra Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[MAGISTRA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (958.752 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjajaki kemungkinan diberlakukannya reforma agraria (RA)di tanah HGB yang terindikasi terlantar yang dikuasai oleh PT Semen Gombong. Selanjutnya untukmengkaji kemungkinan diberlakukannya reforma agrarian digunakan metode analisis SWOT. Hasilpenelitian menunjukkan pelaksanaan RA dapat dilaksanakan dengan melihat peluang pada faktoreksternal yakni komitmen BPN RI dan ketersediaan dana. Adapun tantangan dan kelemahan programini adalah lemahnya koordinasi dan lemahnya komitmen dari pimpinan di lapangan untuk melaksanakankebijakan RA. Saran dari peneliti adalah membuat langkah langkah untuk kepastian status tanah dengankategori tidak terlantar atau tanah terlantar, memperkuat koordinasi, menjabarkan komitmen pimpinanPusat menjadi komitmen yang benar-benar operasional di lapangan.Kata Kunci : SWOT, BPN RI, HGB, Reforma agraria]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PERATURAN MENGENAI REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BOYOLALI ]]>
<![CDATA[Mujiati Mujiati]]>;
<![CDATA[Nuraini Aisiyah]]>
<![CDATA[ BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 39 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.328 KB)
|
DOI: 10.31292/jb.v1i39.184
<![CDATA[Land Redistribution is one of the efforts to reduce the inequality of land tenure and ownership, especially for tenantsand small farmers. The regulations stipulated in the Government Regulation No. 224, the year 1961 related to the objects ofredistribution must be suited to the reality of development in which the land is no longer available. This needs the guidelinesto implement. In 2013. the Directorate of Land Reform of the BPN RI issued guidelines of land redistribution which was in linewith the similar government regulations. In Musuk subdistrict, Boyolali Regency, the implementation of land redistributionsuited the technical operation of 2013. Those having the right to receive were elligible as required in Article 8 and 9 of theGovernment Regulation No. 224 of 1961. In order to optimize the production and income of the land beneficiaries, the landreceivers need to form an as a breakthrough for land/access to obtain the capital.Keywords : Land Redistribution, object and subject of redistribution.]]>
<![CDATA[Penyiapan Data Spasial dan Tekstual Secara Partisipatif untuk Penerapan Aplikasi Quick Response Code ]]>
<![CDATA[Henry Yudi Arnanda]]>;
<![CDATA[Rochmat Martanto]]>;
<![CDATA[Nuraini Aisiyah]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (980.768 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v2i3.38
<![CDATA[Abstract: The Complete Systematic Land Registration (PTSL) require the completion of work quickly and accurately. Technological advances also make it easier for human’s activity. PTSL has 4 categories, one of it is called 4th category, which also requires a fast completion. This study aims to find out how the processes and problems about the preparation. Another aims is to find out how the community make a participation for it. The data obtained from the Research and Development (R & D) method, where in its implementation using participatory observation techniques. The result from this research is a map contained location of the parcel which is simplified into the QR Code. This map has a function as the PTSL work map and also completion for K4. The involvement of the community for the process of preparing spatial and textual data brings benefits to the government and the community itself. Completion of BPN's strategic programs, especially PTSL, can be faster and it can reduce public protests related to BPN services.Keywords : Spatial data, Textual data, Technology, QR Code, People’s Participation.Intisari: Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuntut penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan tepat. Kemajuan teknologi juga semakin mempermudah setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan manusia. Pada pelaksanaannya PTSL memilki 4 kategori salah satunya adalah kategori 4 yang juga membutuhkan penyelesaian yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan problem serta bentuk partisipasi masyarakat. Data yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh melalui metode Research and Development (R&D), dimana dalam pelaksanaannya menggunakan teknik observasi partisipatif. Hasilnya adalah peta desa lengkap dengan informasi letak posisi bidang tanah yang disederhanakan ke dalam bentuk QR Code sebagai peta kerja PTSL dan penyelesaian plotting K4. Perlibatan masyarakat untuk proses penyiapan data spasial dan tekstual membawa keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat. Penyelesaian program-program strategis BPN terutama PTSL dapat dilaksanakan lebih cepat dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan BPN kepada masyarakat.Kata Kunci : PTSL, QR Code, Partisipasi Masyarakat.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Smart PTSL Sebagai Instrumen Pengumpul, Pengolah dan Pengintegrasi Data Fisik dan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ]]>
<![CDATA[Hasrul Ahmad]]>;
<![CDATA[Mr Sutaryono]]>;
<![CDATA[Nuraini Aisiyah]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (967.981 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v3i3.116
<![CDATA[One of the obstacles in achieving the target of PTSL is the difficulty in integrating physical and juridical data, as effect of inefficiency of data collection. This research aims to explain the benefit of using SMART PTSL as an instrument to collect, process and integrate physical and juridical data and to test relative accuracy of area, shape and position of land parcels mapped using SMART PTSL, compared to land parcels download from Geo-KKP. Mixed method by combining quantitative and qualitative methods was implemented. The sample was determined using purposive sampling method. The results show that SMART PTSL give benefit in (a) simplify the process of physical and juridical data integration; (b) shorten the process of physical and juridical data verification; (c) simplify data entry to KKP PTSL. The result of relative accuracy comparison of area, shape and location show that from 34 land parcels, 11 parcels were meet the tolerance, while 23 parcels were not. The tolerance was calculated using equation 0,5 ?L. Moreover, the result of tolerance calculation was affected by measurement method.]]>
<![CDATA[Rancang Bangun Sistem Informasi Collecting dan Plotting Pertanahan (Si-Copilot) untuk Kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ]]>
<![CDATA[Taufik Nur Rokhman]]>;
<![CDATA[Bambang Suyudi]]>;
<![CDATA[Nuraini Aisiyah]]>
<![CDATA[ Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (768.429 KB)
|
DOI: 10.31292/jta.v4i3.159
<![CDATA[Berbagai kendala dalam pengumpulan data tekstual dan data spasial dalam kegiatan INTIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, mengakibatkan sulitnya untuk mencapai target yang dipenuhi dan pelaksanaan pengumpulan data yang tidak efisien. Dampak yang muncul kemudian adalah sulitnya integrasi antara data tekstual dan data spasial. Untuk efisiensi waktu terhadap pelaksanaan kegiatan perlu dibangun sebuah mekanisme dan sistem pengumpulan serta manajemen data dari INTIP tersebut. Tujuan penelitian ini adalah; merancang bangun sistem informasi untuk menjawab dari permasalahan dan kendala yang ada dan menjelaskan manfaat dari sistem informasi untuk pengguna yang terlibat dalam kegiatan INTIP. Metode yang digunakan adalah Penelitian dan Pengembangan (Research and Development atau R&D). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perancangan sistem informasi terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (a) analisis kebutuhan pengguna dan sistem, (b) pembuatan basis data, (c) perancangan sistem informasi, (d) uji coba dan evaluasi sistem informasi, (e) perbaikan sistem informasi; (2) Manfaat Sistem Informasi Collecting dan Plotting Pertanahan (Si-Copilot) dalam kegiatan INTIP adalah mampu mengumpul, mengolah, dan manajemen data tekstual dan data spasial secara bersamaan pada saat mengambil data di lokasi INTIP. Hal ini dapat memudahkan pengguna dalam mengintegrasikan data tekstual dan spasial sehingga dapat membantu percepatan penyelesaian pekerjaan INTIP. ]]>
<![CDATA[Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara ]]>
<![CDATA[Desga Perkasa]]>;
<![CDATA[Dyah Ayu Istiqomah]]>;
<![CDATA[Nuraini Aisiyah]]>
<![CDATA[ Widya Bhumi Vol. 2 No. 2 (2022): Widya Bhumi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31292/wb.v2i2.27
<![CDATA[It is critical to assess the suitability of land use against the Regional Spatial Plan (RTRW) in order to achieve optimal land use. Inconsistency between the two can result in issues such as land degradation, conversion, and fragmentation. The purpose of this study is to compare the suitability of Syamtalira Aron District's land use in 2022 to the North Aceh District Spatial Plan 2012-2031. This study employs mix methods. Officers from the North Aceh District Land Office conducted field surveys to obtain primary land use data, while the North Aceh District Development Planning Agency provided secondary data on the RTRW maps. The study found that there was a suitability and incompatibility between the existing land use and the RTRW in Syamtalira Aron District, with each covering an area of 1908,84 ha or 90% of the total area of the sub-district and an area of 212.36 ha or 10% of the total area of the sub-district. Because of demographic changes and sub-district economic growth, areas designated for wetland agriculture and plantations have the most types of land use built-up areas and Exxon Mobil oil mining facilities. This study concludes that the North Aceh District Government should revise the RTRW and tighten land conversion permits. Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) penting dalam mencapai pemanfaatan lahan yang optimal. Inkonsistensi antara keduanya dapat menimbulkan permasalahan degradasi lahan, alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan lahan Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2022 dengan RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012-2031. Penelitian ini menggunakan metode campuran. Data primer penggunaan lahan diperoleh melalui survei lapang oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, sedangkan data sekunder peta RTRW diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian mendapatkan bahwa terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan existing terhadap RTRW di Kecamatan Syamtalira Aron masing-masing seluas 1908,84 ha atau 90% dari total luas kecamatan dan seluas 212,36 ha atau 10 % dari total luasan kecamatan. Kawasan dengan peruntukan pertanian lahan basah dan perkebunan menjadi kawasan yang paling banyak terdapat jenis penggunaan lahan areal terbangun dan fasilitas pertambangan minyak Exxon Mobil, akibat perubahan demografi maupun pertumbuhan ekonomi kecamatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan revisi RTRW dan mengetatkan perizinan alih fungsi lahan.]]>
