cover
Contact Name
Siti Rohmah
Contact Email
sitirohmah@ub.ac.id
Phone
+6281913731008
Journal Mail Official
novafiaji@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter
Published by Universitas Brawijaya
Focus and Scope WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter is published by the Center of Character Building Subject, Brawijaya University. WASKITA has been published offline since July 2017 and online since April 2019. In the next publication, this journal will be published twice a year on April and on October. WASKITA accepts research and conceptual papers related to values education and character building. Those values are mores, philosophical, religious, social, linguistic and literature, civil and nationalistic values. This journal also accepts literature review, book review, in depth interview of influential figure or seminar note related to values education and character building.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2019)" : 7 Documents clear
ETIKA KOMUNIKASI MAHASISWA DAN DOSEN DALAM PERSPEKTIF AKADEMIS REVOLUSI 4.0 Fransiscus Xaverius Wartoyo
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.954 KB) | DOI: 10.21776/ub.waskita.2019.003.01.4

Abstract

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis penelitian di kalangan akademis tentang etika komunikasi mahasiswa dan dosen dalam perspektif akademis revolusi 4.0. hubungan antara dosen dengan mahasiswa dalam konsep mempermudah proses belajar mengajar maupun bimbingan. Metode penelitian adalah kualitatifdengan pendekatan fenomenologis di kampus. Sebagai informan utama adalah dua orang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis dan satu dosen yang memiliki hubungan bimbingan skripsi atau tesis dengan mahasiswanya. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa Komunikasi dalam revolusi 4.0 mengalami perubahan signifikan antara perilaku dan bahasa yang memunculkan budaya yang seringkali tidak sesuai dengan identitas akademis yang mengedepankan etika dan sopan santun jangan sampai terjebak pada berita hoax baik bidang politik maupun sosial, maka dalam dunia akademis perlu adanya peraturan dan contoh dalam berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa, agar konsep pendidikan, identitas, dan karakter bangsa Indonesia tetap terjaga sopan santun dan serta mengedepankan nilai-nilai filosofi bangsa sebagai generasi penerus dalam menghadapi jaman milenial, sehingga tidak terjebak pada sisi negatif digitalisasi dalam dunia akademis. Diharapkan mahasiswa mampu berhadapan dengan tantangan hoax pada milenial. 
MOTIF CERITA RAKYAT SEBAGAI SARANA PENJAGA INTEGRITAS SOSIAL MASYARAKAT ASEAN Lilik Wahyuni
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.183 KB) | DOI: 10.21776/ub.waskita.2019.003.01.5

Abstract

Folklore is a traditional story to convey the noble values of a region to the future generations which are delivered using spoken language. The focus of this study are (1) the motifs and variations of Malin Kundang folklore in various ASEAN countries, (2) the function of folklore as the guardian of ASEAN social integrity, and (3) educational value of folklore as the guardian of ASEAN social integrity. This study used a qualitative approach with ethnography of communication design. The main data in this study are the words and actions which are delivered by the speakers used in folklore. The data collection method used in this research is focused observation. The data were analyzed by sorting, selecting, and interpreting the data. Based on the results of data analysis can be concluded that (1) the motif of "Malin Kundang" and its versions are (a) a teenager from a poor family, (b) the teenager ventured into the land, (c) he /she became successful and married with the child of a rich merchant, (d) the young merchant traded to his/her hometown, (e) the mother got to hear the return of herchild, (f) the child was embarrassed to have old and poor mother , (g) the mother was sad and disappointed at her child, (h) the mother prayed to God, (i) the God granted the mother’s prayer, (j) the child realized his/her mistake, and (k) the child is punished by God as a rock; (2) the function of Malay folklore in maintaining integrity of ASEAN society are (a) assisting the education of young people, (b) increasing the feeling of group solidarity, and (c) giving social sanction that people have to well behave; and (3) the educational values developed from Malin Kundang and the versions are (a) the Malay society should be obedient to the parents, (b) the Malay societyshould not be haughty, and (c) Malay community should be accept the God’s decision.
DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL Yongky Gigih Prasisko
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.18 KB) | DOI: 10.21776/ub.waskita.2019.003.01.1

Abstract

Memahami Demokrasi Indonesia tak bisa dilepaskan dari kenyataan sosio-kultural masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Realitas masyarakat ini sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik Indonesia didirikan. Rupa kebudayaan yang beragam terwujud dalam budaya-budaya daerah. Di masa kolonial, pemerintah Hindia-Belanda turut melestarikan dan mengembangkan budaya daerah antara lain dengan mendirikan Java-Instituut, Batak Instituut, serta Bali Instituut. Di era kolonial, juga telah berlangsung 7 kali kongres kebudayaan (KK). Setelah Indonesia merdeka, terjadi revolusi nasional yang memunculkan ide tentang budaya nasional. Di era orde lama, keberagaman budaya, dalam demokrasi terpimpin, digunakan sebagai alat untuk tujuan revolusi. Sedangkan di era orde baru, budaya-budaya daerah, dalam demokrasi pancasila, diarahkan untuk mendukung program pembangunan. Serta, keberagaman budaya daerah berusaha untuk diintegrasikan demi menunjang integrasi/persatuan nasional. Kemudian di era reformasi, dalam iklim demokrasi liberal, individu dan atau komunitas budaya mendapatkan hak-hak kebudayaan, antara lain hak-hak tradisional, hukum adat serta tanah ulayat. Di tingkat daerah turut terwujud otonomi khusus seperti provinsi Aceh dan Papua Barat. Kesadaran akan kekayaan budaya dalam masyarakat multikultural turut mendorong lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan dipandang sebagai modal bagi pemberdayaan masyarakat yang perlu untuk dilindungi, dimanfaatkan, dibina serta dikembangkan. 
KONSTRUKSI IDENTITAS KOMUNAL MASYARAKAT ADAT SUKU TENGGER DARI ZAMAN KERAJAAN HINGGA PASCA REFORMASI Ulfa Binada
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.102 KB) | DOI: 10.21776/ub.waskita.2019.003.01.6

Abstract

AbstrakKonstruksi identitas Tengger dimulai ketika Mpu Sendok memberikan hak swatantra melalui Prasasti Muncang. Pada abad ke-14, Raja Hayam Wuruk memperkuat konstruksi tersebut melalui Prasasti Penanjakan. Di zaman kolonialisme Eropa, masyarakat Tengger mulai mengalami benturan identitas dengan masyarakat Madura yang didatangkan oleh VOC sebagai tenaga kerja. Abad ke-19, rezim Orde Baru mengkonstruksi identitas Tengger dengan memberlakukan kebijakan formalisasi agama melalui PP No. 1 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1969. Orde Baru juga meratakan seluruh sistem pemerintahan desa dan menghilangkan hak asal-usul desa melalui UU No. 5 tahun 1979 tentang Desa. Sejak ratifikasi regulasi tersebut, Suku Tengger harus mengalami akulturasi dan sinkretisme identitas. Konsekuensinya mereka harus menerima kehadiran lembaga agama disamping lembaga desa adat dan lembaga desa dinas. Pasca-refromasi, pemerintah mengkonstruksi identitias Tengger dengan kebijakan desentralisasi melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
IMPLIKASI BATAS USIA MINIMAL CALON ANGGOTA KPU DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP HAK MASYARAKAT MILENIAL Bagus Anwar Hidayatulloh
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.276 KB) | DOI: 10.21776/ub.waskita.2019.003.01.2

Abstract

The holding of elections in Indonesia is carried out by the General Election Commission (KPU). KPU also has representatives in the Province and District / city. Recruitment of KPU Regency / City Regional Commissioner commissioners left a problem including a nomination age limit of 30 years. Implications of the age limit for prospective district / municipal KPU members on millennial community rights. Then problems arise regarding implications or impacts that can occur. So that it does not allow millennial communities to be able to register as members of the local Regency / City KPU. This rule could be contrary to the Indonesian state constitution and the reduction of the rights of millennial people as candidates for Regency / City Regional KPU members. This writing uses library collection methods and normative studies of several statutory regulations relating to age limit regulations nominating as members of the Regency / City KPU. The purpose of this paper is to find out how the implications for millennial society are mainly related to guaranteeing rights in contributing to becoming Regency / City KPU members.
BERSAMA MELAWAN KORUPSI Triya Indra Rahmawan
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.995 KB) | DOI: 10.21776/ub.waskita.2019.003.01.7

Abstract

STRATEGI CALON KEPALA DAERAH PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK DI KOTA BATU TAHUN 2017 Rika Novitasari; Tikka Dessy Harsanti
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.185 KB) | DOI: 10.21776/ub.waskita.2019.003.01.3

Abstract

This study aims to describe strategies for prospective female Regional Heads in various socio-cultural limitations of patriarchy. Using descriptive qualitative research methods, this study seeks to present data on the strategy of female regional head candidates in the Regional Head Elections of Batu City, 2017. DewantiRumpoko as a female regional head candidate in the Batu City Election is quite active in attracting support from women to vote for her in this political contest. His efforts produced results with his election as Mayor of Batu elected for the period 2017-2022. Some efforts such as blusukan (observation) or attending face to face with citizens, determining strategic work programs based on gender mainstreaming, approaches based on household needs, special attention and care of a woman who prioritizes deep feelings and imaging as a strong, and independent woman became the right strategy done by Dewanti Rumpoko.  

Page 1 of 1 | Total Record : 7