Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

MODEL PUNGUTAN PAJAK PADA MASA KUMPENI DI JAWA TIMUR Wijayati, Putri Agus
Paramita: Historical Studies Journal Vol 20, No 2 (2010)
Publisher : Paramita: Historical Studies Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax collection system in the concept of the modern colonial states was made by Raffles in 1811. But decades earlier, the implementation of natural resource charges on the population has been carried out when Kumpeni started to run "indirect rule system" to get the commodity trade. Model or the way run by Kumpeni essentially another form of what is called the withdrawal of tax, which applies to areas under the East Indies Kumpeni government, one of which is the East End area in East Java. Almost in most of the various regions in Java, the Company completed the cash withdrawals from the tax imposed on many fields and carried out in many ways. VOC financial politics is always tangent to the things that is closely related to tax collection, which is the use of the taxation system that is considered highly efficient and profitable for VOC. How were the conditions which were recorded from the form of taxation practiced by VOC? Those are topics which will be explained in the following topic.   Keywords: tax, kumpeni   Sistem pungutan pajak dalam konsep negara kolonial modern memang baru dibidani oleh Raffles tahun 1811. Namun beberapa puluh tahun sebelumnya, pelaksanaan pungutan hasil bumi terhadap penduduk sudah terlaksana ketika Kumpeni mulai beraksi menjalankan ”sistem pemerintahan tidak langsung” untuk memperoleh komoditas dagangan. Model atau cara yang ditempuh Kumpeni inipun pada esensinya bentuk lain dari apa yang disebut dengan penarikan pajak, yang berlaku bagi daerah-daerah yang berada di bawah ”pemerintahan”  Kumpeni Hindia Timur, salah satu di antaranya  daerah di Ujung Timur Jawa Timur.  Hampir sebagian besar berbagai wilayah di Jawa, kas VOC diisi dari hasil penarikan pajak yang dikenakan pada banyak bidang dan dilaksanakan dengan banyak cara. Politik finansial VOC selalu bersinggungan dengan hal-hal yang berkaiterat dengan penarikan pajak, yaitu penggunaan sistem pemajakan yang dipandangnya sangat efisien dan menguntungkan VOC. Bagaimanakah kondisi yang berhasil direkam dari bentuk pemajakan yang dipraktekkan VOC? Hal-hal inilah yang akan diurai dari bahasan berikut.   Kata Kunci:  pajak, kumpeni  
MODEL PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI KOTA SEMARANG Wijayati, Putri Agus
Paramita: Historical Studies Journal Vol 23, No 2 (2013): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v23i2.2667

Abstract

This study aims to discover the empowerment model of traditional market as a place for small-scale entrepreneurs in the city of Semarang. In the first year of using historical research has produced a historical description that the traditional market in the colonial era was able to demonstrate its existence as a place of trade for market participants and was able to compete with the private market. The empowerment model is packaged in the form of labor market discipline, regularity in the market area, the space flexibility for the market visitor and availability of parking spaces for the towing animals. The description of traditional market currently dominated by slums, congested, muddy, narrow access for buyers and vendors stalls are disorganized was derived from field research. If the historical description is combined with the today market description, it will produce a prototype of an effective and strong traditional market so that traditional traders in the city of Semarang have empowerment. Stakeholder participants’ model is used as alternative models to empower all the traditional market potential. Keyword:  empowerment,  economic community-based, traditional market Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pemberdayaan pasar tradisional sebagai tempat wirausaha skala kecil di Kota Semarang. Pada tahun pertama menggunakan historical research telah menghasilkan deskripsi historis bahwa pasar tradisional era kolonial mampu menunjukkan eksistensinya sebagai tempat perdagangan pelaku pasar dan mampu bersaing dengan pasar swasta. Model pemberdayaan dikemas dalam bentuk disiplin pegawai pasar, ketertiban di dalam lahan pasar, keleluasaan jalan bagi pengunjung pasar, dan ketersediaan lahan ”parkir” bagi hewan penarik. Melalui field research, diperoleh deskripsi pasar tradisional saat ini lebih didominasi kumuh, sesak, becek, akses pembeli sempit, dan lapak PKL tidak beraturan. Deskripsi historis dipadukan dengan deskripsi pasar dewasa ini dihasilkan prototype pasar tradisional yang efektif dan kuat agar pedagang pasar tradisional di Kota Semarang memiliki keberdayaan. Model partisipan stakeholder dijadikan alternatif guna memberdayakan semua potensi pasar tradisional. Keyword:  pemberdayaan, ekonomi kerakyatan, pasar tradisional.    
RELASI PASAR, NEGARA, DAN MASYARAKAT: KAJIAN PADA RUANG PERKOTAAN SEMARANG AWAL ABAD KE-20 Wijayati, Putri Agus
Paramita: Historical Studies Journal Vol 26, No 2 (2016): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v26i2.7179

Abstract

This paper aimed at explaining various problems faced by the government of Semarang city in the contexts of market and society. This study would be presented as a contribution to the city government to be considered in making some policies related to market revitalization. The specific targets to be achieved were, firstly, describing the infrastructure of Semarang as a city area in the early 20th century, and, secondly, analyzing the socio-economic dynamics of the city dwellers in terms of Semarang development as a city area in the contexts of market and state. To achieve the targets, four method principles were used; they were collecting the data relevant to the focus of analysis, verifying the data, interpreting the data including data analysis and fact synthesizing. Finally, as a form of accountability, historiography was conducted. This study was    essential to show that historical study which involves generalization and social significance are valuable to solve various problems of the city in recent eras.   Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota Semarang dalam konteks pasar dan masyarakat. Hasil penelitian ini akan dapat dipergunakan untuk memberikan kontribusi, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota dalam mengambil sebuah kebijakan terkait dengan revitalisasi pasar. Adapun target khusus yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan infrastruktur Semarang sebagai sebuah wilayah perkotaan pada periode awal abad ke-20. Menganalisis dinamika sosial ekonomi warga kota terkait perkembangan Semarang sebagai wilayah perkotaan dalam konteks pasar dan negara. Untuk mencapai tujuan itu, empat prinsip metode yang digunakan meliputi mengumpulkan data yang relevan dengan fokus kajian, verifikasi data, interpretasi atau menafsirkan yang di dalamnya termasuk analisis data dan sintesis fakta, dan sebagai wujud akuntabilitas penelitian akan dilakukan historiografi. Penelitian ini memiliki arti penting yang akan mampu menunjukkan bahwa kajian historis yang mengandung generalisasi dan social significance mempunyai nilai guna untuk mengurai berbagai problem perkotaan pada dewasa ini. 
National Heroes in Indonesian History Text Book Pramono, Suwito Eko; Ahmad, Tsabit Azinar; Wijayati, Putri Agus
Paramita: Historical Studies Journal Vol 29, No 2 (2019): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v29i2.16217

Abstract

History education has an essential role in building the character of society. One of the advantages of learning history in terms of value inculcation is the existence of a hero who is made a role model. Historical figures become best practices in the internalization of values. However, the study of heroism and efforts to instill it in history learning has not been done much. Therefore, researchers are interested in reviewing the values of bravery and internalization in education. Through textbook studies and curriculum analysis, researchers can collect data about national heroes in the context of learning. The results showed that not all national heroes were included in textbooks. Besides, not all the heroes mentioned in the book are specifically reviewed. There are only a few heroes that are specifically reviewed because they have links to basic competencies in the 2013 curriculum. The most popular heroes in the history textbook are (1) Pattimura, (2) Diponegoro, (3) Sukarno, (4) Mohammad Hatta, (5) Hamengkubuwono IX. This hero is mostly reviewed for KD class XI numbers 3.2, 3.6, and 3.9. National heroes have curricular relevance, which has now been integrated into history learning. This study analyzed the position of national heroes in the compulsory Indonesian History learning curriculum at the high school level. Pendidikan sejarah memiliki peran penting dalam membangun karakter masyarakat. Salah satu keuntungan dari belajar sejarah dalam hal penanaman nilai adalah keberadaan pahlawan yang dijadikan panutan. Tokoh sejarah menjadi praktik terbaik dalam internalisasi nilai. Namun, studi tentang kepahlawanan dan upaya menanamkannya dalam pembelajaran sejarah belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meninjau nilai-nilai keberanian dan internalisasi dalam pendidikan. Melalui studi buku teks dan analisis kurikulum, peneliti dapat mengumpulkan data tentang pahlawan nasional dalam konteks pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pahlawan nasional dimasukkan dalam buku teks. Selain itu, tidak semua pahlawan yang disebutkan dalam buku ini ditinjau secara khusus. Hanya ada beberapa pahlawan yang secara khusus ditinjau karena mereka memiliki kaitan ke kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Pahlawan paling populer dari dua buku yang dianalisis, yaitu (1) Pattimura, (2) Diponegoro, (3) Sukarno, (4) Mohammad Hatta, (5) Hamengkubuwono IX. Pahlawan ini sebagian besar relevan untuk KD kelas XI nomor 3.2, 3.6, dan 3.9. Pahlawan nasional memiliki relevansi kurikuler, yang sekarang telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran sejarah. Penelitian ini menganalisis posisi pahlawan nasional dalam kurikulum pembelajaran Sejarah Indonesia wajib di tingkat sekolah menengah. 
MODEL PUNGUTAN PAJAK PADA MASA KUMPENI DI JAWA TIMUR Wijayati, Putri Agus
Paramita: Historical Studies Journal Vol 20, No 2 (2010)
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v20i2.1045

Abstract

Tax collection system in the concept of the modern colonial states was made by Raffles in 1811. But decades earlier, the implementation of natural resource charges on the population has been carried out when Kumpeni started to run "indirect rule system" to get the commodity trade. Model or the way run by Kumpeni essentially another form of what is called the withdrawal of tax, which applies to areas under the East Indies Kumpeni government, one of which is the East End area in East Java. Almost in most of the various regions in Java, the Company completed the cash withdrawals from the tax imposed on many fields and carried out in many ways. VOC financial politics is always tangent to the things that is closely related to tax collection, which is the use of the taxation system that is considered highly efficient and profitable for VOC. How were the conditions which were recorded from the form of taxation practiced by VOC? Those are topics which will be explained in the following topic.   Keywords: tax, kumpeni   Sistem pungutan pajak dalam konsep negara kolonial modern memang baru dibidani oleh Raffles tahun 1811. Namun beberapa puluh tahun sebelumnya, pelaksanaan pungutan hasil bumi terhadap penduduk sudah terlaksana ketika Kumpeni mulai beraksi menjalankan ”sistem pemerintahan tidak langsung” untuk memperoleh komoditas dagangan. Model atau cara yang ditempuh Kumpeni inipun pada esensinya bentuk lain dari apa yang disebut dengan penarikan pajak, yang berlaku bagi daerah-daerah yang berada di bawah ”pemerintahan”  Kumpeni Hindia Timur, salah satu di antaranya  daerah di Ujung Timur Jawa Timur.  Hampir sebagian besar berbagai wilayah di Jawa, kas VOC diisi dari hasil penarikan pajak yang dikenakan pada banyak bidang dan dilaksanakan dengan banyak cara. Politik finansial VOC selalu bersinggungan dengan hal-hal yang berkaiterat dengan penarikan pajak, yaitu penggunaan sistem pemajakan yang dipandangnya sangat efisien dan menguntungkan VOC. Bagaimanakah kondisi yang berhasil direkam dari bentuk pemajakan yang dipraktekkan VOC? Hal-hal inilah yang akan diurai dari bahasan berikut.   Kata Kunci:  pajak, kumpeni  
RELASI PASAR, NEGARA, DAN MASYARAKAT: KAJIAN PADA RUANG PERKOTAAN SEMARANG AWAL ABAD KE-20 Wijayati, Putri Agus
Paramita: Historical Studies Journal Vol 26, No 2 (2016): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v26i2.7179

Abstract

This paper aimed at explaining various problems faced by the government of Semarang city in the contexts of market and society. This study would be presented as a contribution to the city government to be considered in making some policies related to market revitalization. The specific targets to be achieved were, firstly, describing the infrastructure of Semarang as a city area in the early 20th century, and, secondly, analyzing the socio-economic dynamics of the city dwellers in terms of Semarang development as a city area in the contexts of market and state. To achieve the targets, four method principles were used; they were collecting the data relevant to the focus of analysis, verifying the data, interpreting the data including data analysis and fact synthesizing. Finally, as a form of accountability, historiography was conducted. This study was    essential to show that historical study which involves generalization and social significance are valuable to solve various problems of the city in recent eras.   Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota Semarang dalam konteks pasar dan masyarakat. Hasil penelitian ini akan dapat dipergunakan untuk memberikan kontribusi, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota dalam mengambil sebuah kebijakan terkait dengan revitalisasi pasar. Adapun target khusus yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan infrastruktur Semarang sebagai sebuah wilayah perkotaan pada periode awal abad ke-20. Menganalisis dinamika sosial ekonomi warga kota terkait perkembangan Semarang sebagai wilayah perkotaan dalam konteks pasar dan negara. Untuk mencapai tujuan itu, empat prinsip metode yang digunakan meliputi mengumpulkan data yang relevan dengan fokus kajian, verifikasi data, interpretasi atau menafsirkan yang di dalamnya termasuk analisis data dan sintesis fakta, dan sebagai wujud akuntabilitas penelitian akan dilakukan historiografi. Penelitian ini memiliki arti penting yang akan mampu menunjukkan bahwa kajian historis yang mengandung generalisasi dan social significance mempunyai nilai guna untuk mengurai berbagai problem perkotaan pada dewasa ini. 
MODEL PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI KOTA SEMARANG Wijayati, Putri Agus
Paramita: Historical Studies Journal Vol 23, No 2 (2013): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v23i2.2667

Abstract

This study aims to discover the empowerment model of traditional market as a place for small-scale entrepreneurs in the city of Semarang. In the first year of using historical research has produced a historical description that the traditional market in the colonial era was able to demonstrate its existence as a place of trade for market participants and was able to compete with the private market. The empowerment model is packaged in the form of labor market discipline, regularity in the market area, the space flexibility for the market visitor and availability of parking spaces for the towing animals. The description of traditional market currently dominated by slums, congested, muddy, narrow access for buyers and vendors stalls are disorganized was derived from field research. If the historical description is combined with the today market description, it will produce a prototype of an effective and strong traditional market so that traditional traders in the city of Semarang have empowerment. Stakeholder participants’ model is used as alternative models to empower all the traditional market potential. Keyword:  empowerment,  economic community-based, traditional market Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pemberdayaan pasar tradisional sebagai tempat wirausaha skala kecil di Kota Semarang. Pada tahun pertama menggunakan historical research telah menghasilkan deskripsi historis bahwa pasar tradisional era kolonial mampu menunjukkan eksistensinya sebagai tempat perdagangan pelaku pasar dan mampu bersaing dengan pasar swasta. Model pemberdayaan dikemas dalam bentuk disiplin pegawai pasar, ketertiban di dalam lahan pasar, keleluasaan jalan bagi pengunjung pasar, dan ketersediaan lahan ”parkir” bagi hewan penarik. Melalui field research, diperoleh deskripsi pasar tradisional saat ini lebih didominasi kumuh, sesak, becek, akses pembeli sempit, dan lapak PKL tidak beraturan. Deskripsi historis dipadukan dengan deskripsi pasar dewasa ini dihasilkan prototype pasar tradisional yang efektif dan kuat agar pedagang pasar tradisional di Kota Semarang memiliki keberdayaan. Model partisipan stakeholder dijadikan alternatif guna memberdayakan semua potensi pasar tradisional. Keyword:  pemberdayaan, ekonomi kerakyatan, pasar tradisional.    
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH (DESA DI JAWA TIMUR) Wijayati, Putri Agus
Forum Ilmu Sosial Vol 35, No 1 (2008): June 2008
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/fis.v35i1.1303

Abstract

Land was the most valuable thing for the javanese. Through the property in land, the ones could bemeasure by his social structure as well as capital matters. Feodalism and Dutch colonial rules in ruralJava had shaped many kind of ownership and property in land. The argument of the article was to servesome description of ownership and property in land of Besuki residence, East Java. Since 1743, thisteritory was occupied by the Dutch colonial after released from the Mataram imperial. The colonial hadadapted the former concept of the traditional ownership and property in land. It mentioned that any kindthat layed in the land, was belong to the emperor. Mackenzie by his report for Land Tenure Commisionstate that the Emperor of Java was the lad owner. The ownership and property in land of Besuki residenceshape of some kind, there are; individual-land, communal-land, state-land, and private-land.Keywords : Feodalism, ownership, property in land
EKSISTENSI PASAR-PASAR TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG TAHUN 1873 – 1914 Wijayati, Putri Agus
Forum Ilmu Sosial Vol 36, No 2 (2009): December 2009
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/fis.v36i2.1506

Abstract

Since 1873 can be regarded as the beginning of growth and development of traditional marketsignifi cantly in Semarang. The deadline was set in 1914, based on the 30 April 1914 Besluit No.379 ofdecentralized market businesses submitted to the local council (city council). Above conditions, led toproblems including: the form of regulation, market management and the government’s revitalization ofthe markets in Semarang. Since decentralization, the delegation obtained Semarang Municipal obligationsin managing public facilities including care and repair and even build a set of market infrastructure. Untilthe year 1910 the market management in Semarang are still under the direct supervision of the colonialgovernment. Revitalization evidenced by an increase in the quality and infrastructure through discussion atcity council level. Various efforts related to the revitalization of the market almost all the elements to giveher attention. Technical Committee started, City Project Director, Chairman of the City Council, Memberof the Council, the Commission indicates the involvement of all markets is intense. Revitalization of thewhole market began to be realized from the building and management system. Not just action for theorder, cleanliness, security, cleanliness, health, but the administration and supervision of fi nancial marketsmeans the attention of many parties. Order of the occupation has given a lot of positive infl uence in thedevelopment of markets empowerment in Semarang and of course can be used as a source of learning.Irrespective of political background surrounding the economic-colonialist interests.Key words: Eksistention, traditional market, decentralization.
Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen Dalam Lintasan Revolusi Adrianto, Bayu; Wijayati, Putri Agus
Journal of Indonesian History Vol 9 No 1 (2020): Journal of Indonesian History
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jih.v9i1.40983

Abstract

In 1945-1949, along with the development of the nationalism spirit of rejection of colonialism echoed by international institutions, which were transferred to countries in the world, including Indonesia. The return of the Dutch to occupy Indonesia, the spread of the spirit of patriotism in various regions spearheaded by the military and the army of the people. One of them is the resistance carried out by the Islamic laskar of Somalangu Al-Kahfi Islamic Boarding School. The Islamic Warriors, named the Islamic Oemat Force (AOI), guarded the Kebumen area and the capital of Yogyakarta from the Dutch attack. The results of the study showed that the role of the AOI as an Islamic army which had its headquarters in Al-Kahfi Somalangu Islamic Boarding School was quite large during military aggression. they commanded with the military trying to defend Kebumen from the Netherlands. Not only that, the contribution was also carried out in maintaining the Republic of Indonesia's capital, Yogyakarta. After the KMB diplomacy, the fusion of paramilitary forces and military forces became a part of APRIS, apparently not ready. This can be seen after the clash between groups, which resulted in civil war.