DOKTRINA: JOURNAL OF LAW
Doktrina : Journal Of Law is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law.
Articles
134 Documents
<![CDATA[Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Budi Sastra]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (990.716 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2384
<![CDATA[Bantuan hukum merupakan keharusan yang wajib diwujudkan negara sebagai kehendak dari Indonesia sebagai negara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah kedudukan dan persamaan hak masyarakat dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan dan bukti perwujudan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai sarana untuk mencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu jenis yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan menelaah bahan hukum pustaka dan undang-undang. Hasil penelitian konsep negara hukum tidak ada perbedaan bagi masyarakat karena ketidakmampuannya secara ekonomi lalu seseorang harus kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Kehadiran dan pengaturan pemberian bantuan hukum yang telah ada bukan sekedar untuk meramaikan profesi hukum di tanah air, tetapi lebih dari itu salah satu langkah untuk mewujudkan keadilan khususnya bagi masarakat yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru) ]]>
<![CDATA[Busyro, Marwan]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (964.161 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2614
<![CDATA[This paper will write about crimes committed by thugs in criminological studies. The purpose of this study are the factors that cause thugs to commit crimes in Batangtoru and head sector police made by the Batangtoru police sector against thugs in Batangtoru. The research method is normative which studies the study of documents using secondary data such as statutory regulations. Based on the results of this study found factors causing thugs to commit crimes in Batangtoru regarding environmental factors, economic factors, educational factors, alcoholic drinks (alcohol). In addition, regarding crimes of thugs in Batangtoru such as the availability of free time that cannot be used for other activities, consumptive lifestyles that are accompanied by reduced work interest or job opportunities. Whereas the efforts to overcome thuggery in Batangtoru, namely the Batangtoru Sector Police, have taken preventive and repressive measures. In addition to preventive measures, the Batangtoru Police Station also took repressive efforts to crack down on thuggery actions that occurred in the community. Repressive efforts are carried out by carrying out street crime operations by raiding and cracking down on thugs in the community. ]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak ]]>
<![CDATA[Lubis, Aldi Subhan]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (760.557 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2252
<![CDATA[Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, salah satu fungsi tanah dipergunakan untuk bermukim dengan didirikannya rumah sebagai tempat tinggal. Tujuan penelitian adalah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan ganti rugi tanah milik masyarakat yang tidak memiliki alas hak terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peran jaksa penuntut umum dalam membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap bidang tanah yang tidak memiliki alas hak. Hasilnya adalah pengaturan hukum berada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pembayaran ganti rugi untuk pembangunan kereta api Bandara Soekarno Hatta Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) yaitu perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Jika terhadap masyarakat yang tidak memiliki alas hak, maka terhadap pihak yang dianggap dari yang memiliki itikad baik pembuktian penguasaan dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Pohan, Sarmadan]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (891.589 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2615
<![CDATA[Debate over the issue of the authority of the corruption eradication commission in conducting investigations, investigations and investigators. The purpose of this study is to examine the legal basis for the authority to prosecute KPK for money laundering and the position of the authority to prosecute corruption eradication commissions for money laundering crimes in the future. This research method is normative, in which research of document studies using a variety of secondary data. The results obtained from this study are that the Article 6 of Law Number 30 of 2002 that the KPK only has authority in conducting investigations, investigations and prosecutions of money laundering crimes. In IusConstitutim or what applies in a regulation or better known as the law, the Corruption Eradication Commission does not have the authority to prosecute money laundering, different empirically different from seeing what happens in society that the KPK is deemed necessary to prosecute a laundering crime in TPPU is a double-track criminality in which there is an original and advanced crime, if the money laundering is a further criminal act of corruption as an original criminal act empirically then the Eradication Commission Corruption continues to prosecute because it still have a rights.]]>
<![CDATA[Karakter Hukum Bangunan Gedung Sebagai Jaminan Utang ]]>
<![CDATA[fauzi, ahmad]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (879.728 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2347
<![CDATA[Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suit) dan dapat diperalihkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka bangunan gedung yang dijadikan objek jaminan hutang oleh debitur, status bangunan gedung dalam pranata hukum positif yang berdimensi privat dan karakter pengikatan jaminannya serta lembaga jaminan apakah yang tepat untuk pembebanan bangunan gedung yang dijadikan sebagai jaminan utang. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jaminan atas hak kebendaan sangat kental dengan penggolongan benda yang dikenal dalam sistem hukum perdata terutama penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Karenanya juga dikenal adanya pembedaan jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak. Atas dasar pembedaan benda tersebut menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak maka lembaga iamina yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah gadai dan fidusia, sedangkan jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap tanah lembaga jaminan itu berbentuk hak tanggungan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kepada Konsumen dalam Perdagangan Transaksi Elektronik Berbasis Online ]]>
<![CDATA[Saifudin, Bandaharo]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.411 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2616
<![CDATA[This paper discusses the legal protection to consumers in electronic commerce studies according to statutory provisions. The purpose of this research is to protect the law of consumers who carry out trade transactions through online electronics and the implementation of electronic commerce on the sale and purchase site of Kaskus and how to sell to avoid fraud. This research method is a normative juridical that leads to empirical research that is research conducted using material sourced from secondary data, including language from applicable legislation, books, court decisions, relevant legal theories, and opinions of bachelor. The results and discussion regarding legal protection to consumers in online-based electronic commerce (e-commerce) for conducting transactions as regulated in Article 4 letters c and h of the UUPK are absent. The right of consumers to obtain true and honest information about the conditions and guarantees of goods are not fulfilled. Fulfillment of consumer rights to obtain compensation and compensation if the goods received are not in accordance with what was promised, to get compensation by asking consumers to send the goods back to the seller and then the obligations of the business actor in this provision the seller as legally stated the seller must be responsible for returning the purchase price and reimbursing costs or losses to consumers.]]>
<![CDATA[Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak ]]>
<![CDATA[Dermawan, Ari]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (991.306 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2381
<![CDATA[Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan berperan andil dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan hak korban dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk kebijakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa data primer dan data sekunder dengan meneliti langsung ke lapangan serta baik dari bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan telah diatur berbagai regulasi perundang-undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan dan menghargai perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten asahan. Penanganan yang diberikan P2TP2A Kabupaten Asahan adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan ]]>
<![CDATA[Pratitis, Sugih Ayu]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (785.833 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2703
<![CDATA[The emergence of the problem of joint property in a marriage is usually when there is a divorce between husband and wife, or when the divorce process is taking place in the Religious Court. The purpose of the study is to examine the position of joint property in marriage according to Islamic law and the provisions of the legislation and the legal consequences of divorce on marital property. The research method used is a type of normative research where research is carried out by first researching the materials that are in accordance with the problem to be studied. The result of this research is that the position of husband and wife property obtained in marriage is shared property except personal property which is under the marriage will be the personal rights of each husband or wife. While due to divorce between husband and wife, the assets obtained during marriage are divided in half for the husband and half for the wife. The method for resolving cases of sharing of shared assets at the Religious Court is if the divorce has been approved by a judge, then a husband and wife can submit a request for sharing of shared assets in accordance with applicable law. And if a divorced husband and wife do not want to carry out the distribution of shared assets, then one of the parties can submit a request for execution in the Religious Court to force those who do not want to carry out the decision in accordance with what was decided by the Religious Court.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia ]]>
<![CDATA[Firdaus, Aras]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (796.594 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2751
<![CDATA[Today trees are inseparable from human life because they are part of the continuity of life but some people themselves neglect trees as living things. when the election campaign party takes place each pair of candidates who take part in the party of democracy we can find a number of trees used as campaign props. Through the criminal law policy instruments contained in the legislation has given strict sanctions. For the sake of the balance of life between nature and humans for the protection and management of the environment, but some people ignore the sanctions of criminal sanctions .. So that the legal protection specifically for the tree rules applied for the continuity of life and the future of humans in the future. The method used in this research is normative juridical analytical descriptive, the aim is to obtain a systematic and detailed picture to answer the problem to be examined. the legal arrangement and protection of trees during the election campaign requires special rules according to the results of the study, so as to minimize environmental damage. The use of trees as campaign props during elections so that law enforcement officials and the relevant government can take legal action against candidates for legislative and executive members. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Sipahutar, Anjani]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (975.621 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2383
<![CDATA[Perilaku perkawinan siri masih sering terjadi masyarakat, sehingga harus diberikan perlindungan terhadap anak yang terlahir dari hasil perkawinan siri. Tulisan ini akan membahas konsep hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil perkawinan siri serta bentuk perlindungan hukum terhadaphak anak dari hasil perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder, yaitu dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Islam ini sendiri mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak, dimana pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Tanggung jawab orang tua diberi Allah SWT kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut. Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan kedunia telah mempunyai hak dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan si anak tersebut.]]>
