cover
Contact Name
Abu Muslim
Contact Email
abumuslim@kemenag.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
abumuslim@kemenag.go.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Al-Qalam
ISSN : 08541221     EISSN : 2540895X     DOI : -
Core Subject : Religion,
Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan 2 edisi dalam setahun oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Terbit sejak tahun 1990. Fokus Kajian Jurnal berkaitan dengan penelitian Agama dan Sosial Budaya. Lingkup Jurnal meliputi Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Naskah keagamaan Kontemporer, Sejarah sosial keagamaan, Arkeologi religi, Seni dan Budaya Keagamaan Nusantara.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 25, No 3 (2019)" : 12 Documents clear
CINTA KELUARGA: REVOLUSI (1946-1949) DALAM IMAJINASI PRAMOEDYA ANANTA TOER Heri Kusuma Tarupay
Al-Qalam Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.471 KB) | DOI: 10.31969/alq.v25i3.786

Abstract

Revolusi Indonesia (1946-1949) banyak digambarkan dalam suasana perang dan diplomasi. Dalam perang, suasana lebih banyak diwarnai oleh pertempuran antara orang-orang Indonesia dengan para tentara gabungan sekutu. Sementara dalam ruang diplomasi suasana perundingan diperankan oleh elit-elit di Jakarta. Yang hilang dari suasana seperti ini, adalah seperti apakah kondisi di tengah masyarakat (di) Indonesia, yang tidak ikut berperang dan tidak pula ikut berunding. Karya-karya Pramoedya Ananta Toer dalam bentuk novel dan cerita pendek berlatar revolusi menyajikan suasana berbeda, dibandingkan sekedar perang dan diplomasi. Keluarga selalu menjadi bagian penting yang mewarnai karya-karya tulis novel dan roman Pramoedya Ananta Toer. Lalu, apa makna keluarga dalam masa revolusi (di) Indonesia tersebut. Tulisan ini melihat suasana di tengah masyarakat selama revolusi berjalan dengan menganalisa novel yaitu Keluarga Gerilya dan roman Larasati. Keluarga merupakan unit paling kecil dalam satu masyarakat. Kajian Saya Sasaki Shiraishi menyebut bahwa konsep keluarga merupakan aspek penting dalam masyarakat Indonesia untuk mengakui seseorang sekaligus membedakan, meliyankan atau apapun istilah yang digunakan. Persoalan mengakui dan membedakan penting dalam periode revolusi karena persoalan si (apa) orang Indonesia itu merupakan sesuatu yang tidak jelas dan menjadi alasan terjadinya kekerasan terhadap seseorang atau satu kelompok. Sementara James T. Siegel menyebut bahwa keluarga dan Negara yang merupakan dua unit yang berbeda, menjadi satu dalam periode revolusi. Konsepsi ini akan digunakan dalam menganalisa novel dan roman karya Pramodya Ananta Toer selama periode revolusi, untuk memberi gambaran seperti apa suasana revolusi (di) Indonesia.
EMMY SAELAN: PERAWAT YANG BERJUANG Bahri Bahri; Bustan Bustan; Andi Dewi Riang Tati
Al-Qalam Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.378 KB) | DOI: 10.31969/alq.v25i3.791

Abstract

Emmy Saelan sosok perawat dan pejuang yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Pejuang muda alumni SMP Nasional Makassar sejak muda memperlihatkan sikap anti terhadap penjajah. Berperan dalam pemogokan “Stella Marris” sebagai bentuk protes terhadapap penangkapan Gubernur Sulawesi Sam Ratulangi. Tahun 1946 bergabung dengan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) dibawah komando Ranggong Daeng Romo. Pada agresi meliter Belanda kedua, Emmy Saelan menggabungkan diri pada Laskar Harimau Indonesia pimpinan Wolter Mongonsidi, beliau menjadi pimpinan Laskar Perempuan sekaligus petugas Palang Merah. Perjuangannya berakhir setelah berhasil melemparkan granat pada pasukan Belanda di Kassi-Kassi pada tanggal 23 Januari 1947. Nasionalisme dan patriotismenya mengilhami, berperan ganda sebagai perawat dan pejuang pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sulawasi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut; heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perjuangan Emmy Saelan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan dalam perannya sebagai perawat sekaligus pejuang.
MENGKAJI ULANG SALATIGA SEBAGAI KOTA TOLERANSI: MASA KOLONIAL HINGGA PASCA-KEMERDEKAAN Firdan Fadlan Sidik
Al-Qalam Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.554 KB) | DOI: 10.31969/alq.v25i3.782

Abstract

Di era kontemporer ini Kota Salatiga terkenal sebagai kota toleransi di Indonesia yang dicetuskan oleh lembaga perdamaian. Tingkat pluralitas yang tinggi disertai kerukunan antar golongan menjadi salah satu tolak ukurnya. Salatiga telah melalui jejak sejarah yang berdinamika, mulai dari masa kolonial hingga era kontemporer. Zaman yang berbeda juga memiliki tantangan yang beragam. terdapat banyak sekali pemicu konflik dan perpecahan antar golongan, baik konflik fisik maupun non fisik. Penelitian ini akan meruntut sejarah Kota Salatiga dari masa kolonial sampai masa pasca kemerdekaan. Penelitian ini ingin mengkaji ulang Salatiga sebagai kota toleransi, apakah predikat tersebut masih relevan untuk disematkan kepada Salatiga jika melihat sudut pandang sejarah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat fakta sejarah mengenai diskriminasi Kota Salatiga berupa diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. Di balik tatanan kemegahan infrastruktur kota, terdapat kesenjangan rasial di balik pemanfaatnya
WAJAH AGAMA DI HADAPAN POLITIK IDENTITAS: REFLEKSI-KRITIS SEJARAH DI/TII DI SULAWESI TENGGARA Fathul Karimul Khair
Al-Qalam Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.065 KB) | DOI: 10.31969/alq.v25i3.787

Abstract

Posisi agama dalam politik identitas belum banyak dibincangkan secara serius oleh para peneliti sosial. Salah satu peristiwa dalam sejarah Indonesia yang dapat dijadikan acuan untuk lebih jelas memandang persoalan itu adalah gerakan DI/TII di Sulawesi. Pimpinan gerakan ini adalah Qahar Muzakkar, seorang pemuda dari Sulawesi Selatan yang turut berjuang selama revolusi Indonesia. Ia berontak karena beberapa tuntutannya soal ketentaraan ditolak oleh TNI, lalu pada tahun 1953 menjadikan Islam sebagai landasan pemberontakannya. Makalah ini menggunakan kerangka pemikiran Francis Fukuyama soal politik identitas untuk menginvestigasi langkah praktis politik Qahar Muzakkar. Langkah taktis Qahar itu kemudian berimplikasi pada corak gerakan mereka di Sulawesi Tenggara, suatu daerah periferi dari Sulawesi Selatan ketika pemberontakan tersebut dideklarasikan. Berangkat dari studi arsip dan literatur dalam metode sejarah, makalah ini memperlihatkan ciri-ciri megalothymia dalam kelompok Qahar. Ciri yang demikian nampak ketika kelompoknya menggunakan agama baik untuk meneror maupun menarik simpati massa di Sulawesi Tenggara. Terdapat pula gambaran mengenai posisi ulama lokal Sulawesi Tenggara di bawah tekanan arus politik penuh darah itu. Gerakan DI/TII di Sulawesi Tenggara adalah satu contoh konflik politik identitas dalam sejarah Indonesia. Telaah kritis pada episode sejarah ini akan memperlihatkan bagaimana posisi agama sebagai wahana sekaligus korban dari suatu ambisi politik.
BANDIT-BANDIT REVOLUSI: KEKERASAN TERHADAP RAKYAT SIPIL SELAMA PERANG DI SUMATERA BARAT 1945-1949 Maiza Elvira
Al-Qalam Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.225 KB) | DOI: 10.31969/alq.v25i3.794

Abstract

Tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tahun 1945, di Sumatera Barat ketegangan mulai terasa seiring dengan munculnya kelompok pro dan kontra republik. Kelompok pro republik mulai melakukan operasi sweeping di beberapa wilayah basis Eropa di Sumatera Barat, seperti Padang, Sawahlunto, dan Bukittinggi. Operasi yang utamanya diperuntukkan bagi orang Eropa dan Indo-Eropa, mulai melebar kepada masyarakat pribumi yang diduga termasuk kelompok anti Republik, seperti kaum bangsawan, etnis Tionghoa, pribumi pendatang seperti orang Nias dan orang-orang yang diduga dan dituduh sebagai “kaki-tangan” Belanda. Kelompok-kelompok tersebut menjadi sasaran operasi yang mereka lakukan: pembunuhan dan penyiksaan. Beberapa kali etnis Tionghoa, India dan pribumi yang menjadi sasaran kekerasan tersebut menyurati komandan pasukan Belanda saat itu yang berada di Padang untuk meminta bantuan. Aksi teror oleh kelompok liar bersenjata yang menamai dirinya kelompok republikeun tersebut melakukan penjarahan, dan sebelum mereka membakar rumah-rumah. Perempuan bahkan diculik; diperkosa dan kemudian dibunuh. Hal ini membuktikan bahwa di dalam tubuh tentara republik sendiri, bersemayam bandit-bandit yang motif perangnya bukan lagi semata-mata untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi dengan motif lain seperti balas dendam. Aksi bandit-bandit tersebut seolah dibiarkan, karena dilakukan atas dasar tujuan Revolusi. Hal yang menjadi pertanyaan adalah siapa dan dari mana bandit-bandit ini datang, dan motif yang mendasari mereka melakukan aksi tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, dengan empat tahapan penelitian yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data yang digunakan berupa arsip, foto-foto, koran Belanda dan Indonesia, ego dokumen para pejuang di Sumatera Barat, dan wawancara dengan pelaku yang terlibat pada masa perang tersebut.
KEKERASAN DAN KRIMINALITAS DI KOTA SEMARANG: ANTARA NEGARA KOLONIAL DAN OTORITAS LOKAL Putri Agus Wijayati
Al-Qalam Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.444 KB) | DOI: 10.31969/alq.v25i3.795

Abstract

Memasuki dekade pertama awal abad ke-20, Semarang sebagai unit historis mengalami modernisasi yang didukung oleh terbangunnya infrastruktur sebagai kota kolonial, yang mengidealkan keteraturan. Kajian sejarah ini mencoba menghadirkan kehidupan keseharian warga kota dan penguasa kota yang diwarnai oleh keragaman faktual, mulai dari keteraturan hingga ketidakteraturan sosial, namun lebih difokuskan pada kondisi-kondisi ketidakteraturan, ketidakamanan, dan beragam persoalan sosial lainnya yang pernah terjadi di Kota Semarang pada empat dekade akhir era kolonial. Sebagai realitas masa lalu, berbagai permasalahan sosial yang berlangsung di Kota Semarang dikonstruksi berdasarkan sumber primer dan sekunder. Konstruksi historis ini dipahami melalui konsep kekerasan dan kriminalitas. Penguasa kota, yang dalam hal ini adalah gemeente merupakan representasi kuasa dari negara kolonial ingin membuat segala sesuatunya menjadi aman dan teratur, sehingga hukum dan aturan yang diproduksi oleh gemeente didasarkan pada cara pandang kolonial. Dalam konteks implementasi hukum itulah, kemudian atas nama keteraturan maka negara kolonial mengambilalih otoritas yang sebelumnya berada di tangan penguasa lokal, yang mengakibatkan ekslusivitas penguasa lokal. Pada saat yang sama, penguasa lokal ingin mempertahankan eksistensi diri di ruang kota, sehingga yang terjadi adalah sebagian dari mereka terkonversi ke dalam informal services atau ilegal agency di perkotaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketidakteraturan sosial yang berlangsung di ruang kota membuktikan ketidakmampuan negara kolonial dalam mengatur warga kota.
HAK ATAS TANAH ADAT: GERAKAN MASYARAKAT ADAT PANDUMAAN-SIPATUHUTA SELAMA ERA REFORMASI Lasron P. Sinurat
Al-Qalam Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.932 KB) | DOI: 10.31969/alq.v25i3.784

Abstract

Masa reformasi ditandai dengan munculnya berbagai gerakan sosial baru di Indonesia, salah satunya adalah gerakan masyarakat adat. Artikel ini akan membahas mengenai gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang berhasil mempertahankan tanah adatnya, serta menjelaskan strategi perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat dari pemerintah. Tumpang tindih atas kepemilikan tanah adat dengan kawasan hutan negara mengakibatkan konflik antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) pada tahun 2009. Masyarakat menolak tanah adatnya ditunjuk sebagai wilayah areal konsesi PT. TPL karena perusahaan menebangi pohon kemenyan milik masyarakat. Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta menggunakan identitas budaya masyarakat Batak Toba sebagai alat perjuangannya. Perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta atas tanah adatnya tidak terlepas dari berbagai kekerasan dan intimidasi dari berbagai pihak. Bahkan, sejumlah tokoh yang terlibat dalam konflik tersebut ditangkap dan dipenjara oleh aparat kepolisian. Pada akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan dan mengeluarkan tanah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi PT. TPL. Pada awal tahun 2019, tanah adat tersebut disahkan sebagai hutan adat milik masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta oleh Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dan tahapan kerja ilmu sejarah.
BERTAHAN HIDUP DALAM MASA YANG SULIT: KEHIDUPAN SEHARI-HARI MASYARAKAT TIONGHOA PADA MASA REVOLUSI DI SURABAYA Noviani Mariyatul Hakim
Al-Qalam Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.741 KB) | DOI: 10.31969/alq.v25i3.789

Abstract

Masa revolusi (1945-1949) merupakan salah satu periode yang mencekam dalam sejarah Indonesia. Peperangan yang terjadi selama periode ini, khususnya di Kota Surabaya dan sekitarnya telah menciptakan trauma yang dalam bagi para korbannya. Masyarakat lokal, khususnya kelompok-kelompok masyarakat minoritas seperti India dan Tionghoa berusaha mengamankan diri, mencari tempat perlindungan agar bisa bertahan hidup. Mereka yang mengungsi, merasa Kota Surabaya tidak lagi aman dan nyaman untuk ditinggali. Mereka antara lain mengungsi ke beberapa tempat yang dianggap aman seperti Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Mojokerto. Dengan menggunakan berbagai sumber seperti surat kabar, arsip, karya sastra, dan wawancara dengan berbagai narasumber, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis nasib masyarakat Tionghoa saat meletusnya perang revolusi di Kota Surabaya dan sekitarnya. Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana orang-orang Tionghoa menyiasati agar tetap bertahan hidup dalam situasi perang yang sangat tidak aman bagi mereka. Bagaimana cara mereka mencari nafkah, bagaimana mereka menjalankan kehidupan sosial-budaya dan keagamaan mereka? Apakah klenteng sebegai pusat kegiatan religi mereka, aman dari perang? Dengan kata lain, artikel ini akan melihat lebih dalam bagaimana orang-orang Tionghoa Surabaya menyiasati kehidupan mereka selama masa revolusi.
POLITISASI IDEOLOGI DALAM LINTASAN SEJARAH Margriet Moka Lappia; A. Lili Evita
Al-Qalam Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.346 KB) | DOI: 10.31969/alq.v25i3.783

Abstract

Een Kwestie Van Macht (persoalan kekuasaan) karya Anthony Van Kampen, mengisahkan riwayat dr. l.j.a. schoonheyt yang mengalami perubahan nasib yang drastis akibat politisasi ideologi setelah menulis bukunya boven digoel.. dokter ahli penyakit tropis di tanah jajahan Hindia belanda yang berkarier gemilang, dihormati serta hidup mapan ini, menjadi tahanan politik tanpa prosedur yang normal. ia ditawan sejak 1940 dan saat belanda menyerah di tahun 1942, diberangkatkan ke Suriname, dan baru dibebaskan kembali tahun 1946. penuh perjuangan dan untuk waktu yang lama, schoonheyt mengusahakan rehabilitasi namanya. Chalid Salim, adik agus salim, yang berjuang untuk kaum tertindas dan dibuang belanda mengalami nasib yang tak jauh berbeda. nasib dan perlakuan penahanan sebagai dampak politisasi ideologi juga dialami banyak orang di tahun 1965 dengan pecahnya g30s. ada yang memang bersimpati dan aktif dalam organisasi politik pki, namun ada juga yang hanya mendaftar dalam suatu organisasi berorientasi komunis untuk mengikuti kegiatan seni menyanyi atau menari. ini nyata dari kesaksian dalam acara Kick Andy Show tanggal 3 mei 2019 yang menginterviu ibu-ibu mantan tapol yang menjadi korban penahanan tanpa prosedur pengadilan. mereka masih mengharapkan rehabilitasi nama mereka. di masa kini istilah politisasi ideologi kembali terdengar. pihak yang ditangkap merasa dizalimi dan menuduh penguasa melakukan kriminalisasi. sebaliknya pihak penguasa menyatakan menjalankan kewajibannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. melalui metode heuristik dan analisis wacana peristiwa-peristiwa ini akan direkonstruksi dan dianalisis dimana akan diperlihatkan betapa kondisi politik dan kebijakan penguasa, dipengaruhi rumor media, dapat membuat sejumlah orang tak bersalah menjadi korban politisasi ideologi.
PERISTIWA DONGGO 1972 DI BIMA DALAM MELAWAN REZIM ORDE BARU Aksa Aksa
Al-Qalam Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/alq.v25i3.785

Abstract

Paper ini menjelaskan tentang gerakan sosial masyarakat yang terjadi di Bima dalam melawan rezim Orde Baru. Aksi Massa di Bima yang dimotori oleh elit masyarakat Donggo lebih dikenal dengan istilah ‘Peristiwa Donggo 1972’. Sebagai sebuah gerakan sosial masyarakat di tingkat lokal, Dou Donggo mampu bersatu membangun kekuatan massa yang didasari oleh kekuatan solidaritas etnik. Peristiwa ini dilatari oleh kebijakan dan tindakan Soeharmadji (Bupati Bima) yang dinilainya disktiminatif dan cenderung mengabaikan pembangunan di wilayah Donggo. Selain itu, Soeharmadji selalu bertindak otoriter dan militeristik, tidak sedikit masyarakat Donggo menjadi korban keganasan rezimnya. Tindakan diskriminatif rezim dan rasa kekecewaan masyarakat memicu lahirnya perlawanan dalam bentuk gerakan massa. Menariknya aksi massa ini dimotori oleh tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat, tokoh spiritual dan tokoh politisi muda. Kolaborasi elit-elit lokal menjadi spirit tersendiri bagi perlawanan masyarakat atas rezim Orde Baru di Bima pada tanggal 22 Juni 1972. Pasca aksi massa, aparat keamanan meresponnya dengan tindakan yang refresif, tokoh-tokoh yang menjadi aktor gerakan sosial ditangkap, disiksa, dan dipenjara demi mengakhiri semangat perlawanan Dou Donggo. Peristiwa ini menjadi bagian catatan kelam dari beberapa rentetan peristiwa sejarah represifitas rezim Orde Baru. Tulisan ini bertujuan menjelaskan sisi kemengapaan ‘Peristiwa Donggo 1972’ itu terjadi mulai dari latar belakang dan terjadinya peristiwa serta dampak yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan yaitu metode penulisan sejarah yang melalui empat tahapan: heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi. Metode penulisan berguna untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan data, mengevaluasi serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan yang utuh.

Page 1 of 2 | Total Record : 12