Journal Publicuho
Journal Publicuho is peer-reviewed Open Access Journal published by Universitas Halu Oleo. This journal dedicated publishing article on research results as a support for all academic community, civil society and practitioners who care with public and governmental issues and aims for the development of science, especially social science. The results of published research include the study of state administration, management and public policy, politics, government, global issues, community development and social issues as well as various studies of other social sciences.
Articles
34 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 4 (2021): November - January"
:
34 Documents
clear
<![CDATA[ADAPTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN PASCA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PADA KECAMATAN TUAHMADANI) ]]>
<![CDATA[Hafizh Ayyasy Habibi]]>;
<![CDATA[Hasim As'ari]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.22614
<![CDATA[Kebijakan penataan kecamatan merupakan kebijakan baru yang harus diimplementasikan oleh semua aktor yang terlibat. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan. Dalam implementasinya, sangat diperlukan adaptasi agar penyelenggaraan pemerintah kecamatan baru bisa berjalan dengan baik. Namun diketahui, masih ditemukan adanya masalah dalam proses adaptasi yang dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat proses adaptasi yang dilakukan Kecamatan Tuahmadani dalam penyelenggaraan pemerintahannya pasca kebijakan penataan kecamatan diimplementasikan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adaptasi yang dilakukan oleh Kecamatan Tuahmadani sudah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan dan kendala sehingga proses adaptasi yang dilaksanakan belum berjalan secara maksimal.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI AREA PUBLIK ]]>
<![CDATA[Bayu Hendarmoko]]>;
<![CDATA[GunGun Gumila]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>;
<![CDATA[Dadan Kurniansyah]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.21916
<![CDATA[When discussing Green Open Space (RTH), of course its existence is something that is underestimated by most people even by the district/city government. This is because the mindset of the community and the government that considers the development of Green Open Spaces is not too important is carried out because of the lack of feedback provided by Green Open Spaces to the community and government so that the land of a Regency / City area is overcrowded by other infrastructure developments plus other with the increase in population, resulting in the need for new Green Open Spaces in their minds. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through literature or literature studies.This was only realized because of the community's need for a place to release the fatigue that afflicts due to the many demands from work, the worsening of air quality in a Regency/City area as a result of the rise of industry and motorized vehicles which make the air increasingly polluted by air pollution, and also the lack of land for accommodate water when it rains which makes many areas flooded when it rains because of the lack of water catchment areas. Keywords: Development Planning; Green Open Space; Regulation AbstrakBila membahas Ruang Terbuka Hijau (RTH) tentunya keberadaannya bagaikan sesuatu yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang bahkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pola pikir dari masyarakat dan pemernitah yang menganggap pembangunan Ruang Terbuka Hijau tidaklah terlalu penting itu dillakukan karena kurangnya input balik yang diberikan oleh Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat maupun pemerintahan sehingga membuat lahan dari suatu wilayah Kabupaten/Kota penuh sesak oleh pembangunan infrastruktur lainnya ditambah pula dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga mengakibatkan kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau baru terpikirkan oleh mereka.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau kepustakaan. Hal ini baru disadari karena kebutuhan masyarakat akan tempat untuk melepas kepenatan yang menimpa karena banyaknya tunututan dari pekerjaan, bertambah buruknya kualitas udara disuatu wilayah Kabupaten/Kota imbas dari maraknya industri dan kendaraan bermotor yang membuat udara semakin tercemar oleh polusi udara, dan juga kurangnya lahan untuk menampung air ketika hujan yang membuat banyak wilayah yang terendam banjir ketika hujan karena kurangnya wilayah resapan air. Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan; Ruang Terbuka Hijau; Regulasi]]>
<![CDATA[PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DAN KONFLIK SOSIAL YANG DITIMBULKAN DI ERA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Muliawati Darkasyi Mulia]]>;
<![CDATA[Novita sari Novita]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.21648
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu kita memahami dan mengkaji proses pengalokasian Bantuan Langsung Tunai dari dana desa, peta konflik sosial dan upaya mitigasi terhadap konflik yang terjadi di desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pendataan, penetapan, metode dan mekanisme penyaluran BLT-DD Kampung Seumadam sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Konflik sosial yang disebabkan oleh penyaluran BLT- Dana Desa Kampung Seumadam terjadi secara vertikal dan horizontal. konflik vertikal terjadi antara Pemerintah Desa dan masyarakat, sedangkan konflik horizontal terjadi antara masyarakat desa Seumadam itu sendiri. Penyebab konflik tersebut terjadi diantaranya disebabkan oleh daya serap aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam penyaluran BLT-Dana Desa dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah desa terhadap proses atau mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa. Upaya mitigasi terhadap konflik yang terjadi dilakukan melalui proses musyawarah dan sosialisasi terhadap program bantuan tersebut yang dilakukan oleh pihak desa.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN DI MASA PANDEMIK COVID-19 DI SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[La Ode Ampera]]>;
<![CDATA[Eka Suaib]]>;
<![CDATA[Jamal Jamal]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.23251
<![CDATA[This study aims to find out the form of optimizing the supervision of the Southeast Sulawesi regional inspectorate on budget implementation during the Covid-19 pandemic and to find out the results of the Southeast Sulawesi Regional Inspectorate's supervision of budget implementation during the Covid-19 pandemic. The method used in this study used a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the optimization of the supervision of the Southeast Sulawesi Province Inspectorate on the implementation of the use of the Covid-19 budget, shows that the Inspectorate's supervision on the management of the Covid-19 budget is going quite well. This can be seen from the development of the results of the supervision carried out during the evaluation period until the follow-up, there was an increase in findings from 3 recommendations to 10 administrative compliances. The results of the Supervision of Refocussing and Reallocating the Regional Budget to the Southeast Sulawesi Provincial Government showed that at the evaluation stage carried out by the Inspectorate, there were still many administrative and material negligence carried out by the Southeast Sulawesi government. The results of the Supervision of the Implementation and Designation of Handling in the Health Sector, Social Sector, and the Handling Economic Impact Sector from the Aspects of Timeliness, Quantity, and Quality, still found negligence in the implementation, this resulted in several recommendations that needed to be followed up immediately.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk optimalisasi pengawasan inspektorat daerah Sulawesi Tenggara terhadap pelaksanaan anggaran dimasa Pendemik Covid-19 dan untuk mengetahui hasil pengawasan Inspektorat Daerah Sulawesi Tenggara terhadap pelaksanaan anggaran dimasa Pendemik Covid -19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Optimalisasi pengawasan Inpektorat Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran Covid-19, menunjukan bahwa pengawasan Inspektorat pada pengelolaan anggaran Covid-19 berjalan cukup baik. Hal ini, terlihatan dari pengembangan hasil pengawasan yang dilakukan pada masa evaluasi sampai pada tindak lanjut terjadi penambahan temuan dari 3 rekemndasi menjadi 10 kelalayan admnistrasi. Hasil Pengawasan Refocussing dan Realokasi APBD pada Pemerintah Provinsi Sultra menunjukan bahwa pada tahapan evaluasi yang dilakukan Inspektorat masih banyak menemukan kelalaian secara administrasi dan materil yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara. Hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan dan Peruntukan Penanganan Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, dan Bidang Penanganan Dampak Ekonomi dari Aspek Ketepatan Waktu, Jumlah, dan Kualitas, masih ditemukan kelalaian dalam pelaksanaannya hal ini mengakibatkan beberapa rekomendasi yang perlu segera ditindak lanjuti.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERLUASAN KANTOR PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Adnina Sucianti]]>;
<![CDATA[Zaili Rusli]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.22357
<![CDATA[The Pekanbaru City Government Office Expansion Policy is one of the efforts made by the Pekanbaru City government to realize equitable development in the outskirts of Tenayan Raya District. It is hoped that the expansion of the government office can trigger development and development in Tenayan Raya District. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Pekanbaru City government office expansion policy in realizing equitable development and identify factors that support the implementation of this government office expansion policy. To achieve this goal, this study uses interactive analysis techniques with qualitative research types and the required data, both primary and secondary data obtained through interviews and documentation, are then analyzed based on research problems. This study shows that first, the policy for the expansion of Pekanbaru City government offices in the context of equitable development has been effective in terms of five indicators, namely Right Policy, Right Implementation, Right Target, Right Environment, and Right Process. Second, the supporting factors, namely the coordination between related parties is well established and the support from the community.Abstrak Kebijakan Perluasan Kantor Pemerintahan Kota Pekanbaru merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah pinggiran Kecamatan Tenayan Raya. Diharapkan perluasan kantor pemerintahan tersebut dapat memicu perkembangan dan Pembangunan di Kecamatan Tenayan Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan perluasan kantor pemerintahan Kota Pekanbaru mewujudkan pemertaan pembangunan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan perluasan kantor pemerintahan ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif dengan jenis penelitian kualitatif dan data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan masalah penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kebijakan perluasan kantor pemerintahan Kota Pekanbaru dalam rangka pemerataan pembangunan telah efektif dilihat dari lima indikator yaitu Tepat Kebijkan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. Kedua, faktor pendukung yaitu koordinasi antara pihak-pihak terkait terjalin dengan baik serta adanya dukungan dari masyarakat. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DI UNIVERSITAS RIAU ]]>
<![CDATA[Reghitama Sucita]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.21837
<![CDATA[Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) adalah sebuah program yang memberikan dukungan keringanan biaya dalam sektor pendidikan dari negara bagi peserta didik tamatan SMA/SMK/MA/Sederajat yang mempunyai keinginan belajar yang baik, tetapi memiliki dependensi perekonomian keluarga dan ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik D3, D4 maupun S1. KIP-Kuliah dibuat oleh pemerintah sebagai pelengkap dari program Bidikmisi, yang bertujuan membantu masyarakat miskin untuk terus mengenyam pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi program kartu indonesia pintar kuliah di Universitas Riau dan mengetahui faktor pendukung pengimplementasian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif serta menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III yang terdiri dari beberapa indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini adalah ditemukannya kekurangan yang menjadi perhatian untuk perbaikan yaitu pada sosialisasi sehingga implementasi program KIP belum berjalan secara maksimal di Universitas Riau. Adapun faktor pendukung dalam implementasi program KIP di Universitas Riau diantaranya adalah komunikasi antar pelaksana, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya kewenangan, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti memberikan saran agar komunikasi khususnya sosialisasi dapat ditingkatkan agar implementasi program ini dapat berjalan secara maksimal.]]>
<![CDATA[STRATEGI KEMANDIRIAN MELALUI PROGRAM INOVASI DESA KUALA SEMPANG KABUPATEN BINTAN ]]>
<![CDATA[Putri Karuniyati]]>;
<![CDATA[Adji Suradji Muhammad]]>;
<![CDATA[Mahadiansar Mahadiansar]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.20629
<![CDATA[Salah satu tujuan program inovasi desa adalah meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan akses dalam mengelola potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi objek wisata, perkebunan kelengkeng, bawang serta pengelolaan pupuk organik di Desa Kuala Sempang Kecamatan Srikuala Lobam Kabupaten Bintan dapat dimanfaatkan melalui desa berinovasi karena memiliki potensi yang dapat membantu ketahanan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini mengetahui Strategi Kemandirian Desa Melalui Program Inovasi Desa. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 1) Kondisi sosial budaya masih mencerminkan kelenturan pada budaya asli di desa Kuala Sempang dan program yang dijalankan memperoleh dukungan masyarakat, 2) Ketahanan ekonomi sudah meningkat dari tahun sebelumnya tetapi masih mengalami hambatan seperti keterbatasan keterampilan pengelola, kekurangan pengetahuan masyarakat untuk mengikuti program, 3) Lingkungan dan sarana prasarana masih mengalami hambatan. Strategi kemandirian desa melalui program inovasi di desa Kuala Sempang sudah cukup optimal karena sudah merujuk pada pencapaian tujuan dan sasaran program, meskipun belum berjalan maksimal.]]>
<![CDATA[MOTIVASI KOMUNIKASI TRANSAKSIONAL ANTARA ELIT POLITIK DENGAN MASYARAKAT AGRARIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Zein Abdullah]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.23510
<![CDATA[This study aims to find and explain the motivation for transactional communication between the political elite and the agrarian community in the 2015 Pilkada in North Konawe Regency. Data collection techniques through interview instruments, shadowing techniques by following the political elite, participatory observation, Focus Group Discussion (FGD), and documentation studies.The results showed that the motivation for transactional communication between the political elite and the agrarian society was: (1) Political Interest Motivation. Political elite motivation for power. (2) Motivation of social relations. The motivation of political elites and agrarian society due to family (clan) (3) Regional proximity motivation: Regional faction that regional proximity was formed in the political sphere in the 2015 election in North Konawe to give rise to regional factions. (4) Motivation for Social and Cultural Relations. (5) The economic motivation of the Agrarian Society is to increase economic investment in agriculture through the development of regional infrastructure, agricultural technology, land clearing, capital assistance, the opening of farm roads, fertilizers, seeds, electricity and so on.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[Suriyani BB]]>;
<![CDATA[Suci Amalya Widiastuti]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.23234
<![CDATA[This study aims to determine and describe optimizing public services online at the regional office of the Ministry of the Law and Human Rights in Southeast Sulawesi, this study uses descriptive qualitative methods to 5 informants determined by snowball sampling technique, data analysis techniques consist of data collection, data reduction, presentation data, drawing conclusions/verification, the data obtained were analyzed qualitatively and described in descriptive form. The results of this study indicate that public services carried out online at the regional office of the Ministry of Law and Human Rights in Southeast Sulawesi are very good, this can be seen from the implementation of services with standard operating procedures that apply during the pandemic and the handling that is in accordance with what has been determined at the regional office of the Ministry of Law and Human Rights by upholding the values of professionalism, accountability, synergy, transparency, and innovation. Based on the research, one form of research on optimizing public services is the existence of a digital-based service system that makes it easier for the public to receive services, supporting facilities, and infrastructure, as well as services provided quickly and responsively at the region of the Ministry of Law and Human Rights in Southeast Sulawesi.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA ]]>
<![CDATA[La Mudae]]>;
<![CDATA[Jopang Jopang]]>;
<![CDATA[Nana Mulyana]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/jpu.v4i4.21956
<![CDATA[The purpose of this study was to determine and analyze the quality of services in the field of basic education in Kulisusu District, North Buton Regency. This study uses a descriptive qualitative approach. There were 11 research informants consisting of the Head of the Education and Culture Office, Head of the GTK Division of the Education and Culture Office, Head of SD Lamoahi, Head of SD Lelamo, Head of SDN Wa Ode Buri, 3 teaching staff and 3 Committee Chairs. The selection of informants was done purposively. Data were collected through observation, interviews and document studies. The data collected was then analyzed descriptively qualitatively.The results showed that the quality of service in the field of basic education in Kulisusu District, North Buton Regency was not optimal. This can be seen from the 10 dimensions measured, indicating that the indicators of tangible, credibility, competent, reliable and security are not yet optimal and still require serious improvement. Meanwhile, indicators of access, courtersy, competent, responsiveness, communication, and understanding of the customer have been well fulfilled]]>
